010410 Menkominfo Sebaiknya Tunjuk Dirjen Postel Definitif

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disarankan untuk memiliki pejabat Dirjen Postel definitif ketimbang Pelaksana Tugas (PLT) mengingat Direktorat tersebut memegang peranan penting dalam pengembangan sektor telekomunikasi.

“Pejabat Dirjen secara definitif sudah kosong selama enam bulan. Sudah lewat 100 hari kepemimpinan Tifatul Sembiring di Kemenkominfo, tetapi belum ada pejabat definitif. Ini aneh sekali,” sesal Direktur ICT Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).

Menurutnya, posisi itu harus diisi pejabat definitif yang direstui presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) mengingat direktorat itu memasok 80 persen dari penerimaan Kemenkominfo untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jika posisi   strategis itu  kelamaan tak punya dirjen yang definitif akibatnya tak melahirkan  melahirkan kebijakan strategis karena  kebijakan di level dirjen harus   ‘lari’ ke level menteri. Padahal dirjen itu mengurus sesuatu yang teknis,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Dirjen Postel juga merupakan ex officio Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). “BRTI selama tidak ada ketua definitif  lari dari jalurnya. Lembaga ini seperti tidak jelas mau dibawa kemana,” katanya.

Direktur bidang Kebijakan LPPMI Kamilov Sagala menduga, pilihan Tifatul memilih seorang PLT dari luar KemenKominfo karena melihat belum ada sosok yang loyal bisa dipercaya.

“Loyal disini bukan kepada satu kelompok. Tetapi loyal pada ucapan dan kebijakan yang digariskan. Selama ini bisa saja Menkominfo belum menemukan sosok yang pas,” katanya.

Sementara itu, Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, pelantikan pejabat PLT Dirjen Postel baru  M. Budi Setiawan ditunda karena alasan teknis. “Harusnya hari ini (Rabu, 30/3). Tetapi ada hal teknis yang belum terselesaikan,” katanya.

Budi Setiawan adalah mantan   Deputi II Menpora bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda era Adhyaksa Dault  Doktor lulusan Tokyo yang mendalami ilmu nuklir ini berdasarkan penelusuran di laman-laman internet tercatat sebagai salah satu deklarator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga institusi dari Tifatul Sembiring.

Kabar beredar mengatakan, ditundanya pelantikan Budi karena pria ini belum pernah bertugas di KemenKominfo selama satu atau dua tahun. Hal ini dianggap melanggar   administrasi birokrasi[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s