180709 Menhub Istruksikan Pengetatan Pengamanan Objek Vital Transportasi

JAKARTA—Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menginstruksikan pada jajaran di bawahnya  untuk memperketat pengamanan di seluruh objek vital transportasi yang ada di negara ini.

Kebijakan tersebut diambil seiring meledaknya dua bom di Kawasan Mega Kuningan pada Jumat (18/7) pagi.

Menhub mengatakan,  penyiagaan tersebut merupakan prosedur tetap yang diambil terkait peristiwa besar seperti yang terjadi saat ini.”Ini prosedur biasa yang diambil kalau terjadi peristiwa semacam ini, untuk mengantisipasi dan membantu aparat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/7).

Dikatakannya, penyiagaan ini, akan diberlakukan sampai kondisi dinyatakan normal kembali. Setidaknya, hingga seminggu ke depan. Hal tersebut agar aliran terutama barang-barang berbahaya (dangerous good) seperti kargo mengalami pemeriksaan lebih ketat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti S Gumay menambahkan, pihaknya mengeluarkan Status Kuning (Waspada) untuk seluruh bandara, baik domestik maupun internasional. ”Khusus Bandara Soekarno-Hatta, pintu belakang ditutup. Pintu M1, sekarang jadi tidak umum lagi. Ini supaya tidak semua orang bisa masuk melalui jalur itu. Untuk jangka waktu ke depan, kami memang merencakan untuk menutup pintu itu secara permanen,” jelasnya.

Hal senada dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai arahan Menhub, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo langsung mengeluarkan surat Maklumat Pelayaran yang berisi perintah peningkatan pengamanan dan pemeriksaan barang di pelabuhan dan lokasi strategis lain di sekitar pelabuhan.

”Maklumat Pelayaran disampaikan ke para kepala Administrator Pelabuhan dan kepala Kantor Pelabuhan di seluruh Indonesia agar dilakukan pengetatan pengamanan dan pemeriksaan di jalur masuk dan keluar pelabuhan,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S. Ervan.

Ditambahkan, pemeriksaan barang di pintu masuk dan peningkatan pengamanan di lokasi strategis seperti depot BBM wajib diterapkan sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian.”Laporan perkembangannya harus terus disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut Dephub Sunaryo. Peningkatan pengamanan ini bertujuan mencegah terjadinya aksi serangan bom lanjutan ke fasilitas vital transportasi,” katanya.

Belum Ada Pembatalan
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Carla Parengkuan mengungkapkan, belum ada pembatalan pemesanan kamar hotel dilakukan para wisatawan meskipun sudah terjadi pemboman.

Juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati menambahkan, pembatalan juga tidak terjadi di maskapainya. “Sejauh ini belum ada pembatalan. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait standar prosedur menangani ancaman bom,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Sriwijaya Air Hanna Simatupang mengatakan, meskipun tidak ada pembatalan tiket, tetapi jadwal keberangkatan Jumat siang mengalami penundaan akibat calon penumpang terjebak dalam kemacetan. “Banyak calon penumpang menelpon minta toleransi waktu keberangkatan. Akhirnya diakomodasi,” katanya.[Dni]

180709 Gertak Sambal ala Macan Ompong

brtiTiba-tiba pesan singkat pada Selasa (14/7) masuk ke Koran Jakarta. Isinya lumayan mengagetkan, “Postel dan BRTI rapat sore ini bersama Dubes Kanada. Pembekuan sertifikasi A BlackBerry  lama tidak jadi, hanya untuk yang baru saja”, begitulah informasi yang diterima.

Sontak konfirmasi langsung dilakukan. Hasilnya, Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto dan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui, rapat pleno pada sore itu memang memutuskan pembekuan sertifikasi hanya untuk varian baru sedangkan untuk model lama tidak jadi diberlakukan mulai 17 Juli nanti.

“Esensinya tidak ada perubahan sikap. Kami tetap mendesak pembukaan tempat purnajual dan sertifikasi untuk varian baru dibekukan sejak Juni lalu hingga adanya pembukaan purnajual. Harus dilihat dari persepsi itu,” kilah keduanya pada Selasa tersebut.

