200310 XL Harapkan Pendapatan Sewa Menara Tumbuh 80 %

JAKARTA—PT  XL Axiata Tbk (EXCL) mengharapkan pendapatan dari sewa menara bisa tumbuh sebesar 80 persen pada  2010, setelah pada tahun lalu aset ini berhasil berkontribusi sekitar 600 miliar rupiah.
Pada 2009 dengan pendapatan sebesar 600 miliar rupiah terjadi pertumbuhan sebesar 117 persen karena pada 2008 bisnis sewa menafra menghasilkan omset 277 miliar rupiah.

“Pada tahun lalu ada sekitar empat ribu dari total 10 ribu menara yang disewakan. Tahun  ini kita harapkan jumlah menara yang disewakan bisa mencapai 7 hingga 8 ribu menara. Inilah alasan dipasang pertumbuhan sebesar di atas dari bisnis ini,” ungkap Direktur Jaringan XL Dian Siswarini di Jakarta, Jumat (19/3).

Menurutnya, walau  sewa menara bukan bisnis inti, tetapi karena adanya regulasi menara bersama yang mengharuskan satu menara digunakan dua atau tiga operator, menjadikan peluang untuk mendapatkan pendapatan. “Tahun lalu masih belum tinggi penyewaanya mungkin karena site yang ditawarkan belum sesuai dengan site planning dari penyewa atau kondisi menara yang tidak layak dipakai bersama,” katanya.

Direktur Keuangan XL Willem Lucas Timmermans menambahkan, untuk kebutuhan perseroan sendiri pada tahun ini dalam menempatkan Base Transceiver Station (BTS) tidak akan menambah jumlah menara. “Kita lebih senang menyewa,” katanya.

Berdasarkan catatan, XL menyiapkan belanja modal pada 2010 sebesar 400-450 juta dollar AS dimana sebagian akan diperuntukkan untuk  membangun sekitar 1.500 BTS baru. Pada tahun 2009 jumlah BTS mencapai 19.349 unit, melonjak dari 16.729 BTS pada 2008. Selain itu dana sebesar 112,5 juta dollar AS atau 25 persen dari total belanja modal akan digunakan untuk menambah frekuensi 3G sebesar 2×5 MHz.

Tidak Bagi Dividen
Sementara Presdir XL Hasnul  Suhaimi mengungkapkan, perseroan tidak membagi laba bersih sebagai dividen pada tahun ini. Laba bersih XL pada 2009 sebesar  Rp 1.709.468.218.008,-

“Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menetapkan dana yang diperoleh dari hasil usaha akan dicatat dalam saldo laba untuk mendukung pengembangan usaha dimana 10 persend ari laba bersih akan dijadikan sebagai cadangan umum,” katanya.

Sementara Willem menambahkan, sesuai dengan pernyataan dari  induk usaha,  Axiata Group Berhard, tak lama lagi XL akan meningkatkan saham di publiK hingga  20 persen. “Pernyataan dari Axiata demikian. Tentang kapan dan bagaimana prosesnya, kita tunggu dari Axiata,” katanya.

Saat ini pemegang saham EXCL adalah Axiata (86,5%), Etisalat (13,3%) dan masyarakat (0,23%). Kepemilikan publik di XL Axiata sangat rendah sehingga sahamnya tidak likuid.

Jika Axiata melepas  20 persen  sahamnya,  diperkirakan bisa menghasilkan lebih dari 2,2 miliar Ringgit atau sekitar  6,094 triliun rupiah. Saat ini XL Axiata tercatat memberikan kontribusi hingga 36% EBITDA Axiata.

Sebelumnya, pada tahun lalu XL  melakukan right issue (penerbitan saham baru)  senilai 2,836 triliun rupiah atau sebanyak 1,418 juta lembar saham guna membayar hutang perseroan.

Dana hasil right issue tersebut akan digunakan untuk membayar utang sindikasi perseroan yaitu DBS Bank Ltd, Export Development Canada, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, dan Chinatrust Commercial Bank.

Selain itu juga untuk melunasi utang kepada Bank Mandiri, PT Bank Mizuho Indonesia, DBS Bank Ltd, dan pinjaman Export Kreditnamden (EKN) Buyer Credit Facility yang didanai Swedish Export Credit Corporation.

XL sendiri pada tahun ini memiliki  total hutang jatuh tempo sebesar 1,7 triliun rupiah. Perseroan telah menetapkan tidak akan berhutang dan melunasi semua hutang jatuh tempo dengan dana internal.[dni]

200310 UKM Belum Maksimalkan TI

JAKARTA—Usaha Kecil dan Menegah (UKM) dinilia belum memaksimalkan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat competitive advantage untuk meningkatkan nilai bisnis dan daya saing di pasar selama ini.

“TI bagi UKM baru sebatas sebagai alat konsumsi untuk memudahkan pekerjaan. Seharusnya TI dioptimalkan untuk hal yang lebih besar seperti membantu penetrasi pasar,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono di Jakarta, Jumat (19/3).

