060809 Operator Minta Tinjau Ulang Harga Frekeunsi 3G

menara-lagiAwal pekan ini dua konsorsium TV digital berbasis penerimaan bergerak (mobile TV)  telah mulai mengujicobakan layanannya di wilayah Jabodetabek.

Dua konsorsium tersebut adalah Telkom-Telkomsel-Indonusa dan Tren Mobile TV. Mobile TV sendiri berjalan dengan memanfaatkan teknologi Digital Video Broadcast-Handheld (DVB-H) yang memungkinkan siaran TV digital dapat dinikmati melalui ponsel.

Sistem DVB-H ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan kemampuan penerimaan sinyal sehingga kondisi penerima yang sedang bergerak tidak mengalami gangguan.

Disinilah letak perbedaannya dengan teknologi Mobile TV yang diusung teknologi 3G dimana kualitas tergantung pada sinyal yang diterima atau TV analog yang banyak ditanamkan pada ponsel China.  Saat ini ponsel yang mendukung DVB-H adalah keluaran Nokia, Samsung, LG, Philips, Gigabyte (G-smart), Sagem, dan ZTE.

Direktur Infokom Elektrindo Susilo H Sumarsono dari Konsorsium Tren Mobile TV mengungkapkan, jika saat ujicoba selesai dan regulasi sudah tersedia, diperkirakan komersialisasi bisa dilakukan kuartal pertama tahun depan.

Berdasarkan catatan, uji coba diperkirakan selesai pada bulan depan atau Oktober, dan regulasi selesai pada November. Setelah itu lisensi akan ditender pada Desember 2009.
Diungkapkan Susilo, guna melakukan uji coba konsorsium mengeluarkan dana sebesar satu juta dollar AS. Sedangkan untuk komersialisasi di kawasan Jabotabek dibutuhkan dana 10 juta dollar AS.
“Jika investasi sebesar itu maka skala ekonomi yang dibutuhkan adalah 300 ribu pelanggan dengan biaya berlangganan sebesar 50 ribu rupiah untuk 10 saluran yang digunakan” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Sedangkan untuk penyediaan perangkat bagi konsumen dikaji antara membundel dalam satu layanan atau dijual terpisah. “Di luar negeri ada yang membundel ponsel, mobile TV, dan akses data. Nah, soal ini perlu dipelajari dulu,” katanya.

Senada dengan Susilo, Direktur Utama Indonusa, Rahardi Arsyad mengaku, akan mengenakan biaya tak jauh beda dengan pesaingnya. “Bedanya kami tidak butuh investasi besar karena Telkom grup sudah memiliki semua infrastruktur. Inilah yang membuat selama uji coba tidak perlu keluar dana besar,” katanya.

Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan, konsorsium yang diberi lisensi uji coba tidak otomatis mendapatkan izin. “Jika konsorsium gagal dalam uji coba pemerintah akan menggantinya dengan konsorsium atau perusahaan lain,” katanya.

Culture Broadband

Direktur Jaringan Telkom Ermady Dahlan menjelaskan, bagi perusahaan sekelas Telkom yang telah memiliki unit bisnis dan infrastruktur lengkap untuk menjalankan mobile TV ini adalah jalan untuk bertransformasi dari nature broadband menjadi culture  broadband.

Nature broadband adalah operator yang hanya memanfaatkan jaringan tersedia tanpa berinteraksi dengan pelanggan. Sedangkan culture broadband tidak lagi berbicara pemanfaatan jaringan, tetapi interaksi dengan pelanggan dan kreatif dalam menggunakan bandwitdh.

“Telkom grup sebagai perusahaan besar harus memiliki teknologi. Begitu juga dengan IPTV. Dua teknologi ini tidak saling mematikan, tetapi melengkapi. Hal ini karena regulasi menentukan IPTV berjalan di kabel dan mobile TV untuk wireless. Selain itu   IPTV lebih interaktif karena adanya fasilitas video on demand,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan,  Telkom berjanji menjadikan mobile TV  sebagai bagian dari konten agregator. “Industri kreatif nantinya ditampung di sini,” katanya.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, munculnya mobile TV juga menandakan era konvergensi antara penyiaran dan telekomunikasi tidak dapat dihindarkan lagi.

