270310 Dua Konsorsium BWA Kembali Mangkir Bayar Kewajiban

JAKARTA—Dua   pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) berbentuk konsorsium kembali mangkir membayar kewajibannya kepada negara setelah mendapatkan peringatan pertama pada bulan lalu dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo).

Kedua pemenang itu adalah PT Wireless Telecom Universal (WTU) dan Konsorsium Comtronics Systems.

“Hingga hari ini Jumat (26/3), belum ada pembayaran sama sekali yang dilakukan oleh kedua konsorsium. Kemungkinan akan dikeluarkan peringatan kedua jika verifikasi selesai,” ungkap Kepala Humas dan Pusat Informasi KemenKominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Jumat, (26/3).

WTU adalah   pemenang tender  yang terdiri atas 22 perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Perusahaan ini memenangkan lisensi pengelolaan spectrum 2,3 GHz untuk wilayah  Papua,  Maluku dan Maluku Utara,  serta Kepulauan Riau dengan total kewajiban kepada negara setelah dikeluarkannya izin prinsip adalah sekitar lima miliar rupiah.

Sedangkan Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania   memenangkan area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah ,  Jawa Bagian Timur dengan kewajiban hanya untuk  upfront fee sekitar  66,008 miliar rupiah.

Juru bicara WTU Roy Rahajasa Yamin mengatakan, keterlambatan  pembayaran tak bisa dilepaskan dari banyaknya anggota WTU sehingga membutuhkan waktu untuk masalah administrasi dan pemenuhan kewajiban keuangan.

“Kami akan membayar kewajiban berikut dendanya sekitar 200 juta rupiah, tidak ada masalah,” katanya.

Tetap Cabut
Berkaitan  dengan  nasib PT  Internux  sebagai pemenang untuk area Jabotabek yang juga belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara walau sudah diberikan peringatan hingga tiga kali, Gatot menegaskan, tetap akan mencabut izin  prinsip dari perusahaan itu.

“Kita pastikan dicabut. Jika beberapa waktu lalu Menkominfo bicara tidak ingin kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Internux, itu sebagai bahasa halus sedang dilakukan verifikasi,” jelasnya.

Internux  ditengarai  memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

Perusahaan ini telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Internux sendiri mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

PJI dari  Makassar ini  ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Sejauh ini KemenKominfo sampai dengan 19 Januari 2010 ini telah menerima pembayaran dari PT Telkom, PT Indosat Mega Media, PT First Media, PT Berca Hardayaperkasa, dan PT Jasnita Telekomindo.

Khusus untuk PT Berca Hardayaperkasa, baru memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio, namun kewajiban denda masih dalam penagihan oleh Ditjen Postel.[dni]

JAKARTA—Dua   pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) berbentuk konsorsium kembali mangkir membayar kewajibannya kepada negara setelah mendapatkan peringatan pertama pada bulan lalu dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo).

Kedua pemenang itu adalah PT Wireless Telecom Universal (WTU) dan Konsorsium Comtronics Systems.

“Hingga hari ini Jumat (26/3), belum ada pembayaran sama sekali yang dilakukan oleh kedua konsorsium. Kemungkinan akan dikeluarkan peringatan kedua jika verifikasi selesai,” ungkap Kepala Humas dan Pusat Informasi KemenKominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Jumat, (26/3).

WTU adalah   pemenang tender  yang terdiri atas 22 perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Perusahaan ini memenangkan lisensi pengelolaan spectrum 2,3 GHz untuk wilayah  Papua,  Maluku dan Maluku Utara,  serta Kepulauan Riau dengan total kewajiban kepada negara setelah dikeluarkannya izin prinsip adalah sekitar lima miliar rupiah.

Sedangkan Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania   memenangkan area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah ,  Jawa Bagian Timur dengan kewajiban hanya untuk  upfront fee sekitar  66,008 miliar rupiah.

Juru bicara WTU Roy Rahajasa Yamin mengatakan, keterlambatan  pembayaran tak bisa dilepaskan dari banyaknya anggota WTU sehingga membutuhkan waktu untuk masalah administrasi dan pemenuhan kewajiban keuangan.