Menurutnya, jika pelaku UKM hanya sebatas sebagai konsumen yang baik dari produk TI, maka yang diuntungkan hanyalah penyedia teknologi. “UKM harus belajar mendayagunakan TI tersebut untuk memaksimalkan keuntungannya. Misalnya berpromosi di internet,” katanya.

Diakuinya, saat ini UKM sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan perangkat TI seperti membeli anti virus atau pengamanan system yang telah dikomputerisasi. “Itu jika dilihat TI sebagai alat. Tetapi bisa juga UKM berbasis TI untuk mencari keuntungan. Contohnya penyelenggara konten atau pemeliharaan alat. Itu kan tidak butuh biaya modal yang tinggi,” jelasnya.

Ditegaskannya, meningkatkan penetrasi penggunaan TI bagi UKM merupakan bagian dari  kewajiban Indonesia di  World Summit on information Society (WSIS) dan ICT for development  ( ICT4D). “Indonesia meratifikasi hal itu. Sayangnya hingga sekarang belum ada data akuran tentang penggunaan TI di UKM,” sesalnya.

Sementara Executive General Manager Divisi Business Service Telkom Slamet Riyadi, mengungkapkan, secara bisnis pertumbuhan belanja TI di segmen UKM diprediksi tumbuh 22 persen  karena didorong oleh semakin tingginya kebutuhan akan efisiensi bisnis melalui penerapan TI  dan semakin banyaknya solusi yang ditawarkan.

DBS  dibentuk Telkom dikhususkan untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan menawarkan beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang tepat.

Beberapa aplikasi berbasis platform as as services (PAAS) cloud computing sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, dan lainnya.

“Kami akan bermitra dengan para pelaku usaha untuk bersama-sama meningkatkan daya saing sehingga mampu unggul di pasar persaingan global, khususnya pasca perjanjian perdangan bebas Asean-China (AC-FTA),” jelasnya

Untuk membantu pelaku bisnis dalam penerapan ICT secara tepat, Telkom juga akan membangun sarana edukasi Small Medium Enterprise (SME) Center di sejumlah kota seperti jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.
SME Center akan difungsikan sebagai ruang konsultasi, demo aplikasi, serta klinik ICT.

Sebelumnya, Lembaga analis International Data Corporation (IDC) memprediksi salah satu komponen TI seperti  kapasitas penyimpanan data bagi  (UKM) akan meningkat antara 48-50 persen  setiap tahunnya

Berdasarkan catatan,  hingga Juni 2009, koperasi di Indonesia telah berjumlah 166.155 unit dengan  permodalan koperasi aktif yang terdiri dari modal sendiri  27,27 triliun rupiah dan modal luar  36,25 triliun rupiah dengan nilai volume usaha  55,26 triliun rupiah.

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009 mencatat jumlah UKM di Indonesia sebanyak 520.220 unit. Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) baru pada 2010. Sementara  dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan sejak Januari 2008-Januari 2010  sekitar  17,541 triliun rupiah untuk 2,4 juta debitur.[dni]
.

190310 Pengusaha Wartel Tuntut Pembayaran Airtime

JAKARTA—Para pengusaha wartel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) menuntut tujuh operator seluler untuk mengembalikan biaya airtime periode trafik April 2005 hingga Januari 2007 senilai 54,093 miliar rupiah yang merupakan hak pemilik wartel.

Ketujuh operator yang dituntut adalah Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Smart Telecom, Axis, dan Sampoerna Telecom. Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen. Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), setelah itu oleh Telkom menyetorkan ke operator seluler.

“Masih ada tunggakan oleh operator seluler kepada para pengusaha wartel untuk periode April 2005 hingga Januari 2007. Jika tidak dilakukan pembayaran kami akan memailitkan para operator itu dan membawa ke pengadilan atas tuduhan penggelapan uang,” tegas Ketua Umum APWI Srijanto Tjokrosudarmo di Jakarta, Kamis (18/3).

Diungkapkannya, masih terjadi perdebatan untuk periode berlakunya airtime setelah periode Maret 2005 antara APWI dan operator. APWI beranggapan airtime berlaku sejak Agustus 2002 sesuai berlakunya KM 46/2002 dan berakhir Januari 2007 karena PM No 5 memberikan masa peralihan satu tahun. Sedangkan para operator beranggapan airtime berakhir Januari 2006.

“Alasan operator tidak bisa diterima karena ada pasal 22 di PM No 5/2006 yang memberikan waktu peralihan. Selain itu kami punya bukti selama periode hingga Januari 2007 kami masih menyetor airtime. Apalagi kami didukung Ditjen Postel yang menerbitkan surat rekomendasi agar operator seluler melakukan kewajibannya,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Kemenkominfo/Plt Ditjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menyarankan APWI dan operator kembali melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. “Kami siap memfasilitasi. Tugas regulator memang memediasi jika ada persoalan antara pelaku usaha,” katanya.

