310809 MTI Minta KA Komunitas Dibuat Bermartabat

JAKARTA —Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk membuat kereta api (KA) Komunitas dibuat untuk lebih bermartabat dengan mendesain infrastruktur tersebut seperti KA Kombi yang ada di negara-negara Eropa.

“KA Komunitas yang dirancang Dephub sekarang ini mengingatkan kita pada KA barang tetapi diberi fasilitas tempat duduk. Rasanya kok kurang manusiawi. Seharusnya kita mengharagi martabat bangsa sendiri agar dtidak dihina bangsa lain,” ujar Sekjen MTi Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (30/8).

Menurut Danang, KA komunitas tidak bisa menyelesaikan persoalan kalau tidak disertai linkage di daerah tujuan stasiun ke desa tujuan.

”Selama ini masalah itu yang tidak ditangan dengan baik. Akhirnya penumpang KA komunitas itu banyak yang terlantar,” katanya.

Danang menyarankan, untuk menjadikan KA sebagai backbone angkutan lebaran KA komunitas harus dirancang dengan baik sehingga jadi bisnis penting bagi PT KAI. Dalam hal ini kuncinya adalah pada perencanaan dan implementasi harus dilakukan jauh hari.

“Jika itu dilakukan, PT KAI bisa mengambil keputusan korporasi yang strategis termasuk investasi baru atau leasing atau sewa dari negara atau operator lain. Bahkan lebih jauh lagi mengundang mitra strategis untuk pengadaan selama lebaran,” katanya.

Masih menurut Danang, kunci dari suksesnya angkutan lebaran adalah pada perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik percuma mengadakan program kereta komunitas.

“MTI sejak dua tahun lalu mendesak pengumuman program angkutan lebran sekurangnya 6 bulan sebelum Ramadan. Ini agar memberi kepastian bagi pemudik, pebisnis, dan investor. Jangan seperti sekarang, sifatnya reaktif terus, tidak antisipatif,

” sesalnya.[dni]

310809 USO Hadir di Sumbar

JAKARTA—Telkomsel sebagai pemenang tender Universal Service Obligation (USO) menghadirkan akses telekomunikasi di 824 desa dari total 1.695 perdesaan di Sumatera Barat pada akhir pekan lalu.

VP Telkomsel Area Sumatera Mirza Budiwan melalui keterangan tertulisnya mengatakan, program USO di 1.695 perdesaan di Sumatera Barat merupakan bagian dari 24.051 perdesaan USO yang diamanahkan pemerintah kepada Telkomsel.

“Kami mengharapkan hadirnya USO di Sumbar mampu mengangkat ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Diungkapkannya, sepanjang bulan Februari-April lalu , Telkomsel telah melakukan proses tender untuk semua komponen program USO, seperti: repeater, device FWT (Fixed Wireless Telephony), satelit VSAT-IP (Internet Protocol), power supply, BSS (Base Station Subsystem), sarana KBU (Kamar Bicara Umum), Sign Board, serta survey delivery instalation and maintenance. Tender ini melibatkan 86 mitra vendor lokal dan 5 vendor global khusus untuk tender BSS.

Seiring dengan selesainya proses tender dan paralel dengan proses produksi seluruh material dan infrastruktur, mulai Mei lalu telah dilakukan instalasi di mana hingga saat ini telah terpasang sekitar 8.200 titik desa dan diharapkan hingga akhir tahun 2009 seluruh 24.051 desa USO sudah terlayani akses telekomunikasi dan informatika.

“Kami memasang dua Satuan Sambungan Telepon (SST) di setiap desa walaupun dikontrak hanya diminta satu SST,” katanya.[dni]

310809 Depkominfo Likuidasi Ditjen Postel

JAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berencana akan melikuidasi Direktrorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) guna memuluskan konvergensi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan informatika.

