100709 Izin MMF Dibekukan

JAKARTA–Departemen Perhubungan mencabut sementara izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/500 yang dimiliki Merpati Maintenance Facility (MMF) menyusul insiden lepasnya salah satu ban belakang bagian kiri pesawat Merpati di Bandara Frans Kaisepo, Biak, Papua, 6 Juli lalu.

Keputusan tersebut dikeluarkan melalui surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Pimpinan PT. Merpati Nusantara nomor AU/4604/DKUPPU/2725/2009 tertanggal 7 Juli 2009 lalu.

Dephub juga membekukan lisensi tiga personil teknisi MMF yakni Nanang Budi Erwanto, pemegang AMEL No. 3825, Sumitro Puasa (AMEL No. 3451), dan M. Kusno Adi Nurcahyo (AMEL No. 3671)

Juru bicara Dephub Bambang S Ervan di Jakarta mengatakan, alasan pencabutan izin bengkel dan Aircraft Maintenance Engineer License (AMEL) sebagai. pencegahan terkait dengan peristiwa insiden serius Boeing 737-400 PK-MDO di Bandara Frans Kaisepo Biak, Papua, 6 Juli lalu. Selain itu, kebijakan ini diambil juga terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menimpa Merpati.

”Departemen Perhubungan memandang perlu melakukan langkah pencabutan sementara ini, sampai dilakukan internal self assesment dan internal evaluation oleh PT. Merpati Nusantara diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,” jelasnya di Jakarta, Kamis (9/7).

Bambang menjelaskan, untuk perbaikan di luar rem dan roda, MMF masih bisa mengerjakan. “Pembekuan hanya berlaku untuk dua jenis pekerjaan itu, untuk pekerjaan sama pada jenis pesawat selain Being 737 series, tetap diperbolehkan,” katanya.

Untuk diketahui, izin pengerjaan inspeksi, pengetesan dan perbaikan rem dan roda untuk pesawat jenis Boeing 737 serie 200/300/400/500 yang dimiliki MMF itu dikeluarkan Approved Maintenance Organization (AMO) dengan nomor 145/9300.

Terbitnya keputusan ini, Merpati pun dipaksa untuk mencari bengkel lain untuk mengerjakan pekerjaan seputar rem dan roda jenis pesawat tersebut.

Bambang mengatakan, batas waktu pembekuan setelah Merpati menyelesaikan internal self assesment dan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap sistem dan prosedur guna mencari akar permasalahan terhadap insiden tersebut.

”Kalau sudah dilaksanakan, mereka wajib melaporkan hasilnya kepada Departemen Perhubungan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melakukan pengecekan setelah menerima laporan itu, sebelum mempertimbangkan penerbitan kembali AMO SBU MMF dan AMEL personelnya,” katanya.

Secara terpisah, GM Corporate Secretary Merpati Sukandi mengaku baru mengetahui kebijakan regulator tersebut. “Saya baru dapat informasinya. Harus dibicarakan dulu di tingkat direksi sikap yang akan diambil perusahaan,” katanya.

Jangan Paksa
Secara terpisah, Ketua Komite Keselamatan Nasional Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi mengingatkan, operator penerbangan untuk tidak memaksa pilotnya mendarat di bandara tujuan jika cuaca tidak memungkinkan.

“Banyak kasus belakangan ini kecelakaan menjelang sampai di bandara tujuan. Sepertinya ada kerugian return to base jika cuaca tidak memungkinkan. Pilot seperti dipaksa meneruskan penerbangan,” katanya.

Tatang menghimbau, operator untuk menghormati keputusan yang diambil pilot kala menghadapi cuaca buruk. “Keselamatan di tangan pilot. Jangan dipaksa karena mengejar faktor komersil,” tuturnya.[Dni]

100709 Presiden Didesak Bentuk Departemen TIK

JAKARTA–Presiden terpilih hasil pemilihan umum 2009 diminta untuk lebih memperhatikan industru Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan membentuk departemen mandiri yang mengurus sektor tersebut.

“Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) itu terlalu kecil. Jika mau memajukan industri TIK, fungsi komunikasi yang menjadi Public Relations (PR) negara harus dicabut,” ujar Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Kamis (9/7).

