070709 Postel Awasi Apple

JAKARTA– Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) akan mengawasi pola pemasaran yang dilakukan oleh Apple untuk produk iPhone, terutama berkaitan dengan jaminan   layanan purna jual di Indonesia.
”Saya mendengar pola berbisnis Apple mirip dengan Research in Motion (RIM) untuk BlackBerry. Sejauh ini belum  laporan dari pelanggan yang tidak puas dengan kinerja Apple. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan regulator mengawasi Apple,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, Senin (6/7).

Apple adalah prinsipal ponsel pintar iPhone. Prinsipal tersebut memasarkan produk besutannya secara eksklusif melalui Telkomsel. Produk ini belum terjual sedahsyat BlackBerry yang telah mencapai 300 ribu unit. Kabar beredar, iPhone baru digunakan oleh 9 ribuan pelanggan Telkomsel. RIM sendiri sedang diancam dibekukan sertifikasi perangkat miliknya jika tidak membuka layanan purnajual 15 hari kerja setelah dikeluarkan surat peringatan oleh Postel pada 1 Juli lalu.

Selanjutnya Basuki mengatakan, pengawasan ketat juga akan dilakukan bagi ponsel China yang diklaim merek lokal oleh prinsipalnya. “Pokoknya kami tidak ingin ada akal-akalan antara produsen dengan konsumen. Sasaran untuk ponsel China adalah yang mereknya telah terkenal,” tegasnya.[dni]

070709 Antara SKTT dan SOKI

Ada tampilan menarik dari baju yang digunakan oleh Sekjen  Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) Rakhmat Junaedi kala menghadiri HUT Ke-5 organisasi yang dikelolanya pada Jumat (4/7) lalu.

Di punggung baju tertulis dengan jelas tulisan  Sistem Otomasi Kliring Interkoneksi (Soki). Pesan yang ingin disampaikan sepertinya adalah Soki selama ini sudah mumpuni menjalankan  kliring trafik telekomunikasi  ketimbang Sistem kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) yang sedang dalam tahap persiapan  oleh  PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) bersama para operator yang notabene juga anggota Askitel.

Berbicara Soki dan SKTT tentunya tak bisa dilepaskan dari potret tarik menarik bagaimana keterbukaan dan transparansi yang diinginkan oleh regulator mendapatkan ”tantangan” secara halus oleh para operator.

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu. Guna menyelenggarakan SKTT, pemerintah telah menunjuk PJN menjalankannya. Namun, sejak 2004, SKTT tidak berjalan karena operator ”membalas” dengan menyatakan  proses kliring telah dijalankan oleh  Askitel melalui Soki.

Hasil negosiasi yang alot selama hampir lima tahun akhirnya membuahkan jalan tengah dimana   posisi dari regulator   dalam pelaksanaan SKTT akhirnya diubah.  Di konsep jalan tengah tersebut posisi regulator berubah menjadi murni sebagai pengawas dari SKTT. Sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

SKTT rencananya akan dijadikan pemerintah sebagai mekanisme check and balance untuk memverifikasi data trafik kliring operator. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan makro telekomunikasi seperti penetapan tarif dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam SKTT akan tergambar pola trafik, interest tarif, dan intensitas panggilan di suatu daerah.

Pola pencatatan SKTT memang lebih yahud. Lihat saja, SKTT memiliki   12 tahapan, sedangkan Soki hanya tiga tahapan. Beberapa  tahapan yang dilakukan SKTT diantaranya  pemisahan panggilan onnet (ke sesama pelanggan), rating, dan call detail record guna dilakukan volume compare.

Jika ditemukan  perbedaan penagihan, SKTT  akan kembali mengolahnya dengan membandingkan volume dan data panggilan mentah (raw call detail).  Sementara  Soki membolehkan adanya perbedaan tagihan di bawah satu persen.  Jika ada perbedaan pencatatan diatas satu persen, penyelesaian dilakukan secara bilateral antaroperator dengan Askitel sebagai fasilitator.

Rakhmat meminta, semua pihak untuk melupakan kisruh SKTT Vs Soki karena saat ini PJN sudah bekerjasama dengan para operator. ”Para operator sudah memberikan kesempatan bagi PJN untuk meningkatkan kemampuan mesinnya agar bisa mengakomodasi pencatatan interkoneksi berbasis biaya. Sekarang ditunggu saja, mampu tidak memenuhi tenggat waktu enam bulan yang diberikan,” katanya.