Sementara Deputi Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia Ersyah Marinto mengatakan, prinsipnya Telkomsel  menunggu dan akan menerima keputusan regulator terkait perbedaan persepsi yang ada. Telkomsel berdasarkan catatan splitting airtime Telkom untuk periode April 2005 hingga Desember 2006 berhutang ke APWI sekitar 37,007 miliar rupiah.

Head of Corporate Communication XL Febriati Nadira mengungkapkan,  hingga sekarang  belum ada titik temu berkaitan dengan jumlah, mekanisme dan periode kewajiban pembayaran. XL pada periode itu ditengarai memiliki kewajiban 4,174 miliar rupiah.

“Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk membayar kewajiban di atas selama ada perhitungan dan jumlah yang jelas, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini telah kami bahas dengan regulator dan sepakat untuk mendapatkan penetapan dari BANI,” katanya.

Menanggapi rencana  dibawa ke BANI, Srijanto menegaskan enggan melibatkan lembaga tersebut. “Kalau tidak mau bayar, kita selesaikan saja di pengadilan. Kami ini para pengusaha wartel sudah susah semua. Kita menuntut hak kok,” ketusnya.

Sedangkan Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menegaskan, dalam kasus ini perseroan hanya  hanya sebatas fasilitator. “Posisi Telkom hanya sebagai fasilitator karena dalam transaksi ini Telkom bukanlah sebagai penjamin pembayaran hak Airtime Wartel (guarantor),” katanya.

Sebagai fasilitator, Telkom sebatas membantu menyiapkan data wartel dan data panggilan dari Wartel ke operator , melakukan proses splitting untuk mengetahui jumlah panggilan dari Wartel ke masing-masing operator, sehingga diketahui jumlah hak Airtime yang semestinya dibayarkan oleh para operator penyelenggara Wartel. “Telkom sudah memberikan laporan hasil splitting tersebut kepada Dirjen Postel selaku Ketua BRTI,” katanya.[dni]

190310 Mandala Bidik Rute Regional

JAKARTA—Maskapai swasta,  Mandala Airlines, merencanakan  membuka rute-rute
regional mulai pertengahan tahun ini setelah mendapatkan sertifikat IATA Operating Safety Audit (IOSA).

“Rute yang dibidik adalah Jakarta-Singapura, setelah itu  Malaysia, Thailand, Filipina ,dan Australia,” ungkap  CEO Mandala, Diono Nurjadin di Jakarta, Kamis (18/3).

Menurutnya, dibidiknya negara-negara itu karena  permintaan penerbangannya  sangat besar, terutama  dari segmen bisnis hingga pariwisata.

Dijelaskannya, Singapura menjadi bidikan pertama karena penumpangnya cukup banyak.
Rata-rata penerbangan ke Singapura mengangkut penumpang sebanyak 150 ribu per bulan. Sementara pertumbuhannya mencapai 23 persen per tahun.

Sedangkan di  Thailand, selain kota Bangkok ada Phuket, surga para wisatawan di negeri Gajah Putih. Di negeri tersebut, di harapkan Mandala bisa berkiprah untuk mengangkut para wisatawan baik dari Thailand ke Indonesia maupun sebaliknya.

Di Malaysia, Mandala membidik kota Kuala Lumpur. Selain untuk bisnis, segmen wisata juga terbilang cukup besar dari Kuala Lumpur. Banyak orang Malaysia ke Indonesia, karena masih memiliki ikatan persaudaraan.

Sementara untuk Australia, Diono yakin  turis asal Australia yang akan datang ke Bali cukup banyak. Karenanya, sejumlah kota juga dibidik untuk dihubungkan ke Bali.

“Rute-rute yang disasar tersebut adalah rute dengan jarak jangkau maksimal lima jam. Mandala akan menggunakan pesawat jenis Airbus A320 yang akan terus didatangkan tahun ini,” katanya.

Diungkapkannya, tahun ini akan datang antara dua hingga empat pesawat, sehingga
maksimal pesawat Mandala hingga akhir tahun menjadi 15 unit.

Sebelumnya, Garuda Indonesia mengungkapkan, meskipun rute Jakarta-Amsterdam baru dibuka 1 Juni nanti, tetapi tiket telah terjual habis.

“Bulan Juli kita sudah fully booked, sedangkan bulan Juni sudah terpesan hingga 67 persen,” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia, Agus Priyanto.

Menurutnya,  hal itu diluar perkiraan, mengingat pada bulan Juli, harga tiketnya sudah kembali normal yaitu  1.200 dollar AS pergi-pulang. Sedangkan pada bulan Juni, masih berlaku tiket promosi yaitu sebesar  900 dollar AS pergi-pulang.

“Penuhnya pesanan bulan Juli tersebut kemungkinan karena adanya musim liburan baik di Indonesia maupun di Belanda,” katanya.

Penerbangan Jakarta-Amsterdam ini akan dilayani Garuda dengan menggunakan pesawat Airbus A330-200 dengan kapasitas kursi 36 bisnis dan 186 ekonomi. Pesawat akan singgah di Dubai kurang lebih selama satu jam.[dni]