“Teknologi ini mampu mengatasi banyaknya kapasitas jaringan operator yang idle. Tren seperti ini harus diantisipasi secara holistik dengan regulasi konvergensi yang menyatukan ranah telekomunikasi dan penyiaran,” katanya.

Basuki mengatakan,  untuk mengadopsi perkembangan teknologi pada tahap sekarang baru bisa melakukan terobosan regulasi berupa membuat peraturan menteri. “Di Mobile TV pun masing-masing lembaga seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjalankan fungsi masing-masing,” katanya.

Dikatakannya, BRTI akan mengawasi masalah alokasi frekuensi, sedangkan KPI pada konten penyiaran. “Sebagai ketua BRTI saya sedang mengaji penarikan biaya frekuensi untuk teknologi ini berbasis pita,” katanya.

Sedangkan Dirjen SKDI Freddy Tulung mengatakan, regulasi tentang mobile TV ini beberapa akan mirip dengan TV digital melalui free to air. “Walaupun mirip tetapi kami memisahkan kedua regulasi ini agar tidak terjadi overlap,” katanya.

Dikatakannya, implementasi mobile TV ini akan ikut mengubah lanskap bisnis penyiaran karena stasiun TV tidak bisa lagi menguasai bisnis dari hulu hingga ke hilir. “Tidak ada lagi itu namanya stasiun TV menguasai jaringan hingga konten agregator. Nah, masing-masing unit bisnis baru ini yang akan diatur dalam regulasi nantinya,” katanya.

Menurut Freddy, dalam regulasi yang akan dibuat nantinya akan mengurusi  lembaga penyedia konten, lembaga penyiaran, multiplexing, dan transmitting.

Berkaitan dengan pemberian lisensi, Freddy mengatakan, sedang mengaji akankah berupa tender melalui beauty contest atau price taking. “Ini belum bisa dipastikan. Namun, dua konsorsium ini memiliki keuntungan mereka sudah menguji secara teknis, tentu itu akan menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Chief Marketing Office Indosat Guntur S Siboro mengakui  operator DVB-H akan membutuhkan operator seluler, terutama dalam masalah sistem penagihan   karena pemain seluler  sudah memiliki  sistem charging prepaid. “Itulah kenapa Tren Mobile menggandeng Indosat sebagai saluran distribusi,” katanya.

Berdasarkan paparan Tren Mobile, Indosat tidak hanya digandeng dalam masalah penagihan tetapi juga untuk merumuskan model bisnis yang akan diusung oleh konsorsium nantinya.

Sementara Ermady meminta, pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait Mobile TV tidak memasung unsur kreatifitas dan peluang yang bisa digarap. “Jika mau mengatur masalah SARA, kita tidak keberatan,” katanya.[dni]

060809 Mobile TV: Menyongsong Era Culture Broadband

hp-tvAwal pekan ini dua konsorsium TV digital berbasis penerimaan bergerak (mobile TV)  telah mulai mengujicobakan layanannya di wilayah Jabodetabek.

Dua konsorsium tersebut adalah Telkom-Telkomsel-Indonusa dan Tren Mobile TV. Mobile TV sendiri berjalan dengan memanfaatkan teknologi Digital Video Broadcast-Handheld (DVB-H) yang memungkinkan siaran TV digital dapat dinikmati melalui ponsel.

Sistem DVB-H ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan kemampuan penerimaan sinyal sehingga kondisi penerima yang sedang bergerak tidak mengalami gangguan.

Disinilah letak perbedaannya dengan teknologi Mobile TV yang diusung teknologi 3G dimana kualitas tergantung pada sinyal yang diterima atau TV analog yang banyak ditanamkan pada ponsel China.  Saat ini ponsel yang mendukung DVB-H adalah keluaran Nokia, Samsung, LG, Philips, Gigabyte (G-smart), Sagem, dan ZTE.