Rakhmat mengatakan, Askitel sendiri tetap melaju dengan membuat  cetak biru tentang kliring trafik yang berisi regulasi dan teknologi. ”Cetak biru itu terbuka digunakan oleh siapa saja, termasuk PJN. Jadi, sekali lagi saya minta jangan lagi dipertentangkan antara SKTT dan Soki, ini hanya perbedaan cara pandang saja,” katanya.

Secara terpisah, Pengamat telematika Koesmarihati Koesnaworso mengatakan, SKTT  salah satu contoh apabila peraturan dikeluarkan tanpa konsultasi publik dan hanya sepihak saja dari pemerintah.

“Meskipun maksudnya baik yaitu ingin mengetahui trafik agar dapat   dapat menetapkan peraturan mengenai interkoneksi yang benar.  Sayangnya   regulasi itu dibuat sebelum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia berdiri, sehingga konsultasi bukan merupakan keharusan,” katanya

Koes mengatakan, sebenarnya posisi pemerintah cukup membuat peraturan mengenai interkoneksi, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada para penyelenggara. Apabila sudah berjalan dengan baik dan semua bisa menerima hal itu sudah cukup. “Hal yang penting dikritisi adalah   penyelenggara harus memberikan data-data trafik yang dibutuhkan oleh regulasi untuk penetapan interkoneksi,” katanya.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika Miftadi Sudjai menilai, pembuatan cetak biru oleh Askitel tanpa melibatkan stakeholder lainnya sebagai bentuk unjuk hegemoni ke industri. “Semua juga tahu kalau PJN akan intens terlibat dalam kliring, kenapa cetak biru tidak melibatkan perusahaan itu. Ini kan terkesan menunjukkan superioritas,” katanya.

Sementara itu,  Anggota BRTI M. Ridwan Effendi mengakui dari beberapa kali rapat dengan operator dan PJN, masalah pemberian data mentah masih menjadi catatan tersendiri karena belum ada niat tulus dari operator untuk  memberikannya. “Sepertinya masih belum  percaya dengan regulator,” keluhnya.[dni]

070709 Imoca Siap Berdamai dengan Regulator

JAKARTA — Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) siap berdamai dengan regulator telekomunikasi asalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 1/2009 tentang SMS Premium direvisi.

“Kami siap berdamai asalkan masalah pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) jasa telekomunikasi dan mendaftar ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) diubah dalam regulasi tersebut,” tegas Sekjen Imoca A. Sapto Anggoro kepada Koran Jakarta , Senin (6/7).

Untuk diketahui, pada Senin (6/7) gugatan Imoca terhadap Depkominfo, dengan tergugat yakni Menteri Komunikasi dan Informasi M Nuh, anggota BRTI Heru Sutadi, dan Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf telah digelar di PN Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, IMOCA sebagai penggugat mengajukan tuntutan sebesar dua  triliun rupiah dan permintaan maaf dari Depkominfo. IMOCA merasa pihaknya telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya terkait regulasi SMS Premium yang mendefinisikan penyelenggara jasa konten sebagai penyelenggara telekomunikasi. Akibat regulasi tersebut, anggota IMOCA BHP jasa telekomunikasi yang termasuk PNBP sebesar 1 persen dari pendapatan.

Hakim pengganti Makasau, SH yang menggantikan ketua majelis hakim Eli Maryani yang sedang berhalangan menyarankan kedua belah pihak untuk berdamai dengan menyiapkan mediator pada Kamis (9/7).

Berkaitan dengan menyusutnya jumlah anggota yang mengajukan gugatan, Sapto menjelaskan, dua perusahaan yang mengundurkan diri menerima investor baru dengan syarat tidak boleh dalam kondisi ligitasi hukum. “Dua perusahaan (Monste

r mob dan Imob) itu tetap komit mendukung perjuangan asosiasi. Buktinya iuran tetap dibayar,” katanya.[dni]

070709 Pasar Ritel Seluler Masih Bergairah

JAKARTA—Pasar ritel seluler masih bergairah tahun ini meskipun sejak kuartal keempat tahun lalu terjadi perlambatan pertumbuhan penjualan.

