020310 Program Bonus Suara Tidak Efektif

JAKARTA—Program bonus suara yang diberikan oleh operator dengan jumlah pelanggan minim dinilai tidak efektif dan cenderung menipu pelanggan.

“Jika program bonus suara hanya diberikan ke sesama pelanggan yang jumlahnya di bawah 10 juta nomor, itu tidak efektif dalam mengakuisisi pelanggan baru. Ini karena pola komunikasi lebih banyak dilakukan ke lintas operator,” ungkap Praktisi Telematika Bayu Samudiyo kepada Koran Jakarta, Senin (1/3).

Menurutnya, pelanggan operator kecil lebih membutuhkan komunikasi terjangkau untuk  lintas operator ketimbang gratis ke sesama pelanggan tetapi dengan syarat yang berat.

“Banyak operator yang menawarkan gratis bicara itu setelah melewati syarat tertentu. Jika dihitung sebenarnya tidak gratis lagi, malah menaikkan pendapatan si operatorr,” katanya.

Disarankannya, melihat  trafik komunikasi dari pelanggan di Indonesia sebesar 40 persen masih didominasi oleh SMS, ada baiknya operator kecil bermain dengan jasa tersebut ketimbang memaksakan diri menawarkan bonus suara tetapi malah merugikan diri sendiri karena pelanggan bisa kecewa dengan syarat yang diberikan.

“Jasa SMS masih bisa diakali walau ada larangan SMS gratis lintas operator. Baiknya mainkan ini saja,” katanya.

Untuk diketahui, dua operator, Esia dan Axis, belum lama ini menawarkan program bonus bicara ke pelanggannya. Esia menawarkan program “Ganas” atau gratis nelpon nasional ke sesama pelanggan Esia dengan syarat pelanggan memiliki pulsa sebesar 50 ribu rupiah.

Sedangkan Axis menawarkan bonus bicara ke semua operator tanpa perlu  perlu registrasi dan biaya tambahan, tetapi pelanggan harus mengisi ulang pulsa dalam denominasi tertentu. Saat ini Esia memiliki 10,5 juta pelanggan, sedangkan Axis sekitar 6 juta pelanggan.

Chief Marketing Officer Axis Johan Buse menegaskan,  penawaran baru dilakukan   untuk mengutamakan keterjangkauan dan memberikan nilai lebih dari yang sudah dibayarkan oleh para pelanggan. “Kebutuhan pelanggan ada di layanan suara, itu coba kami sesuaikan dengan produk,” katanya.[dni]

020310 Memimpikan Hadirnya Grid Server

Lembaga konsultan  Frost & Sullivan belum lama ini memperkirakan   pendapatan dari pengelolan data center dan hosting di Asia Pasifik  tumbuh 14,7 persen atau mencapai 9,18 miliar dollar AS pada akhir tahun nanti. Sedangkan pada 2011 diharapkan terjadi pertumbuhan sebesar 16.4 persen atau membesar sebanyak  10.68 miliar dollar AS.
Menurut lembaga tersebut,  layanan  data center merupakan bisnis besar yang sedang berkembang dan merupakan salah satu bisnis yang bertahan dari resesi. Hal ini karena  sebanyak 2/5 dari total konsumsi energi suatu perusahaan dihabiskan untuk keperluan data center, dan hal tersebut membuat biaya pemeliharaan data center menjadi sangat mahal.

Pemain besar data center di kawasan regional adalah Jepang, Australia, Singapura, Hong Kong dan diikuti oleh Cina, India dan Malaysia.  Jepang adalah negara terbesar dengan   memiliki nilai pasar lebih dari 71 persen (US$5.7 miliar) dari total pendapatan tahun lalu.

Kebanyakan pertumbuhan di banyak negara ini dipicu oleh kuatnya permintaan domestik, dan didukung oleh para pembuat kebijakan melalui e-governance dan e-readiness. Di Asia, data center cenderung berpusat di kota-kota dengan biaya hidup tinggi, seperti Tokyo, Hong Kong, Singapura, Shanghai dan Sydney.