Benarkah demikian? Jika melihat perjalanan untuk mendesak pembukaan purnajual BlackBerry oleh RIM, pantas disimak perilaku dari para anggota Komite BRTI yang menjadi perwakilan masyarakat mulai Juni lalu.

Tidak ingin dianggap remeh. Inilah kesan yang ingin dimunculkan oleh para anggota komite di mata para pemain lokal dan internasional. Pertemuan dengan para petinggi RIM digelar awal  Juni, dan menjelang akhir bulan  keluarlah keputusan yang lumayan kontroversial yakni mengancam akan membekukan sertifikasi A milik RIM baik untuk perangkat baru dan lama mulai 17 Juli 2009.

Bahkan untuk menunjukkan keseriusanannya, pada Jumat (10/7), regulator masih mengeluarkan pernyataan tidak akan mengubah kebijakan jika ternyata RIM baru membuka purnajual pada  26 Agustus mendatang. “Jika itu kebijakan yang diambil RIM,  maka untuk periode 17 Juli hingga 26 Agustus sertifikasi A untuk varian lama dan baru dibekukan,” tegas Heru

Pembekuan tersebut berarti menyetop impor BlackBerry secara tidak langsung. Hal ini karena tanpa Sertifikasi A, barang tidak bisa masuk ke Indonesia. Korbannya adalah para mitra eksklusif RIM seperti Axis yang akan menggelar jualan pada akhir Juli nanti.

Hal itu karena barang yang sudah dikapalkan, meskipun varian lama tidak bisa dibongkar. Sedangkan para mitra lama seperti Telkomsel, XL, dan Indosat sudah menghitung kerugian jika penutupan terjadi selama satu bulan. Angka 1,8 juta dollar AS pun dikalkulasi sebagai penderitaan yang harus ditanggung.

Lantas kenapa ada perubahan sikap, sehingga  kesan yang muncul  adalah gertak sambal ala macan ompong? Anggota Komite lainnya, Mohammad Ridwan Effendi kebijakan yang diambil sebagai bentuk kompromi dan tidak ada tekanan dari pemerintah Kanada terhadap regulator. “Kami mencoba realistis juga dengan kondisi di lapangan. Tidak mungkin dalam waktu dua minggu membuka tempat purnajual,” katanya.

Ridwan menegaskan, keputusan yang diambil secara kolegial adalah bulat dan tidak ada yang berbeda dengan wakil dari pemerintah. “Ada diskusi sebelum keputusan dibuat. Tetapi semuanya sepakat dengan keputusan yang telah keluar,” katanya.

Melihat hal tersebut, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI ) Kamilov Sagala menilai para anggota komite perwakilan masyarakat  tidak mewakili suara rakyat dan justru melemahkan wibawa lembaganya.

Padahal hadirnya lima perwakilan masyarakat di BRTI adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dengan dua perwakilan pemerintah, dimana salah satunya menjabat sebagai  ketua dan merangkap menjadi Dirjen Postel yakni Basuki Yusuf Iskandar.

“Para Regulator sendiri yang cuap-cuap pekan lalu karena tersinggung dengan perilaku RIM di media akan membekukan sertifikasi A untuk varian lama dan baru. Kenapa, sekarang berubah? Ini mencerminkan tidak ada konsistensi dari sikap anggota komite,” sesalnya.

Menurut Kamilov, keputusan yang diambil oleh para wakil masyarakat   mencerminkan selama ini BRTI hanyalah menjadi perpanjangan tangan postel atau Depkominfo. “Kalau begini namanya tidak ada independensi sikap. Padahal di periode lalu biasa saja jika ada yang berbeda sikap dan memberikan catatan dalam keputusan yang diambil adanya perbedaan pendapat ,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, BRTI memiliki wewenang untuk mengawasi dan melindungi industri. Sayangnya, wewenang tersebut tidak disertai dengan kekuatan untuk menghukum sehingga lembaga ini diibaratkan macan ompong yang suka berteriak di media massa.

