210709 Tarif KA Ekonomi Wajar Dikaji

JAKARTA —Tarif angkutan kereta api ekonomi wajar untuk dilakukan pengajian secara berkala agar kualitas layanannya meningkat.

“ Ada kesalahan persepsi selama ini di regulator dimana tarif  ekonomi itu identik dengan penawaran murah sehingga minimum kualitas layanan jarang dievaluasi. Padahal, itu tidak harus terjadi,” ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Danang, tarif ekonomi wajar saja dinaikkan karena kenyataan di lapangan masyarakat mampu membeli jasa dengan harga yang lebih tinggi asalkan kualitas layanan sepadan. “Karena itu muncul wacana dari PT Kereta Api (KA) untuk menarik dana Public Service Obligation (PSO) agar lebih fleksibel memainkan tarif KA ekonomi,” katanya.

Secara terpisah,  Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan, angkutan penumpang kereta api tetap membutuhkan subsidi  PSO dengan tujuannya  agar tarif kelas ekonomi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kereta api adalah angkutan umum massal dan milik publik, karena itu harus memikirkan adanya freedom of movement atau kebebasan mobilitas bagi setiap masyarakat, terlebih bagi yang tidak mempunyai dukungan ekonomi,” tegasnya.

Menhub menegaskan, pemberian dana PSO bukan untuk kepentingan PT KA secara korporasi. Tetapi, dana itu diberikan untuk membantu masyarakat kelas ekonomi kecil. Dana itu, kata Menhub, berguna untuk mendukung biaya operasional untuk pelayanan kereta api ekonomi, sehingga tarif di kelas itu bisa terjangkau oleh masyarakat luas.

“Direktur Utama PT Kereta Api harus mempelajari kegunaan dari PSO, dan dia tidak bisa menolak karena itu adalah misi pemerintah yang harus diemban,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengungkapkan penolakan senada dengan Menhub. Tundjung menilai, dasar pemikiran Dirut PT KA yang meminta PSO dicabut tidak dilandasi pada latar belakang alasan pemerintah menyediakan anggaran tersebut.

”Dia pikir PSO itu untuk membantu PT KA secara korporasi. Padahal bukan itu tujuannya. Dana itu diberikan bukan untuk PT KA, tetapi untuk masyarakat ekonomi rendah supaya mereka tetap bisa menggunakan transportasi,” ujarnya.

Tundjung menambahkan,   sebuah kesalahan jika PT KA mengangap bahwa PSO sebagai pendapatan perusahaan sehingga bisa dengan bebas memanfaatkan di luar dari yang diamanatkan pemerintah.

”Ini yang salah, karena itulah mereka terus mengeluhkan PSO, karena tolok ukurnya koorporasi. PSO itu diarahkan untuk pelayanan, bukan untuk pengembangan usaha. Pembukuannya jangan disatukan dengan pendapatan perusahaan, tetapi dipisah agar pemanfaatannya jelas,” papar Tundjung.

Namun, Tundjung mengatakan bahwa adanya kemungkinan pengucuran PSO akan dihentikan. ”Itu memang harus. Tetapi, yang jelas tidak sekarang-sekarang ini. Entah kapan waktunya, itu tidak pasti. Mungkin nanti ketika kondisi seluruh masyarakat sudah mapan sehingga tidak perlu dibantu lagi dengan subsidi pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KA  Ignasius Jonan menyebutkan,  perusahaannya tetap mampu melayani masyarakat di kelas ekonomi tanpa harus mendapatkan pendanaan PSO dari pemerintah.

Hal itu membuat Jonan  meminta agar pemerintah mencabut PSO yang telah sekian lama diberikan pemerintah hingga saat ini. Sebagai gantinya, PT KA diberi kebebasan untuk menentukan tarif tiket kelas ekonomi dan menerapkan tarif dengan harga jual rata-rata seperti moda angkutan darat lainnya.[dni]

210709 Tender BWA :Aksi Nekat Pemodal Kuat

Akhirnya tender Broadband Wireless Access (BWA)  selesai juga diselenggarakan oleh pemerintah pada pertengahan pekan lalu. Hasilnya sungguh mengejutkan. PT Berca Hardayaperkasa yang menginduk kepada Central Cipta Murdaya (CCM)  berhasil memenangkan 8  dari 15 zona yang ditawarkan  dengan penguasaan di masing-masing zona sebesar satu blok  frekuensi (15 MHz)  CCM selama ini terkenal sebagai kendaraan usaha dari Siti Hartati Murdaya, salah satu pengusaha yang terkenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasil dari tender ini secara keuangan bagi negara adalah masuknya dana segar  877,28 miliar rupiah untuk membayar lisensi oleh 9 pemenang (Lihat tabel).  Para pemenang  akan menyetorkan up front fee sebesar 438,64 miliar rupiah dan biaya hak penyelenggaraan (BHP) tahun pertama sebesar 438,64 miliar rupiah. Dana BHP tersebut akan dibayarkan setiap tahun kepada pemerintah.