Angota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menegaskan, Indonesia membutuhkan Grid Server agar terjadi perimbangan trafik antara keluar dan dalam negeri.

Grid server semacam pusat server untuk semua hal, baik data center, content center, atau data perusahaan.

“Singapura dan Malaysia sudah membangun Grid Server dengan dukungan serat optik nasionalnya. Kedua perusahaan ini berambisi menjadi tempat berkumpulnya data (hub) regional. Indonesia sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara harusnya tidak boleh ketinggalan,” katanya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, jika negeri ini memiliki infrastruktur tersebut maka operator dari luar negeri akan lebih tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia karena semua informasi bisa diakses melalui Grid Server. “Investor dari luar negeri itu butuh banyak informasi tentang Indonesia mulai  seni budaya,  pariwisata, national digital library, dan lainnya. Ini tentu membuat  trafik akses dari luar negeri menigkat sehingga ada devisa yang masuk,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, keberadaan infrastruktur tersebut akan membuat  trafik domestik  naik, industri konten semarak,  dan akses terasa cepat karena pusat server berada di dalam negeri. “Lebih besar dari itu, Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri dan dihargai orang asing,” tandasnya.

Masih menurutnya, investasi   membangun  Grid Server tidaklah mahal karena bisa dicicil server farm-nya. “Sayangnya banyak pemimpin operator belum tertarik dengan bisnis ini. Jika diserahkan ke vendor server, mereka tidak mau karena inginnya manage data saja Padahal ini adalah bisnis masa depan, sepertinya butuh insentif dari negara layaknya Palapa Ring,” ketusnya.

Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin mengakui, Grid server dibutuhkan untuk sebuah  infrastruktur cloud computing (Komputasi awan) yang ideal. “Grid Server dibutuhkan di level maturity atau  keempat dari cloud computing,” jelasnya.

Namun, untuk Indonesia yang belum booming Cloud Computing bisa dimulai dengan model virtualisasi di level operating system atau application server  yang biasa disebut level dua dan tiga dari cloud computing. “Nanti kalau pelanggannya sudah banyak bisa dipindahkan ke Grid Server,” katanya.

Menurut James, saat ini operator enggan berinvestasi membangun Grid Server karena  belum punya solusi software yang cocok untuk ditawarkan melalui  cloud computing. “Jadinya hitung-hitungan bisnisnya belum menguntungkan karena pasar belum terbentuk,” katanya.[dni]

020310 KemenKominfo Pastikan Cabut Izin Prinsip Internux

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) memastikan mencabut izin prinsip PT Internux sebagai penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) karena dianggap lalai membayar kewajiban kepada negara.

Internux yang memenangkan tender BWA pada pertengahan tahun lalu untuk area Jabotabek memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

“Saat ini sedang berjalan proses verifikasi di rekening negara berapa yang telah dibayar oleh perusahaan itu. Tetapi, ini tidak menghambat proses pencabutan izin prinsip karena dianggap lalai dalam pembayaran,” tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas KemenKominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (1/3).

Menurutnya, dalam pembayaran kewajiban sebagai pemenang, pemerintah tidak mengenal istilah membayar secara bertahap. “Jika dibiarkan ini bisa menjadi preseden buruk. Nanti yang lain bisa ikut-ikutan dan wibawa pemerintah bisa jatuh,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini  Internux telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Internux sendiri mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

Perusahaan ini  dikenal sebagai Penyedia Jasa Internet (PJI) di Makassar. Ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, perusahaan ini mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

KemenKominfo sendiri telah memberikan tiga kali peringatan kepada Internux untuk membayar kewajibannya kepada negara.  Selain Internux,   pembayaran lainnya yang ditunggu oleh pemerintah untuk pemenang BWA berasal dari  Konsorsium Wimax Indonesia (  Wireless Telecom Universal/WTU) serta Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania.