“Kami akan membayar kewajiban berikut dendanya sekitar 200 juta rupiah, tidak ada masalah,” katanya.

Tetap Cabut
Berkaitan  dengan  nasib PT  Internux  sebagai pemenang untuk area Jabotabek yang juga belum menyelesaikan kewajibannya kepada negara walau sudah diberikan peringatan hingga tiga kali, Gatot menegaskan, tetap akan mencabut izin  prinsip dari perusahaan itu.

“Kita pastikan dicabut. Jika beberapa waktu lalu Menkominfo bicara tidak ingin kehilangan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Internux, itu sebagai bahasa halus sedang dilakukan verifikasi,” jelasnya.

Internux  ditengarai  memiliki kewajiban   kepada negara berupa biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

Perusahaan ini telah meminta kelonggaran pembayaran kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda dua persen setiap bulan karena keterlambatan.

Internux sendiri mengaku sudah membayar 10 persen dari kewajiban pembayaran  sehingga sesuai  beranggapan sudah memenuhi kewajiban minimal  dan berharap  pemerintah tidak bisa mencabut  izin prinsip yang diberikan.

PJI dari  Makassar ini  ketika tenggat waktu pertama pembayaran jatuh tempo, mengulur waktu dengan menanyakan kesiapan perangkat dalam negeri untuk teknologi BWA. Kabar beredar kepemilikan saham di perusahaan ini sekarang didominasi oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Sejauh ini KemenKominfo sampai dengan 19 Januari 2010 ini telah menerima pembayaran dari PT Telkom, PT Indosat Mega Media, PT First Media, PT Berca Hardayaperkasa, dan PT Jasnita Telekomindo.

Khusus untuk PT Berca Hardayaperkasa, baru memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio, namun kewajiban denda masih dalam penagihan oleh Ditjen Postel.[dni]

270310 Revisi Tarif Batas Atas Sudah Final

JAKARTA— Revisi tarif batas atas   untuk   angkutan udara sudah memasuki tahapan final dan tinggal ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi.

“Sejauh ini tidak ada perubahan dari yang tercantum di draft,” ungkap Direktur Angkutan Udara Kementrian Perhubungan Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Jumat (26/7).

Diungkapkannya, konsep dari revisi sudah diserahkan ke secretariat dan terus dimonitor perkembangannya.

Juru bicara Kementrian Perhubungan Bambang S Ervan mengaku belum bisa memastikan kapan revisi tarif batas atas ditandatangani oleh Mentri Perhubungan. “Kami tahu dulu ada wacana Maret ini sudah selesai ditandatangani, tetapi ini semua sedang proses. Kita tunggu saja,” katanya.

Sebelumnya,  jajaran Direktorat Hubungan Udara Kementrian Perhubungan optimistis, KM Revisi Tarif Batas Atas Angkutan Udara bisa ditandantangani
Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada Maret ini.

Dalam perubahan regulasi, ditetapkan   maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge. Nantinya dalam revisi tersebut fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini.

Revisi itu juga memuat  golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah  layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC).

Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk   maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tariff batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.
Kategorisasi  akan diterapkan setelah KM ditandatangani setelah melewati   proses transisi.

Sejauh ini maskapai yang sudah berancang-ancang menentukan golongan pelayanan yang dipilih adalah Garuda Indonesia dan Lion Air. Garuda tegas tetap ingin menjadi Full Services Airline, sementara Lion Air tengah menimbang berada di medium services atau LCC. Terakhir, Sriwijaya Air telah menetapkan akan berada di medium services.

Penyesuaian Rute
Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay, menyarankan maskapai  Mandala Airlines   untuk menyesuaikan rute-rute yang dilayaninya terkait dengan dikembalikannya  beberapa armadanya ke lessor di luar negeri.

“Penyesuaian dilakukan agar layanan penumpang tidak mengalami permasalahan. Saya rasa itu wajar dilakukan, kalau ada armada  yang ditarik berarti harus ada penyesuaian,” katanya.

Menurutnya, jika dipaksakan    akan menyebabkan keterlambatan penerbangan, yang berujung menurunnya kualitas layanan.