Sumber Koran Jakarta yang mengetahui rencana likuidasi mengungkapkan, akibat dari kebijakan tersebut fungsi-fungsi di Ditjen Postel dilebur ke dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yang ada di Depkominfo sehingga nama Postel tidak lagi beredar setelah lebih 60 tahun menyumbang pendapatan bagi negara.

“Fungsi dari Postel akan disebar merata. Rencananya peleburan ini akan digeber secepatnya sebelum pergantian Menkominfo baru pada Oktober nanti,” ungkapnya kepada Koran Jakarta, Minggu (30/8).

Untuk diketahui, Ditjen Postel saat ini memiliki Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Frekuensi, Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Kelembagaan Internasional.

Sedangkan usulan restrukturisasi yang disodorkan oleh Depkominfo kepada kementrian pendayagunaan aparatur negara adalah membentuk Ditjen Sumber daya, Ditjen Penyelenggaraan, Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan, Ditjen Infokom Publik, Badan Litbang, dan Badan Pemerataan dan Pemberdayaan.

Ditjen Sumber Daya akan mengambil alih fungsi pengelolaan spektrum frekuensi di bawah direktorat perijinan. Nantinya akan ada dua direktorat di bawah ditjen tersebut yakni direktorat perencanaan frekuensi dan rekayasa frekuensi.

Sedangkan Ditjen Penyelenggaraan akan mengambil alih fungsi direktorat telekomunikasi yang diubah menjadi direktorat penyelenggaraan jaringan.

Sementara Ditjen Standarisasi dan Kepatuhan akan mengambil alih fungsi dari direktorat pemantauan frekuensi.

Tidak hanya itu, restrukturisasi ini juga memakan korban Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dalam struktur baru, lembaga tersebut tidak disebutkan. Hanya para anggota Komite berada langsung di bawah Menkominfo sejajar dengan Sekjen dan Irjen.

Menanggapi hal itu Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui adanya usulan restrukturisasi di Ditjen Postel yang diusulkan Menkominfo Muhammad Nuh.

“Memang ada usulan restrukturisasi. Semua fungsi dari Ditjen Postel akan disebar ke Ditjen baru yang dibentuk. Tetapi ini bukan melikuidasi Postel,” tegasnya.

Dikatakannya, usulan tersebut masih panjang perjalanan implementasinya karena harus mengetahui dulu reaksi dari masyarakat dan industri. “Satu hal yang pasti ini demi mengantisipasi datangnya era konvergensi,” tegasnya.

Secara terpisah, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, seharusnya yang dilakukan oleh Menkominfo adalah memperkuat BRTI bukan melakukan peleburan dan membetuk Ditjen baru.

“Seharusnya BRTI dijadikan seperti BP POM. Postel itu dilebur ke BRTI agar tercipta regulator yang mandiri dan kuat,” sarannya.

Menurut Heru, jika mengikuti tren konvergensi integrasi struktur yang terjadi adalah dari vertikal ke horizontal alias tidak lagi berbicara infrastruktur tetapi ke aplikasi dan konten.

Sedangan ketua Asosiasi Pengusaha Warnet Indonesia (APWkomintel) Rudi Rusdiah mengakui adanya konvergensi mengharuskan ketiga Ditjen di Depkominfo (Aptel, Postel, dan SKDI) dilebur.

“Jika memang akan dimerger boleh saja tetapi harus diantisipasi luasnya dan rumitnya bidang telematika. Selain itu semua kebijakan yang tadinya dibuat oleh Ditjen Postel dan UU telekomunikasi UU 36/1999 juga harus siap untuk dimerger dan diamandemen serta di selaraskan dengan UU ITE, UU KIP, dan UU Penyiaran,” katanya.

Jika itu tidak dilakukan, lanjutnya akan terjadi kesimpang siuran antara UU-nya dan Instansi yang menjalankan UU tersebut diatas.[dni]

290809 Dephub Perlu Kaji Prioritas Kerja

JAKARTA—Departemen Perhubungan (Dephub) disarankan untuk mengaji prioritas kerjanya pada tahun depan mengingat pemenuhan anggaran kebutuhan transportasi diperkirakan hanya dicairkan mencapai 45 persen dari kebutuhan yang sebenarnya.