Setoran terbesar akan diberikan oleh  Berca sebesar 145,4 miliar rupiah. Berikutnya, PT First Media yang berhasil memenangi zona 4, wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dengan penawaran 101,21 miliar rupiah untuk satu blok, ditambah satu blok di zona 1 dengan penawaran sebesar 7,2 miliar rupiah.

First Media yang merupakan anak usaha Lippo grup  berhasil memenangkan lisensi di zona paling gemuk yakni area 4. Harga di zona tersebut pun melejit 9 kali lipat dari penawaran dasar (Rp 15,16 miliar) yang diberikan pemerintah. Melejitnya harga di zona tersebut, memicu harga di zona lainnya ikut naik dengan besaran yang sama, mengingat semua peserta menginginkan lisensi nasional.

“Hasil dari lelang dengan sistem e-auction sangat bagus bagi negara. Terlihat minat dari peserta tender sangat besar. Harga bisa melejit secara rata-rata di setiap zona melejit hingga 9 kali lipat dari penawaran dasar yang ditentukan oleh pemerintah,” ungkap Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, belum lama ini.

Dampak Bagi Industri Hasil yang mengejutkan tersebut sontak membuat banyak kalangan terkaget-kaget. Terutama melihat perilaku nekat  dari Penyedia Jasa Internet (PJI) yang didukung dengan modal kuat.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengatakan, melejitnya harga frekuensi  membuat  tantangan untuk  mencapai   akses internet murah semakin sulit. “Jika untuk membeli sumber dayanya saja sudah mahal, bagaimana dengan biaya produksi? Tentunya akan berpengaruh pada harga ritel,” katanya.

Ketua Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi  (MIKTI) Indra Utoyo   menyayangkan lonjakan harga penawaran yang menembus 9 kali lipat di semua zona.

“Masyarakat industri kreatif praktis akan terkena imbas pada kenaikan harga tarif internet wimax karena dipastikan harga tarif internet yang diberlakukan akan mahal, seiring dengan harga penawaran lelang yang tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, sebelum lelang dimulai banyak peserta memperkirakan harga internet akan turun  menjadi 300 hingga 500 ribu rupiah satu Mbps per bulan jika biaya lisensi tidak melonjak dari yang ditawarkan pemerintah. Saat ini harga akses internet sebesar itu ditawarkan sekitar 750 ribu rupiah per bulan.

Pada kesempatan lain, Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi mengaku, terkejut dengan   harga selangit yang ditawarkan   untuk Zona 4  dimana  per 1 MHz bisa dikatakan 4 kali lipat dari harga frekuensi 3G (Rp 160 miliar). “Tetapi 3G itu lisensi nasional. Ini hanya terbatas. Luar biasa sekali,” katanya.

Wahyu menilai, langkah yang diambil oleh Berca tergolong   sangat berani dan cenderung nekat dengan menguasai banyak zona mengingat secara teknis banyak keterbatasan dalam penyelenggaraan BWA nantinya.

Keterbatasan diantaranya dari sisi   perangkat BWA nomadic yang menggunakan standar mirip WiMAX 802.16d. Berdasarkan kajian, masalah spektrum dan lisensi  hanya berkontribusi sekitar 7 persen dari Total Cost Ownership (TCO). Terdapat   biaya-biaya lain yang berkontribusi, diantaranya Site Cost, Backhaul/Backbone, Core Network, dan yang terbesar adalah operating cost yang mencapai 54 persen.

Namun, Wahyu gembira munculnya pemain baru karena   akan membuat dinamis industri. “Setidaknya harapan pemerataan kesempatan untuk berbisnis di Industri BWA dengan munculnya pemain baru ini telah terwujud,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Nuh mengaku tidak khawatir harga yang melejit tinggi akan membuat koneksi internet dengan teknologi Wimax nantinya. “Saya akui BHP salah satu komponen menentukan harga ritel nantinya. Tetapi harus diingat, ada komponen lainnya seperti potensi pengguna, teknologi yang digunakan, kualitas manajemen, dan cakupan layanan. Saya rasa pemenang tender sudah memperhitungkan itu semua,” katanya.

