250809 Depkominfo Keluarkan Regulasi IPTV

JAKARTA–Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akhirnya mengeluarkan regulasi yang mengatur jasa Internet Protocol TV (IPTV) pada 19 Agustus lalu.

Regulasi tersebut dibungkus dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30/PER/ M.KOMINFO/8/2009  tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV).

IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, sehingga mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan televisi standar.

“Regulasi ini keluar untuk mengakomodasi dinamika teknologi dan bisnis,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (24/8).

Diungkapkannya, bagi operator yang ingin menyelenggarakan jasa IPTV diwajibkan membentuk konsorsium yang terdiri atas penyedia jaringan, penyiaran, dan konten. “Kami pun mewajibkan penyelenggara untuk memenuhi konten lokal agar industri kreatif berkembang,” katanya.

Secara terpisah, VP  Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menyambut gembira hadirnya regulasi tersebut.

“Telkom akan secepat mungkin menggelar layanan ini. Kami sudah melakukan uji coba di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar dengan hasil yang memuaskan,” katanya.

Eddy mengharapkan, IPTV mampu meningkatkan pendapatan dari telepon kabelnya yang cenderung menurun. “Adanya IPTV akan membuat 8,7 juta pelanggan telepon kabel memiliki layanan yang lebih bervariasi seperti IPTV dan akses internet,” jelasnya.[Dni]

250809 Pelni Siapkan 28 Kapal

JAKARTA–PT Pelayaran Indonesia (Pelni) menyiapkan 28 armadanya untuk menghadapi lonjakan penumpang selama musim mudik ini.

Juru bicara Pelni Edy Haryadi mengungkapkan, manajemen telah menyiapkan 28 armadanya yang terdiri dari  12 unit  kapal tipe  2000, 1 unit kapal tipe 3000, 9 unit kapal tipe 1000 serta 3 unit kapal tipe 500 dan 3 unit kapal tipe Ro-Ro ( Roll On Roll Off /ferry ) dengan total  jumlah kapasitas terpasang 45.449 kursi.

“Armada standnya dalam  masa peak season yakni dari tanggal 7 September hingga  6 Oktober 2009  ini, semua kapal siap beroperasi termasuk  KM  Dorolonda yang telah selesai dok pada bulan Juli lalu,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/8).

Eddy memperkirakan, pada musim mudik kali ini akan terjadi peningkatan jumlah penumpang  sebesar 10 persen  atau mencapai 671.972  orang
jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Selanjutnya dikatakan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk lebaran kali ini Pelni tidak akan menaikkan  tiket ekonomi tidak naik, misalnya untuk tiket  tujuan Jakarta-Tg Pinang  yakni Rp. 262.000/orang sedangkan untuk tujuan Jakarta – Belawan Rp. 335.000,-

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada moda darat  (kereta dan Bus) PT Pelni menawarkan alternatif yang lebih murah dan aman yakni dengan melayani penjualan tiket untuk tujuan Jakarta – Surabaya dengan harga tiket  187 ribu rupiah per orang.

Dalam rangka mengatasi lonjakan penumpang angkutan darat (Kereta Api dan Bus) untuk tujuan  Semarang, PT pelni akan menjual tiket ke Semarang  untuk keberangkatan tanggal 18 September 2009 dengan KM Sirimau.

Pesawat Udara
Pada kesempatan lain,  maskapai-maskapai penerbangan juga berniat menambah jumlah penerbangan untuk mengatasi lonjakan pemudik.

Langkah pertama dimulai oleh  Garuda Indonesia yang  mengklaim akan menyediakan sebanyak 42.000 kursi bagi para pemudik,

Setelah itu Batavia Air pun akan menyediakan sebanyak 20.000 seat untuk persiapan mudik Idul Fitri 1430 Hijriah itu.

Juru bicara Batavia Airlines, Eddy Haryanto mengatakan, pihaknya akan mengusulkan penambahan kursi kepada Departemen Perhubungan agar diberi izin penambahan.

“Permintaan menjelang Lebaran sangat besar. Kita ingin memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pemudik,” katanya.

Rute-rute yang akan ditambah, jelasnya, adalah rute yang secara tradisional memiliki penumpang besar saat menjelang Lebaran yaitu rute dari Jakarta menuju Surabaya, Solo, Jogjakarta serta rute ke luar Jawa seperti Batam, Banjarmasin dan Makassar.