Direktur Infokom Elektrindo Susilo H Sumarsono dari Konsorsium Tren Mobile TV mengungkapkan, jika saat ujicoba selesai dan regulasi sudah tersedia, diperkirakan komersialisasi bisa dilakukan kuartal pertama tahun depan.

Berdasarkan catatan, uji coba diperkirakan selesai pada bulan depan atau Oktober, dan regulasi selesai pada November. Setelah itu lisensi akan ditender pada Desember 2009.
Diungkapkan Susilo, guna melakukan uji coba konsorsium mengeluarkan dana sebesar satu juta dollar AS. Sedangkan untuk komersialisasi di kawasan Jabotabek dibutuhkan dana 10 juta dollar AS.
“Jika investasi sebesar itu maka skala ekonomi yang dibutuhkan adalah 300 ribu pelanggan dengan biaya berlangganan sebesar 50 ribu rupiah untuk 10 saluran yang digunakan” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Sedangkan untuk penyediaan perangkat bagi konsumen dikaji antara membundel dalam satu layanan atau dijual terpisah. “Di luar negeri ada yang membundel ponsel, mobile TV, dan akses data. Nah, soal ini perlu dipelajari dulu,” katanya.

Senada dengan Susilo, Direktur Utama Indonusa, Rahardi Arsyad mengaku, akan mengenakan biaya tak jauh beda dengan pesaingnya. “Bedanya kami tidak butuh investasi besar karena Telkom grup sudah memiliki semua infrastruktur. Inilah yang membuat selama uji coba tidak perlu keluar dana besar,” katanya.

Menkominfo Muhammad Nuh menegaskan, konsorsium yang diberi lisensi uji coba tidak otomatis mendapatkan izin. “Jika konsorsium gagal dalam uji coba pemerintah akan menggantinya dengan konsorsium atau perusahaan lain,” katanya.

Culture Broadband

Direktur Jaringan Telkom Ermady Dahlan menjelaskan, bagi perusahaan sekelas Telkom yang telah memiliki unit bisnis dan infrastruktur lengkap untuk menjalankan mobile TV ini adalah jalan untuk bertransformasi dari nature broadband menjadi culture  broadband.

Nature broadband adalah operator yang hanya memanfaatkan jaringan tersedia tanpa berinteraksi dengan pelanggan. Sedangkan culture broadband tidak lagi berbicara pemanfaatan jaringan, tetapi interaksi dengan pelanggan dan kreatif dalam menggunakan bandwitdh.

“Telkom grup sebagai perusahaan besar harus memiliki teknologi. Begitu juga dengan IPTV. Dua teknologi ini tidak saling mematikan, tetapi melengkapi. Hal ini karena regulasi menentukan IPTV berjalan di kabel dan mobile TV untuk wireless. Selain itu   IPTV lebih interaktif karena adanya fasilitas video on demand,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menambahkan,  Telkom berjanji menjadikan mobile TV  sebagai bagian dari konten agregator. “Industri kreatif nantinya ditampung di sini,” katanya.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, munculnya mobile TV juga menandakan era konvergensi antara penyiaran dan telekomunikasi tidak dapat dihindarkan lagi.

“Teknologi ini mampu mengatasi banyaknya kapasitas jaringan operator yang idle. Tren seperti ini harus diantisipasi secara holistik dengan regulasi konvergensi yang menyatukan ranah telekomunikasi dan penyiaran,” katanya.

Basuki mengatakan,  untuk mengadopsi perkembangan teknologi pada tahap sekarang baru bisa melakukan terobosan regulasi berupa membuat peraturan menteri. “Di Mobile TV pun masing-masing lembaga seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjalankan fungsi masing-masing,” katanya.