Sementara itu, praktisi telematika Suryatin Setiawan mengharapkan, industri bersabar dulu dengan aksi dari  Berca dan memberikan kepercayaan kepada perusahaan tersebut. “Berca itu  grup besar. Kalau mereka menang setelah bersaing di tender tentu dengan rencana bisnis yang matang,” katanya.

Suryatin menyarankan, Berca secepatnya menggelar jaringan mengingat faktor tersebut adalah pemegang faktor terpenting untuk memenangkan persaingan.  “Dalam telekomunikasi, khususnya wireless, penggelaran jaringan adalah faktor yang sangat penting. Jika  tertunda- tunda jendela kesempatan bisnis menutup, seperti  dialami oleh operator selular yang belakangan muncul di Indonesia,” katanya.

Suryatin mengingatkan, janganlah terlalu bergantung kepada teknologi  wimax untuk memacu penurunan tarif internet. “Wimax belum tentu menimbulkan hype baru. Sangat bergantung waktu peluncurannya. Bisa saja  muncul teknologi baru lain yang mungkin lebih popular dari Wimax,” katanya.

Menurut dia, harga akses internet adalah fungsi persaingan , bukan regulasi. Seandainya   setelah para pemenang nanti beroperasi dan bersedia perang tarif harga akan turun cepat dan bisa drastis. “Nanti yang menjadi masalah  siapa yang bisa bertahan menyangga arus kas  perusahaan dalam jangka waktu lama karena bisnisnya dipastikan negatif di tahun-tahun awalnya,” jelasnya.[dni]

210709 Telkom Garap TIK Pelabuhan

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menggarap  seluruh fasilitas teknologi informasi komunikasi (TIK) di lingkungan pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II tak lama lagi.

“Ditargetkan 60 persen dari fasilitas TIK di lingkungan Pelindo akan selesai digarap akhir tahun nanti.  Tidak hanya konektivitas tapi kami juga menyediakan aplikasi untuk mengembangkan sistem manajemen informasi di bidang operasional, keuangan, teknologi, dan bidang personalia,” kata Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, Pelindo II memiliki  12 pelabuhan di Indonesia bagian barat. Selain itu, Pelindo juga sedang menjajaki peluang usaha di bidang jasa informasi seperti implementasi e-trade logistics, pengelolaan cargo distribution center (dry port) maupun inland container depot dan bidang usaha lainnya, baik yang dikelola oleh perusahaan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui kerjasama usaha dengan pihak swasta.

Pada kesempatan lain,  anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN),  Indonesia Comnet Plus (Icon+) akan mengaji untuk memiliki lisensi penyelenggara jaringan yang lengkap agar bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi basic telephony bagi masyarakat.

Selama ini Icon+ hanya memiliki lisensi jaringan tertutup untuk menyewakan backbone serat optic, Voice Over internet Protocol (VoIP), dan Penyedia Jasa Internet (PJI). Pada tahun lalu perseroan berhasil meraup keuntungan 458 miliar rupiah dari lisensi yang dimilikinya. Sebesar 10 persen disumbang oleh VoIP dan PJI

“Besar kemungkinan akan diajukan lisensi untuk bisa menyelenggarakan basic telephony setelah penggelaran jaringan telepon desa kami selesaikan. Tentang bentuk lisensinya tetap atau seluler, itu perlu kajian lebih lanjut,” ujar Direktur Utama Icon+ Muljo Adji AG.

Dikatakannya, perseroan belum lama ini telah berhasil memenangkan tender telepon pedesaan (Universal Service Obligation/USO)  yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)  di beberapa propinsi di Indonesia Timur.

Wilayah itu adalah   Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan  Irian Jaya Barat. Total nilai   proyek mencapai sekitar 730,1miliar rupiah. Sebagai pemenang tender, perseroan akan diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan blok nomor  USO oleh Depkominfo di wilayah yang dikelolanya.

“USO adalah tahap awal menuju penyelenggara telekomunikasi  di area lainnya. Ini bisa dikatakan tempat belajar model bisnis,” katanya.[dni]

210709 Pemerintah Diminta Mengaji Harga Frekuensi 2,5 GHZ

JAKARTA—Pemerintah diminta untuk mengaji kembali harga frekuensi 2,5 GHZ yang dikuasai oleh Media Citra Indostar (MCI) mengingat ada peluang untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penguasaan sumber daya alam sebesar 150 MHz tesebut.

