110709 Hukuman Terhadap MMF Dinilai Diskriminatif

JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai hukuman yang diberikan oleh regulator kepada Merpati Maintenance Facility (MMF) terkait kecelakaan yang dialami oleh pesawat  Merpati di Biak, belum lama ini,    diskriminatif dan kontraproduktif dengan citra penerbangan nasional di mata internasional.

“Kebijakan yang diambil oleh regulator sangat reaktif dan terkesan diskriminatif. Kesan yang muncul ingin menunjukkan wibawa, tetapi tergesa-gesa,” tegas Sekjen MTI Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Jumat (10/7).

Menurut Danang, citra regulator bisa makin turun jika manajemen Merpati Nusantara Airlines melakukan perlawanan. “Tetapi saya ragu manajemen Merpati akan mengambil langkah tersebut. Manajemen under pressure karena terbelit masalah restrukturisasi hutang dan kelanjutan usaha,” sesalnya.

Danang menyarankan, regulator mengevaluasi terlebuh dahulu secara komprehensif pemicu dari kecelakaan yang dialami pesawat Merpati dan setelah itu memberikan hukuman yang lebih tepat. “Jika hanya pekerjaan tertentu yang dilarang dilakukan, itu aneh sekali,” katanya.

Sebelumnya, Departemen Perhubungan mencabut sementara izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/500 yang dimiliki Merpati Maintenance Facility (MMF) menyusul insiden lepasnya salah satu ban belakang bagian kiri pesawat Merpati di Bandara Frans Kaisepo, Biak, Papua, 6 Juli lalu.

Keputusan tersebut dikeluarkan melalui surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Pimpinan PT. Merpati Nusantara nomor AU/4604/DKUPPU/2725/2009 tertanggal 7 Juli 2009 lalu.

Dephub juga membekukan lisensi tiga personil teknisi MMF yakni Nanang Budi Erwanto, pemegang AMEL No. 3825, Sumitro Puasa (AMEL No. 3451), dan M. Kusno Adi Nurcahyo (AMEL No. 3671)

Pencabutan berlaku selama Merpati  melakukan internal self assesment dan internal evaluation terhadap MMF.  Bahkanm beredar kabar, hukuman akan ditambah dengan menurunkan peringkat merpati dari peringkat I ke II dalam pengumaman peringkat maskapai berjadwal tak lama lagi.

Merpati sendiri menghadapi kebijakan yang diambil oleh regulator mencoba legowo. GM Corporate Secretary Merpati Sukandi  mengatakan,  pihaknya meyakini bahwa kebijakan yang dikeluarkan   untuk menyehatkan maskapai penerbangan nasional dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Berkaitan dengan kebijakan strategis yang akan diambil perseroan,   Sukandi mengatakan, perusahaannya belum menentukan kebijakan strategis apa yang akan diambil, termasuk memmulai melakukan pengawasan dan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan prosedur guna mencari akar permasalahan terhadap insiden tersebut. [dni]

110709 Postel Pastikan Bekukan Sertifikasi A RIM

JAKARTA—Ditjen Postel memastikan mengambil tindakan tegas terhadap Research in Motion (RIM)  jika pada 17 Juli nanti tidak membuka layanan purnajual di Indonesia.

RIM adalah prinsipal perangkat BlackBerry yang menjual produknya secara eksklusif kepada mitra lokal yakni Telkomsel, XL, Indosat, dan Axis. Postel mengeluarkan surat pada 1 Juli lalu yang mendesak RIM untuk membuka layanan purnajual. Jika permintaan tidak terealisasi maka sertifikasi A akan dibekukan 15 hari kerja setelah surat keluar.

“Tidak ada lagi basa-basi dengan perusahaan asal Kanada tersebut. Jika benar kabar beredar, pembukaan purnajual baru dilakukan pada 26 Agustus mendatang, maka untuk periode 17 Juli hingga 26 Agustus sertifikasi A untuk varian lama dan baru dibekukan,” tegas juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta , Jumat (10/7).

Menurut Gatot, selama periode tersebut BlackBerry tidak boleh masuk ke Indonesia baik yang sudah dipesan sebelumnya atau kapal sudah merapat di pelabuhan lokal. “Tidak boleh sama sekali. Kami tidak akan main-main. Koordinasi segera dilakukan dengan departemen terkait,” katanya.

Selanjutnya Gatot menyesalkan, sikap dari RIM yang lebih memilih berbicara kepada media ketimbang langsung ke pemerintah tentang jadwal pembukaan purnajualnya. “Ketika pertemuan terakhir tidak ada bicara tanggal pembukaan walaupun sudah didesak. Etika mereka ada dimana,” sesalnya.

Gatot menyatakan,  jika pembukaan benar terealisasi maka akan diperiksa  format  layanan purnajualnya, sudahkah sesuai dengan Peraturan  Menteri No. 29/2008, yang menyatakan   purnajual harus  independen dan tidak  berafiliasi dengan operator.

“Jika hanya sekadar representatif office  atau memperbesar yang ada di  operator eksisting, bukan itu yang diminta regulator.” tegasnya.

Sebelumnya, kabar beredar mengatakan RIM pada tanggal 26 Agustus akan membuka   fasilitas reparasi resmi guna memperluas dan mendukung kemampuan layanan purna jual. Selain itu, RIM  juga sudah mulai melengkapi   BlackBerry yang dipasarkan operator lokal dengan buku manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia.[dni]