040809 Tiga Tahun Layanan 3G : Belum Mampu Memberikan Kontribusi Bisnis

Pada pertengahan September nanti, teknologi 3G (baca: Tri Ji) sudah tiga tahun hadir di ranah telekomunikasi Indonesia.

 

Evolusi dari teknologi GSM tersebut di Indonesia diselenggarakan oleh lima operator. Kelima operator itu adalah Telkomsel, XL, Indosat, Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS).

 

Secara teori, 3G  adalah teknologi yang memungkinkan   peningkatan data transmisi pada komunikasi selular GSM. Bagi pengguna indoor, kecepatan data mampu mencapai 2 Mbps, sementara untuk mobile user biasa kecepatan data yang diterima hingga 384 Kbps. Terakhir,   running mobile user akan stabil di 144 Kbps.

 

Layanan multimedia yang menjadi ciri khas 3G adalah video calling (melihat lawan bicara), video sharing (melihat suasana di sekitar lawan bicara), video conference, dan  mobile TV.

 

Berdasarkan catatan, saat ini pelanggan 3G terbesar dimiliki oleh Telkomsel dengan 12 juta pelanggan, disusul XL (2 juta) , Indosat (3 juta), dan HCPT 300 ribu pelanggan.

 

Pelanggan yang mencapai jutaan tersebut adalah pengakses layanan 3G melalui mobile handheld alias ponsel. Namun, tipe pelanggan ini sebenarnya tidak bisa dikatakan murni pengakses teknologi 3G karena ketika mengakses   layanan data sering terpental dari jaringan 3G dan akhirnya  hanya menikmati   teknologi 2G alias GPRS.

 

Hal inilah yang membuat banyak kalangan menganggap angka yang paling sahih digunakan untuk melihat penikmat aktif teknologi 3G adalah jumlah pelanggan data card milik para penyelenggara.

 

Untuk kategori ini,  Telkomsel memiliki 600 ribu pelanggan, Indosat (350 ribu pelanggan), dan XL (120 ribu pelanggan). Sedangkan HCPT dan NTS belum pernah mempublikasikan hasil penjualan layanan   paket data card miliknya.

 

Lebih Fokus

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menyarankan, para penyelenggara teknologi 3G untuk lebih fokus  menyelenggarakan penggunaan data dengan konsep packet switching.

 

“Selama ini belum ada  killer application atau compelling service bagi pengguna selular di Indonesia. Akhirnya pelanggan merasa menggunakan data 2G saja sudah cukup. Jika teknologi paket data 3G bisa  menawarkan layanan yang lebih menarik, tentu penggunaan akan lebih tinggi,” katanya kepada Koaran Jakarta, Senin (3/8).

 

Menurut Taufik, selama ini operator belum menjalankan  riset  pemasaran layanan berbasis teknologi 3G, sehingga yang muncul adalah aksi coba-coba selama dua tahun pertama.

 

“Operator ketika pertama kali menawarkan layanan 3G yang ditawarkan multimedia seperti video calling. Baru tahun kemarin ditawarkan akses data internet dengan modem. Dan ini ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

 

Selain itu, lanjutnya,  dalam penyelenggaraan 3G, operator terlihat terlalu dominan dalam value chain pelayanan sehingga menentukan banyak hal sampai ke tarif dan pola bisnisnya.  “Akhirnya  tarif untuk layanan yang potensial menggunakan 3G menjadi mahal dibandingkan daya beli masyarakat,” katanya.

 

Praktisi telematika Suryatin Setiawan menilai,   layanan 3G yang nyaris mati suri pada dua tahun pertama diluncurkan akhirnya bisa dibangkitkan  oleh vendor ponsel dan  portal internet.

 

Menurut Suryatin, kehadiran dari  portal jejaring sosial seperti twitter dan facebook, serta ponsel pintar    Blackberry atau  iPhone  barulah membuat  publik  merasakan  manfaat dari 3G.

 

“Saya rasa ini membuat operator menjadi sadar bahwa dalam menyelenggarakan layanan mobile data peran  industri telepon genggam, portal internet, dan industri konten sangat penting,” katanya.

