140809 Telkomsel Kembali Dapatkan Pinjaman Rp 3 Triliun

JAKARTA–Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) kembali  mendapatkan pinjaman dari bank lokal dan perwakilan  asing sebesar dua hingga tiga triliun rupiah pada September nanti.

“Kami sedang deal dengan bank lokal salah satunya BRI yang kemungkinan akan mengucurkan dana dibawah satu triliun rupiah,” ungkap Direktur Keuangan Telkomsel Tri Wahyu Sari di Jakarta, Kamis (13/8).

Dijelaskannya, pinjaman tersebut akan digunakan untuk pemenuhan belanja modal perseroan tahun ini sebesar 1,3 miliar dollar AS.

“Kami sedang negosiasi agar mendapatkan bunga sama dengan pinjaman dari bank-bank lokal sebelumnya yang cair pada Juli lalu yakni lebih kurang 3 persen diatas  Jakarta Inter Bank Offered Rates (Jibor),” jelasnya.

Berdasarkan catatan,  Telkomsel pada bulan Juli lalu mencapai kesekapatan pinjaman senilai 4 triliun rupiah dari sindikasi bank lokal yang dipimpin Bank BNI.

Adapun anggota konsorsium meliputi Bank Mandiri, Citibank, dan BCA. Utang tersebut berjangka waktu 5 tahun dan sudah termasuk grace period selama 1 tahun. Pinjaman ini cair pada bulan depan.

Berkaitan dengan rencana penerbitan obligasi, Tri menjelaskan, langkah tersebut tidak mungkin dilakukan pada tahun ini karena kondisi pasar kurang bagus. “Menerbitkan obligasi harus melihat kondisi pasar. Tetapi obligasi akan jadi pilihan pendanaan untuk belanja modal tahun depan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama  Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, pendanaan belanja modal  tahun ini  sudah terpenuhi.
    “Pendanaan capex tahun ini tidak ada masalah. Sudah aman katanya. 

Menurut Sarwoto, selain pinjaman perbankan pembiayaan belanja modal juga akan diperoleh dari kas internal perusahaan.

Selain dari kas internal dan pinjaman, Telkomsel sebelumnya mengumumkan sedang menjajaki pendanaan dari pembiayaan vendor (vendor financing) sebesar 900 juta dolar AS dari perusahaan di tiga negara yaitu China, Swedia dan Finlandia.

Perusahaan dari dua negara Swedia dan Filandia tergabung dalam konsorsium Export Credit Agency (ECA).

Dalam pembiayaan itu akan melibatkan enam penasehat keuangan sebagai arranger yaitu Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Bank of China, China  Development bank (CDB), dan BNP Paribas.
     
Menurut Tri, tingginya komitmen perbankan dan vendor membiayai pendanaan belanja modal  Telkomsel mencerminkan perusahaan memiliki prospek keuangan yang bagus.
   
“Industri telekomunikasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Berdasarkan catatan, Telkomsel selama ini berkontribusi bagi pendapatan induk usaha sebesar 65 persen.

Pada semester pertama tahun ini Telkom meraih pendapatan usaha.  sebesar 30.673 miliar rupiah atau hanya naik  1,5 persen jika  dibandingkan  periode sama tahun lalu  sebesar 30.211 miliar rupiah.   
Telkomsel sendiri  hanya mampu membukukan pendapatan sebesar  1.349 miliar rupiah  atau naik 11,1 persen  dibandingkan periode sebelumnya. Padahal Minute of Usage (MOU) dari operator tersebut melonjak sebesar 112 persen dari 32,1 miliar menit menjadi   68,1 miliar menit akibat meningkatnya jumlah pelanggan  sebesar 45 persen dari  52,443  mejadi 76,014 juta nomor.

Namun, fenomena tersebut tidak mampu menahan laju turunnya Average Revenue Per Users (ARPU) sebesar  25 persen dari 63 ribu menjadi 47 ribu rupiah.[Dni]

140809 Pemda Diminta Perhatikan Sektor Telekomunikasi

JAKARTA–Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk lebih memperhatikan industri telekomunikasi terutama dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan infrastruktur di wilayahnya.

“Sektor telekomunikasi terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua, namun sektor ini sebenarnya kurang mendapatkan dukungan dari pemda, khususnya jika ingin mengembangkan infrastruktur,” ungkap Penasihat Hukum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Hinca Panjaitan di Jakarta, Kamis (13/8).

Diungkapkannya, kurangnya dukungan dari pemda terlihat dengan mulai maraknya perubuhan menara milik para operator telekomunikasi seperti yang terjadi pada Senin (10/8) di Kabupaten Badung, Bali.

