080709 Pemerintah Didesak Renegosiasi Kontrak Seluruh Perusahaan Tambang

JAKARTA—Pemerintah didesak untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan tambang asing guna mengembalikan kekayaan alam dikuasai kembali oleh masyarakat sesuai amanah konstitusi negara.

“Jika ingin mengembalikan konstitusi pada khittahnya, langkah fundamental itu harus dilakukan oleh pemerintah baik yang sedang berkuasa atau pemimpin yang menjadi pemenang seusai pemilihan Presiden nanti,” tegas Anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) Hendri Saparini di Jakarta, Selasa (7/7).

Langkah lain yang harus dilakukan, menurut Hendri, mengamandemen Undang-undang Penanaman Modal yang melanggengkan kepemilikan saham asing lebih dari 90 persen. “UU itu sangat liberal. Tidak ada di dunia ini negara yang seliberal Indonesia,” katanya.

Sedangkan untuk langkah parsial, lanjutnya, pemerintah harus mendorong perusahaan swasta nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membeli saham dari tambang yang dikuasai oleh perusahaan asing.

Koordinator KPK-N Marwan Batubara menambahkan, langkah kongkrit yang bisa dilakukan pemerintah adalah membentuk konsorsium BUMN dan BUMD untuk membeli kembali   17 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) agar kekayaan alam dikuasai sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Untuk kasus NNT terlihat sekali tidak ada niat dari pemerintah pusat mendorong dibelinya kembali saham baik oleh BUMN,” tegasnya.

Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil kala rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktu lalu yang mengisyaratkan berniat untuk membeli saham tetapi masih menunggu sinyal dari Departemen ESDM. “Ini kan seperti membiarkan waktu hak istimewa berlalu setelah itu dibiarkan diambilalih oleh swasta,” katanya.

Pemerintah daerah sendiri, lanjut Marwan, terlihat tidak siap mengelola kekayaan alamnya secara mandiri karena justru mengajak swasta nasional untuk ikut membeli saham.

“Ironisnya untuk kasus NNT, swasta nasionalnya memiliki rekam jejak bermasalah. Jika seperti ini kasus Blok Cepu dimana diduga terjadi kerugian pemerintah daerah hingga dua triliun rupiah bisa dialami oleh tiga Pemda di Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Marwan menyarankan, untuk meminimalisir hal tersebut secepatnya dibentuk konsorsium BUMN dan BUMD. “Tidak masuk akal alasan keterbatasan dana atau teknologi. Jika dilepas ke swasta atau asing, mereka akan menjaminkan kembali kekayaan alam itu untuk mendapatkan dana atau teknologi. Kalau begitu, bukan lebih baik dikerjakan oleh alat negara berupa BUMN dan BUMD,” katanya.

Seperti diketahui, pada 31 Maret 2009 Arbitrase Internasional memutuskan NNT untuk melepas 17 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia dalam waktu 180 hari sejak keputusan Saham yang dijual harus bebas gadai atau penjaminan. Hal ini mengingat NNT menggadaikan 80 persen sahamnya kepada Bank Ekspor Impor Jepang, Bank Ekspor Impor US dan KFW Jerman, untuk pinjaman senilai satu miliar dollar AS pada 1986.

NNT sendiri seperti yang tercantum dalam kontrak karya yang ditandatangani pada 2 Desember 2006 harus menjual 31 persen sahamnya kepada pihak Indonesia (pemerintah atau swasta) dalam kurun waktu lima tahun sejak berproduksi yakni antara 2006 hingga 2011. Jadwal pelepasan saham tersebut adalah 3 persen pada 2006 dan masing-masing 7 persen setiap tahun hingga 2011.

Pada praktiknya  NNT telah menawarkan sahan dengan harga jual 3 persen, 7 persen, dan 7 persen untuk tahun 2006, 2007, dan 2008, masing-masing sebesar 109 juta dollar AS, 282 juta dollar AS, dan 426 juta dollar AS. Karena berbagai hal, eksekusi penjualan saham batal terlaksana, dan berujung pada keluarnya keputusan dari arbitrase internasional belum lama ini.

Tambang batu hijau yang dikuasai oleh NNT sendiri ditaksir memiliki cadangan mineral sebesar 36,36 miliar dollar AS atau setara dengan 407 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari 11,2 miliar pound tembaga, 14,7 juta ounce emas, dan 27,6 juta ounce perak.[dni]

080709 Apple Disarankan Buka Purnajual

JAKARTA—Apple sebagai prinsipal dari telepon seluler (ponsel) iPhone disarankan untuk membuka layanan purnajual yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut agar memudahkan mitranya memberikan layanan ke pelanggan.

“Jika ditanya sebagai mitra tentu Telkomsel akan senang sekali jika Apple mau membuka layanan purnajual yang dikelola secara mandiri oleh perusahaan itu. Ini akan memudahkan kami mengatasi keluhan pelanggan,” ujar VP Channel Management Telkomsel Gideon Edi Purnomo kepada Koran Jakarta, Selasa (7/7).

Dikatakannya, selama ini sebagai mitra yang menjual secara eksklusif iPhone di Indonesia, Telkomsel telah memiliki purnajual beserta konsorsium distributor untuk menjaga layanan iPhone. “Jika masih bisa ditangani di outlet resmi kami tentunya dikerjakan. Tetapi jika kerusakan berat biasanya dikirim ke Singapura, dimana representatif Apple berada,” katanya.

Gideon mengungkapkan, Telkomsel hanya menerima iPhone rusak yang dibeli oleh pelanggan melalui mitra resmi Telkomsel. “Kami tidak menerima iPhone rusak yang dibeli melalui black market,” tegasnya.

Selanjutnya Gideon mengungkapkan, masalah rencana membuka purnajual tersebut sudah diusulkan oleh Telkomsel dan saat ini sedang dikaji oleh perusahaan tersebut.

Deputy VP Marketing Telkomsel Mark Chambers menambahkan, masalah pembukaan purnajual adalah wewenang dari Apple sebagai prinsipal iPhone. “Telkomsel sendiri menjamin iPhone yang dijualnya selama satu tahun jika ada kerusakan,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, akan mengawasi pola pemasaran yang dilakukan oleh Apple untuk produk iPhone, terutama berkaitan dengan jaminan layanan purna jual di Indonesia.

”Saya mendengar pola berbisnis Apple mirip dengan Research in Motion (RIM) untuk BlackBerry. Sejauh ini belum laporan dari pelanggan yang tidak puas dengan kinerja Apple. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan regulator mengawasi Apple,” katanya.

Apple adalah prinsipal ponsel pintar iPhone. Prinsipal tersebut memasarkan produk besutannya secara eksklusif melalui Telkomsel. Produk ini belum terjual sedahsyat BlackBerry yang telah mencapai 300 ribu unit. Kabar beredar, iPhone baru digunakan oleh 9 ribuan pelanggan Telkomsel dan kerusakan yang paling sering dialami oleh pelanggan berkaitan dengan firmware atau SIM Tray.

RIM sendiri sedang diancam dibekukan sertifikasi perangkat miliknya jika tidak membuka layanan purnajual 15 hari kerja setelah dikeluarkan surat peringatan oleh Postel pada 1 Juli lalu.

Selanjutnya Basuki mengatakan, pengawasan ketat juga akan dilakukan bagi ponsel China yang diklaim merek lokal oleh prinsipalnya. “Pokoknya kami tidak ingin ada akal-akalan antara produsen dengan konsumen. Sasaran untuk ponsel China adalah yang mereknya telah terkenal,” tegasnya.[dni]