“Penambahan kursi akan dilakukan mulai tanggal 17 September hingga 20 September, karena permintaan paling banyak ditanggal itu,” ujarnya.

Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait juga merasakan peningkatan permintaan penumpang sangat besar. “Ada beberapa rute penerbangan yang tiketnya sudah habis,” kata Edward.

Berapa banyaknya kursi yang akan ditambah, Edward menyatakan belum tahu.  Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan seberapa banyak kebutuhan penambahan kursi. “Nanti akan diusulkan, toh permintaannya melonjak pada dua pekan sebelum Lebaran,” ujarnya

Sementara itu,  Sriwijaya Air berencana menambah frekuensi penerbangan ke tiga kota di Jawa selama periode angkutan Lebaran 2009.

Manajer Humas Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang mengatakan ketiga kota yang akan ditambah frekuensi penerbangannya adalah Jakarta–Solo, Jakarta–Semarang dan Jakarta–Surabaya.

“Kemungkinan yang akan ditambah adalah rute ke Jawa Tengah seperti Solo, Semarang dan Surabaya Jawa Timur,” katanya.

Menurut dia, pihaknya tidak menambah penerbangan ke rute Jakarta–Makassar karena saat ini maskapainya melayani hingga lima kali per hari.

Selain itu, lanjut Hanna, pihaknya juga tidak menambah penerbangan ke Medan dan Padang karena telah dilayani tiga kali per hari dan dua kali per hari. “Rute yang lain dirasa mencukupi,” paparnya.

Arus penumpang selama masa angkutan Lebaran tahun ini diproyeksikan 1,63 juta orang atau naik 15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Departemen Perhubungan memastikan kapasitas penerbangan selama periode angkutan Lebaran tahun ini mencukupi dengan jumlah 2,28 juta tempat duduk. Kepastian itu diperoleh setelah maskapai nasional menyiapkan 276 unit pesawat untuk melayani pemudik yang menggunakan angkutan udara.[Dni]

250809 Telkomsel Restrukturisasi Kartu As

JAKARTA–Telkomsel sedang merestrukturisasi posisi kartu As agar tidak berbenturan dengan kartu prabayar lain yang diusung oleh operator tersebut, simPati.

“Belakangan ini positioning dari kartuAs mendekati simPati. Akhirnya tidak terjadi diferensiasi yang berujung salah satu produk menjadi korban berupa kehilangan pelanggan,” ujar GM Pemasaran Telkomsel Nirwan Lesmana di Jakarta, Senin (24/8).

Diungkapkannya, kartu As secara strategi perseroan disasar bagi segmen C dan D, sedangkan simPati untuk menengah atas. Namun, karena persaingan harga, produk simPati memiliki tarif yang tidak jauh berbeda dengan As.

Akhirnya produk As mengalami penurunan pelanggan sebesar lima persen pada semester pertama lalu dengan hanya memiliki 21 juta pelanggan.

“Sekarang As mau kami kembalikan ke khittahnya yakni untuk segmen low end,” katanya.

Salah satu strategis yang dilakukan adalah membundling ponsel low end Nexian NX-G330 dengan starter pack kartu seluler prabayar As.

Bundling ponsel yang diberi nama Nexian Hikmah ini dilepas dengan banderol 329 ribu rupiah.

Ponsel bundling tersebut merupakan bagian dari tema mobile lifestyle yang diusung Telkomsel, dimana pengguna bisa menikmati fitur telekomunikasi dan multimedia dengan bonus kartu memori 256 MB serta gratis akses data 1 MB.

Telkomsel menyediakan 10 ribu unit ponsel jenis tersebut. Diharapkan pada akhir tahun nanti jumlah pelanggan AS mencapai 22 juta pelanggan dengan Average Revenue Per Users (ARPU) sebesar 30 ribu rupiah.[Dni]

250809 Menkominfo Belum Tentukan Dua Pejabat Eselon I

JAKARTA–Menkominfo Mohammad Nuh tidak mampu menepati janjinya untuk menentukan nama Pelaksana Tugas (PLT) yang akan mengisi jabatan Dirjen Postel dan SKDI pada Senin (24/8).

“Bapak Menteri akhirnya memutuskan untuk mengundurkan pengumuman penetapan PLT dua pejabat eselon I tersebut. Ini hanya semata-mata alasan administratif,” tegas juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Senin (24/8).