Sayangnya, untuk kasus pembukaan purnajual oleh RIM, anggota komite perwakilan masyarakat  menyia-nyiakan kepercayaan publik terhadap ketegasan yang dibangun melalui opini di media massa dan berubah menjadi politisi dengan   membenarkan langkah kompromi yang diambil.

Padahal, para anggota komite saat ini didominasi oleh unsur akademisi yang seharusnya lebih berwibawa menjaga kehormatan   lembaga yang dinaunginya.[dni]

180709 Jalan Berliku Membuka Purnajual

blackberry-boldResearch in Motion (RIM) sebagai prinsipal dari BlackBerry akhirnya menyerah juga dengan keinginan pemerintah Indonesia pada 14 Juli lalu. Setelah melewati tarik menarik yang cukup alot, perusahaan asal Kanada tersebut bersedia membuka layanan purnajual (Service Center) yang dikelola sendiri untuk perbaikan perangkat yang rusak.

RIM akan membuka purnajual sebanyak enam unit pada 21 Agustus nanti. Dan menjelang Oktober  akan ditambah dua lagi. Tak tanggung-tanggung, tempat tersebut akan setara kemampuannya dengan milik RIM di Singapura yang bisa memperbaiki BlackBerry hingga kerusakan paling parah sekalipun.

Selama ini, kerusakan hanya bisa ditangani untuk level satu seperti permasalahan di firmware. Jika kerusakan makin parah, barang akan di bawa ke Singapura atau diganti langsung oleh mitra lokal RIM. Mitra lokal RIM di Indonesia adalah Telkomsel, Indosat, XL, dan Axis.

Selain membuka purnajual, RIM juga berencana akan menambah distro selain dari unsur para operator.  Diperkirakan akan ada 7 mitra distro nantinya.

“Hal yang paling penting adalah tempat purnajual RIM itu bersedia untuk menerima kerusakan dari barang importir umum, bukan hanya dari milik mitra eksklusifnya,” tegas Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Danrivanto Budhijanto di Jakarta belum lama ini.

Menurut Danri, diterimanya barang dari non mitra menjadikan regulasi lokal lebih superior ketimbang model bisnis yang dikembangkan oleh satu perusahaan. “Esensi mendesak pembukaan purnajual adalah agar regulasi yang dimiliki oleh Indonesia itu dihormati. Untuk kasus RIM ini menyangkut    Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 19/5/2009,” katanya.

Regulasi tersebut mengatur  tentang pendaftaran petunjuk penggunaan buku manual dalam Bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronika. Selain buku manual dan kartu jaminan garansi purnajual, peraturan Departemen Perdagangan ini juga mengatur bahwa produsen atau importir produsen telematika wajib memiliki paling sedikit enam pusat pelayanan purnajual, yang berada di kota besar dan/atau perwakilan daerah beredarnya produk telematika dan elektronik yang dimaksud dan kartu jaminan garansi purna jual. Selain itu juga ada Permenkominfo No 29/  2008 pasal 8 yang menyatakan importir wajib membuka layanan purnajual.

Danri optimistis, pembukaan tempat purnajual tersebut tidak hanya membuat masyarakat diuntungkan karena perangkat yang dimilikinya dijamin perbaikannya, tetapi mitra eksklusif pun akan senang mengingat tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki produk. “Aneh saja, barang dijual di Indonesia, ketika diperbaiki malah di bawa ke Singapura. Itu kan membuat devisa lari keluar negeri,” katanya.

Sambut Gembira

Penggagas id-blackberry@yahoogroups.com Abul A’la Almaujudy lmaujudy menyambut gembira hasil kerja keras pemerintah tersebut. Tetapi Pria yang akrab dipanggil Uding itu mengingatkan, pemerintah pun harus mengintropeksi diri karena kisruh penjualan BlackBerry belakangan ini dipicu juga oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini Ditjen Postel.

““Model bisnis RIM itu  menunjuk mitra  dalam memasarkan perangkat dan layanannya. Tiba-tiba pemerintah  membolehkan importir umum memasukkan BlackBerry ke dalam pasar lokal. Jadilah muncul kisruh ketika RIM melakukan pemblokiran PIN yang di-kloning,” katanya.

