230310 Kartu Perdana Murah :Menunggu Dampak Sistemik Aksi Penguasa

Telkomsel pada minggu kedua bulan ini mengejutkan pasar seluler dengan  mengeluarkan harga baru untuk perdana simPATI. Anak usaha Singtel dan Telkom ini  meluncurkan paket perdana prabayar seharga 5 ribu rupiah dengan   bonus  berupa gratis 100 SMS ke semua operator yang dapat digunakan sepanjang hari serta gratis akses internet 1 MB.

Sedangkan bagi kartu perdana simPTAI M@X yang telah beredar di pasar, mulai 15 Maret 2010 langsung mendapatkan gratis 200 SMS ke semua operator dan gratis akses internet 5 MB.

Langkah ini merupakan yang kedua dilakukan oleh Telkomsel setelah pada awal Maret  pemilik  82 juta pelanggan ini memberikan 1.000 bonus SMS bagi pengguna prabayar As yang memicu perang terbuka dengan operator lainnya.

Hal itu karena hasil kesepakatan operator dengan regulator adalah penawaran SMS gratis dihentikan mulai pertengahan Februari lalu karena penagihan SMS berbasis Sender Keep All (SKA).

Tapi Telkomsel tidak peduli dengan kesepakatan. Menurut Telkomsel, Kelompok Kerja (Pokja)  di Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) tidak menghasilkan kesepakatan tentang SMS gratis, sehingga penawaran sah-sah saja dilanjutkan.

VP Product Marketing Telkomsel Lindayanti Harjono menjelaskan, penawaran baru ini dibuat karena perseroan memperhatikan   pola komunikasi pelanggan   yang membutuhkan layanan  murah namun  berkualitas.

“Kami ingin memberikan harga yang terjangkau disertai bonus komunikasi yang mendukung kebutuhan pelanggan,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Untuk diketahui, sebelum Telkomsel mengeluarkan produknya, di pasar dua pesaing yaitu XL dan Indosat, telah memiliki produk perdana dengan harga dua ribu rupiah (XL) dan lima ribu rupiah (Indosat).

Kabar beredar mengatakan Telkomsel terpaksa membanting harga perdananya karena Authorized Dealer (AD) mengeluh susah menjual simPATI dengan harga yang tinggi. Selain itu, aksi XL di Jawa Timur dan Sumatera dirasakan oleh Telkomsel mulai menganggu pasarnya karena banyak pelanggan yang berpindah ke anak usaha Axiata itu.

Akhirnya, setelah melakukan serangan balik dengan bonus seribu SMS melalui kartuAS, jurus kedua dikeluarkan yaitu membanting harga produk premium, yakni simPATI yang telah memiliki 57 juta pelanggan.

Reaksi Kompetitor

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengaku tidak gentar dengan langkah yang dilakukan penguasa. “Bagi saya ini biasa saja. Kalau dibilang perang tarif babak baru dimulai, tidak benar juga. Tiga tahun belakangan ini kompetisi memang makin keras,” katanya.

Ditegaskannya, XL tidak akan melakukan serangan balik dengan ikut menurunkan harga perdananya karena banderol yang dimiliki sudah paling murah di pasar. “Mau turun berapa lagi? XL sudah yang paling murah. Kita akan cari akal lain melawan kompetitor,” jelasnya.

Menurutnya, bermain dengan harga tidak efektif di pasar yang sudah mulai matang karena pelanggan mulai pintar membaca penawaran. “Kami menawarkan harga dua ribu rupiah, itu tidak otomatis laris seperti kacang goreng. Pelanggan itu berfikir sebelum membeli,” tegasnya.

Direktur Commerce XL Joy Wahjudi mengatakan, kartu perdana hanya sebagai alat untuk mengakuisisi pelanggan. “Kuncinya itu di retensi pelanggan. Kami sedang berfikir menawarkan sesuatu yang membuat pelanggan tak segan merogoh kantong untuk isi ulang. Perang harga hanya membuat industri berdarah-darah,” jelasnya.

Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro menduga,  aksi Telkomsel karena ingin menyasar segmen pasar yang lebih bawah. Berdasarkan catatan, pada tahun ini diperkirakan ada 40 juta pelanggan baru yang diperebutkan 11 operator. Mayoritas pelanggan baru akan datang dari segmen bawah. Pada tahun lalu diperkirakan ada 180 juta nomor beredar, dimana penetrasi SIM Card sekitar 80 persen, sedangkan tingkat penetrasi pelanggan secara riil sekitar 48 persen.