Diungkapkannya, beberapa pesawat milik Mandala dilaporkan dihapus dalam daftar registrasi pesawat Indonesia (kode PK). Oleh karenanya, aktifitas Mandala saat ini berkurang.

Beberapa rute penerbangan pun ditutup seperti rute Jakarta-Padang.  Dari 11 unit pesawat jenis Airbus yang dioperasikan, saat ini Mandala tinggal mengoperasikan tujuh unit. Sisanya telah kembali ke luar negeri.[dni]

260310 Telkom Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia  Tbk (Telkom) akan menerbitkan obligasi dalam mata uang domestik  senilai dua triliun rupiah sebagai bagian dari pendanaan belanja modal 2010 senilai 2,1 miliar dollar AS pada Juni nanti

Belanja modal tahun ini sebesar  70 persen dialokasikan  untuk   layanan selular Telkomsel, 25 persen  untuk Telkom, dan lima persen untuk anak perusahaan lain.

“Kami telah  menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai  penjamin utama emisi (lead underwriter).    Penetapan Bahana,  hasil seleksi dari tiga calon underwriter, ungkap  Direktur Utama Telkom, Rinaldi Firmansyah, di Jakarta, Kamis (25/3).

Dikatakannya,  bagi  dua perusahaan lainnya yang ikut seleksi yaitu PT Danareksa, dan PT Mandiri Sekuritas,  tetap menjadi underwriter, cuma saja yang menjadi lead adalah Bahana.

Dijelaskannya,   jangka waktu obligasi tersebut adalah lima tahun, sedangkan kupon obligasi akan disesuaikan dengan bunga pasar dan daya serap pasar. “Penerbitan obligasi tersebut didasarkan pada laporan keuangan tahun 2009. Kinerja keuangan akan diumumkan dalam waktu dekat,” katanya.

Naikkan Nilai
Selanjutnya Rinaldi menjelaskan, sebagai operator telekomunikasi berusaha menaikkan nilai  perusahaan dengan serius menggarap bisnis teknologi informasi (TI), media dan edutainment. “Secara uang memang bisnis telekomunikasi itu tinggi, tetapi dari value, TI, media dan edutainment itu mendongkrak nilai saham,” katanya.

Dikatakannya, di industri jika dilihat secara valuasi bisnis maka sebuah portal memiliki nilai pendapatan sebesar 7,8 kali, media (1,5 kali), sedangkan telekomunikasi (0,9 kali).

Telkom sendiri hingga akhir 2009, jumlah pelanggan seluler Telkomsel mencapai sekitar 81 juta nomor, layanan telepon tetap nirkabel (FWA) Flexi 15,5 juta, dan telepon tetap (fixline) sekitar 8,2 juta.

“Inilah alasan Telkom bermain di super portal dengan mengomersialkan secara resmi mojopia.com mulai 27 Maret nanti,” katanya.

Mojopia.com adalah reinkarnasi dari plasa.com yang menawarkan layanan e-commerce, conten aggregator, dan komunikasi. Telkom membenamkan  investasi awal  2 juta dolar AS bagi  portal yang merupakan  bagian dari anak usaha Telkom, Metranet. “Kami optimistis dalam waktu 4-5 tahun investasi akan kembali. Jika kinerjanya menunjukkan sinyal positif, kemungkinan kita IPO-kan,” katanya.

Direktur Utama Mojopia, Shinta Dhanuwardoyo mengungkapkan, sudah terdapat 160 merchant dengan 8 ribu barang yang terdaftar di situsnya. Sedangkan pada akir tahun ini diharapkan bisa menggaaet 1.000 merchant.

Sedangkan berkaitan dengan rencana spin off 17 ribu menara Telkomsel ke anak usaha lainnya,  PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), Rinaldi mengungkapkan, negosiasi dengan SingTel kembali dilanjutkan seiring sudah adanya kepastian regulasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari pemerintah.

“Aturan DNI sudah menyebutkan asing tidak boleh bermain di menara. Rencannya 50 persen dari menara milik Telkomsel itu akan di-spin off ke Mitratel. Soalnya sebagian merupakan menara inti, jika disewakan bisa menganggu lanskap jaringan,” jelasnya.