Dikatakannya, BRTI akan mengawasi masalah alokasi frekuensi, sedangkan KPI pada konten penyiaran. “Sebagai ketua BRTI saya sedang mengaji penarikan biaya frekuensi untuk teknologi ini berbasis pita,” katanya.

Sedangkan Dirjen SKDI Freddy Tulung mengatakan, regulasi tentang mobile TV ini beberapa akan mirip dengan TV digital melalui free to air. “Walaupun mirip tetapi kami memisahkan kedua regulasi ini agar tidak terjadi overlap,” katanya.

Dikatakannya, implementasi mobile TV ini akan ikut mengubah lanskap bisnis penyiaran karena stasiun TV tidak bisa lagi menguasai bisnis dari hulu hingga ke hilir. “Tidak ada lagi itu namanya stasiun TV menguasai jaringan hingga konten agregator. Nah, masing-masing unit bisnis baru ini yang akan diatur dalam regulasi nantinya,” katanya.

Menurut Freddy, dalam regulasi yang akan dibuat nantinya akan mengurusi  lembaga penyedia konten, lembaga penyiaran, multiplexing, dan transmitting.

Berkaitan dengan pemberian lisensi, Freddy mengatakan, sedang mengaji akankah berupa tender melalui beauty contest atau price taking. “Ini belum bisa dipastikan. Namun, dua konsorsium ini memiliki keuntungan mereka sudah menguji secara teknis, tentu itu akan menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu,  Chief Marketing Office Indosat Guntur S Siboro mengakui  operator DVB-H akan membutuhkan operator seluler, terutama dalam masalah sistem penagihan   karena pemain seluler  sudah memiliki  sistem charging prepaid. “Itulah kenapa Tren Mobile menggandeng Indosat sebagai saluran distribusi,” katanya.

Berdasarkan paparan Tren Mobile, Indosat tidak hanya digandeng dalam masalah penagihan tetapi juga untuk merumuskan model bisnis yang akan diusung oleh konsorsium nantinya.

Sementara Ermady meminta, pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait Mobile TV tidak memasung unsur kreatifitas dan peluang yang bisa digarap. “Jika mau mengatur masalah SARA, kita tidak keberatan,” katanya.[dni]

060809 Operasional Dua KMP Dihentikan Sementara

Jakarta-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menghentikan operasional dua  kapal motor penumpang (KMP) karena dinilai tidak laik laut.

KMP yang dihentikan adalah Ulin Ferry milik PT Dharma Lautan Utama dan KM BSP I milik PT Bukit Samudera Perkasa.

KMP Ulin Ferry yang melayani trayek Kariangau – Panajam dinilai  tidak laik laut karena tidak melengkapi peralatan untuk keselamatan penumpang diantaranya perlengkapan navigasi, peralatan pemadam kebakaran, ramp door, dan sarana lashing.

Sedangkan KM BSP I yang melayani trayek Merak – Bakauheni dihentikan  karena kapal tersebut mengalami bolong pada haluan kapal sebelah kiri akibat tabrakan.

Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, penghentian sementara dua KMP tersebut sebagai hasil uji petik yang dilaksanakan direktoratnya sebagai shock therapy menjelang datangnya musim Lebaran.

“Uji petik ini sebagai shock therapy untuk pengusaha kapal. Selain itu juga merupakan tanggung jawab Dirjen Perhubungan Laut kepada masyarakat agar mendapatkan keselamatan” tegasnya di Jakarta, Rabu (5/8).

Dijelaskannya, dua pemilik kapal diberikan batas waktu hingga  H – 15 dari Hari Idul Fitri 2009 untuk memperbaiki kapal, jika tidak diperbaiki atau dilengkapi kelengkapan keselamatan, maka  kapal tersebut tidak bisa dioperasikan.

Uji petik ini dilaksanakan secara acak terhadap 39 kapal di 18 lokasi  yaitu Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Priuk, Tanjung Balai Asahan, Ketapang, Dumai, Batam, Merak, Pare – Pare, Banjarmasin, Balikpapan dan Nunukan.

