200809 Garuda Siap Terbangkan 114.434 Calhaj

JAKARTA–Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia siap menerbangkan 114.434. Calon jemaah (Calhaj) Indonesia untuk musim haji depan.

Angka tersebut meningkat  7 persen  dari tahun sebelumnya yang berjumlah 107.109 jemaah.

Penerbangan para calhaj tahun ini dimulai  pada 23 Oktober – 21 November 2009 (phase pertama/pemberangkatan), dan pada tanggal 02 Desember 2009 – 1 Januari 2010 (phase kedua – pemulangan).

Juru bicara  Garuda Indonesia Pudjobroto mengungkapkan,  sebanyak 15 pesawat berbadan lebar (3 pesawat merupakan pesawat Garuda sendiri dan 12 pesawat berstatus sewa) disiapkan untuk melayani Calhaj.

15 pesawat tersebut terdiri dari 4 pesawat B 747, 2 pesawat B 777, 1 pesawat B 767 dan 9 pesawat A 330.

Sedangkan awak kabin yang akan bertugas dalam pelaksanaan penerbangan haji tahun 2009/2010 ini berjumlah 835 orang yang sebagian besar terdiri dari putera-puteri daerah.

“Tujuan perekrutan awak kabin asal daerah tersebut merupakan bagian dari “pelayanan” Garuda Indonesia kepada para jemaah untuk mengatasi kendala komunikasi (bahasa) mengingat sebagian jemaah hanya mampu berbahasa daerah,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima kemarin.

Tabel Jumlah penumpang Garuda

No.    Embarkasi      Kloter  Jumlah Jemaah
1      Banda Aceh 11      3.654
2      Medan  18      8.224
3      Padang  23      7.433
4      Palembang      23      7.388
5      Jakarta 49      22.152
6      Solo    88      33.382
7      Surabaya        19      8.645
8      Banjarmasin 15      4.726
9      Balikpapan      16      5.291
10      Makassar        38      13.539
Total  300    144.434

200809 Tender ESDM langgar UU Anti Monopoli

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan  tender pekerjaan paket pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu tahun anggaran 2008 di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral  Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22  dari undang-undang itu menyebutkan  pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadingya  persaingan usaha tidak sehat. Para terlapor dalam kasus ini adalah PT Multi Servindo Prima (Terlapor I), PT Neocelindo Intibeton (Terlapor II), CV Lucy Electric (Terlapor III), CV Sumber Rejeki (Terlapor IV), PT Rudhio Dwiputra (Terlapor V),PT Malista Konstruksi (Terlapor VI), Panitia Pelelangan Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 (Terlapor VII), dan PT Pro Rekayasa (Terlapor VIII).Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 17 (tujuh belas) paket pekerjaan, namun yang menjadi obyek tender dalam perkara ini hanya 6 (enam) paket pekerjaan, dengan perkiraan nilai pekerjaan sebesar Rp. 20.721.016.000,-.Direktur Komunikasi KPPU A.Junaidi melalui keterangan tertulisnya mengatakan,  KPPU menemukan adanya kesamaan dokumen tender pada beberapa peserta tender.Dengan bukti yang ada, KPPU memutuskan terlapor V dan VI melanggar aturan persaingan sehat, sehingga keduanya yaitu PT Rudhio Dwiputra (Terlapor V) dan PT Malista Konstruksi (Terlapor VI) dilarang mengikuti tender di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM selama 12 bulan sejak putusan ditetapkan.KPPU juga menemukan kesamaan dokumen penawaran dari kedua perusahaan tersebut dan ditemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham dan kesamaan kepengurusan perusahaan antara PT. Ruhio Dwiputra dan PT. Malista Konstruksi.

Berkaitan dengan nasib tender sendiri, Junaidi mengatakan, tidak mempermasalahkan statusnya. “Karena tidak ada di diktum, berarti tidak ada masalah,” katanya.[Dni]

200809 Indosat Dapatkan Kredit Ekspor US$ 315 juta

JAKARTA– PT Indosat Tbk (Indosat)  berhasil mendapatkan  fasilitas kredit ekspor senilai 315 juta dollar AS dari Export Kredit Namnden (EKN) pada Selasa (18/8) lalu.