 

Sedangkan pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, perkembangan 3G  di Indonesia termasuk cepat. “Perkembangan jaringannya sudah mencapai tingkat kabupaten. Dan ini membuat broadband wireless di Indonesia berkembang pesat,” katanya.

 

Belum Menguntungkan

Secara terpisah, Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro mengakui secara bisnis teknologi 3G belum menguntungkan karena investasi yang dikeluarkan selama ini belum mencapai titik impas.

 

“Jika bicara sukses dari sisi trafik dan jumlah pelanggan itu benar. Yang masih belum jelas itu adalah profitabilitas karena biaya dikeluarkan cukup tinggi dengan menggunakan frekuensi sebesar 5 MHz untuk menangani trafik yang tinggi,” katanya.

 

Menurut Guntur, dalam menawarkan 3G, model bisnis dan keuntungannya tidak sama dengan suara atau SMS mengingat untuk sisitem pentarifan 3G tidak bisa kreatif berkreasi.

 

“Di suara bisa diterapkan konsep berbasis region, timeband, atau bonus. Di 3G  yang ada hanya konsep unlimited akses. Susah berkereasi,” katanya.

 

Pada kesempatan lain, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi memprediksi, bisnis dari teknologi 3G akan matang setelah memasuki usia keempat di Indonesia.

 

“Perkembangan 3G di Indonesia banyak dijadikan inspirasi oleh operator dunia, hal ini karena belum ada kisah sukses teknologi ini di negara lain,” katanya.

 

Menurut Heru, kejadian dua tahun pertama dimana 3G terkesan mati suri karena selama ini ada kesalahan adopsi aplikasi dari para pengguna. “Di Indonesia ini banyak anomali. Di luar negeri tidak berhasil, di sini malah sukses. Operator mengenalkan video calling karena tren di luar negeri memang aplikasi tersebut kala itu. Tetapi modem ala USB mengubah semuanya di Indonesia,” katanya.

 

Heru menyarankan, operator tidak menyerah untuk mengembangkan teknologi 3G mengingat  pasar data di Indonesia sebagai laut biru yang masih luas untuk dieksplorasi. “Regulasi dan kompetisi di jasa ini belum ketat. Sekarang tinggal operatornya. Punya kemauan tidak bersusah payah sekarang untuk menikmati hasil di masa depan,” katanya.[dni]

040809 Tarik Ulur Alokasi Frekuensi

Paket akses data tak pelak lagi telah berhasil mengangkat teknologi 3G dari keadaan mati suri selama dua tahu pertama di Indonesia.

 

Sayangnya, trafik yang tinggi dalam mengakses data tidak diiringi oleh kualitas layanan yang baik diberikan oleh para operator. Solusi yang dinilai tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah penambahan spektrum frekuensi.

 

Saat ini di spektrum 2,1 GHz masing-masing pemain mendapatkan frekuensi sebesar  5 Mhz untuk menjalankan teknologi 3G. Sesuai dengan janji pemerintah ketika lisensi diberikan tiga tahun lalu, satu blok frekuensi (5 Mhz) akan diberikan bagi masing-masing pemain setelah dinilai memenuhi lisensi modern.  Di spektrum 2,1 GHz sendiri masih terdapat alokasi frekuensi sebesar 35 MHz.

 

“Harga yang menjadi annual base untuk penambahan satu blok telah disetujui oleh Departemen Keuangan satu bulan lalu. Besarnya 160 miliar rupiah dan sejauh ini baru Telkomsel yang menyetujuinya. Kami memberikan batasan waktu hingga 5 Agustus 2009 bagi pemain lainnya untuk menawar harga tersebut,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Untuk diketahui, jika satu operator akhirnya harus menambah frekuensi sebesar 5 MHz, maka di tahun pertama harus merogoh kocek sebesar 480 miliar. Biaya tersebut digunakan untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan up front fee.