WTU sendiri telah menyatakan siap membayar denda sebesar 100 juta rupiah karena keterlambatan pembayaran dan akan melunasi kewajibannya sebesar lima miliar rupiah.[dni]

020310 Cloud Computing : Memaksimalkan Internet Sebagai Mesin Uang

Istilah Cloud Computing (Komputasi Awan) mulai bergaung keras di ranah teknologi informasi (TI) Indonesia sejak tahun lalu. Jika dulunya Cloud Computing identik dengan aksi dari vendor software, sekarang operator telekomunikasi pun melihat ini sebagai lahan yang basah digarap untuk menghasilkan uang.

Cloud computing  adalah pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing.

Secara sederhana, inovasi ini merupakan  mekanisme yang memungkinkan kita “menyewa” sumber daya teknologi informasi (software, processing power, storage, dan lainnya) melalui internet, memanfaatkan sesuai kebutuhan, dan membayar secukupnya pula. Kata-kata “Cloud” sendiri merujuk kepada simbol awan yang di dunia TI digunakan untuk menggambarkan jaringan internet (internet cloud).

Sebuah layanan di internet masuk dalam kategori cloud computing jika  bersifat “On Demand” alias  pengguna dapat berlangganan hanya yang dia butuhkan  dan membayar hanya untuk yang digunakan saja.

Berikutnya,  layanan bersifat elastis  di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut dan layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia/provider, yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal/notebook ditambah koneksi internet.

Dari sisi jenis layanan  Cloud Computing, terbagi dalam 3 jenis layanan, yaitu  Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sementara dari sifat jangkauan layanan, terbagi menjadi Public Cloud, Private Cloud dan Hybrid Cloud.

Di Indonesia pemain yang cukup serius bermain di  Cloud Computing adalah Telkom dan Indosat  melalui berbagai anak usaha yang mereka miliki.  Telkom saat ini sudah menawarkan dua layanan aplikasi berbasis Software as a Service.  Anak usaha Telkom,  Sigma Cipta Caraka, telah menawarkan layanan aplikasi core banking bagi bank kecil-menengah.

Selain itu juga ada  kerjasama dengan IBM Indonesia dan mitra bisnisnya, PT Codephile, dimana Telkom menawarkan layanan e-Office on Demand untuk kebutuhan kolaborasi/korespondensi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan Indosat bergerilya di “awan” melalui Indosat Mega Media (IM2) dan Lintasarta.

Booming

Managed Service Business Development Manager Cisco System Indonesia Andreas Surya Nugraha memperkirakan, cloud computing akan booming di Indonesia dua tahun ke depan, sedangkan untuk tahun ini baru tahap pada pengadaan disaster recovery.

Menurut  Praktisi Telematika Mochamad James Falahuddin saat ini Indonesia dalam tahap edukasi pasar untuk cloud computing. “Soalnya mengubah paradigma ‘beli’ jadi ‘sewa’ ternyata butuh trik dan usaha yang luar biasa,” katanya.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengatakan, cloud computing mengubah paradigma perusahaan dalam memandang investasi TIK. “Belanja modal diubah menjadi biaya operasional dengan besaran yang lebih efisien akibat adanya cloud computing,” jelasnya.

Menurut Indar, sektor paling berpeluang berkembang dengan hadirnya cloud computing adalah pengembang konten karena  entry barrier untuk memulai telah diselesaikan oleh teknologi ini. “Ini membuat para kreator bebas berkereasi karena semuanya sudah disediakan secara virtual. Penyedia jasa internet pun diuntungkan dengan adanya trafik di pipanya,” jelasnya.

Staf Bidang Teknologi Nasional PT Microsoft Indonesia Tony Seno Hartono mengatakan jika cloud computing bisa dilaksanakan dengan sempurna  akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pemerintah. “Banyak biaya yang bisa dihemat. Selain itu kegiatan ekspor-impor pun bisa didorong karena pengusaha memiliki akses informasi,” tuturnya.