Gatot membantah, nama yang diusulkan oleh Menkominfo ditolak oleh Presiden. “Tidak benar itu. Ini hanya semacam mencari pemantapan saja,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin Malik menduga ada ketidakberesan dalam rotasi yang terjadi di Depkominfo pada Jumat (21/8) lalu.

“Aroma ketidakberesan sangat terasa. Jika disiapkan sudah lama kenapa hingga sekarang sekelas PLT saja tidak ada,” katanya.

Deddy menyayangkan, langkah rotasi dilakukan menjelang dibentuknya kabinet baru. “Kalau mundur untuk PLT berarti akan ada vakum kekuasaan di Ditjen Postel dan SKDI. Padahal, dua lembaga tersebut dominan menyetor pendapatan bagi negara,” katanya.

Sebelumnya, Nuh berjanji pada Senin (24/8) akan diumumkan nama dua pejabat eselon I yang diganti. “Kalau setingkat PLT tidak perlu ketetapan presiden. Cukup keputusan menteri. Senin (24/8) akan diumumkan,” katanya.

Kabar beredar mengatakan calon PLT yang diajukan Nuh untuk nama Dirjen Postel Abdullah Alkaff ditolak oleh Presiden. Alkaff adalah sahabat Nuh ketika masih mengabdi di ITS.[Dni]

250809 Mengurai Benang Kusut Kepemilikan Satelit Indostar II

Belum lama ini Kantor Berita Reuters memberitakan  ProtoStar Ltd berencana untuk menjual semua asetnya (Satelit Protostar I dan II) karena terbelit masalah keuangan.  Perusahaan tersebut diperkirakan memiliki hutang total sekitar 495 juta dollar AS.

Diungkapkan, pengadilan Amerika Serikat memberikan batas waktu hingga 17 Sepetember 2009. bagi pihak yang tertarik memiliki aset perusahaan tersebut.

Presiden dan  Chief Executive Officer ProtoStar Ltd Philip Father menegaskan, meskipun perseroan sedang terbelit masalah keuangan, tetapi telah didapat kesepakatan dengan kreditur utama untuk tetap menjalankan kegiatan operasional dan melayani pelanggannya.

“Ini adalah masa-masa sulit bagi perusahaan. Tetapi kami yakin semua dapat diselesaikan secara profesional. Menjual aset adalah langkah terbaik untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini,” ujar Philip dalam keterangan resmi di situs perusahaannya.

Lantas apa istimewanya dari perusahaan  yang dibentuk empat tahun lalu  itu? Protostar adalah  perusahaan yang berdomisili di Bermuda dan beroperasi di Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan jasa satelit komunikasi geostationary berkekuatan tinggi yang digunakan untuk layanan  direct-to-home (DTH) televisi satelit dan akses internet broadband i  di wilayah Asia Pasifik.

Protostar mengoperasikan dua satelit yakni   satelit  Protostar I  (dimiliki oleh Protostar I Ltd) dan satelit  Protostar II (dimiliki oleh Protostar II Ltd). Satelit Protostar I diluncurkan pada 7 Juli 2008 dan menyediakan jangkauan Ku-band untuk layanan digital DTH, Televisi high-definition dan broadband internet di wilayah layanan  Asia Tenggara hingga Timur Tengah, serta transponder C-band  yang menyediakan backhaul selular, traditional last mile telecom dan layanan broadcasting dasar.

Sedangkan Satelit Protostar II diluncurkan pada 16 Mei 2009 dan baru beroperasi pada 17 Juni 2009 menyusul in-orbit testing. Nah, di satelit Protostar II inilah munculnya kepentingan Indonesia.

Jika merujuk pada keterangan resmi situs Protostar disebutkan satelit Protostar II  menyediakan pelayanan kepada PT Media Citra Indostar (MCI) dan PT MNC Skyvision, operator layanan televisi satelit DTH terbesar di Indonesia dengan merek dagang Indovision.

Satelit Protostar II atau di Indonesia dikenal dengan nama Indostar II menempati   slot orbit 107,7 derajat  BT dan bekerja di pita frekuensi 2,5 GHz selebar 150 MHz. Satelit yang menelan investasi sebesar 300 juta dollar AS tersebut membawa 32 transponder.