Dijelaskannya, industri TIK memiliki potensi yang besar memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tetapi saat ini kontribusi bagi PDB bruto masih kecil. “Padahal uang berputar di telematika itu sekitar 70 triliun rupiah setiap tahunnnya. Belum lagi dampak turunan bagi sektor riil,” katanya.

Disarankannya, Departemen TIK nantinya hanyalah mengurus sektor telematika dan turunannya yang memiliki kewenangan hingga lintas departemen. “Jadi cetak biru TIK setiap departemen itu seragam dan uang untuk belanja TIK jadi jelas. Sedangkan fungsi PR, kan sudah dimiliki setiap departemen dan ada juru bicara kepresidenan pula,” katanya.

Kamilov menilai, Detiknas sudah bisa dijadikan cikal bakal dari pembentukan departemen TIK dengan menyertakan komponen Depkominfo yang murni mengurusi TIK seperti Aplikasi Telematika, Telekomunikasi, dan SKDI.

“Untuk regulatornya tidak bisa lagi sekelas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tidak punya gigi menghadapi industri. Harus seperti KPPU alias komisi independen,” katanya.

Secara terpisah, anggota komite BRTI Heru Sutadi menyetujui dibentuknya departemen TIK. “Paling utama adalah pemilihan sosok yang akan memimpin. Industri TIK butuh personal yang bisa bekerja langsung seusai disumpah menjadi menteri dan mengerti regulasi serta industri,” katanya.[Dni]

090709 Hitachi Data Systems Tingkatkan Kemampuan AMS 2000

hds-gbrJAKARTA—Penyedia teknologi storage, Hitachi Data Systems (HDS) meningkatkan  kemampuan   produk Adaptable Modular Storage (AMS) 2000 untuk memberikan efisiensi operasional, keunggulan kinerja, kehandalan, dan keamanan kepada para pelanggan.

“Produk ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengelola tugas  tugas-tugas yang sangat rumit, sehingga dirasakan perlu dinaikkan  tingkat efisiensi operasionalnya,” ujar  kata Senior Vice President Global Channels Hitachi Data Systems,  Mike Walkey melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/7).

Diharapkannya, kenaikan efisiensi dari perangkat AMS 2000 akan  memperkuat daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia agar lebih kompetitif. “Terutama untuk  memaksimalkan fleksibilitas konfigurasi dalam lingkungan server virtual dan tiered storage,” katanya.

Dijelaskannya, kehandalan dari perangkat dibesutnya   dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kantor pusat Telco (NEBS dan ETSI) dan datacenter direct current (DC).

“Melalui perangkat ini  pelanggan bisa mendapatkan penghematan energi dan biaya, seperti yang ditunjukkan studi IDC bahwa datacenter dengan sumber listrik DC lebih hemat daripada yang memakai sumber listrik alternating current (AC),” katanya.[dni]

090709 Produsen Asing Harus Hormati Regulasi Indonesia

rim-blackberry-bold-smartphoneJAKARTA—Produsen asing yang menjual produknya di Indonesia harus mematuhi regulasi lokal  untuk melindungi pelanggan dari kerugian.

“Tidak bisa regulasi lokal mengadopsi model bisnis dari produsen asing. Regulasi lokal dibuat untuk kondisi setempat. Produsen asing harus memahami hal tersebut,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (8/7).

Kamilov dimintai tanggapannya perihal perkembangan terakhir tarik menarik antara Research In Motion (RIM) sebagai prinsipal BlackBerry dengan Ditjen Postel. Regulator berketetapan, RIM harus membangun layanan purnajual yang dikelola mandiri bukan hasil kerjasama dengan para mitranya.

Mitra lokal RIM di Indonesia adalah Telkomsel, XL, Indosat, dan Axis. RIM sendiri bersikeras produknya hanya dijual melalui para mitra dan masalah purnajual dilakukan bekerjasama dengan para mitra.

Kamilov meminta, pemerintah untuk bersikap tegas kepada RIM dengan secepatnya merealisasikan pembekuan sertifikasi A bagi perangkatnya. “Saya dengar dalam pertemuan kemarin dengan petinggi Postel, RIM belum beritikad baik membuka purnajual, tetapi kembali menjelaskan masalah model bisnis. Ini kan sama saja meremehkan regulator,” sesalnya.