“Kami akan melakukan review terhadap produk yang ada. Soalnya harga yang ditawarkan kompetitor sama dengan Indosat. Kemungkinan bonusnya yang akan diperbaiki,” katanya.

Guntur mengungkapkan, Indosat akan menyiapkan produk IM3 sebagai senjata berkompetisi dalam perang harga, sementara Mentari lebih dibangun emotional branding-nya.

Lantas bagaimana dengan pemain medioker? Head Of Core Product and Branding Smart Telecom Ruby Hermanto, mengaku tidak bergeming dengan aksi Telkomsel. “Sepertinya itu bagian dari strategi Telkomsel memaksa regulator menerapkan SMS berbasis interkoneksi dengan bonus jasa itu digeber. Smart sendiri  lebih fokus di data dan cara mengakuisisi pelanggannya berbeda yakni melalui handset,” katanya.

Senada dengan Ruby, Axis yang memiliki sekitar 7 juta pelanggan juga tidak ingin buru-buru bereaksi. “Kami lihat pasar dululah,” kata juru bicara Axis Anita Avianty.

Pernyataan Anita itu bisa dibilang mengejutkan karena selama ini Axis terkenal inovatif menawarkan harga perdana murah. Kabar beredar mengatakan manajemen Axis sedang diguncang oleh mundurnya dua pejabat tinggi yakni Chief Marketing Officer Johan Buse dan Chief Technical Officer Muslim Khan. Hingga saat ini Saudi Telecom sebagai pemegang saham sedang sibuk mencari profesional pengganti untuk didudukkan sebagai Chief Operating Officer menggantikan kedua orang itu.

Kebablasan

Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Bayu Samudiyo mengatakan, aksi yang dilakukan oleh Telkomsel sebagai pemimpin pasar kebablasan dan mengorbankan citra sebagai pemimpin pasar yang ingin bermain di kualitas layanan.

“Bonus yang diberikan terlalu royal untuk merek sekaliber simPATI yang selama ini dikenal menyasar segmen menengah atas. Ini menunjukan perang bonus sudah kebablasan. Terlihat dengan langkah panik yang dikeluarkan pemain sekelas Telkomsel,” katanya.

Menurutnya, langkah Telkomsel akan  akan memicu operator lain  mengumbar bonus sehingga berujung pada industri semakin berdarah-darah. “Pihak yang paling terpukul adalah operator-operator kecil karena tidak ada lagi kompetitif advantage yang ditawarkan. Dalam jangka panjang, kita tunggu saja kabar pemain kecil gulung tikar. Pihak yang diuntungkan dari aksi ini  para AD,” katanya

Selain itu, lanjutnya, membanting harga perdana juga akan memicu naikknya tingkat pindah layanan (churn rate). “Kalau sudah begini yang kaya produsen sim card dan nomor makin boros penggunaannya. Padahal nomor itu sumber daya terbatas,” katanya.

Menurut bayu, seharusnya Telkomsel tidak perlu terlalu cepat membanting harga perdana. “Kalau mau main bonus tidak apa-apa, asalkan harganya tetap di 10 ribu rupiah.  Biarkan  hukum demand-supply yang berlaku untuk penetapan harga jual pasarnya,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengaku sedih dengan aksi para pemain  karena segala   upaya dilakukan untuk mendapatkan pengguna baru termasuk dengan melanggar kesepakatan   tidak menjual SMS offnet gratis. “Kami ini dianggap apa oleh para operator itu. Kalau ada masalah baru datang? Kita ini bukan pemadam kebakaran,” ketusnya.

Dia meminta,  para  pengguna  harus cerdas melihat penawaran dari operator karena setelah masa promosi berakhir, harga normal yang berlaku. “Pihak yang paling dirugikan adalah pelanggan lama seperti segmen pasca bayar. Operator mencari pendapatan dari segmen itu, sedangkan untuk kosmetik keuangan menyebar kartu perdana menggaet pelanggan baru,” sesalnya.[dni]

230310 Dari Ganas Hingga Buas

Jika di pasar seluler yang mengusung teknologi GSM perang harga berlaku sengit, maka tidak demikian di Fixed Wireless Access (FWA) yang berbasis inovasi Code Division Multiple Access (CDMA).