Dari 32 tranponder yang.dimiliki, 10 transponder aktif dan 3 transponder cadangan akan difungsikan sebagai penguat gelombang frekuensi S-Band untuk menyediakan jasa layanan penyiaran langsung ke rumah-rumah atau (Direct-To-Home/DTH)

MCI mengharapkan adanya satelit baru tersebut akan membuat  televisi berbayar Indovision  memiliki jumlah saluran (channel) sebanyak 120 channel dari sebelumnya   56 channel.  Meningkatnya jumlah channel juga diharapkan akan membuat angka pelanggan menjadi  satu juta   pada akhir tahun nanti.

Indostar-II juga menggunakan frekeunsi KU-Band yang  didesain untuk layanan  DTH dan telekomunikasi di India. Sedangkan transponder KU-Band lainnya digunakan untuk akses internet berkecepatan tinggi dan layanan telekomunikasi di Filipina, Taiwan maupun Indonesia.

Benang Kusut

Terjadinya aksi penjualan oleh Protostar  sontak memunculkan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan utama tentunya tentang nasib dari slot orbit yang menjadi hak milik dari pemerintah Indonesia dan masalah kepemilikan dari satelit itu sendiri.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Id-wibb) Bambang Sumaryo Hadi mendesak MCI  mengklarifikasi status investasinya di satelit Protostar II. “Jika benar berinvestasi sepertiga di aset tersebut tentunya MCI tahu akan ada penjualan aset. Nah, jika dijual seperti itu bagaimana nasib slot orbit yang notabene hak pemerintah Indonesia,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (24/8).

Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus mengatakan, sejak awal surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengelola slot orbit 107,7 derajat BT adalah kepada MCI.

“Perusahaan tersebut mengatakan akan membangun satelit di Amerika Serikat. Masalahnya pengadaan satelit itu kan bervariasi ada yang bayar kontan atau leasing. Ini yang perlu diklarifikasi lebih jauh ke MCI,” katanya.

Ikhsan menyakini, slot orbit yang menjadi hak milik dari pemerintah Indonesia tetap aman karena telah terdaftar di International Telecommunication Union (ITU). “Jika ditanya satelitmu mana, oleh ITU,  maka kita akan merujuk kepada satelit milik MCI itu. Masalah ada penjualan oleh mitra MCI, itu hal lain. Kita perlu mendalami kerjasama antara MCI dengan mitranya,” katanya.

Untuk diketahui, di mata pemerintah Indonesia MCI adalah pengelola  Indostar II, namun  wewenang dalam pelaksanaan untuk penyiaran mutlak dikendalikan oleh MNC Sky Vision. Kedua perusahaan ini masih dalam genggaman taipan Hary Tanoesudibjo.

Sedangkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi lebih berkonsentrasi terhadap nasib dari frekuensi yang dimiliki oleh MCI. “Perusahaan itu menempati spektrum premium untuk wimax mobile. Kami akan memantau penjualan tersebut, jangan sampai, sumber daya alam menjadi mubazir,” tegasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan MCI Arya Mahendra menegaskan, layanan yang diberikan oleh perusahaannya kepada masyarakat Indonesia tetaplah aman. “Tidak ada hubungannya antara penjualan aset tersebut dengan layanan Indovision. Bahkan, Indovision tetap berekspansi untuk menunjukkan bukti ke masyarakat semua aman-aman saja,” tegasnya kepada Koran Jakarta akhir pekan lalu.

Ekspansi yang dilakukan oleh MCI adalah membeli hak siar Liga Inggris belum lama ini dan berencana akan menambah 30 channel pada November nanti. “Jika kami tidak yakin aset yang dimiliki aman, tentunya ekspansi tidak dilakukan. Anda tahu kan berapa harga Liga Inggris. Puluhan miliar rupiah,” tegasnya.

Arya pun membantah selentingan bahwa perusahaannya menyewa satelit ke Protostar. Hal itu diperlihatkan dengan  nama satelit adalah Protostar II atau Indostar II. “Pakai logika sajalah, jika tidak ada investasi mana mungkin nama satelit bisa disebut sesuai merek yang kita mau,” katanya.