Kamilov juga meminta, ketegasan masalah purnajual diberlakukan bagi ponsel China yang masuk ke Indonesia dan Apple dengan produk Iphone. “Untuk ponsel China ini harus menjadi perhatian karena yang membeli banyak dari kalangan menengah bawah. Sementara Apple ini perlu diingatkan, jangan karena berasal dari Amerika Serikat, regulator malah terkesan segan,” katanya.[dni]

090709 Kepmen IP-TV : Jalan Keluar Mengantisipasi Konvergensi

televisiDepartemen Komunikasi dan informatika (Depkominfo) akhirnya mengeluarkan  Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia pada pekan lalu.

IPTV merupakan solusi pengiriman audio, video, dan data melalui internet protocol (IP) yang bersifat tertutup (closed circuit) dan proprietary (kepemilikan khusus) dengan  kemampuan mengirimkan chanel-chanel  layanan audio, video, dan data yang bersifat secured (aman) sebagaimana  yang terjadi di layanan   TV kabel saat ini.

“Rancangan peraturan ini keluar karena pemerintah menyadari era konvergensi tidak bisa ditunda lagi. Jadi, kebijakan ini bukan karena adanya tekanan dari operator tertentu yang akan mengeluarkan layanan IPTV pada tahun ini. Diperkirakan pada Agustus nanti akan keluar peraturan menterinya (Permen),” tegas Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (8/7).

Diungkapkannya, beberapa hal  hal yang patut dicatat dalam rancangan peraturan tersebut adalah  tentang masalah lisensi yang diberikan kepada konsorsium dengan anggota terdiri atas penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jasa multimedia jasa akses internet, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tujuan lisensi diberikan kepada  konsorsium   untuk  mengakomodasi keberadaan penyelenggara telekomunikasi mulai  incumbent hingga yang lingkupnya terbatas dengan lingkup izin telekomunikasi dan penyiaran.

“Meskipun berbentuk konsorsium, tetapi masalah kepemilikan asing tetap disoroti alias ada pembatasan. Sedangkan proses pemberian izin berbasis evaluasi, bukan tender. Hal ini karena resources-nya tidak sangat terbatas dengan infrastruktur berbasis fixed,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, dalam  rancangan tersebut  juga mengatur tentang konten  untuk layanan penyiaran ( pushed services ) penyelenggara harus menyediakan sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri. Untuk layanan multimedia ( pulled services dan interactive services ), penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri sekurang-kurangnya sebesar 30 persen dari koleksi konten ( content library ) yang dimiliki.

Sementara untuk jumlah penyedia konten independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten ( content library ) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 persen dalam jangka waktu 5 tahun. “Kebijakan ini untuk mendorong industri konten dalam negeri,” jelasnya.

Gatot mengingatkan, jika Permen nanti dikeluarkan, kemungkinan bisa saja dianulir oleh regulasi baru seperti UU Konvergensi, jika isi Permen  bertentangan dengan aturan baru yang diterbitkan.

Belum Ideal

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan menilai keluarnya regulasi IPTV dalam bentuk Permen belumlah ideal.

“Permen adalah  jalan keluar karena regulasi yang ada tidak mengakomodasi diberikannya lisensi IPTV. Jika harus menunggu  UU Konvergensi yang terjadi teknologi terlalu maju, regulasi ketinggalan. Padahal,  potensi berkembangnya industri tidak bisa menunggu, jika tidak ingin kehilangan peluang,” katanya.

Taufik mengungkapkan, hal itu bisa terlihat dari tingginya animo pemain memberi masukan ke regulator terkait keluarnya rancangan Permen IPTV. “Saya dengar ada delapan operator ingin bermain di IPTV diantaranya Telkom, Biznet, First Media, dan Indosat,” katanya.

Sementara Praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, jika IPTV telah memiliki payung hukum akan  ikut mendorong tumbuhnya kebutuhan infrastruktur broadband selain mendorong ke arah konvergensi infrastruktur dan layanan.

“Sekarang baiknya diberikan restu untuk melakukan ujicoba bagi operator yang sudah siap menyelenggarakan IPTV. Ini untuk melihat kesiapan  teknis, kualitas, dan penerimaan pasar,” katanya.