“Kami tidak ingin menciptakan pasar kartu panggil (Calling Card). Kita tetap bertahan dengan harga yang rasional untuk perdana. Bonusnya yang dimainkan,” ungkap Wakil Presiden Bakrie Telecom Bidang Pemasaran Erik Meijer kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Langkah itu dimulai dengan menawarkan program Gratis Nelpon Nasional (Ganas) yang mensyaratkan pelanggan memiliki pulsa 50 ribu rupiah untuk bisa menikmati penawaran tersebut. Disusul kemudian mengeluarkan 800 ribu kartu perdana  Esia Sepuasnya yang dibanderol 10 ribu rupiah.

”Kami memang menurunkan harga kartu perdana menjadi 10 ribu rupiah. Tetapi bonus yang ditawarkan setimpal terutama untuk mengakses situs jejaring sosial dan instant messaging,” katanya.

Tak hanya itu, Esia pun sedang menggodok pembentukan anak usaha yang akan menggarap layanan broadband. Untuk diketahui, Bakrie Telecom sebelumnya telah memiliki produk Wimode untuk broadband, tetapi gagal di pasar karena kualitas tidak sesuai dengan janji pemasaran.

Sementara penguasa pasar FWA, Telkom Flexi juga enggan melakukan banting harga layaknya saudara tua, Telkomsel. Flexi   memilih meningkatkan kualitas layanan (Quality of Services/QoS) bagi pelanggannya.

“Kami lebih memilih  Buat Pelanggan Puas (Buas) bagi 15,7 juta pelanggan ketimbang bermain di harga yang cenderung merugikan industri,” ungkap Executive General Manager Divisi Telkom Flexi, Triana Mulyatsa.
Dikatakannya, “Buas” diimplementasikan dengan   memperkuat jaringan, juga fokus terhadap kualitas layanan serta penambahan konten yang mendidik dan bermanfaat bagi pelanggan guna mendukung strategi berbasis nilai atau value based.

Diyakininya, meski tarif percakapan Flexi tetap dikenakan  49 rupiah per menit, namun kualitasnya bisa lebih diandalkan. “Untuk apa menawarkan tarif gratis bicara ke pelanggan kalau saat berkomunikasi putus-putus, atau syaratnya justru memberatkan pelanggan,” katanya.

Triana mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang meningkatkan kemampuan jaringan khususnya dalam penagihan atau kualitas. “Kami telah memasang indoor BTS di gedung-gedung. Selain itu, sedang dikembangkan kemampuan penagihan yang memungkinkan dilakukan sistem cluster. Sistem ini memungkinkan per BTS berbeda-beda tarifnya. Ini akan menjadi senjata baru untuk promosi,” katanya.

Sedangkan untuk akses internet, Flexi akan tetap mengandalkan program unlimited karena okupansi jaringan untuk internet baru terpakai sebesar 40 persen.

Deputi Commerce Telkom Flexi Judi Achamdi menambahkan, Flexi juga akan serius menggarap segmen bawah dengan menawarkan smartphone murah tak lama lagi.

“Kalangan menengah bawah sedang keranjingan akses internet melalui ponsel. Kami sedang menyiapkan sesuatu yang baru tak lama lagi. Paket yang kami tawarkan ini bisa diibaratkan layaknya iPhone untuk kalangan menangah bawah,” katanya.

Praktisi Telematika Bayu Samudiyo menjelaskan, pemain FWA memang tidak bsia sebebas seluler menawarkan harga promosi karena harga dasarnya sudah terlalu murah. “Tarif interkoneksi yang lalu hanya mengubah peta seluler. Untuk FWA belum ada perubahan karena mengikuti interkoneksi telepon tetap,” katanya.