Jenis kapal yang diuji petik antara lain kapal penumpang Pelni, kapal kecepatan tinggi, kapal cargo, kapal perintis dan kapal pedalaman.

Dari 39 kapal yang diuji petik hanya ada tiga kapal yang memenuhi syarat yaitu KMP Sereta Doma, KMP Caraka Jaya III dan KMP Kiranan Tiga

Selanjutnya Sunaryo mengungkapkan, disamping menghentikan operasional dua KMP, pihaknya  juga meminta kepada Administrasi Pelabuhan (Adpel) bekerja maksimal dalam pengawasan.

“Adpel Balikpapan diperintahkan untuk menempatkan petugas jaga pada lintasan Kariangau – Panajam, sementara untuk Adpel Banjarmasin diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap kapal – kapal pedalaman yang melayani angkutan laut” katanya.[Dni]

060809 KNKT Investigasi Kecelakaan KA

JAKARTA —Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan melakukan investigasi terhadap kecelakaan yang melibatkan kereta Api Pakuan Ekspress (KA 221) jurusan Jakarta-Bogor dan kereta kelas ekonomi (KA 549) pada Selasa, 4 Agustus 2009.

”Tim sudah dibentuk untuk menginvestigasi kecelakaan tersebut. Biarkan mereka bekerja,” ujar juru bicara KNKT JA Barata kepada Koran Jakarta, Rabu (5/8).

Dikatakan nama investigator yang terlibat adalah Sunyoto, Wahyudianto, Mumuh, dan Muchtar. “Tim akan mengolah fakta dan data di lapangan untuk dianalisis,” katanya.

Secara terpisah, Kahumas PT KA Daops I Sugeng Priyono menjelaskan, belum bisa mengambil kesimpulan penyebab kecelakaan. “Sekarang masih dianalisa. Jika ada yang bicara itu karena pelanggaran sinyal, saya enggan mengomentarinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tundjung Inderawan mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada indikasi pelanggaran sinyal yang memicu terjadinya kecelakaan itu.

”Berdasarkan laporan yang saya dapat dari lapangan, KA 221 menabrak KA 549 yang sedang mogok di tikungan. Posisi KA yang mogok itu tepat di lengkungan. Indikasi awal, KA Pakuan 221 itu melanggar sinyal sehingga tidak sempat mengerem dan akhirnya menabrak dari belakang,” jelas Tundjung.

Atas peristiwa itu pula, Tundjung menambahkan, pihaknya akan lebih keras untuk mengevaluasi sejauh mana standar operasi dan keselamatan dijalankan operator, termasuk kelaikan SDM dan sarana yang dioperasikan.

”Evaluasi) ini sebagai tindak lanjut dari sidak (inspeksi mendadak) yang pernah saya lakukan beberapa waktu lalu,” tegasnya.[dni]

Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat – Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini!

060809 Hambatan Bagi Sejuta Asa

Layanan TV digital berbasis penerimaan bergerak (mobile TV) di Indonesia baru masuk dalam tahap uji coba. Sejuta asa pun disematkan bagi teknologi ini, terutama dalam kemampuannya mendorong industri kreatif di Indonesia.

“Mobile TV ini bertujuan untuk mendorong industri kreatif. Jadikan ini sebagai wadah agar konten lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” harap Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, belum lama ini.

Besarnya harapan Nuh pada teknologi tersebut membantu industri kreatiflah sehingga muncul kesan menafikan masalah Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam menyelenggarakan layanan tersebut.

Lihat saja, dalam penyediaan perangkat bagi konsumen. Entah kenapa regulator tidak menerapkan layaknya di Broadband Wireless Access (BWA) dimana Customer Premises Equipment (CPE) harus memiliki TKDN sebesar 30 persen.