Taufik mengingatkan, keluarnya Permen  hanya akan mendorong broadband berbasis kabel.  Sedangkan untuk berbasis nirkabel, lisensi baru akan keluar setelah adanya  UU Konvergensi.

Praktisi telematika  Michael S Sunggiardi menambahkan, infrastruktur broadband yang maju memang dibutuhkan oleh layanan IPTV agar dapat menyalurkan  video dengan baik. “Ini berbeda dengan internet TV yang masih berlaku best effort. Di IPTV semua harus mulus tayangan gambarnya,” katanya.

Berkaitan dengan pemilihan penyelenggara dalam bentuk konsorsium, Suryatin mengingatkan,  model konsorsium memang positif dari sisi aspek berbagi resiko tetapi operasionalisasinya tidak mudah karena berbagai tantangan seperti perbedaan visi dan kepentingan, budaya perusahaan,  serta penanganan layanan.

“Format konsorsium lebih longgar dari Joint Venture atau PT. Saya khawatir ini akan membuat   makin lemah dan rawan macet nanti penyelenggaraan layanannya,” katanya.

Sedangkan Gatot menyilahkan, operator yang merasa siap menyelenggarakan IPTV untuk melakukan ujicoba. “Tetapi harus diingatkan, siapapun yang melakukan ujicoba  tidak akan mempengaruhi nantinya pasti dapat   izin penyerlenggaraan. Hal ini karena   ada prosedur perizinan yang harus ditempuh,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, akan mengomersialkan layanan IPTV pada kuartal keempat tahun ini. “Kami sudah sering melakukan ujicoba. Soal konsorsium, Telkom juga memiliki anak usaha yang mengoperasikan  TV berbayar yakni PT Indonusa Telemedia dengan merek dagang Telkomvision,” katanya.

Berdasarkan catatan, Telkom  akan memulai menggelar IPTV  di lima Kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.  Dalam menggelar layanan tersebut Telkom   menggandeng PCCW sebagai penyedia perangkat dan anak usaha sendiri, Telkomvision, sebagai penyedia konten.

Dana sebesar  satu triliun rupiah telah disiapkan oleh Telkom untuk mengembangkan jaringan telepon kabelnya guna menunjang layanan IPTV.  Angka tersebut di luar   pengembangan konten yang menelan biaya  sekitar 10 hingga 15 juta dollar AS. Besaran dana tersebut diambil dari belanja modal perseroan tahun ini yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar dollar AS.[dni]

090709 Senjata yang Mematikan

televisiKemunculan IPTV  banyak diharapkan oleh operator telekomunikasi sebagai senjata yang mematikan untuk menaikkan pendapatannya.

Menurut laporan dari Telecommunications Management Group Inc,  IPTV  dianggap sebagai The Killer Broadband Application dan sejak diluncurkan tujuh tahun silam  memiliki pertumbuhan pelanggan hampir dua kali lipat setiap tahunnya.

Di awal  2008 tercatat sudah memliki total pelanggan sebanyak 9,9 juta di seluruh dunia. Diperkirakan pada tahun depan   akan memiliki jumlah pelanggan sekitar 60 juta tersebar di 40 negara di seluruh dunia.

Menurut forecast report yang dilakukan oleh Strategy Analytics US, pasar IPTV di Amerika Serikat  akan mengalami pertumbuhan pendapatan  menjadi sekitar 14 miliar dollar AS pada  2012 meningkat tajam dari angka 694 juta dollar AS pada   2007.

Beberapa operator kelas dunia yang telah bermain di IPTV adalah   France Telecom dan  PCCW Ltd (Hongkong). Dominannya operator telekomunikasi yang menjadi pemain utama karena  memiliki dukungan infrastruktur paling komplit.

Revenue stream bisnis dari IPTV bisa datang melalui  beberapa cara, antara lain   iuran pelanggan (subscription fee) yang dapat dibuat bervariatif, sesuai dengan variasi layanan yang diberikan, misalnya jumlah, tipe dan kualitas program yang dapat disajikan kepada  pelanggan. Cara lainnya adalah melalui jenis layanan yang bisa dibuat sesuai keinginan pelanggan (on demand).