Sayangnya, keterbukaan yang diperlihatkan Arya  ini baru terjadi pada akhir pekan lalu. Ketika Koran Jakarta ingin melakukan konfirmasi pada  Rabu (19/8), Arya menunjukkan sikap tertutup dan cenderung meragukan informasi yang disampaikan.

Pada kesempatan lain, Ketua Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto menduga, sikap optimistis yang ditunjukkan oleh MCI terhadap kepemilikan asetnya karena kerjasama yang dilakukan dengan Protostar berbentuk Condosat.

Condosat adalah kondisi dimana  satu satelit menggunakan beberapa filing. “Kerjasama mengisi filling, tidak membuat kepemilikan slot menjadi berganti. Slot tetap dimiliki negara bersangkutan. Tetapi itu tentunya akan lebih jelas jika pola kerjasamanya dibuka,” katanya.[dni]

250809 Nasib RIM Tergantung Pleno BRTI

JAKARTA—Nasib dari keabsahan layanan purna jual milik Research in Motion (Rim) tergantung pada pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang akan diselenggarakan pada minggu ini.

“Kami sudah melakukan peninjauan ke lapangan untuk BlackBerry Authorized Repair Center milik Rim. Kemungkinan pleno akan digelar minggu ini,” ujar Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (24/8).

Dikatakannya, regulator masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan purna jual milik Rim sesuai regulasi. “Masalahnya posisi ketua BRTI kan sedang kosong. Jadi, harus bersabar dulu untuk pleno. Tetapi kalau mendesak, asalkan memenuhi kuorum bsa diambil keputusan,” katanya.

Sebelumnya, Rim telah menyatakan akan membuka layanan purna jual BlackBerry pada 26 Agutus mendatang. Tempat tersebut akan melayani  BlackBerry yang bergaransi dan  dijual melalui jalur-jalur resmi RIM di Indonesia, yakni lewat mitra operator.
RIM juga telah menunjuk beberapa BlackBerry Authorized Customer Care Centers di Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan para pelanggan dan akan menambah beberapa pusat layanan pelanggan dalam waktu dekat.

Regulator sendiri mendesak Rim menerima BlackBerry yang dibeli dari non mitra Rim karena 80 persen produk yang beredar dibeli dari non mitra Rim. Pemerintah sendiri menegaskan ancaman untuk tidak menerbitkan sertifikasi bagi varian lama dan baru BlackBerry masih berlaku jika Rim dinilai tidak memenuhi aturan tentang purna jual.[dni]

250809 Regulasi yang Masih Diangan-angan

Indonesia dua tahun lalu memiliki pengalaman pahit terkait dengan pengelolaan slot orbit satelit. Kala itu Indonesia divonis   kehilangan slot orbit satelit 150,5 derajat bujur timur (BT) oleh  International Telecommunication Union (ITU)

 

Semula pemerintah telah menyerahkan hak pengelolaan slot satelit tersebut  kepada PT Satelindo yang kemudian bergabung menjadi PT Indosat Tbk. Berdasarkan data Ditjen Postel, slot tersebut sebenarnya telah berakhir pada 2005 lalu. Namun karena adanya komitmen Indosat untuk mengisi slot sebelum 2009, maka Indonesia tetap memiliki slot 150,5 derajat BT.

 

ITU sendiri telah menginformasikan pada Februari 2005 slot tersebut bisa lepas dari Indonesia. Pemerintah Indonesia pun diberikan peluang memperpanjang hingga Agustus 2005. Sayangnya, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, hingga akhirnya dua tahun lalu jagat telekomunikasi heboh dengan berita lepasnya slot orbit 150,5 derajat BT.

 

Untunglah, berkat keuletan melakukan negosiasi, slot tersebut tidak jadi lepas. Belajar dari kesalahan tersebut, pemerintah menyatakan slot orbit 150,5 derajat BT dikelola secara konsorsium oleh Telkom dan Indosat. Pada kuartal ketiga ini kedua perusahaan akan menandatangani kesepakatan kerjasama untuk mengelola slot tersebut.

 

Saat ini Indonesia memiliki lima operator yang mengoperasikan tujuh satelit, yaitu Indosat (Palapa C1 slot 113 derajat BT dan Palapa C4 slot 150,5 derajat BT), Telkom (Palapa B1 slot 108 derajat  BT dan Palapa B3 slot 118 derajat  BT), PT Media Citra Indostar (Indostar slot 107 derajat BT), PSN (Palapa Pasifik slot 146 derajat BT), dan PT ACeS (Garuda1 slot 123 derajat BT).