Menurutnya, satu-satunya jalan keluar dari pemain FWA bermain melalui penawaran handset murah. “Jika mau bermain di data juga berat. Kanal yang dipakai terbatas. Bakrie Telecom berani bermain data itu hanya diluar Jabotabek dan Jawa Barat karena esia tidak mampu berbicara banyak di luar kedua area itu. Tidak mungkin di area yang menjadi kontributor pelanggan terbesar seperti Jakarta dan Bandung, kanal dikorbankan. Tidak hanya akan disikat Flexi, tetapi juga para pemain seluler,” katanya.[dni]

230310 Pemain Lokal Masih Dominasi IP VPN

JAKARTA—Pemain lokal masih mendominasi jasa Internet Protocol berbasis Virtual Private Network (IPVPN) walau bisnis ini dibuka peluang bagi investor asing menguasai hingga 95 persen.

“Pemain lokal masih dominan yakni Lintas Arta, IM2, dan Telkom. Kalau perangkatnya memang semuanya asing, lokal belum mampu. Untuk  IPVPN router masih  didominasi  Cisco, Juniper, dan  Huawei,” ungkap praktisi telematika Teguh Prasetya kepada Koran Jakarta, Senin (22/3).

VPN adalah bagian dari jasa Sistem Komunikasi Data (Siskomdat) yang dibuka peluangnya bagi investor asing hingga 95 persen. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) jasa ini seharusnya dibatasi kepemilikan asingnya hingga 30 persen karena peluang bisnisnya lumayan besar dan harapan adanya  alih teknologi bagi pemain lokal.

Apalagi ada kecenderungan banyak pemain asing ingin masuk ke bisnis ini dengan pola remote dari negaranya, sementara untuk urusan di pasar lokal menggandeng penyedia jasa internet lokal.. Salah satu pemain global yang tengah mengajukan izin adalah AT&T.

VPN banyak dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk berkoordinasi dengan kantor pusat atau kantor cabangnya dengan memanfaatkan jaringan tertutup. Selama ini penyelenggara jaringan lokal dianggap hanya menyediakan jalan tol sedangkan platform services dikuasai oleh asing.

Teguh mengakui, jasa ini bisa dikontrol dari luar negeri karena sifat dari internet yg borderless dan global sehingga banyak sekali aplikasi yang hosting di luar negeri dengan pertimbangan globalisasi layanan.

“Tetapi keberadaan fisik untuk pendirian dan usaha masih tetap harus ada di dalam negeri. Selain itu, penyelenggara VPN  jika ingin bermain di domestik   harus punya akses lokal link. Jadi kekhawatiran perusahaan semu   bisa dikesampingkan,” katanya.
Dijelaskannya, kondisi sat ini pemain asing untuk IPVPN hanya mendapat   porsi menggarap kantor cabang internasiona karena dibutuhkan  interkoneksi  dengan penyedia  global IPVPN provider.

“Kunci dari keberhasilan IPVPN itu tetap lokal akses dan melayani secara langsung. Tidak ada itu bisa diremote dari luar negeri,” katanya. [dni]

230310 Ponsel Merek Lokal Tetap Berkibar

JAKARTA–Ponsel merek lokal yang diimpor dari China tetap  berkibar di pasar domestik walau merek terkenal mulai membanting harga produknya.

Berdasarkan data GFK periode Januari lalu, salah satu merek lokal, HT Mobile  berhasil menduduki peringkat ke 6 secara total market dengan market Share sebesar 2 persen.

Sedangkan di antara merek lokal,  HT mobile menduduki peringkat ke dua dengan market share 11 persen. Pada tahun ini diperkirakan ada 21 juta unit ponsel yang dijual dari segala merek. Pemain utama untuk ponsel merek lokal adalah Nexian, Mixcon, HT Mobile, dan TiPhone.

“Kami bangga dengan prestasi yang diraih selama ini. Ini membuat HT Mobile tetap akan maju tahun ini,” ungkap  General Manager HT Mobile Indonesia Nuramin di Jakarta, Senin (22/3).

Diungkapkannya, pada kuartal pertama 2010, tiga produk terbaru telah diluncurkan yakni   G19, G11 dan G33. Target  70.000 unit pun dipatok untuk ketiga produk itu.

Pada kesempatan lain,  Chief Commercial Officer  SkyBee  Sung Khiun mengungkapkan, pasar merek lokal tetap tumbuh sehingga akan ada terus pemain baru berdatangan.

“Penterasi seluler tetap tinggi dan tren operator berjualan menawarkan handset bundling. Ini peluang bagi merek lokal,” katanya.

Dijelaskannya, Skybee belum lama ini menggandeng Indosat  dua buah ponsel Qwerty dengan harga terjangkau yakni varian SkyBee 80SS dan 83AT.