“Layanan mobile TV memang berhasil dikembangkan di Korea Selatan dan Jepang berkat dukungan konten lokal yang sudah siap. Tetapi untuk Indonesia, saya rasa pemain konten belum siap,” ungkap praktisi telematika Michael S Sunggiardi kepada Koran Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Michael, jika mobile TV ingin sukses syarat mutlak yang harus dijalankan operatornya adalah harga berlangganan yang murah, ketersediaan infrastruktur, dan konten yang menarik.

“Masalah harga itu sangat penting karena masyarakat Indonesia itu sensitif harga. Dan untuk infrastruktur, jika bisa murah akan menjadi daya tarik bagi penyedia konten,” katanya.

Presiden Direktur Benang Komunika Iqbal Farabi menyarankan, harga yang dibanderol oleh konsorsium dalam berlangganan lebih murah ketimbang rencana bisnis yang diutarakannya yakni 50 rubu rupiah per bulan.

“Average revenue per user (ARPU) saja sekarang di bawah 50 ribu rupiah, pakai logika sajalah. Sebaiknya menggunakan sistem berlangganan per stasiun TV saja dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Iqbal memperkirakan, industri konten lokal untuk tahap pertama hanya akan bermain di iklan SMS, musik atau mobile advertising dalam layanan mobile TV hal ini mengingat investasi untuk mengembangkan konten TV lumayan besar.

“Teknologi ini baru akan berkembang tiga tahun lagi. Pemain konten tidak mungkin jor-joran berinvestasi sekarang karena titik impas saja belum ketahuan. Apalagi dukungan pemodalan dari pemerintah bagi pemain konten juga minim,” katanya.

Sementara itu, Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro justru menyoroti masalah daya tahan baterai dari ponsel yang akan menjalankan mobile TV. ”Setahu saya baterainya tidak memiliki daya tahan lama. Ini akan mengurangi kenyamanan pelanggan. Apalagi, layarnya kecil. Kalau begini apa mungkin pelanggan manteng lama di ponsel,” katanya.

Berdasarkan catatat, banyak praktisi memberikan catatan tentang perangkat mobile yang menggunakan baterai sehingga perlu dikembangkan teknologi untuk dapat mengantisipasi masalah daya baterai.

Para pengusung standar DVB-H belum lama ini memperkenalkan teknologi time-slicing yang memungkinkan mengatur setiap konten layanan ditransmisikan sesuai kebutuhan sehingga perangkat penerima hanya aktif pada saat konten tersebut dipancarkan. Hal ini ditujukan untuk penghematan baterai pada perangkat mobile penerima akibat beban kerja yang terus-menerus.

Pada kesempatan lain, Product Marketing Manager Nokia Indonesia Trisnawan Tjipto mengatakan, Nokia hanya memiliki tiga varian untuk bisa digunakan menikmati mobile TV yakni N92, N77, N96 dengan banderol harga mulai tiga juta rupiah.

“Mahalnya harga handset berteknologi DVB – H karena memerlukan chip khusus untuk menangkap siaran TV yang disediakan oleh penyedia layanan konten mobile TV,” katanya.

Sementara Direktur Jaringan Telkom Ermady Dahlan mengatakan, masalah perangkat untuk konsumen tidak perlu dikhawatirkan jika skala ekonomi telah tercapai. “Selain itu kita bisa mengakali melalui Wi-Fi. Cukup terkoneksi dengan Wi_Fi bisa menikmati mobile TV,” katanya.[dni]

060809 Penutupan Interkoneksi Ciderai Kompetisi

JAKARTA—Wacana menutup interkoneksi kala pemain Sambungan Langsung Internasional (SLI) ditambah menjadi empat operator ditolak oleh para pemain lama.

“Tidak mungkin interkoneksi ditutup. Jika wacana itu direalisasikan, berarti industri telekomunikasi dibawa ke alam kegelapan. Ironisnya, regulator sendiri yang mendorong itu terjadi,” tegas VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho kepada Koran Jakarta, Rabu (5/8).