EKN  merupakan agen kredit ekspor atau export credit agency dari  Swedia. Untuk fasilitas ini, Indosat dibantu oleh Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dan The Royal Bank of Scotland (RBS).

Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko melalui keterangan tertulisnya mengatakan, fasilitas tersebut akan digunakan untuk pengadaan perangkat Ericsson dari Swedia dan Indonesia.

Ericsson merupakan salah satu pemasok utama dan akan menyediakan perangkat dan layanan utama untuk  Indosat.

Dijelaskannya,  fasilitas tersebut terdiri dari tiga tahapan dimana sebagian akan digunakan untuk menggantikan pembayaran yang saat ini telah dilakukan kepada Ericsson, dan sebagian lagi untuk membiayai belanja modal Indosat sampai tahun 2011.

“Fasilitas EKN yang diperoleh menunjukkan kekuatan dan kemampuan kredit Indosat, meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Hal ini juga merupakan upaya diversifikasi sumber pendanaan perusahaan”, katanya.[Dni]

200809 Bara di Atas Menara II

menara-lagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung kembali menjadi bahan pembicaraan di industri telekomunikasi dua minggu belakangan ini.

 

Masalahnya apalagi kalau bukan tindakan dari Pemkab Badung yang merubuhkan 17 menara milik operator telekomunikasi sepanjang dua minggu ini yang berakibat 90 BTS milik 7 operator tidak berfungsi.

 

Ketujuh operator itu berikut jumlah BTS yang dirubuhkan adalah Telkomsel (22 BTS),  Indosat (6 BTS), XL (8 BTS), Mobile-8 (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchinson CP Telecom (6 BTS), dan TelkomFlexi (6 BTS).
Aksi tersebut lanjutan dari perubuhan menara pada awal tahun lalu dimana 6 menara dirubuhkan. Total jumlah menara di Badung sebanyak 120 unit.

 

Aksi perubuhan sempat berhenti menjelang Pemilu legislatif dan presiden karena adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang meminta akses telekomunikasi harus terjamin selama pesta demokrasi berlangsung.  Namun, pada Senin (10/8) dan Selasa (18/8) aksi perubuhan kembali dilanjutkan.

 

Banyak pihak menilai menara milik XL menjadi incaran dari Pemkab karena operator tersebut memiliki unit usaha penyediaan menara sehingga menjadi kompetitor dari rekanan Pemda yakni PT Bali Towerindo Sentra (BTS).

 

Selain itu, XL adalah satu-satunya operator yang berani mengajukan tuntutan pidana terhadap aksi Pemkab  Badung yang merusak infrastruktur telekomunikasi.

 

Proses hukum telah dimajukan ke pihak berwajib dimana Bupati Badung     Anak Agung Gde Agung ikut menjadi tersangka. Regulasi yang digunakan adalah Pasal 38  UU No 36/99 tentang Telekomunikasi    yang memberikan ancaman hukuman 6 tahun kurungan atau denda 600 juta rupiah bagi pihak yang sengaja merusak infrastruktur telekomunikasi.

 

Kabag Humas Pemkab Badung Gede Wijaya mengatakan penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) bukan hanya terhadap BTS, melainkan juga bangunan lainnya. Hal ini memiliki dasar hukum yakni Perda Provinsi Bali No. 4/1974 tentang Bangun Bangunan.