“Dephub perlu mereview  prioritasnya dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dan memberikan kesempatan daerah untuk beriinvestasi bagi di sektor transportasi yang  menjadi kewenangannya,” kata Sekjen Masyarakat transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Jumat (28/8).

Selain itu, lanjutnya, lembaga tersebut perlu mendorong Public Private Partnership (PPP) dengan persiapan   proyek yang lebih baik, serta  menginisiasi DAK sektor transportasi.

Danang menyarankan, sarana transportasi yang difokuskana dalah kereta api.

“Dephub harus renegosiasi dengan PT Kereta Api soal Public Service Obligation (PSO) dan tarif,” katanya.

Selanjutnya perlu dijalankan  Road safety corridor untuk backbone nasional, terutama di Jawa  dan Sumatra.

“Sedangkan untuk pelabuhan  dan bandar udara  bisa mulai didorong investasi swasta kalau tata kelolanya diperbaiki,” katanya.

Sebelumnya, Menteri perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan,  kebutuhan anggaran minimal sektor perhubungan 2010  sebesar 34,844 triliun rupiah.

Tetapi pagu sementara yang telah ditetapkan pemerintah hanya sebesar  15,96 triliun rupiah atau  45,8 persen dari kebutuhan.

Angka tersebut didapat berdasarkan rapat koordinasi teknis terpadupenelaahan kebutuhan anggaran sektor perhubungan dalam RencanaKerja dan Anggaran (RKA) 2010.

Jumlah anggaran tersebut juga masih lebih kecil ketimbang pagudefinitif tahun 2009 sebesar  16,977 triliun rupiah. Pada anggaran 2009 tersebut, dananya hanya terserap sebesar 30,91 persen.

Rincian alokasi anggaran tersebut adalah Direktorat JenderalPerhubungan Udara mendapat  4,44 triliun rupiah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar  4,302 triliun rupiah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp 1,85 triliun dan Perkeretaapian 3,737 triliun rupiah . Sisanya dialokasikan untuk Badan Diklat Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Jenderal, , dan Inspektorat Jenderal.

Padahal, berdasarkan penelitian  pengurangan biaya transportasi sebesar satu persen  akan setara dengan  kenaikan nilai tambah ekonomi senilai satu hingga tiga persen.[dni]

280809 KPK-N Sayangkan Pemda Pimpin Pembelian NNT

JAKARTA — Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) menyayangkan keputusan yang diambil dari pemerintah pusat untuk  menyetujui Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pemimpin dalam pembelian  saham  Newmont Nusa Tenggara  (NNT) bukan oleh   konsorsium BUMN dan BUMD.

“Jika yang memimpin konsorsium  rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan seluruh Indonesia , akan memperoleh pendapatan yang paling optimal dari tambang Batu Hijau NTB. Jika diserahkan kepada Pemda, kemudian dengan alasan ketidak-adaan dana, Pemda bekerjasama dengan swasta untuk membeli saham tersebut, maka pendapatan bagi rakyat, khususnya rakyat NTB jelas akan berkurang,” tegas Koordinator KPK-N Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (27/8).

Menurut Marwan,  Pemda atau BUMD NTB mempunyai kesempatan untuk menguasai saham dan keuntungan sesuai porsi saham yang dimiliki tersebut, tanpa berbagi dengan swasta, jika Pemda NTB bertindak sendiri, atau bekerjasama dengan BUMN dan Pusat dengan jaminan pemerintah. Apalagi, pemerintah pusat dan PT Antam sudah berkomitmen untuk membantu Pemda NTB mengeksekusi saham NNT, tanpa meminta commission fee atau kompensasi keuntungan.

Pembelian saham oleh BUMN dan/atau Pusat merupakan perwujudan dari amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Kontrak Karya tahun 1986.