“Pada kuartal keempat diisukan terjadi krisis, tetapi hanya di tataran distributor. Namun untuk ritel ternyata masih bergairah. Bahkan untuk kuartal I dan II tahun ini terus terjadi pertumbuhan,” ungkap Direktur Operasional Global Teleshop Andreas Thamrin di Jakarta, Senin  (6/7).

Pasar ritel seluler adalah penjualan voucher pulsa isi ulang, ponsel, dan aksesori ponsel. Global Teleshop adalah distributor ponsel Nokia dan voucher, serta kartu perdana Telkomgrup.

“Tahun ini kami menargetkan pendapatan dari sektor ritel tumbuh sebesar 20 persen atau mencapai satu triliun rupiah. Pada tahun lalu pendapatan dari sektor ritel sekitar 800 miliar rupiah,” jelasnya.

Direktur Utama Global Teleshop Djatmiko Wardoyo menambahkan, optimisme yang disemburkan oleh perseroan bukan tanpa alasan karena  selama krisis, sektor retail menjadi satu-satunya sumber pendapatan yg stabil.

Dijelaskannya, guna mencapai target tersebut perseroan  berencana mengubah tampilan seluruh outlet dengan memperkenalkan konsep baru di sekitar   322 outlet milik Global Teleshop.

Gerai tersebut terdiri dari outlet Global Teleshop, Nokia Store, Nokia Care Centre dan Gerai Halo. Dana yang disiapkan untuk aksi korporasi tersebut sebesar 15 miliar rupiah.[dni]

070709 Trafik Panggilan Lintas Operator 2008: Tumbuh Merata di Semua Pemain

Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) pada pekan lalu mengumumkan hasil pencatatan trafik selama 2008. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan dengan Sistem Otomasi Kliring Interkoneksi (Soki), terjadi kenaikan trafik berupa durasi dan panggilan lintas operator selama 2008 yang menembus angka dua digit.

Askitel adalah lembaga yang dibentuk oleh para operator lima tahun lalu untuk menyelesaikan masalah kliring interkoneksi dari panggilan lintas operator. Kedua belas anggota organisasi ini adalah   Bakrie Telecom, Indosat, Telkom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI), XL, Axis, Smart Telecom, Mobile-8, Telkomsel, dan Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Hutchison CP Telecom Indonesia,  dan Batam Bintang Telecom (BBT).

Tercatat,   pada tahun lalu terdapat 19,9 miliar panggilan atau meningkat  24,19 persen  dari 16 miliar panggilan pada 2007 yang dilakukan oleh 12 operator telekomunikasi. Sementara dari sisi durasi terjadi juga peningkatan yakni dari 22 miliar menit pada 2007 menjadi 28,2 miliar menit atau  meningkat 24,04 persen.

Trafik tertinggi masih dipegang oleh Telkom Group, yang meliputi produk flexi dan Telkomsel, baik dari segi trafik maupun percakapan telepon. Telkom Group menguasai trafik 35 persen panggilan dan durasi 46 persen Pangsa pasar  kelompok ini dari total trafik, adalah sebesar 62 persen.

Trafik boleh meningkat hingga dobel digit, tetapi omzet dari interkoneksi hanya tumbuh single digit alias  5,89 persen atau mencapai 18,78 triliun rupiah dari tahun 2007 sebesar 17,89 triliun rupiah. Omzet yang terkumpul itu akan dibagi ke 12 anggota sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing operator. Acuan pembagian adalah  trafik yang dimiliki masing-masing anggota.

Sekjen Askitel Rakhmat Junaedi menjelaskan, jika melihat statistik yang dipaparkan oleh organisasinya dapat disimpulkan selama tahun lalu terjadi pertumbuhan trafik yang merata di seluruh operator telekomunikasi.

“Ada operator yang memiliki pertumbuhan sebesar 9 persen tetapi ada juga yang ribuan persen. Pertumbuhan kecil karena operator itu sudah eksisting, sementara ribuan persen karena operator itu baru hadir, jadi kesannya besar,” jelasnya di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Rakhmat, tingginya trafik interkoneksi pada tahun lalu dipicu oleh penurunan biaya interkoneksi sehingga  menstimulus  pelanggan berhubungan dengan kerabat dari lintas operatoryang memaksa  para operator untuk membuka interkoneksi.

“Tak dipungkiri esensi dari komunikasi itu adalah interkoneksi. Jika operator menggunakan interkoneksi sebagai alat persaingan, pelanggan akan meninggalkannya karena tidak bisa berhubungan dengan para kerabat,” katanya.