 

Sedangkan saat lelang frekuensi tiga tahun lalu,   negara diperkirakan mendapatkan uang segar sekitar  566 miliar rupiah. Angka itu di luar   BHP  frekuensi yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

 

Pada tahun pertama saja tiga operator pemenang, Telkomsel, Indosat, dan XL, harus membayar sebesar 32 miliar rupiah. Jika dihitung secara kasar, ada dana masuk ke negara sekitar 9 triliun rupiah selama dua tahun hanya dari hasil   pemberian frekuensi 3G.

 

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menilai, harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk penambahan frekuensi tersebut tidaklah mahal  jika  dikaitkan dengan ekosistem mobile data yang sudah berkembang. “Masalahnya adalah kapitalisasi dari kondisi yang sudah menguntungkan diubah  menjadi pendapatan  yang nyata belum terjadi,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (3/8).

 

Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengakui, frekuensi adalah sumberdaya yang penting   bagi layanan wireless. “Sebaiknya alokasi frekuensi diberikan kepada operator dengan mekanisme yang tepat dan adil serta seirama dengan model bisnis yang dikembangkan oleh   para operator,” katanya.

 

Masalahnya di Indonesia, lanjutnya,  kebutuhan   pipa pita lebar ke luar negeri lumayan tinggi karena orientasi trafik layanan data selalu kesana.  “Indonesia belum berhasil meramaikan pasar domestiknya sendiri,” katanya.

 

Suryatin menyarankan, untuk menetapkan harga frekuensi  sebaiknya diukur dari perhitungan bisnis yang obyektif. “Operator di awal operasi harus mengeluarkan investasi besar untuk mendapatkan lisensi frekuensi dan setelah itu dalam operasinya mengeluarkan biaya operasi untuk biaya frekuensi. Jadi, tidak bisa pemerintah hanya berpatok pada harga terendah ketika lelang tiga tahun lalu. Kondisi sudah berubah,” katanya.

 

Sementara pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso menilai hanya Telkomsel yang menyadari penambahan  frekuensi dibutuhkan untuk peningkatan kualitas. “Saya lihat Telkomsel tidak masalah dengan harga. Jika penambahan satu blok itu terjadi, maknanya besar bagi operator itu,” katanya. 

 

Senada dengan Koes, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  mengakui hanya Telkomsel saat ini yang melihat jasa data sebagai bisnis masa depan. “Operator lainnya masih beranggapan SMS dan suara sebagai mesin keruk keuntungan. Ini sangat disayangkan. Padahal, saya lihat secara keuangan mereka tidak bermasalah,” sesalnya.

 

Menurut Heru, teknologi 3G memang idealnya dijalankan dengan jumlah frekuensi 10 hingga 15 Mhz. “Untuk wimax saja 15 Mhz. Di  Thaliand bahkan bisa    2 x 45 MHz. Karena itu jika alokasi ditambah itu akan meningkatkan kualitas layanan yang berujung pada menguntungkan masyarakat,” tegasnya.

 

Menanggapi hal itu, Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro meminta semua pihak menghormati rencana  bisnis yang dimiliki oleh masing-masing operator dalam mengembangkan bisnis 3G dan memberikan waktu yang cukup bagi manajemen untuk memutuskan mengambil tambahan frekuensi atau tidak.

 

“Jangan dipaksa semua orang membeli mobil sedan jika di lapangan butuhnya Jip. Kami membuat rencana bisnis dengan menggunakan parameter seperti prediksi pasar, pentarifan, kompetisi, dan lainnya. Masalahnya pembobotan masing-masing parameter kan berbeda di setiap operator,” kilahnya.[dni]

040809 Sumber Pelanggan Baru Operator Kian Terbatas

JAKARTA–Sumber pelanggan baru dari operator untuk menambah jumlah pelanggan kian terbatas pada semester II ini akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

“Di Indonesia terdapat tiga sumber untuk menambah pelanggan baru yakni anak muda (early adopter), segmen menengah bawah, dan pembukaan area baru,” ungkap Chief Marketing Officer Indosat Guntur Siboro di Jakarta, Senin  (3/8).

Dikatakan Guntur, akibat krisis ekonomi, operator menurunkan belanja modalnya sehingga ekspansi jaringan menjadi berkurang. “Hanya ada peningkatan kapasitas di area yang telah terbuka. Ini berarti satu sumber pelanggan baru telah tertutup,” katanya.
Sedangkan untuk menggarap segmen ekonomi bawah menjadi sulit akibat adanya krisis ekonomi. “Kaum segmen menengah bawah ini cenderung menahan uangnya untuk berkomunikasi. Uang lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya.

