280809 KPK-N Sayangkan Pemda Pimpin Pembelian NNT

JAKARTA — Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) menyayangkan keputusan yang diambil dari pemerintah pusat untuk  menyetujui Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pemimpin dalam pembelian  saham  Newmont Nusa Tenggara  (NNT) bukan oleh   konsorsium BUMN dan BUMD.

“Jika yang memimpin konsorsium  rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan seluruh Indonesia , akan memperoleh pendapatan yang paling optimal dari tambang Batu Hijau NTB. Jika diserahkan kepada Pemda, kemudian dengan alasan ketidak-adaan dana, Pemda bekerjasama dengan swasta untuk membeli saham tersebut, maka pendapatan bagi rakyat, khususnya rakyat NTB jelas akan berkurang,” tegas Koordinator KPK-N Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut Marwan,  Pemda atau BUMD NTB mempunyai kesempatan untuk menguasai saham dan keuntungan sesuai porsi saham yang dimiliki tersebut, tanpa berbagi dengan swasta, jika Pemda NTB bertindak sendiri, atau bekerjasama dengan BUMN dan Pusat dengan jaminan pemerintah. Apalagi, pemerintah pusat dan PT Antam sudah berkomitmen untuk membantu Pemda NTB mengeksekusi saham NNT, tanpa meminta commission fee atau kompensasi keuntungan.

Pembelian saham oleh BUMN dan/atau Pusat merupakan perwujudan dari amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Kontrak Karya tahun 1986.

Dengan ikut memiliki saham NNT, konsorsium BUMN dan BUMD akan memperoleh kesempatan untuk berperan aktif mengendalikan perusahaan dan memperoleh manfaat maksimal dari sumberdaya alam milik negara sendiri, tidak saja dari deviden, tapi juga dari potensi keuntungan dalam belanja-belanja kapital dan modal perusahaan. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan PNBP yang disetor oleh BUMN  dan BUMD kedalam APBN dan APBD.

Marwan meminta, Pemda NTB   menyadari bahwa karena potensi keuntungan yang sangat besar dari tambang Batu Hijau, rekanan swastanya, Multicapital, telah melakukan berbagai upaya untuk bisa menguasai atau menjadi salah satu pemegang saham NNT.

“Motivasi untung besar inilah menjadi dasar mengapa Multicapital mengajak Pemda NTB menjadi mitranya. Sebaliknya Pemda NTB pun telah terpengaruh dan akhirnya telah pula berjuang keras, mengerahkan segala tenaga agar seluruh 31 persen saham NNT yang akan didivestasi dapat diperoleh Pemda NTB,” katanya

Masih menurut Marwan, langkah yang diambil  Pemda NTB  seperti berjuang mati-matian untuk Multicapital, atas nama otonomi daerah, kepentingan daerah dan rakyat daerah.

“ Para pejabat Pemda itu mengatakan bahwa daerah akan mendapatkan keuntungan besar jika saham itu diserahkan kepada Pemda, untuk nanti digarap bersama Multicapital. Padahal logika sederhana mengatakan bahwa yang akan dapat untung lebih besar adalah rekanan swastanya atau minimal keuntungan Pemda tidak lagi sebesar yang seharusnya,” tukasnya.

Marwan mengingatkan,  sejak jaman Orba, memang kesempatan pemilikan saham selalu tidak diambil oleh pemerintah. Namun, alasan penolakan itu bukan atas pertimbangan objektif, tetapi karena adanya  dugaan praktik KKN demi keuntungan kelompok atau perorangan tertentu. Hal ini misalnya terjadi pada kasus saham Freeport bagi Abdul Latif, Bob Hasan, dan Bakrie Group, atau kasus saham Rio Tinto /KPC bagi Bakrie Group. Jika saat itu pemerintah berpihak kepada kepentingan Negara, maka saham-saham tersebut sangat layak dan bisa dikuasai oleh BUMN.

“Pemerintah sekarang terlihat ingin mengakhiri praktik ini. tetapi diharapkan dengan memperhatikan fenomena yang terjadi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama,” katanya.[dni]

280809 Restrukturisasi Kredit Garuda Diduga Bermasalah

JAKARTA—Restrukturisasi kredit Garuda Indonesia dengan Bank BNI pada 2001 senilai 270,75 miliar rupiah diduga tersandung praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah.

“Ada keanehan selama negosiasi restrukturisasi tersebut. Mulai dari surat-menyurat, hingga suku bunga yang ditetapkan. Manajemen Garuda dan BNI harus mengklarifikasi hal ini,” tegas Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal kepada Koran Jakarta, Kamis (27/8).

Berdasarkan penyelidikan, kronologis restrukturisasi dimulai dengan adanya surat dari Garuda untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dimilikinya pada 19 April 2001.

Setelah itu Pejabat BNI dari Divisi Kredit Khusus membalas surat dari Garuda pada 29 Juni 2001. Anehnya, pada tanggal yang sama (29 Juni 2001), BNI menerbitkan dua surat dengan tujuan yang sama, tetapi pada butir 5 terdapat perbedaan yakni masalah penetapan suku bunga.

Surat menyurat berganda tersebut terjadi hingga 20 Juli 2001. Pada surat yang ditandatangani oleh Lukman Sidharta ditetapkan tarif bunga pinjaman per anum sebesar 1,5 persen.

Namun, pada surat yang ditandatangan oleh Haryanto suku bunga ditetapkan sebesar dua persen. suku bunga tersebut berlaku pada tiga bank pemerintah yakni BNI, BRI, dan Mandiri.

“Ada beberapa kali surat menyurat dilakukan oleh keduabelah pihak berkaitan dengan penetapan suku bunga tersebut. Bahkan hinga dibuat akte perjanjian sekalipun. Perbedaan pentapan suku bunga sebesar 0,5 persen itulah yang berpotensi merugikan negara,” katanya.

Hal itu diperkuat dengan praktik melakukan administrasi berupa “penataan ulang” (penyisipan surat) sehingga belakangan dibuat tiga surat yaitu surat BNI Nomor DKS/2/047/R dan Surat Garuda Nomor Garuda/DF-2116/01 serta surat BNI Nomor DKS/2/069/R. Terbukti ada surat Garuda/DF-2116/01 dibuat untuk membuka jalan bagi Garuda dapat menambah suku bunga sebesar 0,5 persen dari 1,5 persen menjadi dua persen. pada surat itu diberikan sinyal bahwa Garuda setuju atas bunga pinjaman sebesar dua persen, namun selisih yang 0,5 persen akan dilakukan secara terpisah dengan alasan adanya proposed Restructuring Terms di Singapura dan London pada November dan Desember 2000.

Hal lain yang memperkuat adalah ketika adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Garuda Indonesia pada Oktober 2003, kemudian direksi Garuda Indonesia (Dirut Indra Setiawan dan Caretaker Direktur Keuangan Wiradharma B.Oka) menindaklanjuti kepada BNI untuk mengembalikan bunga pinjaman dan kondisi pembayaran berdasarkan Akte perjanjian kredit tanggal 14 September 2001 yang langsung disetujui BNI.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah keras.

“Masalah itu sudah diperiksa oleh instansi berwenang dan tidak ada masalah,” tegasnya. Berdasarkan catatan, Garuda   tercatat memiliki total hutang sebesar 800 juta dolar AS kepada berbagai kreditur seperti ECA dan Mandiri.

Garuda sendiri berencana akan melakukan Intial Public offering (IPO) pada pertengahan tahun depan setelah menunjukkan kinerja keuangan yang menggembirakan belakangan ini.[dni]