Hal lain yang dicermati mulai tahun lalu, jelas Rakhmat,   bertahannnya pelangan menggunakan layanan operator baru. Hal itu terlihat  adanya trafik yang berasal dari pelanggan operator baru. “Ini berarti menafikan yang namanya nomor tidur di operator baru,” katanya.

Secara terpisah, Chief Marketing Officer Axis Johan Buse mengatakan, sebagai pemain baru mencoba membuat pelanggan bertahan di jaringannya dengan menawarkan program pemasaran yang menarik. “Pertumbuhan pelanggan Axis memang luar biasa belakangan ini. Sekarang saja sudah mecapai lima juta pelanggan hanya dalam 1,5 tahun beroperasi,” katanya.

Kepala Pemasaran Smart Telecom Ruby Hermanto mengatakan, operator kecil konsisten melakukan penghapusan nomor karena harus tetap berjualan dan menjaga kualitas sistemnya.

“Tidak mungkin dibiarkan nomor tidur. Kita butuh recycle nomor agar bisa dijual kembali. Smart sendiri menerapkan 30 hari masa aktif dan 90 hari amsa tenggang, setelah itu dihanguskan jika tidak ada isi ulang,” katanya.

Trafik Onnet

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Askitel Ahmad Santoso mengungkapkan,  kenaikan trafik di lintas operator sebenarnya masih kalah dengan panggilan ke sesama pelanggan (onnet). “Panggilan ke sesama pelanggan lebih besar. Sayang, kami tidak bisa mencatat karena memang hanya konsen di kliring trafik,” katanya.

Menurut Ahmad, lebih besarnya panggilan ke sesama pelanggan tak bisa dilepaskan dari strategi operator yang ingin meminimalisir biaya mengingat jenis panggilan onnet tidak membutuhkan biaya produksi yang besar.

“Panggilan ini tidak harus dibagi keuntungannya. Semua disimpan sendiri. Jadi, wajar operator menggunakan strategi pemasaran komunitas untuk mendorong tingginya panggilan onnet,” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menjelaskan, tingginya panggilan onnet karena pentarifannya lebih rendah ketimbang panggilan lintas operator. Seandainya panggilan lintas operator bisa ditekan lebih rendah, tentunya trafik akan jauh lebih meningkat. Hal itu bisa dibuktikan dengan penurunan biaya interkoneksi pada 2008 yang membuat tarif menjadi lebih murah dan trafik meningkat.

“Tarif lintas operator itu menurut regulasi tidak boleh dibawah biaya interkoneksi. Jadi, semua mengacu pada regulasi,” katanya.

Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya menambahkan, selain karena tarif onnet yang lebih murah, fenomena dari penggunaan lebih dari satu nomor oleh pelanggan juga memicu kenaikan panggilan onnet.

“Pelanggan mengincar tarif murah onnet dengan menggunakan nomor lebih dari satu. Hal ini karena sebenarnya seseorang melakukan panggilan itu tak lebih ke 5 nomor yang sama dalam satu hari,” katanya.

Audit

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika Miftadi Sudjai meminta regulator untuk cermat membaca statistik yang dipaparkan oleh Askitel mengingat perbedaan pencatatan (Disparency) masih terjadi.

“Ada baiknya dilakukan audit terhadap laporan Askitel itu. Regulator memang sudah berusaha dengan penerapan Sistem Kliring Trafik telekomunikasi (SKTT), tetapi konsep itu sampai sekarang belum berjalan,” katanya.

Miftadi mengatakan, menjalankan peneraan billing secara berkala layaknya dilakukan badan meteorologi untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wajar saja dilakukan oleh regulator telekomunikasi agar pelayanan berkualitas bagi pelanggan terjaga.

“Selama ini pelanggan dipaksa percaya dengan perhitungan operator untuk lama berbicara. Buktinya masih ada saja keluhan kesalahan pencatatan billing, ini harus diminimalisir,” katanya.

Menanggapi hal itu, Rakhmat mengatakan Soki yang digunakan oleh operator sudah diperbaiki kinerjanya. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan menekan disparency dari 2,47 persen menjadi 1,3 persen. “Perbedaan pencatatan itu akan diselesaikan secara bilateral oleh dua operator yang bermasalah. Tidak perlu dibesar-besarkan,” katanya.[dni]