 

Dampak

Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengungkapkan, akibat dari perubuhan yang dilakukan oleh Pemkab Badung   terhadap infrastruktur yang dimiliki anggotanya terjadi kerugian secara finansial, kualitas layanan, dan citra Indonesia di mata dunia internasional.
“Kabupaten Badung adalah etalase Bali karena disitu ada tempat wisata Kuta dan bandara udara Ngurah Rai. Bagaimana pandangan dunia jika disana kualitas layanan telekomunikasi jelek,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (19/8).
Menurut Merza, akibat perubuhan menara, tingkat kualitas layanan menurun hingga 40 persen. Sedangkan  kerugian operator dari bangunan fisik diperkirakan sekitar  48 miliar rupiah. “Bahkan potensi devisa dari roaming internasional pun menghilang hingga ratusan miliar rupiah,” katanya.
Sementara  para pebisnis yang menjalankan sewa menara juga ikut terkena imbasnya karena asetnya ikut dirubuhkan. Biasanya dari satu menara jika diasumsikan terdapat empat penyewa maka didapat pendapatan satu bulan 2,1 miliar rupiah. Sehingga total kehilangan pendapatan untuk 17 menara adalah 35,7 miliar rupiah.

 

 

 

 

 

 

Melanggar Aturan

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menilai tindakan dari Pemkab Badung tersebut sebagai bentuk arogansi pemerintah daerah mengingat masalah menara bersama telah ada acuan yang jelas yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

“SKB itu jelas mengatur tentang menara yang telah berdiri lama atau baru, serta pengaturan pendirian menara. Pemkab Badung sepertinya mau menjalankan regulasi sendiri tanpa mengindahkan aturan dari pusat,” katanya.

 

Direktur Urusan Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Depdagri Made Suwandi mengharapkan, pemerintah daerah lainnya mencoba untuk realistis dalam menata menara telekomunikasi seiring dikeluarkannya SKB.

Made menegaskan, dalam masalah menara pemda  hanya berperan sebagai regulator murni dan tidak diperbolehkan memungut sesuatu selain retribusi dan menetapkan tarif sewa, serta standar pelayanan infrastruktur.

“Seiring sudah adanya SKB, regulasi terkait menara bersama harus mengacu pada kebijakan tersebut. Jika ada pemerintah daerah yang tidak mengindahkan, regulasi yang mereka buat bisa dibatalkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Made mengatakan, tidak ada gunanya pemerintah daerah bersikeras untuk merubuhkan menara jika ternyata masih bisa dioptimalkan.
  

Sementara Penasihat Hukum ATSI Hinca Panjaitan mengatakan, perilaku yang diperlihatkan   oleh Pemkab Badung mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap kepastian berusaha dari pemerintah daerah.

 

 

Padahal, sektor telekomunikasi terbukti memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua lalu. 

Berdasarkan catatan BPS,  penyumbang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2009 dibanding kuartal II 2008 sebesar 4,0 persen terdiri dari berbagai sektor. Sektor terbesar dari sektor industri pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 1,4 persen, khususnya

sektor komunikasi dan lebih khusus lagi sektor telepon selular.
“Pemerintah pusat harus membereskan kekacauan ini. soalnya ada indikasi langkah dari pemkab Badung akan diikuti oleh Pemda lainnya. Paling dekat adalah di Sumatera Utara dimana aturannya tinggal menunggu tandatangan DPRD,” katanya.

 

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, akan memperjuangkan untuk memberikan layanan secara baik ke pelanggan meskipun terjadi perubuhan BTS.

 

“Kami akan berusaha berdialog dengan Pemda. Tetapi jika tidak ada titik temu, sengketa regulasi ini bisa dibawa ke ranah hukum,” katanya.

 

Sedangkan Direktur Jaringan XL Dian Siswarini menegaskan, solusi hukum adalah paling tepat menyelesaikan kisruh menara bersama.

 

“Soalnya menara yang menanti untuk dirubuhkan itu minggu-minggu ke depan masih puluhan. Lebih baik kita menanti pendapat hukum terkait kasus ini,” katanya.[dni]

200809 Tidak Sekadar Menata

sinyal btsBisnis penyediaan menara mulai marak di indutri telekomunikasi sejak tujuh tahun lalu. Tepatnya ketika Telkom memutuskan menggabungkan unit usaha Telkom Mobile ke Telkomsel.