Dijelaskannya,  esensi dari bisnis RIM adalah  menjual layanan BlackBerry Internet Services (BIS) dan BlackBerry Enterprise Services (BES) bukanlah perangkat. Hal ini karena melalui   BIS atau BES pengguna bisa mengakses internet tanpa batas. Jika layanan ini dihentikan melalui pemblokiran Personal Identification Number (PIN), BlackBerry  tak ubahnya ponsel biasa yang hanya bisa digunakan untuk basic telephony (SMS dan Suara).

Pemblokiran secara massif belum lama ini terjadi karena pabrikan tersebut ingin menghukum para pembobol gudang salah satu mitranya yakni T-Mobile dimana 36 ribu unit BlackBerry digondol maling belum lama ini.

Berdasarkan catatan, pada tahun fiskal 2009, RIM telah menjual sekitar 25 juta BlackBerry ke 160 negara di dunia dengan pedapatan   sekitar 11 miliar dollar AS. Sebanyak  96,5 persen didapat dari penjualan melalui operator dan  jenis layanan BES masih mendominasi sekitar 80 persen layanan RIM.  Saat ini ada lebih dari 475 operator dan distributor yang menjadi kanal penjualan BB di dunia. Pola ini cukup berhasil dikembangkan di AS maupun Eropa.

“Terbukti ketika Personal Identification Number (PIN) di blokir, banyak masyarakat Indonesia berteriak. Hal itu berarti barang yang digunakan bermasalah. Kalau dari mitra eksklusif tak ada masalah. Ini karena hampir 80 persen dari sekitar 300 ribu BlackBerry yang beredar bukan dari mitra eksklusif RIM,” katanya.

Menurut Uding,  fenomena tersebut memunculkan pertanyaan,  jika RIM sebagai pemegang sertifikasi A satu perangkat, kenapa masih bisa   diurus lagi oleh pihak lain, dalam hal ini  importir umum, untuk memasukkan barang. “Bolongnya disitu. Jadinya, barang yang jelas bermasalah di luar negeri malah menjadi legal di Indonesia,” katanya.

Untuk diketahui, jalur masuk BlackBerry di Indonesia bisa melalui  impor operator yang menjadi mitra RIM, BlackBerry  dari importir umum, dan BlackBerry tentengan alias selundupan.

Uding meminta, jika pemerintah benar-benar konsisten ingin menegakkan regulasi, maka barang yang jelas bermasalah di luar negeri seperti hasil curian tentunya tidak harus diterima di purnajual kelolan RIM nantinya mengingat status barang bermasalah.

“Kalau itu yang dilakukan namanya melegalkan yang ilegal. Citra Indonesia sebagai tukang tadah bisa makin terkenal. Ibaratnya pemerintah membersihkan piring mereka yang berpesta,” katanya.

Uding menyarankan, ketimbang memaksa RIM untuk menerima barang yang bermasalah sebaiknya pemerintah mendukung para pengembang lokal membangun aplikasi untuk BlackBerry.

“RIM banyak mengakui developer lokal dan memasarkan aplikasinya keluar negeri. Hal ini karena bisnis utamanya memang bukan jualan perangkat. Nah, pemerintah harus berfikir seperti itu, katanya membuka lapangan kerja adalah panglima kebijakan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu Danri mengatakan, tidak bisa mengontrol asal barang yang masuk ke Indonesia asalkan sudah memenuhi semua dokumen pabean dan lolos uji sertifikasi. “Rasanya tidak mungkin kami mengontrol sampai ke luar negeri bagaimana cara RIM berjualan dan asal barang. Jika memenuhi regulasi dan membayar pajak, berarti itu barang legal,” katanya.

Sementara itu, Direktur Standarisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim membantah pihaknya ikut menciptakan kisruh dengan membuka peluang imprtir umum untuk memasukkan BlackBerry selain dari mitra eksklusif RIM.

Azhar menegaskan, regulasi membolehkan semua pihak untuk memasukkan barang dengan syarat memenuhi ketentuan dan lolos uji perangkat. “Harus diingat, adanya barang dari importir umum itu juga untuk menghindari monopoli di pasar. Terbukti harga BlackBerry menjadi kompetitif,” tegasnya.[dni]