Bakrie Telecom bersama Telkom dan Indosat adalah pemain di bisnis SLI clear channel. Regulator berencana untuk menambah satu pemain baru di bisnis SLI tak lama lagi. Regulator berkeyakinan jika pemain ditambah maka bisnis SLI akan berbasis kepada pelanggan masing-masing sehingga interkoneksi tidak begitu dibutuhkan.

Herry menjelaskan, tren yang terjadi di dunia adalah operator menghemat belanja modal melalui sinergi antaroperator seperti Mobile Virtual Network Operation (MVNO), roaming domestik, outsource network, atau vendor financing.

“Jika regulator berfikir interkoneksi tidak dibutuhkan artinya tidak ada lagi kode akses dan berujung semua operator harus membangun infrastruktur masing-masing. Dampaknya penumpukan layer infrastruktur di daerah gemuk dan semakin langkanya infrastruktur di daerah miskin,” tegasnya.

Herry juga membantah sinyalemen regulator bahwa operator akan berbasis pelanggan karena di masa depan operator tidak bisa lagi mengklaim jumlah pelanggannya. Artinya, pelanggan memiliki kebebasan untuk mengakses jasa operator lain.

“Apalagi jika number portability diterapkan, ini akan membuat semakin hilangnya urgensi costumer base. Fokus operator itu nantinya adalah, kualitas layanan, kualitas jaringan, aplikasi, dan berjualan akses. Bukan lagi fokus ke ritel. Karena itu ada baiknya regulator melakukan lebih banyak studi banding sebelum mengeluarkan wacana,” ketusnya.

Untuk diketahui, persaingan di segmen SLI memang makin ketat seiring dengan peningkatan volume trafik menit tahun ini. Pada 2008, misalnya, trafik SLI mendekati 5 miliar menit, sedangkan 2006 (2 miliar menit), dan 2005 (1,87 miliar menit).

Pada tahun ini, total trafik SLI diprediksi tumbuh menjadi 5,1 miliar menit. Indosat sendiri mengklaim pada semester I tahun ini, pangsa pasar SLI mencapai 35-45 persen. Sedangkan durasi trafik SLI Telkom hingga Juni 2009 secara total mencapai 814,3 juta menit.[dni]

060809 BRTI Diminta Konsisten

brtiBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diminta untuk konsisten menegakkan aturan terkait kualitas layanan dengan mengumumkan hasil evaluasi kinerja jaringan operator secara periodik.

“Pada kuartal pertama lalu BRTI mengumumkan kinerja jaringan operator terkait kualitas layanan. Kenapa untuk kinerja kuartal kedua tidak ada. Ada apa ini,” selidik Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (5/8).

Kamilov meminta, laporan kinerja kualitas layanan kuartal kedua diumumkan layaknya periode sebelumnya agar masyarakat tahu operator yang konsisten memberikan layanan terbaik. “Saya justru curiga data tersebut belum diberikan oleh operator. Ini juga tak bisa dilepaskan dari lemahnya infrastruktur BRTI dalam mengawasi sehingga akses ke operator lemah,” sesalnya.

Kamilov mendesak, BRTI harus mengubah perilakunya dalam mengawasi operator dengan bertindak sebelum adanya keluhan dari masyarakat.”Kasus IM2 yang memperpendek masa tenggang langganan internet prabayar jelas sekali merugikan pengguna, tetapi BRTI tidak bersuara. Kenapa harus menunggu dulu ramai di media baru bertindak,” sesalnya.

Secara terpisah, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menjelaskan, evaluasi kinerja kualitas layanan operator sebenarnya dilakukan secara keseluruhan selama satu tahun.

“Tetapi operator punya kewajiban untuk melaporkan kinerja per kuartal di situs masing-masing. Laporan kuartal pertama lalu diambil dari masing-masing situs operator,” katanya.

Heru juga menyesalkan, lambanya respons operator dalam melaporkan kinerja jaringan untuk kuartal kedua. “Bahkan di lapangan ditemukan dua operator tidak memiliki situs resmi,” sesalnya.[dni]