 

Sebelumnya, Telkom berencana untuk mengembangkan unit usaha itu menjadi penyedia layanan seluler layaknya yang dilakukan oleh Indosat dengan IM3. Namun, karena alasan efisiensi, akhirnya Telkom Mobile dimatikan sebelum berkembang.

 

Dampak dari kebijakan itu adalah para mitra Telkom Mobile yang telah membangun menara menjadi kelabakan. Akhirnya Telkom mengambil kebijakan menara yang sudah ada disewa oleh Telkomsel atau Telkom Flexi.

 

Setelah itu para pelaku bisnis melihat peluang untuk menyediakan menara ternyata lumayan gurih sehingga berkembanglah jasa tersebut. Hal ini karena  industri seluler Indonesia dalam lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan sekitar 158.030 menara mengingat  perbandingan jumlah pelanggan per menara di Indonesia belum ideal. Di India sekitar 1.142 pelanggan dilayani satu menara. Sedangkan di Indonesia satu menara melayani 2.318 pelanggan.

 

Akhirnya untuk mengakomodasi semakin berkembangnya bisnis tersebut pemerintah menerbitkan   Permenkominfo No 2/2008 yang mengatur tentang menara bersama. Setelah itu regulasi tersebut diharmonisasi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

Pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tersebut karena melihat adanya fenomena yang tidak sehat di daerah dimana ada indikasi menara akan dijadikan sebagai alat mengeruk keuntungan baik oleh pemda ataupun rekanannya.

 

Indikasi tersebut bisa dilihat dari kasus perubuhan menara di Badung, Bali. Jika merunut aksi perubuhan, sebenarnya masalah yang terjadi bukanlah hanya penataan bangunan, tetapi lebih besar daripada itu yakni  memuluskan langkah rekanan pemkab Badung, PT  Bali Towerindo Sentra (BTS).

 

Langkah itu dimulai dengan Peraturan Bupati No 62/2006 tentang menara telekomunikasi di Badung, setelah itu setahun berikutnya Pemkab Badung menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BTS. Dan pada 2008 terbitlah  Perda No 6/2008  Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali.

 

Isi dari Perda sangatlah mirip dengan PKS. Sedangkan PKS tersebut  sarat dengan praktik monopoli.  Hal itu terlihat dari pasal   10 tentang jaminan yang akan dilakukan oleh Pemkab demi mengamankan langkah BTS. Di Pasal tersebut memang dicantumkan adanya jaminan  Pemkab tidak akan menerbitkan izin baru bagi perusahaan lainnya hingga PKS dengan BTS selesai dan menjamin setelah menara bersama secara komersial terwujud dalam jangka waktu satu tahun terhadap menara yang sudaha ada dilakukan pembongkaran melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 itu melabrak Pasal 15 dan Pasal 19 UU No 5/99.

 

Kasus ini sebenarnya sempat diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada kuartal pertama lalu. Anehnya, pada surat yang dikeluarkan oleh tim penyelidik awal lembaga tersebut dikatakan tidak ada indikasi praktik monopoli. Namun, beberapa hari kemudian, Ketua KPPU Benny Pasaribu menerbitkan surat yang meminta substansi dari perda untuk diubah agar tidak terindikasi monopoli.

 

Aroma memuluskan rekanan  makin terasa dengan adanya kebijakan tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan bagi operator atau perusahaan penyedia menara dan   digantikan dengan izin operasional selama setahun. Hal ini tentunya untuk memaksa penyelenggara telekomunikasi menyewa kepada BTS yang telah mengikat kerjasama selama 20 tahun dengan Pemkab Badung.

 

“Jika merujuk pada regulasi, izin operasional sudah dikantongi oleh operator melalui lisensi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena itu dari awal kami sudah menentang kebijakan mengeluarkan izin operasional itu,” tegas Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys kepada Koran Jakarta, Rabu (19/8).