“Jika mengacu pada hasil tender frekuensi 2,3 GHz yang harganya melejit tinggi, pemerintah harus memperlakukan hal yang sama di 2,5 GHz. Hitungan sederhananya jika menggunakan hasil 2,3 GHz bisa dapat dana sekitar 2,5 triliun rupiah,” ungkap Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan kepada Koran Jakarta, Senin (20/7).

Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi mendesak, perlakuan sama dengan menarik harga frekuensi yang lebih tinggi diberlakukan di 2,5 GHz karena selama ini   kemanfaatan layanan yang diselenggarakan di frekuensi tersebut terus dipertanyakan. “Jika di 2,3 GHz bisa mendapatkan setengah triliun rupiah, kenapa di 2,5 GHz tidak diperlakukan hal yang sama,” katanya.

Berdasarkan catatan, frekuensi 2,5 GHz di kuasai oleh MCI yang menyelenggarakan TV berbayar Indovision. Perusahaan tersebut belum lama ini meluncurkan satelit Indostar II.  Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) untuk frekuensinya  sangat murah yakni sekitar 50 juta rupiah per transponder. Indostar II sendiri memiliki 32 transponder.

Penguasaan sebesar itu dianggap  mubazir karena hanya bisa dinikmati oleh pelanggan TV   berbayar dengan maksimal  500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan. World Radiocommunication Conference 2000 (WRC) sebelumnya  sudah menyatakan frekuensi tersebut  dialokasikan untuk teristerial baik itu  pengembangan 3G atau WiMAX.[dni]

210709 Para Pemenang yang Diragukan

Tender Broadband Wireless Access (BWA) yang baru saja selesai pekan lalu membuktikan industri telekomunikasi merupakan sektor yang masih seksi untuk berinvestasi. Bahkan, pemain baru atau selama ini dianggap kelas dua di industri, berani menawar harga frekuensi lebih tinggi ketimbang incumbent sekelas Telkom, Indosat, atau Bakrie Telecom.

Para pemain yang mengejutkan itu adalah PT Berca Hardayaperkasa, PT First Media, dan  PT Internux. Berca berhasil menguasai 8 dari 15 zona, sementara First Media dan Internux berkibar di zona gemuk yakni Banten dan Jabodetabek.

Namun, berkibarnya ketiga perusahaan itu justru menimbulkan keraguan dari industri telekomunkasi mengingat rekam jejak mereka yang kurang bersinar selama ini di sektor itu.

Berca Hardayaperkasa berdasarkan penelusuran dari situs perusahaannya terungkap selama ini  bergerak di bidang teknologi informasi dengan unit bisnis Consulting Service, Berca Cakra Teknologi , Berca Sistem Integrator, Berca Consulting Services, Berca Telecommunication Measurement & Infrastructure dan Berca Jasatel (Integrated Services of Telematic).

Jasatel ditenggarai akan menjadi kendaraan dari Berca untuk menjalankan bisnis BWA nantinya. Salah satu eksekutif  Jasatel, Parlin  Marius menegaskan, perusahaannya serius menggarap BWA dan komitmen itu tak perlu diragukan.

Sementara Internux adalah Penyedia Jasa Internet (PJI) yang selama ini berkibar di Makassar dengan dana terbatas. Berhasilnya perusahaan ini menguasai zona Banten dan Jabotabek menurut kabar angin tak bisa dilepaskan adanya suntikan dana dari kelompok usaha Bosowa.

Terakhir, First Media yang selama ini   menyelenggarakan TV kabel dan akses internet dari Lippo grup.  Saat ini First Media memiliki 125 ribu pelanggan dan pada akhir tahun nanti diharapkan menjadi 240 ribu pelanggan. Belanja modal yang dipersiapkan untuk mencapai semua tujuan perseroan itu pda tahun ini sekitar 20 juta dollar AS.

Tetapi, Lippo grup memiliki goresan luka mendalam di hati industri telekomunikasi khususnya berkaitan dengan kepemilikan saham di Lippo Telecom. Lippo yang menguasai saham operator tersebut tidak pernah menggelar jaringan secara serius, padahal negara sudah memberikan alokasi frekuensi yang besar. Alih-alih membangun, perusahaan ini malah lebih sering bergonta-ganti kepemilikan hingga menjadi Axis seperti yang dikenal sekarang.

Praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengaku takut dengan keberanian Berca yang bernafsu menguasai banyak zona di tender BWA padahal selama ini lebih berpengalaman di perdagangan ketimbang menyelenggarakan jasa. “Berca terlalu bernafsu. Jika kenyataan nantinya pembangunan jaringan menjadi susah, saya khawatir akan frustasi  dan mematikan bisnis tersebut,” katanya.

Praktisi lainnya, Suryatin Setiawan mengatakan, rentannya kesiapan perangkat lokal akan menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pemenang untuk mengembangkan jaringan. “Jika  sampai awal 2010 perangkat lokal belum juga siap,   para pemenang akan minta agar bisa menggunakan perangkat luar yang siap atau waktu operasinya diundurkan sampai produk lokal siap. Ini celah yang bisa dipakai,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) John Sihar Simanjuntak mengaku kecewa melihat perilaku PJI yang nekat menawar dengan harga tinggi untuk lisensi BWA. “Total penawaran KWI  93,680 miliar rupiah. Sudah termasuk gila di atas harga wajar business plan. Ternyata pada supergila semua. Kami kalah oleh sama teman sendiri bukan dengan incumbent,” keluhnya

John menegaskan, menang di tiga  zona bukan target KWI yang menaungi 22 PJI. “Target kami lisensi nasional.  Kita akan ikut di lelang pemerintah untuk lisensi Wimax 16.e  berikutnya. Sedangkan untuk yang nomadic,  diperkirakan terjadi konsolidasi antarsesama pemenang untuk menggelar jaringan agar pengembangan lebih mudah,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengaku tidak khawatir adanya pemain baru yang menguasai lisensi BWA karena sebenarnya perseroan   memiliki lisensi  untuk 12 zona (7 lisensi di 3.3 GHz dan 5 lisensi di 2.3 GHz tanpa overlap) dari 15 zona di Indonesia.

“Telkom tidak kalah kalau dilihat dari penguasaan frekuensi dan zona. kami mencoba realisitis. Bagi kami  lisensi BWA digunakan untuk memperkuat new wave business yang saat ini tengah tumbuh bagi  pelanggan ritel  maupun korporasi,” katanya.

Pada kesempatan lain, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, pemerintah memberikan masa sanggah untuk kemenangan yang dihasilkan dari lelang. “Silahkan dimanfaatkan oleh peserta yang tidak puas. Masalah ada peserta yang bermasalah, kami tidak mau mendengar kabar angin. Satu hal yang pasti semua lolos persyaratan dan prakualifikasi tender yang ketat,” tegasnya.[dni]

210709 Investor Asing Tidak Perlu Dibatasi

JAKARTA—Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menegaskan sektor telekomunikasi tidak membutuhkan adanya   pembatasan investasi asing  mengingat  arus modal dari luar negeri tidak akan mampu dibendung.

“Arus modal dari luar negeri tetap akan deras masuk ke Indonesia. Tidak perlu ada pembatasan.  Seandainya pun dibatasi, paling hanya sebatas legalnya saja, tetapi dana tetap dari luar sehingga akan lebih mahal harga investasinya,” ujar Ketua Mastel Setyanto P Santosa kepada Koran Jakarta, Senin (20/7).

Disarankannya, kerjasama yang harus di berdayakan oleh pemain lokal adalah  pemanfataan perangkat telekomunikasi yang telah dapat dibuat di Indonesia harus dibeli oleh para investor luar atau dalam negeri. “Jika benar ingin ada pelarangan itu cukup di   bidang telekomunikasi  untuk kepentingan pertahanan dan kemanan,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, tetap mengusulkan dalam perubahan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI)  ada pembatasan kepemilikan asing.

Tercatat, untuk  penyelengara  jaringan tetap yang meliputi jaringan lokal berbasis kabel dengan teknologi circuit switched atau packet switched dibatasi kepemilikannya  maksimal 49 persen. Sementara jaringan berbasis radio dengan teknologi circuit switched atau packet switched maksimal 49 persen, serta untuk penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup maksimal 65 persen. Dan penyelenggara Jaringan Bergerak baik   seluler maupun satelit  dibatasi sebesar 65 persen.

Berikutnya, pembatasan kepemilikan asing untuk  penyelenggara  sistem komunikasi data maksimal kepemilikan asing sebesar 95 persen dan jasa interkoneksi internet sebesar 65 persen.  Sedangkan untuk  penyelanggara jasa internet teleponi untuk keperluan publik  asing dan multimedia lainnya.  Terakhir, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi (tes laboratorium) hanya boleh diisi saham asing sebesar 95 persen. [dni]