Sebelumnya beredar kabar, nilai total penjualan asset itu   mencapai satu miliar dollar AS. Dari angka tersebut, SingTel bisa mengantongi dana segar hingga  350 juta dollar AS.[dni]

260310 Pendirian Pabrik Ponsel Terkendala Biaya Ekonomi

JAKARTA— Usaha mendirikan pabrik telepon seluler (Ponsel) di Indonesia masih terkendala factor internal berupa biaya ekonomi tinggi seperti pengurusan perizinan yang panjang, impor komponen yang mahal, dan biaya siluman lainnya yang memberatkan pengusaha.

“Indonesia memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Tetapi untuk mendirikan pabrik itu harus ada studi kelayakan. Dan ketika studi dilakukan, munculnya biaya yang tinggi karena factor-faktor di atas,” ungkap Direktur  IMO Sarwo Wargono, di Jakarta, Kamis (26/3).

Dijelaskannya, untuk biaya tenaga kerja, Indonesia sebenarnya lebih kompetitif ketimbang China, tetapi yang membuat pengusaha tidak tahan adalah banyaknya biaya siluman untuk menjaga keberlangsungan pabrik.

“Semua keluhan itu sudah kami ungkapkan ke Mentri Perindustrian kala diminta untuk membangun pabrik di sini. Kita sebagai pegusaha kan harus berhitung untung-rugi,” jelasnya.

Menurutnya, seandainya Indonesia dari awal membereskan masalah biaya ekonomi tinggi tesebut, maka tentunya tak perlu takut dengan perdagangan bebas. “Kondisi sekarang itu, mengimpor barang lebih murah ketimbang mendatangkan bahan mentahnya. Ini kan aneh. Dimana-mana barang impor harus lebih mahal, tetapi di Indonesia sebaliknya. Ini karena biaya ekonomi tinggi,” jelasnya

Berkaitan dengan adanya  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010, Sarwo mengatakan, bagi principal ponsel itu tidak membantu karena selama ini bea masuk impor sudah 0 persen. “Mungkin itu berlaku bagi perangkat telekomunikasi berat seperti BTS,” katanya.

Sebelumnya, untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan peralatan telekomunikasi dalam negeri, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar  38,77 miliar rupiah untuk menanggung bea masuk tersebut.

Selanjutnya Sarwo menjelaskan, untuk penjualan ponsel merek lokal pada 2010 akan tetap didominasi oleh teknologi GSM karena biaya produksinya lebih murah. “Chipset GSM itu sepersepuluh lebih murah ketimbang CDMA. Jika chipset CDMA itu murah, baru kita bisa bicara skala ekonomis. Soalnya di Indonesia CDMA sudah identik dengan harga murah, padahal biaya produksinya tinggi,” katanya.

Berdasarkan catatan,  penjualan ponsel di Indonesia akan  menembus 30 juta unit atau tumbuh 17 persen dari   26 juta unit pada tahun lalu. Sebanyak 30 persen dari total penjualan akan dating dari varian smartphone.

Sarwo mengungkapkan, pasar ponsel lokal akan datang dari segmen menengah bawah dan di area urban. “Kami menggandeng kartu As dari Telkomsel untuk ponsel murah di bawah 500 ribu rupiah. Masyarakat urban sedang keranjingan akses internet melalui mobile,” katanya.

Secara terpisah, Chief Innovation Officer Mojopia.com Andi S.Boediman mengungkapkan, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan dengan keranjingannya masyarakat mengakses internet melalui ponsel adalah pasar iklan melalui mobile.

“Tahun ini diperkirakan akan ada 150 miliar rupiah yang dialokasikan pengiklan untuk mobile advertising. Mojopia sebagai super portal akan juga menggarap pasar mobile ini. Kami menargetkan 13 persen dari total pasar iklan akan bisa diambil portal ini,” katanya.

Mojopia adalah super portal milik Telkom yang memberikan layanan   e-commerce, content aggregator, dan komunikasi.

Direktur Mojopia.com  Shinta Dhanuwardoyo mengungkapkan, saat ini baru tiga persen dari total 31 juta pengguna internet yang menggunakan e-commerce. “Diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat mengakses internet melalui berbagai perangkat angka itu bisa naik dua kali lipat,” katanya.[dni]