 

Merza mendesak, untuk mengatasi kekisruhan,  pemerintah pusat turun tangan dengan menjadikan SKB Menara Bersama sebagai Peraturan Pemerintah agar Pemda mau mengikuti aturan.

 

Hal ini karena Bupati Badung beranggapan sesuai aturan ketatanegaraan, Keputusan Menteri tidak berada di bawah Perda. “Jika begini kan repot. Apalagi ada indikasi pemda lain mulai ikut-ikutan. Padahal sektor telekomunikasi adalah infrastruktur nasional,” katanya.

 

ATSI sendiri sudah menulis surat ke Depdagri dan Depkeu untuk meminta peninjauan ulang perda-perda yang merugikan operator karena wewenangnya ada di kedua departemen tersebut.

 

Sementara Anggota Komite  Badan Regulasi Telkomunikasi (BRTI) Heru Sutadi meminta, operator untuk tidak memaksakan sinyal telepon di wilayah yang dirubuhkan  diatasi dengan menara pengganti agar menjadi pelajaran bagi Pemda bahwa kebijakan itu bisa menurunkan  ekonomi wilayah    dan masyarakatnya. 

 

“Dulu waktu akses telekomunikasi tidak ada Pemda meminta operator untuk membangun. Sekarang giliran tercium aroma keuntungan, kok terkesan dikerjain. Ada baiknya juga para operator menunjukkan sikap tegas,” katanya.[dni]

200809 Protostar Jual Aset

satelitJAKARTA—Protostar Ltd diisukan melepas asetnya di ProtoStar I Ltd. dan ProtoStar II Ltd seiring masalah keuangan yang membelit perusahaan tersebut.

 

Kantor berita Reuters memberitakan pengadilan Amerika Serikat memberikan batas waktu hingga 17 Sepetember 2009 bagi pihak yang tertarik memiliki aset perusahaan tersebut.
Protostar adalah perusahaan yang berdiri pada 2005 dengan kepemilikan  dua satelit yakni  ProtoStar I    and  ProtoStar II.

 

Protostar I diluncurkan pada 7 Juli 2008 yang memberikan layanan Direct To Home, backhaul seluler,  dan broadband internet untuk kawasan Asia Tenggara 

 

Sedangkan  satelit  ProtoStar II diluncurkan pada 16 Mei 2009 dan operasional pada  17 Juni 2009. Satelit ini memberikan layanan kepada  PT Media Citra IndoStar (MCI) dan PT MNC Skyvision.

 

MCI sendiri  mengklaim memiliki investasi sepertiga dari total 300 juta dollar AS nilai satelit protostar II atau Indostar II tersebut.

 

Corporate Secretary  MCI Arya Mahendra ketika dikonfirmasi   mengaku belum mengetahui berita tersebut dan perlu melakukan penelusuran lebih lanjut. “Semoga saja berita itu tidak benar,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (19/8).

 

Senada dengan Arya, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar berjanji akan melakukan kajian lebih dalam tentang penjualan aset tersebut dan khususnya tentang kepemilikan dari Indostar II atau Protostar II.[dni]

200809 Laba Indosat Turun 4,6 %

JAKARTA—Kinerja keuangan dari PT Indosat Tbk (ISAT) pada semester pertama tahun ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

 

Perseroan pada   semester I tahun ini hanya membukukan pendapatan sebesar   8,919 triliun  rupiah atau  naik tipis sebesar 1 persen ketimbang periode sama tahun lalu. Padahal, beban usaha mengalami peningkatan sebesar  3,9 persen dari   6,737 triliun menjadi  7,000 triliun rupiah pada periode   semester I-2009.

 

Akhirnya laba bersih dari operator yang sahamnya dikuasai Qatar Telecom tersebut turun 4,6 persen atua sebesar  1,007 triliun rupiah  di semester I-2009 ketimbang periode sama tahun lalu senilai  1,055 triliun rupiah.
 

Posisi EBITDA juga terkoreksi sebesar  1,8 persenmenjadi  4,335 triliun rupiah  dari sebelumnya  4,413 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada  margin EBITDA  yang turun   sebesar 1,4 persen dari 50 persen menjadi 48,6 persen.