Dengan ikut memiliki saham NNT, konsorsium BUMN dan BUMD akan memperoleh kesempatan untuk berperan aktif mengendalikan perusahaan dan memperoleh manfaat maksimal dari sumberdaya alam milik negara sendiri, tidak saja dari deviden, tapi juga dari potensi keuntungan dalam belanja-belanja kapital dan modal perusahaan. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan PNBP yang disetor oleh BUMN  dan BUMD kedalam APBN dan APBD.

Marwan meminta, Pemda NTB   menyadari bahwa karena potensi keuntungan yang sangat besar dari tambang Batu Hijau, rekanan swastanya, Multicapital, telah melakukan berbagai upaya untuk bisa menguasai atau menjadi salah satu pemegang saham NNT.

“Motivasi untung besar inilah menjadi dasar mengapa Multicapital mengajak Pemda NTB menjadi mitranya. Sebaliknya Pemda NTB pun telah terpengaruh dan akhirnya telah pula berjuang keras, mengerahkan segala tenaga agar seluruh 31 persen saham NNT yang akan didivestasi dapat diperoleh Pemda NTB,” katanya

Masih menurut Marwan, langkah yang diambil  Pemda NTB  seperti berjuang mati-matian untuk Multicapital, atas nama otonomi daerah, kepentingan daerah dan rakyat daerah.

“ Para pejabat Pemda itu mengatakan bahwa daerah akan mendapatkan keuntungan besar jika saham itu diserahkan kepada Pemda, untuk nanti digarap bersama Multicapital. Padahal logika sederhana mengatakan bahwa yang akan dapat untung lebih besar adalah rekanan swastanya atau minimal keuntungan Pemda tidak lagi sebesar yang seharusnya,” tukasnya.

Marwan mengingatkan,  sejak jaman Orba, memang kesempatan pemilikan saham selalu tidak diambil oleh pemerintah. Namun, alasan penolakan itu bukan atas pertimbangan objektif, tetapi karena adanya  dugaan praktik KKN demi keuntungan kelompok atau perorangan tertentu. Hal ini misalnya terjadi pada kasus saham Freeport bagi Abdul Latif, Bob Hasan, dan Bakrie Group, atau kasus saham Rio Tinto /KPC bagi Bakrie Group. Jika saat itu pemerintah berpihak kepada kepentingan Negara, maka saham-saham tersebut sangat layak dan bisa dikuasai oleh BUMN.

“Pemerintah sekarang terlihat ingin mengakhiri praktik ini. tetapi diharapkan dengan memperhatikan fenomena yang terjadi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama,” katanya.[dni]

280809 Restrukturisasi Kredit Garuda Diduga Bermasalah

garudaJAKARTA—Restrukturisasi kredit Garuda Indonesia dengan Bank BNI pada 2001 senilai 270,75 miliar rupiah diduga tersandung praktik korupsi yang berpotensi merugikan negara sebesar 40 miliar rupiah.

“Ada keanehan selama negosiasi restrukturisasi tersebut. Mulai dari surat-menyurat, hingga suku bunga yang ditetapkan. Manajemen Garuda dan BNI harus mengklarifikasi hal ini,” tegas Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal kepada Koran Jakarta, Kamis (27/8).

Berdasarkan penyelidikan, kronologis restrukturisasi dimulai dengan adanya surat dari Garuda untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dimilikinya pada 19 April 2001.

Setelah itu Pejabat BNI dari Divisi Kredit Khusus membalas surat dari Garuda pada 29 Juni 2001. Anehnya, pada tanggal yang sama (29 Juni 2001), BNI menerbitkan dua surat dengan tujuan yang sama, tetapi pada butir 5 terdapat perbedaan yakni masalah penetapan suku bunga.

Surat menyurat berganda tersebut terjadi hingga 20 Juli 2001. Pada surat yang ditandatangani oleh Lukman Sidharta ditetapkan tarif bunga pinjaman per anum sebesar 1,5 persen.

