100310 Telkomsel Tetap Ekspansi di Kapal Pelni

JAKARTA—Pemimpin pasar seluler, Telkomsel, tetap akan melakukan ekspansi pemsangan Base Transceiver Station (BTS) di kapal-kapal milik  PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) meskipun dari sisi pendapatan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi anak usaha Telkom itu.

“Pemasangan BTS dengan teknologi Pico Cell di kapal milik Pelni merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial Merah Putih yang diluncurkan sejak dua tahun lalu. Sekarang sudah ada 14 kapal Pelni yang dipasangi BTS mini itu. Kami akan tetap melanjutkan program ini,” ungkap VP Telkomsel Area II Iriwin Sakti di Jakarta, Selasa (9/3).

Diungkapkannya,  pemasangan  pemancar di kapal laut  hanya menghasilkan omzet tak lebih dari satu miliar rupiah per tahunnya, tetapi untuk menjaga citra jangkauan Telkomsel yang melayani pelanggan dimana pun berada, hal itu harus dilakukan.  “Telkomsel tetap akan memasang karena komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di tengah laut pun kami berusaha untuk memberikan pelayanan,” tegasnya.

Ditargetkannya, tahun ini seluruh kapal Pelni akan dipasangi pemancar jika dari sisi infrstruktur moda bisa mendukung.  “Kami masih membidik  11 unit lagi kapal Pelni,” katanya.

Dijelaskannya, biasanya  dalam satu kapal Telkomsel memasang dua hingga tiga BTS dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, sehingga hanya sekitar 30 orang yang bisa berkomunikasi pada saat bersamaan.

“Biasanya kan penumpang akan berkomunikasi ke orang yang berada di daratan. Kalau melebihi 30 orang akan tersendat, tetapi kebanyakan komunikasinya kan untuk pesan singkat saja,” ujarnya.

Mengenai sinyal di tengah laut yang sering hilang, Irwin menyatakan, hal itu terjadi karena untuk memberikan pelayanan di tengah laut Telkomsel mengandalkan frekuensi dari satelit. “Sinyal satelit itu sering nai turun,” katanya.

Sementara Kepala Biro Humas Pelni, Daniel Bangonan mengatakan, pihaknya memang telah menyiapkan beberapa kapal untuk dipasang BTS tahun ini. “Agar pelayanan kepada penumpang makin maksimal, maka akan ada beberapa lagi yang disiapkan dipasangi BTS,” kata Danieltanpa menyebutkan nama kapal yang akan dipasang alat tersebut.[dni]

100310 Harga Baja Naik Bulan Depan

JAKARTA—Harga ritel  baja domestik mulai bulan depan (April) diperkirakan akan naik bervariasi karena adanya tekanan harga internasional.
Tercatat, untuk plat hitam (HR) diperkirakan terjadi kenaikan sekitar 4 persen mulai harga Maret ke April hingga Juni nanti. Saat ini harga HR 8000 ribu rupiah per kilogram. Pada April nanti diperkirakan bisa melonjak menjadi 8.350 ribu rupiah per kilogram.
Direktur Pemasaran Krakatau Steel Irvan K. Hakim mengungkapkan, pemicu naiknya harga internasional diantaranya melonjaknya pemesanan di China setelah libur tahun baru, produksi baja di luar China yang rendah dan  meningkatnya permintaan di luar China.
“Selain itu juga ada faktor  harga bahan baku atau biji besi yang naik untuk kontrak tahunan mencapai 70 persen, ” katanya di Jakarta, Selasa (9/3).
Selain itu, harga besi tua (Scrap) dan crude oil internasional juga mengalami kenaikan. “Crude oil saja mencapai 82 dollar AS per barel,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk biji besi perseroan sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan negara pemasok seperti Chili, Brazil, dan Bahrain di kisaran harga 90-120 dollar AS. “Saat ini kami masih memakai harga sekitar 60 persen kenaikan. Karena itu prediksi saya untuk delivery  April atau Mei baru harga baru diterapkan oleh pemain di harga ritel,” jelasnya.
Ditambahkannya, kondisi dalam negeri  yang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen juga ikut mendorong naiknya harga baja. “Konsumsi dalam negeri juga naik. Ini hukum permintaan dan penawaran saja. Apalagi belanja pemerintah akan naik nantinya,” katanya.
Diungkapkannya, konsumsi baja nasional setiap tahunnya mencapai 8 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi dari Krakatau Steel mencapai 2,4 juta ton. Sisa dari kebutuhan nasional dipenuhi oleh pemain local atau produk impor.
“Salah satu yang akan memicu konsumsi baja tinggi nantinya jika program elpiji 3 Kg diteruskan oleh Pertamina. Jika itu teralisasi, bisa tinggi konsumsi baja,” katanya.
Selama ini, konsumsi baja untuk pembuatan elpiji 3 Kg menyedot 10 persen dari  total penjualan Krakatau Steel setiap bulannya yang mencapai 210 ribu ton per bulan.
Dampak
Selanjutnya dikatakan, dampak dari kenaikan harga ritel baja ini akan terasa di sektor yang banyak mengonsumsi komoditi tersebut seprti otomotif, property, perkapalan, atau infrastruktur. “Para pelaku usaha di sektor itu akan melakukan penyesuaian harga. Kenaikan tidak akan langsung besar, tetapi bertahap. Namun pada Juni, akan menyesuaikan dengan kenaikan ritel baja,” jelasnya.
Berkaitan dengan adanya baja dari China, Irvan menegaskan, tidak akan mampu menahan kenaikan harga baja karena situasinya pasar internasional yang mendorong. “Pemain China tidak akan berbuat banyak. Jika mereka mau nakal, nanti ada mekanisme anti dumping, safe guard, atau standar nasional yang kita terapkan,” katanya,[dni]

100310 Aspimtel Tolak Asing di Bisnis Menara

JAKARTA— Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menolak keras hadirnya investor asing di bisnis menara demi menjaga kedaulatan berusaha di sector telekomunikasi.