“Kami berencana akan  menghadirkan 10 model ponsel dengan target  600 ribu unit  terjual hingga akhir tahun ini,” katanya.

Di tahap awal,  pihaknya menargetkan 100 ribu unit. “Untuk penjualan tahap pertama, kami menyiapkan 15 ribu sampai 20 ribu unit ready stok,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Retail TiPhone Mobile David Tirtawijaya, mengungkapkan, sedang menggeber segmen mahasiswa untuk meningkatkan pangsa pasar. “Dua ponsel  seri T30 dan T28 kita tawarkan bagi mahasiswa dengan harga sesuai kantong yakni di bawah 500 ribu rupiah,” katanya.
Diungkapkannya, untuk mendekati diri ke mahasiswa, promodigelar di kantong-kantong segmen berkumpul. “Akhir pekan lalu TiPhone pameran selama dua hari. Sebanyak  4 ribu unit ponsel terjual,” katanya.[dni]

210310 DNI Sektor Telekomunikasi Masih Harus Direvisi

JAKARTA—Dua sektor usaha di sektor telekomunikasi dinilai masih terlalu liberal sehingga perlu direvisi pembatasan kepemilikan asingnya di Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kedua sektor itu adalah jasa Sistem Komunikasi Data (Siskomdat) dan pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi. Dalam aturan DNI, kedua sektor ini dibuka untuk investor asing hingga memiliki saham sebesar 95 persen.

”Kedua sektor usaha itu merupakan bisnis masa depan. Jika dibuka terlalu besaruntuk investor asing, tidak ada transfer teknologi bagi anak bangsa. Idealnya dibatasi 30 persen saja, walau di negara lain ada yang membatasi hingga 20 persen,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono di Jakarta, Minggu (21/3).

Dijelaskannya, salah satu wujud dari bisnis Siskomdat adalah penyediaan  Virtual Private Network (VPN) yang banyak digunakan oleh perusahaan asing di Indonesia untuk berkoordinasi dengan kantor pusat di luar negeri atau cabangnya di nusantara.

”Saat ini Telkom dan Indosat hanya menjadi penyedia pipa dari platform services VPN ibarat Jasa Marga yang mengelola  jalan tol. Sedangkan jasa angkutannya dikuasai oleh asing. Padahal, biaya angkutan itu memiliki pendaptan lebih besar dan sarat teknologi tinggi,” sesalnya.

Berdasarkan catatan, pemain lokal yang bermain di bisnis ini adalah Lintas Arta, CSM, dan Reach Indonesia.

Nonot mengungkapkan, jasa ala VPN itu akan semakin dibutuhkan oleh perusahaan asing seiring derasnya arus investasi masuk ke Indonesia. Hal itu dibuktikan melalui AT&T yang tengah mengurus perijinan di Postel. ”Jasa ini bisa dikontrol dari luar negeri. Inilah konyolnya nanti, semua dikontrol dari luar. Padahal ini urusan jaminan keamanan informasi. Bisa bayangkan Indonesia nanti mungkin diserang melalui komputer butut dari luar negeri,” katanya.

Sedangkan untuk lembaga pengujian perangkat, Nonot mengingatkan, saat ini Indonesia
sangat minim tenaga ahli bersertifikat dalam bidang  keamanan Teknologi Informasi TI. ”Di Indonesia jumlahnya baru   60 orang. Sementara di   Malaysia sudah di atas 200 orang atau  Singapura  4 ribu orang. Bayangkan kalau lembaganya dikuasai asing, tenaga kerja yang skilfull di TI makin minim saja.

Sudah Selesai
Secara terpisah,  Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekomomian Eddy Putra Irawadi, menegaskan pembahasan masalah DNI sudah selesai dilakukan pada Jumat (19/3). ”Hal yang menggantung soal menara telekomunikasi sudah selesai dibahas dan disepakati tertutup untuk asing. Tim Nasional  Peningkatan Ekspor Peningkatan Investasi (Pepi) akan memperbaiki hasil rapat Jumat itu danmengirimkannya ke Presiden,” ungkapnya.

Berkaitan dengan usulan adanya sektor lain yang harus dibatasi dari kepemilikan asing, Eddy menyarankan, itu dilakukan dalam periode revisi berikutnya dari DNI. ”Nanti saja diusulkan di revisi berikutnya,” katanya.