Namun, pada surat yang ditandatangan oleh Haryanto suku bunga ditetapkan sebesar dua persen. suku bunga tersebut berlaku pada tiga bank pemerintah yakni BNI, BRI, dan Mandiri.

“Ada beberapa kali surat menyurat dilakukan oleh keduabelah pihak berkaitan dengan penetapan suku bunga tersebut. Bahkan hinga dibuat akte perjanjian sekalipun. Perbedaan pentapan suku bunga sebesar 0,5 persen itulah yang berpotensi merugikan negara,” katanya.

Hal itu diperkuat dengan praktik melakukan administrasi berupa “penataan ulang” (penyisipan surat) sehingga belakangan dibuat tiga surat yaitu surat BNI Nomor DKS/2/047/R dan Surat Garuda Nomor Garuda/DF-2116/01 serta surat BNI Nomor DKS/2/069/R. Terbukti ada surat Garuda/DF-2116/01 dibuat untuk membuka jalan bagi Garuda dapat menambah suku bunga sebesar 0,5 persen dari 1,5 persen menjadi dua persen. pada surat itu diberikan sinyal bahwa Garuda setuju atas bunga pinjaman sebesar dua persen, namun selisih yang 0,5 persen akan dilakukan secara terpisah dengan alasan adanya proposed Restructuring Terms di Singapura dan London pada November dan Desember 2000.

Hal lain yang memperkuat adalah ketika adanya temuan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Garuda Indonesia pada Oktober 2003, kemudian direksi Garuda Indonesia (Dirut Indra Setiawan dan Caretaker Direktur Keuangan Wiradharma B.Oka) menindaklanjuti kepada BNI untuk mengembalikan bunga pinjaman dan kondisi pembayaran berdasarkan Akte perjanjian kredit tanggal 14 September 2001 yang langsung disetujui BNI.

Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah keras.

“Masalah itu sudah diperiksa oleh instansi berwenang dan tidak ada masalah,” tegasnya. Berdasarkan catatan, Garuda   tercatat memiliki total hutang sebesar 800 juta dolar AS kepada berbagai kreditur seperti ECA dan Mandiri.

Garuda sendiri berencana akan melakukan Intial Public offering (IPO) pada pertengahan tahun depan setelah menunjukkan kinerja keuangan yang menggembirakan belakangan ini.[dni]

270809 Improtir BlackBerry Wajib Bangun Purnajual

rim-blackberry-logoJAKARTA —Regulator akan mensyaratkan setiap importir yang memasukkan BlackBerry ke Indonesia harus membangun service center agar  masyarakat mendapatkan jaminan layanan purnajual terhadap produk yang dibelinya.

“Hasil pleno memutuskan setiap importir BlackBerry wajib membangun service center selain yang dimiliki oleh prinsipal. Kebijakan ini diyakini akan membuat jumlah importir dari BlackBerry akan berkurang dari yang ada sekarang sekitar 47 perusahaan,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (26/8).

Dikatakannya, jika importir tidak membangun service center maka regulator tidak akan menerbitkan sertifikasi B untuk memasukkan perangkat besutan Research In Motion (RIM) itu.

Sedangkan berkaitan dengan nasib dari service center milik RIM, Heru mengungkapkan, kemungkinan besar infrastruktur tersebut akan lolos dari penilaian regulator sebagai tempat purna jual sesuai dengan regulasi.

“Belum ada pleno soal tempatnya RIM, tetapi kemungkinan besar service center RIM akan lolos. Konsekuensinya pembekuan sertifikasi A untuk varian baru milik RIM akan dicabut secepatnya,” katanya.

RIM sendiri telah mengumumkan akan membuka purnajual pada 26 Agustus ini dan menyatakan hanya menerima perbaikan perangkat yang dibeli dari mitra resmi yakni Telkomsel, Indosat, XL, dan Axis.[dni]