Harapan terakhir, kata Guntur, terletak pada anak muda.  Sayangnya, segmen anak muda memiliki pola berkomunikasi yang tidak tinggi karena masih menimbang biaya penggunaan. Untuk memenuhi keinginan dari segmen tersebut Indosat meluncurkan program IM3 Grup dimana memudahkan anak muda berkomunikasi dengan kelompoknya.
“Walau penggunaan tinggi, biaya murah tentu tidak signifikan mengangkat pendapatan. Bahkan di kala Ramadan nanti dimana biasanya pendapatan operator bisa meningkat 40 persen, diperkirakan nanti hanya tumbuh 10 persen,” katanya.

   
Secara terpisah, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi mengakui, pendapatan operator pada tahun ini tidak akan sebesar tahun lalu pertumbuhannya. “Jika tahun lalu pendapatan XL tumbuh 45 persen, sekarang diperkirakan tidak sebesar itu. Tetapi kami masih berharap dobel digit,” katanya.

 

Untuk menggeber target tersebut, lanjut Hasnul, XL mulai menggelar program promosi Ramadan dengan menawarkan
paket   kartu perdana  2000 rupiah, promo tarif telepon dan SMS untuk prabayar, paket internet murah, berbagai konten VAS (Value Added Services) dan konten BlackBerry Islami.[dni]

030809 Postel Janji Bantu Komunitas 5,8 GHz

JAKARTA—Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) berjanji akan membantu komunitas yang menggunakan frekuensi 5,8 GHz dalam memanfaatkan spektrum tersebut agar tidak terpinggirkan.

“Saya mendengar komunitas yang menggunakan spektrum tersebut mengeluh kalau selama ini tergusur oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan spektrum itu. Kami akan bantu agar frekuensi digunakan secara bersama,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Senin (3/8).

Dikatakan Basuki, meskipun frekeunsi tersebut menggunakan sistem kelas, namun ada sejumlah regulasi tetap dipatuhi pemakai terutama masalah sertifikasi perangkat. “Nanti kita akan periksa semua enggunanya,” katanya.

Sementara itu, Anggota  Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana meragukan efektifitas berjalannya sistem kelas di frekuensi 5,8 GHz mengingat spektrum tersebut banyak dikuasai oleh instituasi pemerintah.

“Penggunaan sistem kelas tersebut sangat menguntungkan komunitas yang menggunakan frekuensi tersebut. Masalahnya, spektrum tersebut sudah banyak ditempati oleh institusi pemerintah yang bertindak layaknya “Raja-raja” kecil,” ungkapnya.  

Diungkapkannya,  “Raja-raja Kecil” telah menguasai hampir   40 persen spektrum tersebut. “Jika ingin diajak berdiskusi untuk mengoptimalkan frekuensi, mereka akan berlindung dibalik aturan dan memojokkan komunitas yang yang ingin menggunakan frekuensi tersebut. Padahal sistem kelas yang memungkinkan tidak ada pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) membuat komunitas telematika bisa memaksimalkan frekuensi tersebut,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan pita 5,8 GHz untuk digunakan secara bersama pada waktu, wilayah, dan teknologi yang sama secara harmonis antarpengguna tanpa menimbulkan gangguan yang merugikan.

Pita frekuensi radio 5,8 GHz pada rentang spektrum.725 MHz–5.825 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel dengan moda time division duplex (TDD) tanpa proteksi dari setiap pengguna.

Pemberian izin penggunaan frekuensi radio berdasarkan izin kelas tidak berlaku pada kota di mana terdapat pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz existing untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel. Pengecualian tersebut hanya berlaku sampai dengan 19 Januari 2011, karena sesudahnya pengguna lama tidak bisa memperpanjang izinnya. Kota-kota yang dikecualikan adalah Jabodetabek, Cikarang, bandung, Jogya , Batam, Surabaya, semarang, Denpasar, Balikpapan, tenggarong, Pekan Baru, Bontang Dan Sampang. 