Sementara Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto menyambut gembira investasi asing tertutup untuk bisnis menara telekomunikasi. ”Bagi kami ini bukan kalah atau menang. Ini hanya meletakkan  pembatasan yang proporsional terhadap keikutsertaan asing. Tujuannya bukan anti kepada perusahaan asing seperti   American Tower dari AS, Gulf Tower dari Timur Tengah ataupun Tower Vision dari India yang akan masuk ke sini,” tegasnya.   Menurutnya, keikutsertaan asing dalam penyediaan menara telekomunikasi tetap dimungkinkan dalam bentuk penyediaan perangkat telekomunikasinya mulai dari penyediaan feeder dan antenna (antena transmisi radio microwave yg menghubungkan antar BTS atau pun BTS  dengan Base Station Controller, antena BTS itu sendiri serta BTS dan antena nya yang dihubungkan oleh feeder.

Belum lagi dengan kebutuhan shelter sebagai ruangan tempat perangkat telekomunikas seperti  BTS, IDU (Indoor Unit) Radio Transmisi Microwave dan  lain sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut pada umumnya penyediaannya oleh sejumlah vendor asing seperti misalnya Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens, Motorola, Nortel Networks,  ZTE, Huawei dan lain sebagainya.[dni]

210310 KPPU Keluarkan Regulasi Larangan Kartel

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  akan mengeluarkan regulasi larangan praktik kartel pada akhir  April nanti untuk menjaga persaingan usaha sehat di industri nasional.

Kartel  adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar.

“Regulasinya akan keluar dalam bentuk Peraturan Komisi No 11 (Perkom No 11). Ini sebagai bentuk jabaran dari Pasal 11  Undang – Undang No 5/99 ) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sekarang kami sedang melakukan konsultasi publik,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu ( 21/3).

Pasal 11 dalam UU tersebut mengatur agar pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dijelaskannya, dalam regulasi itu akan  menekankan pada penjelasan tentang rangkaian pembuktian dalam perkara kartel yang meliputi aspek struktural, perilaku dan dampak.“Pasal 11 tentang kartel menuntut   proses pembuktian harus menggunakan pendekaran S-C-P (structure-conduct-performance),” jelasnya
.
Pedoman ini mengatur pula tentang indikator awal identifikasi kartel yang dapat terjadi melalui faktor struktural dan faktor perilaku. Faktor struktural antara lain tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontak multi pasar, persediaan dan kapasitas produksi, keterkaitan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, karakter permintaan, dan kekuatan tawar pembeli.

Sedangkan faktor perilaku, antara lain    transparansi dan pertukaran informasi,
serta peraturan harga dan kontak.

Selanjutnya dijelaskan, Perkom tersebut juga mewaspadai   kartel khususnya yang bersifat perjanjian diam-diam melalui asoisasi usaha.  “Umumnya terjadi pada  asosiasi yang  beranggotakan pelaku usaha dari sektor   yang berkonsetrasi pasar tinggi dengan tingkat entry barrier (hambatan masuk) yang tinggi dan elastisitas (pergerakan pergeseran permintaan konsumen) yang rendah,” katanya.

Ditegaskannya, sanksi yang diberikan berdasarkan pedoman ini adalah  administratif dan pidana.  pidana. Sanksi administratif antara lain penetapan pembatalan perjanjian., perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat,  penetapan pembayaran ganti rugi,  pengenaan denda serendah-rendahnya  satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya  dua puluh lima miliar rupiah.

Sedankan sanksi pidana adalah  denda serendah-rendahnya  25  miliar rupiah  dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Bahkan bisa juga terjadi  pencabutan izin usaha.

Untuk diketahui, saat ini KPPU   tengah menyelidiki dugaan kartel di industri farmasi dan semen.

Di industri farmasi, dua perusahaan, Pfizer Indonesia dan Dexa Medica  diduga melakukan kartel untuk  obat kelas amplodipine.  Pemeriksaan terhadap Pfizer telah dilakukan Senin pekan lalu.

“Perusahaan itu membantah semua dugaan yang kita lontarkan. Tetapi pemeriksaan akan tetap dilanjutkan,” tegas Junaidi.[dni]