Kendala

Tony mengkhawatirkan  terkendala keterbatasan kapasitas bandwitdh karena tidak meratanya sebaran infrastruktur broadband di area nusantara akan menjadi kendala dari Cloud Computing nantinya

Diungkapkannnya, untuk mendukung hadirnya cloud computing tentunya diperlukan infrastruktur broadband sebagai pipa penghantar   dan kapasitas bandwitdh yang besar. “Masalahnya, di Indonesia infrastruktur broadband di kawasan timur dan barat sangat timpang. Ini harus didorong oleh pemerintah untuk dibenahi, misalnya menstimulus operator membangun tulang punggung jaringan di kawasan timur,” katanya.

Menurut James, tingkat kematangan pengguna internet, yang masih menjadikan internet   sebagai media hiburan membuat cloud computing belum dilirik pengguna ritel. Selain itu,  tingginya investasi yang dibutuhkan menyediakan layanan cloud  karena harus merupakan kombinasi antara infrastruktur jaringan, hardware dan software sekaligus juga dianggap  sebagai  kendala merakyatnya layanan itu saat ini.

Model Bisnis

Sedangkan Indar mengungkapkan, harus secepatnya dicari model bisnis yang ideal dalam menjalankan cloud computing agar operator tidak hanya sebagai penyedia pipa jaringan.  “Kalau hanya mengandalkan menjual pipa, bisa-bisa kita menderita karena harus terus menerus menyediakan bandwitdh yang besar. Secara bertahap tentunya operator akan menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Hal itu bisa dimulai dengan ikut menggarap platform services,” jelasnya.

Andreas mengakui, pemikiran  ekosistem dan partnership untuk cloud computing harus dirembuk bersama antarpemain. Beberapa kemungkinan diantaranya operator menggandeng pemain software lokal.  “Sekarang banyak penyedia software lokal yang bagus. Mereka bingung menjualnya. Operator bisa menampung itu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya,  platform untuk menuju Telco 2.0 harus dibangun. Platform itu membuat  operator bisa memanfaatkan asetnya berupa  hubungan dengan pelanggan guna mendapatkan pendapatan. Langkah ini sudah dimulai Telkomsel dengan menawarkan Mobile Advertising.

“Operator akan berubah dengan tidak lagi menjual jasa tradisionalnya berupa suara dan SMS jika cloud computing sudah merajalela. Tetapi operator jangan takut. Banyak potensi aset dari operator yang bisa digarap seperti basis pelanggan yang besar dan kekuatan infrastrukturnya,” katanya

Tony pun mengakui  saat ini industri TIK sedang mencari model bisnis yang ideal untuk bisa mendapatkan keuntungan dari cloud computing. Microsoft sendiri sedang meraba melalui cara memberikan gratis software office 2010 melalui inovasi ini.

“Ini hal yang baru, aksesnya diberikan gratis, tetapi nanti akan ada slot iklan di aplikasi itu. Pola lainnya kami bekerjasama dengan Yahoo untuk menjadi mitra search engine,” katanya.

James mengungkapkan, model bisnis yang terjadi saat ini adalah adanya revenue sharing antara software provider dengan penyelenggara internet dan data center.  “Tetapi  kalau nanti sudah ada penyelengara internet dan data center  yang  menyediakan infrastruktur secara tangguh, model bisnis bisa berubah, karena akan ada yang dominan dan ingin menguasai. [dni]

020310 Amdocs Menangkan Tender Billing System Telkomsel

JAKARTA—Telkomsel akhirnya menyelesaikan tender  Operating System Software, Billing Software System (OSS, BSS) senilai 1,2 triliun rupiah pada akhir Februari lalu dengan menunjuk Amdocs sebagai pemenang lelang.

“Proses lelang sudah selesai. Perusahaan asal Amerika Serikat yang menang yaitu Amdocs,” ungkap Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Diharapkannya, Amdocs bisa membantu perseroan dalam melayani pelanggan di masa depan khususnya menjalankan new services seperti mobile data. “Kami menyiapkan database untuk lebih dari 100 juta pelanggan. Tender ini dibuat agar bisa memahami kebutuhan pelanggan dari pola trafik yang dilakukannya,” katanya.

