010909 Oknum Karyawan BNI Dilaporkan ke Kepolisian

JAKARTA—Lumbung Informasi Rakyat (Lira) berencana akan melaporkan oknum karyawan Bank BNI, Sri Haryanto, ke pihak berwajib karena menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dalam restrukturisasi kredit yang melibatkan perusahaanya dengan Garuda Indonesia pada 2001.

Akibat penyalahgunaan wewenang tersebut, diduga terjadi praktik korupsi hingga maksimal 40 miliar rupiah atau minimal 3,3 miliar rupiah karena adanya selisih bunga yang harus dibayarkan oleh Garuda Indonesia dalam restrukturisasi.

Sri Haryanto kala itu menjadi pejabat di Divisi Kredit Khusus BNI dalam restrukturisasi kredit Garuda Indonesia senilai 270,75 miliar rupiah. Lira juga melaporkan pejabat Garuda Indonesia yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat Garuda yang dilaporkan adalah Emirsyah Satar. Sedangkan mantan pejabat Garuda Indonesia yang dilaporkan adalah Abdul Gani dan Indra Setiawan.

“Oknum karyawan BNI itu kami laporkan karena melakukan perjanjian bawah tangan dengan Saudara Emirsyah Satar pada 30 Oktober 2001 guna mengubah isi akta perjanjian 14 September 2001 yang telah disepakati antara Garuda Indonesia dengan BNI tentang besaran bunga kredit,” ungkap Presiden Lira Jusuf Rizal kepada Koran Jakarta, Senin (30/8).

Dikatakannya, dalam akta perjanjian yang dibuat oleh notaris Arry Supratno SH dinyatakan bunga pinjaman kredit sebesar 1,5 persen. Namun, pada perjanjian bawah tangan yang dilakukan oleh Emirsyah dan Sri Haryanto besaran bunga diubah menjadi 2 persen.

“Perjanjian tersebut tidak ada saksi berupa tandatangan bagian legal kedua perusahaan. Ini kan seperti perusahaan milik mereka berdua saja. Parahnya lagi, surat ini kami temukan di arsip sekretaris Emirsyah yang merupakan karyawan outsourcing,” katanya.

Berkaitan dengan bantahan dari BNI atau Garuda yang menyatakan kasus restrukturisasi itu sudah selesai dan diperiksa oleh pihak yang berwenang, Jusuf mengatakan, akan melaporkan tim pemeriksa yang menyatakan tidak ada masalah dalam restrukturisasi tersebut.

“Kami sudah mengantongi nama-nama tim pemeriksanya. Mereka pun akan dilaporkan. Karena jelas dari awal ada ketidakberesan dengan surat berganda dari BNI. Kenapa menutup mata,” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan penyelidikan Lira, kronologis restrukturisasi dimulai dengan adanya surat dari Garuda untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dimilikinya pada 19 April 2001. Setelah itu Pejabat BNI dari Divisi Kredit Khusus membalas surat dari Garuda pada 29 Juni 2001.

Anehnya, pada tanggal yang sama (29 Juni 2001), BNI menerbitkan dua surat dengan tujuan yang sama, tetapi pada butir 5 terdapat perbedaan yakni masalah penetapan suku bunga. Surat menyurat berganda tersebut terjadi hingga 20 Juli 2001.

Pada surat yang ditandatangani oleh Lukman Sidharta ditetapkan tarif bunga pinjaman per anum sebesar 1,5 persen. Namun, pada surat yang ditandatangan oleh Haryanto suku bunga ditetapkan sebesar dua persen. suku bunga tersebut berlaku pada tiga bank pemerintah yakni BNI, BRI, dan Mandiri.

Beberapa kali surat menyurat dilakukan oleh keduabelah pihak berkaitan dengan penetapan suku bunga tersebut. Bahkan hingga dibuat akte perjanjian sekalipun.

Hal itu diperkuat dengan praktik melakukan administrasi berupa “penataan ulang” (penyisipan surat ) sehingga belakangan dibuat tiga surat yaitu surat BNI Nomor DKS/2/047/R dan Surat Garuda Nomor Garuda/DF-2116/01 serta surat BNI Nomor DKS/2/069/R.

Terbukti ada surat Garuda/DF-2116/01 dibuat untuk membuka jalan bagi Garuda dapat menambah suku bunga sebesar 0,5 persen dari 1,5 persen menjadi dua persen. pada surat itu diberikan sinyal bahwa Garuda setuju atas bunga pinjaman sebesar dua persen, namun selisih yang 0,5 persen akan dilakukan secara terpisah dengan alasan adanya proposed Restructuring Terms di Singapura dan London pada November dan Desember 2000.

Hal lain yang memperkuat adalah ketika adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Garuda Indonesia pada Oktober 2003, kemudian direksi Garuda Indonesia (Dirut Indra Setiawan dan Caretaker Direktur Keuangan Wiradharma B.Oka) menindaklanjuti kepada BNI untuk mengembalikan bunga pinjaman dan kondisi pembayaran berdasarkan Akte perjanjian kredit tanggal 14 September 2001 yang langsung disetujui BNI.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar telah membantah keras tudingan dari Lira tersebut. “Masalah itu sudah diperiksa oleh instansi berwenang dan tidak ada masalah,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, Garuda   tercatat memiliki total hutang sebesar 800 juta dolar AS kepada berbagai kreditur seperti ECA dan Mandiri. Garuda sendiri berencana akan melakukan Intial Public offering (IPO) pada pertengahan tahun depan setelah menunjukkan kinerja keuangan yang menggembirakan belakangan ini.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s