Penggunaan pita frekuensi radio 5,8 Ghz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang pemberian izinnya berdasarkan izin kelas wajib mengikuti ketentuan teknis dari pemerintah.

Ketentuan teknis itu antara lain setiap pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz dibatasi penggunaan lebar pita (bandwidth) maksimal sebesar 20 MHz dan dibatasi penggunaan daya pancar (power).[dni]

040809 Akhirnya, Axis Berjualan BlackBerry

JAKARTA—Operator seluler Axis akhirnya secera resmi berjualan perangkat BlackBerry milik Research In Motion (RIM) mulai 31 Juli lalu. “Kami menepati janji untuk meluncurkan penjualan BlackBerry jenis Bold dan Curve 8900 menjelang tutup bulan Juli dengan harga berlangganan unlimited sebesar 3.900 rupiah per hari,” ujar Chief Marketing Officer Axis Johan Buse di Jakarta, Senin (3/8). Johan mengatakan, Axis membanderol harga BlackBerry Bold seharga 7,1 juta rupiah, sedangkan bagi konsumen yang melakukan pemesanan lebih awal, harga turun menjadi 6,9 juta rupiah. Semenetara untuk BlackBerry Curve 8900 harga yang dipasang adalah 5,2 juta rupiah jika pemesanan dilakukan lebih dulu dan 5,4 juta rupiah bagi yang membeli tanpa memesan. Sementara itu, Indosat yang telah lebih dulu berjualan BlackBerry meningkatkan kapasitas link-nya ke RIM dari 20 Mbps menjadi 50 Mbps, yang berarti meningkat sekitar 150 persen dari kapasitas semula. Peningkatan tersebut membuat Indosat sebagai pemilik kapasitas backbone ke RIM terbesar di Indonesia. Masih berkaitan dengan euforia menggandeng vendor ponsel, Mobile-8 Telecom belum lama ini menggandeng vendor ponsel Nexian untuk mendukung FrenDuo, yang merupakan satu kartu dengan dua nomor sekaligus (seluler dan FWA). Direktur Sales & Marketing Mobile-8 Beydra Yendi optimistis ponsel tersebut dapat terjual hingga 100 ribu unit mengingat harga yang ditawarkan lumayan murah yakni 299 ribu rupiah. Mobile-8 sendiri kini memiliki total 3,3 juta pelanggan.[dni]

030809 Postel Optimistis RUU Pos Disahkan

JAKARTA—Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) optimistis   Rancangan Undang-undang Pos (RUU) akan diplenokan guna disahkan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada bulan depan guna memberikan kepastian regulasi pada industri pengiriman dokumen.  

“Rapat kerja dengan Komisi I DPR sedang berjalan terus. Saya optimistis bisa diselesaikan masalah-masalah yang masih mengganjal dalam UU tersebut menjelang berakhirnya masa bakti anggota DPR periode 2004-2009,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Minggu (2/8).

Diungkapkannya, masalah yang masih mengganjal berkaitan dengan Public Service Obligation (PSO) ketika bisnis pengiriman dokumen telah dilebaralisasi dan batasan kepemilikan asing di perusahaan pengiriman.

“Selama ini PSO diberikan pada PT Pos Indonesia (Posindo). Jika UU disahkan rencananya PSO tersebut kemungkinan ditenderkan agar ada kompetisi,” katanya.

Dikatakannya, jika PSO ditender maka setiap pelaku usaha dibidang pengirman harus menyumbang dana untuk program tersebut ke pemerintah. “Selama ini dana tersebut berasal dari pemerintah. Jika dilakukan tender, akan ada pungutan untuk PSO. Jadi, semuanya berkontribusi. Tidak bisa hanya mengandalkan dana pemerintah,” katanya.

Masalah lainnya adalah tentang batasan kepemilikan asing di perusahaan pengiriman. “Persentase pembatasan memang belum ada. Tetapi keinginan dari Postel adalah investor dalam negeri harus memiliki perusahaan tersebut secara mayoritas,” katanya.

Berkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh Gabungan Fowarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) terhadap RUU Pos, Basuki mengatakan, pendekatan sudah dilakukan kepada para pengusaha tersebut, begitu juga dengan Departemen Perhubungan.

“Kami sudah berdiskusi dengan Gafeksi dan Dephub. Kesepakatannya yang diatur dalam regulasi Pos adalah pengiriman yang berkaitan dengan jasa pos. Jadi, ini tidak mengatur logistik versi Gafeksi. Langkah tersebut sudah tepat mengingat sesuai  Universal Postal Organization (UPO),  pos masuk dalam sub logitik,” katanya

Sebelumnya,  Ketua umum Gafeksi Iskandar Zulkarnain secara tegas, menolak RUU  tentang Pos yang digagas oleh Departemen  Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Penolakan dan keberatan disampaikan khususnya terhadap frasa “layanan logistik” sebagaimana tercantum dalam pasal 1.1. : pasal 5 (1) c: pasal 5 (4).

Frasa tersebut dinilai  tak berpihak kepada rakyat yang bergerak dalam industri layanan logistik lainnya antara lain, bongkar muat dan pergudangan serta moda angkutan karena tidaka da pembatasan  bagi pelaku usaha layanan logistik yang tidak berada di bawah koordinasi Depkominfo.
Hal itu terjadi karena dalam RUU Pos itu, frasa “layanan logistik”-nya tak dibatasi ruang lingkup pada benda-benda atau barang pos. Padahal, saat ini Gafeksi   bersama sembilan asosiasi terkait layanan logistik di bawah koordinasi Menko Perekonomian sedang menyelesaikan konsep cetak biru logistik nasional.
  

Untuk diketahui,  saat ini di lapangan  ketentuan logistik dan perposan sudah terjadi tumpang tindih, khususnya implementasi Permenhub No. KM 10/1988 dan KM 5/2005.

Bab I pasal 1 butir 5 dalam KM 5/2005 tentang paket adalah kemasan yang berisi barang dengan maksimum berat 30 ribu kg. Jadi,  pengusaha jasa titipan dapat mengangkut paket seberat 30.000 kg atau setara dengan 30 ton, sebagaimana yang dilakukan pengusaha Jasa Pengurusan Transportasi (logistik).

Sedangkan Asosiasi Perusahaan jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mendesak RUU Pos disahkan secepatnya guna   memberikan ketegasan hukum bagi usahanya  mengingat UU Pos yang berlaku selama ini merugikan pengusaha kecil dan menyuburkan monopoli oleh PT Pos Indonesia.[dni]

030809 Garuda Buka Kembali Tiga Rute Internasional

JAKARTA—Guna meningkatkan pelayanan kepada para penggunanya, Garuda Indonesia kembali membuka penerbangan langsung tiga rute internasional yang sempat dihentikan.

“Ketiga rute itu adalah dari Jakarta menuju Sydney, Melbourne, dan Seoul,” ujar juru bicara Garuda Pudjobroto di Jakarta, Minggu (2/8).
Diungkapkannya, penerbangan langsung Jakarta menuju Sydney dimulai pada Sabtu (1/8), sementara penerbangan Jakarta menuju Melbourne dan Seoul dimulai pada Minggu (2/8).

“Penerbangan Garuda Indonesia menuju kota – kota tersebut saat ini juga dilayani dari Denpasar, hub (pusat operasi penerbangan) kedua Garuda Indonesia,” jelasnya.

Dikatakannya, rute Jakarta – Sydney akan dilayani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan jadwal keberangkatan dari Jakarta (GA 712) pada pukul 22.00 WIB, tiba di Sydney pukul 07.25 waktu setempat (keesokan harinya). Pesawat berangkat kembali dari Sydney (GA 713) pada pukul 10.00 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 14.35 WIB.

Sedangkan rute Jakarta – Melbourne dilayani setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu dengan waktu keberangkatan dari Jakarta (GA 716) pukul 22.15 WIB, tiba di Melbourne pukul 07.25 waktu setempat (keesokan harinya). Pesawat kembali terbang dari Melbourne (GA 717) pada pukul 09.55 waktu setempat, dan tiba di Jakarta pada pukul 14.00 WIB.