Sebelumnya, kala tender dilangsungkan Menkominfo Tifatul Sembiring sempat mempertanyakan keikutsertaan Amdocs karena perusahaan ini diisukan berasal dari Israel. Klarifikasi dilakukan oleh Kedubes AS pada Menkominfo dengan menyatakan perusahaan tersebut berasal dari negeri Paman Sam.

Padahal, berdasarkan penelusuran di Internet, perusahaan ini pernah terlibat bersama agen rahasia Israel, Mossad, dalam menyadap gedung putih beberapa tahun lalu. Belum lagi adanya pemberitaan   tentang Amdocs Inc  yang  memberikan surat eksepsi untuk memasukkan form F3 kepada SEC (Komisi Bursa Saham Amerika). Form F3 sebenarnya hanya diperuntukkan bagi perusahaan/penerbit saham asing.

Hal ini menimbulkan keraguan apakah Amdocs Inc memang benar-benar perusahaan Amerika Serikat karena menurut SEC,  Amdocs Inc  dipandang sebagai perusahaan/penerbit asing (foreign issuer) walaupun berdomisili di Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaan lelang pun muncul suara miring khususnya perlakuan Telkomsel dua peserta yaitu Convergys dan Amdocs. Hal itu bisa dilihat dari   pelaksanaan  Prove of concept (POC) yang waktunya  sengaja dibuat sangat ketat. Hal ini membuat dua perusahaan   itu diuntungkan karena   selama ini menangani  billing eksisting dari Telkomsel.

Keanehan lain dari tender  adalah rencana digunakan dua vendor yakni masing-masing untuk On Line Charging System (OCS) dan System Control Point (SCP). Padahal, sistem yang ideal adalah OCS dan SCP  berasal dari satu vendor  agar  mendapatkan performa lebih bagus dengan harga murah. Kabarnya ini untuk mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu yang selama ini menjadi agen tak resmi alias makelar dari perusahaan-perusahaan asal Israel.

Sebelumnya, Praktisi telematika Raherman Rahanan mengungkapkan, vendor yang memiliki kompetensi kuat untuk OCS  adalah Huawei, Nokia Siemens Network (NSN), dan Ericsson. Sedangkan  Amdocs dan Convergys    lebih  ke arah Business Support System (BSS).  “Ada kemungkinan Convergys dan Amdocs mengikuti tender sebagai “Main Vendor”. Mereka tentu akan introduce lini produk untuk BSS . Sementara untuk komponen OCS  menggunakan pihak ketiga,” katanya.[dni]

020310 Pemasok Berharap Pengadilan Berjalan Jujur

JAKARTA—Para pemasok lokal berharap proses pengadilan yang berjalan di tingkat kasasi dalam kasus PT Carrefour Indonesia (Carrefour) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berjalan adil dan jujur sehingga kebenaran sesungguhnya dalam kasus itu bias terungkap.

“Jika ditanya harapan kami dari kasus hukum ini, selesaikanlah dengan jujur dan adil, tanpa harus dilandasi perasaan dendam sehingga bias menjadi landasan berusaha yang sehat di masa depan,” kata Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) Putri K Wardani kepada Koran Jakarta, Senin (1/3).

Dikatakannya, selama ini para pemasok berpegang kepada tatanan yang sudah diatur dalam berurusan dengan peritel yakni Perpres 112 dan Permendag 53.

“ Aturan tersebut berlaku bagi semua pelaku usaha yang menajalankan bisnisnya di Indonesia ,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemasok juga memiliki forum komunikasi (Forkom) yang terdiri dari masing-masing pelaku usaha yaitu peritel modern dan  pemasok yang diketuai oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Subagyo “Jadi, kalau ada pelaku usaha pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang merasa ditekan oleh peritel, silahkan laporkan ke Forkom,” katanya.