 

Sedangkan dari sisi jumlah pelanggan, Indosat pada semester pertama kehilangan  3,5 juta pelanggannya sehingga membuat perseroan hanya memiliki   28,9 juta pelanggan. Padahal, di akhir semester I-2008, jumlah pelanggan perseroan masih sebanyak 32,4 juta pelanggan.

 

Sebelumnya,    Indosat pada kuartal pertama 2009 menghapus 3,2 juta nomor miliknya sehingga hanya menyisakan  33,3 juta pelanggan dari 36,5 juta pelanggan pada akhir 2008.

 

Jika dibandingkan dengan dua kompetitornya, XL dan Telkomsel, kinerja Indosat paling buruk pada semester pertama tahun ini.

XL mencatat pertumbuhan positif pada semester pertama  dimana pendapatan usaha mencapai 6.254 triliun rupiah atau meningkat sebesar  7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih XL juga mengalami peningkatan sebesar  12 persen  dari tahun sebelumnya menjadi 706 miliar rupiah. Sedangkan EBITDA sebesar  .2.568  triliun rupiah atau turun satu persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.  Namun  EBITDA marjin masih mampu diraih  sebesar 41 persen

Sementara Telkomsel   mampu membukukan pendapatan usaha sebesar  1.349 miliar rupiah  atau naik 11,1 persen  dibandingkan periode sebelumnya

Sekretaris perusahaan Indosat S. Auliana mengatakan, kinerja perusahaan yang dilaporkan baru sebatas highlight untuk memenuhi azaz transparansi. “Belum semuanya dibuka. Baru ini saja yang bisa dipaparkan, akhir Agustus akan ada hasil komprehensif kinerja selama semester I,” katanya di Jakarta, Rabu (19/8).

Secara terpisah, Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro menjelaskan, kebijakan Indosat untuk menghapus pelanggan adalah untuk mengurangi nomor-nomor yang tidak menghasilkan pendapatan bagi perseroan.

“Strategi yang dilakukan sudah mencapai targetnya karena Average Revenue Per users (ARPU), Revenue Per Minute (RPM), dan Minute of Usage (MOU) menunjukkan peningkatan,” katanya.

Sebelumnya Chief of Sales Indosat Syakieb Sungkar mengungkapkan, perseroan memang menghapus pelanggan tidak produktif pada kuartal kedua 2009 dengan harapan tidak hanya ARPU yang meningkat tetapi juga revenue perusahaan.

Sementara Praktisi Telematika Ventura Elisawati menyangsikan ARPU Indosat akan meningkat setelah adanya penghapusan nomor. “Tren industri itu terjadi penurunan karena perang harga. Rasanya tidak mungkin ada peningkatan terjadi di Indosat,” katanya.

Ventura menduga, turunnya pendapatan usaha Indosat meskipun sudah dilakukan penghapusan karena jumlah dari Revenue Generator Subscriber (RGS) perseroan tidak tumbuh signifikan. “Dampak dari penghapusan pelanggan itu baru terlihat di semester kedua nantinya. Kalau untuk semester pertama ini, saya rasa masih pahit bagi manajemen Indosat,” katanya.[dni]

 

Kinerja Indosat Semester I 2009

 

 

SM1 2008

SM1 2009

 

% Perubahan

 

Pendapatan Usaha (milyar rupiah)

8.834,1

8. 919,7

1,0

Beban Usaha (milyar rupiah)

6.737,6

7.000,3

3,9

EBITDA (milyar rupiah)

4.413,9

4.335,3

(1,8)

Marjin EBITDA (%)

50,0

48,6

(1,4)

Laba Bersih (milyar rupiah)

1.055,8

1.007,1

(4,6)

Jumlah Hutang (milyar rupiah)

19.684,7

22.688,3

15,3

Total pelanggan seluler (juta)

32,4

28,9