Dalam aksi tersebut, Pemkab Badung merubuhkan 16 menara telekomunikasi yang berakibat 88 BTS milik 7 operator tidak berfungsi. Aksi tersebut lanjutan dari perubuhan menara pada awal tahun lalu dimana 6 menara dirubuhkan. Total jumlah menara di Badung sebanyak 120 unit.

Aksi sempat berhenti sebentar karena adanya surat himbauan dari pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi tidak boleh terganggu mengingat kegiatan Pemilu sedang berlangsung.

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (6 BTS), XL (6 BTS), Mobile-8 (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchinson CP Telecom (6 BTS), dan TelkomFlexi (6 BTS).

“Tindakan dari Pemda itu jelas bertentangan dengan regulasi menara bersama ataupun telekomunikasi. Kami meminta pemerintah pusat turun tangan. Jangan mau terima setoran pajak saja dari operator. Hal ini karena ada indikasi Pemda lainnya seperti Sumatera Utara yang akan melakukan hal sama,” katanya.

Berdasarkan catatan BPS, penyumbang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2009 dibanding kuartal II 2008 sebesar 4,0 persen terdiri dari berbagai sektor. Sektor terbesar dari sektor industri pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 1,4 persen, khususnya sektor komunikasi dan lebih khusus lagi sektor telepon selular.

Ketua ATSI Merza Fachys menambahkan, akibat dari perubuhan yang dilakukan oleh Pemda terhadap infrastruktur yang dimiliki anggotanya terjadi kerugian secara finansial, kualitas layanan, dan citra Indonesia di mata dunia internasional.

“Kabupaten Badung adalah etalase Bali karena disitu ada tempat wisata Kuta dan bandara udara Ngurah Rai. Bagaimana pandangan dunia jika disana kualitas layanan telekomunikasi jelek,” katanya.

Menurut Merza, akibat perubuhan menara, tingkat kualitas layanan menurun hingga 40 persen. “Bahkan potensi devisa dari roaming internasional pun menghilang hingga ratusan miliar rupiah,” katanya.

Sedangkan para pebisnis yang menjalankan sewa menara juga ikut terkena imbasnya karena asetnya ikut dirubuhkan. Biasanya dari satu menara jika diasumsikan terdapat empat penyewa maka didapat pendapatan satu bulan 2,1 miliar rupiah. Sehingga total kehilangan pendapatan untuk 16 menara adalah 33,6 miliar rupiah.

Merza mengatakan, sebenarnya ATSI telah mencoba untuk mengambil langkah dialog dengan Pemda Badung untuk tidak merubuhkan menara milik para operator, namun Pemda sepertinya sejak dua tahun lalu telah memiliki grand design untuk merubuhkan menara yang sudah ada dan memaksa operator untuk menyewa kepada penyedia menara yang ditunjuk Pemda yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS).

“Kebijakan itu jelas sekali bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang menara bersama,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Depdagri Made Suwandi mengharapkan, pemerintah daerah lainnya mencoba untuk realistis dalam menata menara telekomunikasi seiring dikeluarkannya SKB.

Made menegaskan, dalam masalah menara pemda hanya berperan sebagai regulator murni dan tidak diperbolehkan memungut sesuatu selain retribusi dan menetapkan tarif sewa, serta standar pelayanan infrastruktur.

“Seiring sudah adanya SKB, regulasi terkait menara bersama harus mengacu pada kebijakan tersebut. Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan, regulasi yang mereka buat bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Made mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah daerah bersikeras untuk merubuhkan menara jika ternyata masih bisa dioptimalkan.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, akan memperjuangkan untuk memberikan layanan secara baik ke pelanggan meskipun terjadi perubuhan BTS. “Kami akan berusaha berdialog dengan Pemda. Tetapi jika tidak ada titik temu, sengketa regulasi ini bisa dibawa ke ranah hukum,” katanya.

Sementara Hinca mengatakan, XL sudah mengambil langkah yang lebih maju dengan menuntut Bupati Badung dan Satpol PP secara pidana.

“Tindakan aparat daerah sudah bertentangan dengan UU Telekomunikasi Pasal 38 dan bisa diancam kurungan penjara 6 tahun,” tegasnya.

Merza menambahkan, meskipun sudah dizalimi, para operator tetap akan berkomitmen untuk tidak melakukan aksi boikot dan memilih jalur hukum.”Kami juga sudah berkirim surat ke Depkeu dan Depdagri agar Perda Kabupaten Badung tentang menara bersama itu dicabut. Sekarang semuanya ada di tangan pemerintah pusat,” tandasnya.[Dni]