Dijelaskannya, tujuan didirikannya Forkom agar dua regulasi yang menjadi payung bias berjalan sehingga masing-masing sector dapat terus berkembang tanpa harus banyak kehilangan waktu, tenaga, dan biaya di dalam memperjuangkan apa yang sudah digariskan menjadi haknya di dalam aturan dan tata cara berusaha yang ada.

Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengharapkan, hakim yang akan memeriksa memiliki hati nurani sehingga bias memutuskan perkara yang berujung menyelamatkan perekonomian rakyat kecil.

“Secara kasat mata, jelas sekali Carrefour memiliki posisi dominan di pasar pemasok atau ritel. Itu terlihat dari harga barang yang ditawarkannya menekan penjualan pedagang yang ada di sekelilingnya,” tegasnya.

Sebelumnya, KPPU menegaskan pada hari ini (Senin, 1/3)  mendaftarkan kasasi atas Putusan PN dalam Perkara No.1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tentang kasus Carrefour. Kasasi ini merupakan bagian dari  komitmen KPPU untuk menegakkan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dijamin oleh pasal 45 UU.

KPPU tetap pada pandangan bahwa putusan carrefour perkara No. 09/KPPU-L/2009  yang telah dijatuhkan pada 3 November 2009 (putusan KPPU) adalah putusan tepat karena berdasarkan bukti yang ada menunjukkan bahwa Carrefour setelah mengakusisi Alfa, telah memenuhi kualifikasi monopoli dan pososi dominan sebesar 57,99 persen  di pasar pasokan barang/jasa di hypermarket dan supermarket serta terbukti menyalahgunakan monopoli itu.

Pasar bersangkutannya adalah pasar pasokan atau hulu yang menunjukkan relasi pemasok-pasar hipermarket/ supermarket yang diluar dan berbeda dengan pasar hilir berupa hipermarket/supermarket yang menunjukkan relasi pasar hipermarket/supermarket-konsumen.

Menurut KPPU, penelitian AC Nielsen yang selama ini dipakai untuk mengukur monopoli Carrefour sehingga memasukkan minimarket sebagai substitusi supermarket/hypermarket atas dasar pergerakan konsumen sehingga pangsa pasar carrefour terhitung kecil  adalah unsur pembuktian untuk pasar hilir yang berbeda dan bukan isu hukum putusan KPPU yang menguji relasi pasar hulu.

Kalaupun bukti pasar hilir ini dipertimbangkan, meskipun sebenarnya tidak  berkaitan dengan pasar hulu, hal inipun tidak terbukti karena data menunjukkan bahwa perpindahan pembelian (cross shopping) konsumen ke minimarket dan supermarket/hipermarket sama tinggi sehingga minimarket dan supermarket/hipermarket tidak bersaing satu sama lain namun saling melengkapi dimana minimarket memenuhi kebutuhan insidentil sementara supermarket memenuhi kebutuhan rutin konsumen.

Hal ini mempertegas fakta bahwa   minimarket bukan pesaing supermarket/hipermarket namun sekedar komplementer sehingga seharusnya minimarket dikeluarkan dari ruang lingkup definisi pasar bersangkutan. Dengan konstruksi ini, Carrefour tetap berpangsa pasar 57.99 persen dan memenuhi kualifikasi monopoli dan posisi dominan.

Di samping itu pula, isu utama dalam hal ini adalah penerapan trading terms yang semakin memberatkan pada pemasok pasca akuisisi yang jelas tidak berkaitan dengan persepsi konsumen yang notabene terkait dengan isu di pasar hilir.

KPPU yakin Mahkamah Agung akan menguatkan putusan KPPU mengingat dengan isu  yang sama yaitu terkait dengan penerapan trading terms berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 MA telah menguatkan putusan KPPU atas carrefour No.02/KPPU-L/2005.

Apalagi putusan KPPU ini telah memenuhi due process of law dan secara substansi diputus berdasarkan pertimbangan dan diktum yang sesuai fakta dan tugas serta kewenangan KPPU sebagaimana diatur UU No.5/1999.[dni]

010310 Tim Khusus Harus Dibekali Wewenang

JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong Tim Khusus yang ditugaskan  untuk mengevaluasi sejumlah insiden pesawat agar dibekali dengan wewenang yang kuat sehingga  bisa memberikan rekomendasi yang menjangkau regulator dan  operator.