Sementara itu rute Jakarta – Seoul pp dilayani setiap hari Selasa, Jumat, Minggu dengan jadwal keberangkatan dari Jakarta (GA 878) pukul 23.40 WIB, tiba di Incheon (Seoul) pukul 08.30 waktu setempat (kesokan harinya). Pesawat terbang kembali dari Seoul (GA 879) pada pukul 10.35 waktu setempat dan tiba di Jakarta pukul 15.30 WIB.

Penerbangan pada ketiga rute tersebut menggunakan pesawat Airbus A330-200 dengan kapasitas tempat duduk pada kelas bisnis sebanyak 36 tempat duduk, dan kapasitas tempat duduk pada kelas ekonomi sebanyak 186 tempat duduk.

Pesawat tersebut telah dilengkapi dengan ”inflight entertainment (IFE)” canggih berupa audio and video on demand (avod) pada setiap kursi dengan fasilitas 25 pilihan film, 10 program TV, serta 35 pilihan album musik dan 25 interaktif video games. Kelas bisnis pada pesawat A-330-200 juga telah dilengkapi dengan kursi flat bed yang dapat direbahkan hingga 180’.

Dijelaskannya, pembukaan penerbangan langsung dari Jakarta menuju tiga kota tersebut, juga merupakan bagian dari upaya Garuda untuk menjadikan Jakarta sebagai hub (pusat operasi penerbangan) di kawasan regional dan internasional.

“Direalisasikannya pembukaan penerbangan langsung dari Jakarta ke Sydney, Melbourne dan Seoul tersebut, maka dari 18 rute yang direncanakan akan dibuka pada tahun 2009, hingga saat ini Garuda Indonesia telah merealisasikan pembukaan lebih dari 13 rute termasuk Lampung, Jambi, Pangkalpinang, Kendari, Malang, Kupang, Denpasar – Ampenan, Surabaya – Hongkong dan Denpasar – Hongkong, dan Jakarta – Shanghai,” katanya.

Berdasarkan catatan, untuk mendukung pengembangan bisnisnya, Garuda Indonesia telah memesan sebanyak 50 pesawat Boeing 737-800NG yang tiba secara bertahap mulai bulan Juli 2009, dan 10 pesawat Boeing 777-300ER yang akan tiba mulai 2011 mendatang. Selain itu, pada tahun 2009 ini Garuda Indonesia juga mendatangkan 4 pesawat baru jenis Airbus A-330-200 dari pabriknya di Toulouse, Perancis.[dni]

030809 XL Kaji Naikkan Pinjaman ke Sindikasi BNI

JAKARTA-PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) sedang mengaji kemungkinan menambah pinjamannya kepada sindikasi perbankan yang dipimpin PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) hingga angka dua triliun rupiah.

Sebelumnya XL berniat melakukan pinjaman kepada sindikasi tersebut sebesar 1,25 triliun rupiah, dan telah mendapat sinyal hijau.

“Kemungkinan kita naikkan lagi hingga dua triliun rupiah. Tetapi masih menunggu kondisi pasar. Kita berharap bunganya bisa turun lagi,” ujar Presiden Direktur PT Excelcomindo Pratama Tbk Hasnul Suhaimi di Jakarta akhir pekan lalu.

Hasnul menuturkan, dengan dukungan pinjaman dari sindikasi perbankan, maka keperluan belanja modal perseroan tahun ini sebesar 600 juta dollar AS sudah terpenuhi. “Kebutuhan capex sudah ada semuanya. Sebenarnya kita sudah punya dana sisa tahun lalu 300 juta dollar AS. Jadi, tinggal mencari setengahnya lagi saja, makanya bisa terpenuhi,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Korporasi BNI Krishna Suparto mengaku siap meningkatkan porsi pinjaman kepada XL.”(Pinjaman) itu masih bisa di-upsized,” katanya. Menurut Krishna, keputusan jadi tidaknya BNI menaikan porsi pinjaman kredit pembiayaan proyek infrastruktur tersebut tergantung pada kebutuhan dari XL.[Dni]