“Menara adalah satu-satunya usaha di sector telekomunikasi dimana para pemain local bias berkiprah secara dominan. Jika dibiarkan pemain asing masuk ke sector ini, dipastikan pemain local hanya dapat tulang belulang dari keseluruhan bisnis telekomunikasi yang memiliki pertumbuhan nilai bisnis lumayan tinggi di masa depan,” tegas Sekjen Aspimtel Peter M. Simanjuntak kepada Koran Jakarta, Selasa (9/3).

Diakuinya, para pelaku usaha local di setor ini membutuhkan alih teknologi, keahlian, dan uang yang besar. “Tetapi itu bukan berarti kita membiarkan para pemain asing menguasai sector ini dengan membuka kepemilikan saham hingga 100 persen. Kalau itu yang terjadi namanya membunuh anak negeri sendiri,” katanya.

Diingatkannya,  para investor asing  bukanlah  sinterklas karena pasti menginginkan uang dan keuntungan  berlipat ganda untuk  bias dibawa keluar negri. “Jadi tidak ada itu pikiran memajukan industry local. Pemerintah harus menyadari itu,”  ketusnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan,  rencana revisi aturan tentang daftar negatif investasi (DNI) masih terganjal karena masalah pembatasan kepemilikan asing di menara telekomunikasi belum selesai. “Kementerian Komunikasi dan Informatika masih  mempertahankan pemodal domestik sebagai penguasa penuh sektor usaha menara telekomunikasi,” katanya.

Hal itu  masih butuh kesepakatan lintas departemen yang rencananya tinggal diagendakan dalam sekali pembahasan.  Tapi belum sampai pada keputusan itu,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan,  meragukan kemampuan pengusaha local  menyediakan dana 8 triliun rupiah  per tahun untuk memenuhi kapasitas cakupan layanan telekomunikasi,

“Pemerintah membuka kesempatan kepada investor asing untuk masuk ke sektor menara telekomunikasi, mempertimbangkan masih besarnya kebutuhan investasi di sektor usaha tersebut,” katanya.

Menanggapi hal itu, Peter meragukan angka yang disebut oleh Gita karena tidak mungkin kebutuhan pendanaan setahun sebesar itu. “Jika saya hitung itu angka untuk ketersediaan empat tahun . Saya tidak tahu Pak Gita dapat angka itu darimana,” katanya.

Peter menegaskan, masalah pendanaan  dapat disediakan pengusaha  dan perbankan nasional.Dengan menggunakan perhitungan debt to equity ratio (DER) 80/20, maka investor lokal hanya perlu menyediakan 1,6 triliun rupiah  dan mengusahakan pinjaman 6,4 triliun rupiah.

Bila dana 1,6 triliun rupiah  itu dibagi ke 10 penyedia menara besar, maka angkanya hanya 160 miliar rupiah. Adapun pinjaman sebesar 6,4 triliun rupiah  juga bukan hal yang sulit bagi Indonesia karena ditinjau dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) perbankan, ada lebih dari 10 bank yang sanggup memberikan pinjaman di atas 600 miliar rupiah.

“Karena itu saya tegaskan tidak benar kalau itu tidak dapat dipenuhi lokal, kecuali investasi dilihat dari satu unit usaha saja mungkin benar pendapat itu,” jelasnya.

Berdasarkan catatan,  saat ini Aspimtel beranggotakan 14 perusahaan dan di Indonesia terdapat sekitar 40 penyedia menara.

Selanjutnya diungkapkan,  penyedia menara lokal sedang mengusahakan proyek dengan pendanaan 1 triliun rupiah  untuk mendanai penyediaan menara bersama dengan Bank BNI. Adapun dengan Bank Mandiri, dana sudah dialokasikan sekitar 3 triliun rupiah.

Belum lagi adanya keputusan Bank Indonesia bahwa lelang surat berharga BI satu kali satu bulan maka kredit ke dunia usaha akan meningkat dan untuk mendanai 8 triliun rupiah  tentu menjadi tidak sulit.  “Saat ini ada nilai sebesar 250 triliun rupiah di SBI saat ini, dan bila 10 persen  saja itu kan artinya sudah 25 triliun rupiah . Jadi 8 triliun rupiah itu bukan masalah,” tegasnya.

Secara terpisah, Deputi Menko Bidang Perindustrian, Perhubungan dan Perdagangan Edy Putra Irawadi,mengungkapkan belum ada kepastian tentang pembatasan investasi asing di sector menara. “Pak Hatta sudah ketemu dengan Pak Gita, hasilnya saya tidak tahu, sekarang mereka ikut Presiden ke Australia. Status sejauh ini masih terbuka 100 persen untuk asing,” katanya.[dni]