“Langkah yang dilakukan Menteri Perhubungan (Menhub) itu sesuatu yang maju dalam membenahi angkutan udara. Tetapi jika Tim tersebut tidak bisa menjangkau hingga internal Ditjen Hubungan Udara (Hubud), sama saja dengan macan ompong,” kata Ketua Umum MTI Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (28/2).

Menurutnya, evaluasi harus dimulai dari akar masalah yakni Ditjen Hubud karena selama ini ada sistem yang salah dan harus diperbaiki. “Sistem ini sudah mengakar dan harus diperbaiki agar aspek keselamatan bisa ditingkatkan,” katanya.

Masih menurutnya, kunci dari kesuksesan rekomendasi Tim Evaluasi terletak pada kepemimpinan Menhub Freddy Numberi nantinya. “Konsistensi tergantung Pak Menteri. Tetapi masalah keselamatan ini harus segera dibenahi karena menyangkut konsumen dan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementrian Perhubungan membentuk Tim Evaluasi  untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan terbang pesawat udara maskapai nasional.
Fokus Evaluasi  kepada insiden berulang dengan penyebab yang diduga sama.

Tim khusus  dipimpin Direktur Kelaikan Udara dan Pengawasan Pesawat Udara (DKUPPU) Yurlis Hasibuan tersebut nantinya akan dibantu sejumlah anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Tim akan melakukan pemeriksaan lebih spesifik dari pada pemeriksaan rutin (ramp check) terhadap sejumlah maskapai nasional.

Maskapai Batavia Air rencananya  dijadikan sebagai salah satu contoh obyek yang akan mendapatkan evaluasi menyeluruh dan intensif tersebut. Tiga insiden beruntun dialami oleh tiga pesawat yang dioperasikan maskapai ini.

Secara terpisah, Direktur Operasional Batavia Air Capt. Noer Effendi mengakui, telah dipanggil oleh Kemenhub terkait pemeriksaan terhadap maskapainya. “Pemanggilan dilakukan minggu lalu dan sudah dilakukan surveillance oleh regulator,” ungkapnya.

Noer mengaku, tidak keberatan diperiksa oleh Tim Evaluasi dan mendukung kerja tim dengan memberikan pasokan data. “Ada beberapa temuan dari Tim Evaluasi dan langsung kita tindak lanjuti,” katanya.

Perhatikan Kepadatan
Secara terpisah, Direktur Angkutan Udara Ditjen Hubud, Tri S Sunoko menegaskan, dalam memproses izin rute penerbangan pihaknya selalu memperhatikan keseimbangan rute dengan dengan tingkat kepadatan.

“Kami selalu memperhatikan aspek bisnis dan tingkat kompetisi. Tidak main kasih izin rute saja,” tegasnya.

Tri dimintai tanggapannya atas permintaan MTI kepada  regulator  dalam memberikan lisensi bagi satu perusahaan harus juga menyertakan kewajiban komitmen untuk melayani rute perintis layaknya di industri telekomunikasi adanya kewajiban membangun jaringan melalui program Universal Service Obligation (USO) sehingga konsolidasi dan ekspansi terjadis secara natural.

Tri menegaskan, karakter bisnis dari jasa penerbangan berbeda dengan telekomunikasi sehingga tidak ideal diterapkan sistem kewajiban melayani area perintis kepada operator layaknya di sektor telekomunikasi.

“Karakter dan perilaku pengguna jasanya berbeda. Di telekomunikasi jasanya dipakai terus sehingga ada kesinambungan, sementara transportasi itu derived market alias hanya jasa turunan bagi pelanggan mencapai tujuan,”jelasnya.

Namun, dikatakannya, untuk pengembangan area perintis, pemerintah wajib mengadakan sebagai langkah menumbukan perekonomian daerah setempat.[dni]