 

Kebutuhan transponder satelit sendiri masih tinggi  seiring pertumbuhan bisnis seluler yang pesat. Indonesia diperkirakan  membutuhkan sekitar 120-140 transponder, sedangkan yang tersedia baru sekitar 80 transponder.  Namun hingga 2010 baru tersedia  lima slot orbit.

 

Nilai bisnis dari jasa satelit sendiri  di Indonesia per tahunnya diperkirakan mencapai enam triliun rupiah. Hal ini berasal dari  penyewaan  transponder, jasa jaringan , teleport,  TV kabel, jasa instalasi, dan lainnya.

 

Pelajaran lain yang dipetik oleh pemerintah dari kasus nyaris hilangnya  slot orbit 150,5 derajat BT adalah  harusnya diterbitkan regulasi baru terkait satelit.

 

Ditjen Postel kala itu berjanji akan mengubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 37/2006 tentang penggunaan satelit. Dalam revisi tersebut akan diatur secara tegas tentang proses refilling, pemberian hak kelola, pencabutan hak kelola, dan pengalihan hak kelola

 

Sayangnya, dua tahun setelah niat itu dilontarkan belum ada aksi nyata berupa perubahan regulasi.

 

“Kami terbuka sekali untuk mengubah regulasi tersebut Soalnya pola bisnis satelit makin maju. Sayangnya, hingga sekarang tidak ada kabarnya tentang revisi dari regulasi itu,” ujar Ketua Asosiasi Satelit Indonesia Tonda Priyanto kepada Koran Jakarta, Senin (24/8).

 

Salah satu pola bisnis yang sedang digandrungi adalah condosat dimana satu satelit menggunakan beberapa filling.  Tujuannya untuk mengurangi  harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Model bisnis ini hampir mirip dengan penjualan apartemen dimana tanah bisa jadi milik negara, sedangkan ruang apartemen dimiliki secara strata tile.

 

Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus mengakui, regulasi yang ada sekarang belum mengatur secara ketat tentang bisnis satelit khususnya condosat.

“Kita akui regulasi sekarang banyak celahnya. Masalah pembahasan regulasi itu akan digenjot lagi,” katanya.

Sementara itu Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Id-Wibb) Bambang Sumaryo Hadi menambahkan, ada hal lain yang harus dicermati dalam masalah pengelolaan satelit yakni tentang penempatan frekeunsi.

Dicontohkannya, Media Citra Indostar (MCI) yang menempati spektrum 2,5 GHz dengan lebar frekuensi 150 MHz. Spektrum tersebut idealnya digunakan untuk keperluan teresterial ketimbang dihabiskan untuk penyiaran.

 

Menurut Sumaryo, jika digunakan untuk keperluan teresterial akan lebih banyak manfaatnya bagi akses telekomunikasi mengingat spektrum tersebut ideal untuk teknologi wimax mobile. Dan negara pun akan menerima  lebih besar jika diambil acuannya adalah tender frkuensi 2,3 GHz.

 

Berdasarkan perhitungannya, Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP)  tahunan per transponder hanya sekitar 150 juta rupiah  atau 1.5 miliar rupiah untuk 10 transponder.  Sementara jika digunakan untuk teresterial, BHP bisa mencapai dua triliun rupiah

 

Sumaryo menyakini  secara teknis layanan Indovision yang berada di S-Band  bisa dialihkan  ke Ku-Band. Memang,  di sisi pelanggan harus diganti komponen LNB dan feedhornnya untuk dapat menerima sinyal  Ku-Band 10-12 GHz dan menurunkannya ke 950-1450 MHz seperti yang bisa diproses di dekoder.

 

Diperkirakan, jika hal tersebut dilakukan maka investasi yang dikeluarkan adalah   30-40 dollar AS  per pelanggan atau sekitar 20 juta dollar AS untuk 500.000  pelanggan.

 

“Memang perusahaan itu harus mengeluarkan dana, tetapi manfaatnya bagi bangsa ini besar sekali. Jika digunakan untuk teresterial bisa dimanfaatkan 10 juta pelanggan, ketimbang untuk penyiaran yang boros frekuensi tetapi hanya dapat dinikmati oleh ratusan ribu pelanggan,” katanya.[dni]