Disamping itu ada pilihan Pay Per View (PPV). Bahkan, karena sifatnya yang interaktif,  dimungkinkan datangnya pendapatan dari layanan lainnya berupa game  interaktif, atau tutorial, course.

Dari sisi pelanggan, kemudahan yang dirasakan adalah  mengakses jasa berbasis Quadruple Play dimana suara (VoIP),  Video (film, snetron, TV dll), layanan data, dan broadband internet berada  dalam satu operator, sehingga  memudahkan dalam membayar biaya langganan dan jaminan purnajualnya.

Praktisi telematika Michael S Sunggiardi memperkirakan, IPTV akan memperlambat laju bisnis tradisional  seperti penyewaan video atau   bioskop. “Saya memperkirakan  video on demand (VOD) akan diminati pelanggan. Apalagi jika penyelenggara berinvestasi di infrastruktur Wimax. VOD akan cepat berkembang,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengungkapkan,  operator akan menggandeng IPTV dengan jasa internet dan  IP telephony  atau biasa disebut triple play pada tahap awal. “Bayangkan nantinya sambil menonton TV, bisa berkomunikasi dan melakukan transaksi. Ini salah satu bentuk kemudahan dari IPTV,” katanya.

Sementara Praktisi telematika Suryatin Setiawan meragukan IPTV bisa menjadi senjata mematikan untuk menaikkan pendapatan karena hingga saat ini tidak ada bukti sahih itu berlaku sama di setiap negara.

“Aplikasi pembunuh itu  adalah situs jejaring sosial dan   dan sharing portal.  IPTV  harus mampu dulu memunculkan konvergensi nyata yang memiliki keunggulan sehingga  dirasakan pelanggan perbedaannya ketimbang kompetitor,” katanya.

Suryatin menyarankan, jika IPTV ingin sukses,  tiga pemain utama untuk menyelenggarakannya  (network provider, service provider, dan content provider) harus  menemukan cara relasi bisnis yang membuat layanannya menarik. “Jika tidak ada kata sepakat, yang terjadi malah persaingan diantara ketiganya dan layanan itu mati suri,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan,   jasa IPTV merupakan alat baru untuk menarik pelanggan tetap setia dengan telepon kabel yang dimilikinya. “Ini adalah salah satu cara untuk mengangkat pendapatan dari telepon kabel yang terus mengalami penurunan,”katanya.

Berdasarkan catatan,  dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini pendapatan suara dari telepon kabel milik Telkom terus mengalami penurunan. Tercatat, pada 2007 terjadi penurunan sebesar 9 persen dan pada tahun lalu turun sekitar 13 hingga 14 persen. Saat ini telepon kabel digunakan 8,7 juta pelanggan. Sebanyak 20 persen dari jumlah tersebut dinilai mampu untuk menyelenggarakan IPTV.[dni]

Perbedaan IPTV dan Internet TV

Aspek IPTV Internet TV
Platform Closed system, kualitas layanan terjamin (managed QoS) Open system, kualitas layanan tidak dijamin (best effort (QoS)
Konten video hanya dikirim kepada pelanggan (known subscriber) Konten video disediakan kepada siapapun
Pengiriman melalui IP packets sampai dengan pelanggan Pengiriman melalui IP packets sampai internet cloud
Kepemilikan jaringan infrastruktur Dikirim melalui infrastruktur jaringan milik service provider sendiri Dikirim dan diterima melalui public internet yang melibatkan banyak pihak
Wilayah jangkauan Umumnya menggunakan IP-STB untuk mengakses dan pengkodean layanan konten Menggunakan PC, sedang software yang digunakan tergantung format konten.
Biaya Berbayar Gratis
Konten Konten video dibuat oleh perusahaan profesional, namun jumlahnya terbatas. Konten video bisa dibuat siapapun, namun jumlah kontennya tidak terbatas.

Sumber: Postel.go.id

090709 Indonesia Comnets Plus Menangkan Sisa Paket USO

global-broadbandJAKARTA— PT Indonesia Comnet Plus berhasil memenangkan sisa paket pengerjaan  Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada Selasa (7/7) lalu.

Sisa pekerjaan yang dimenangkan oleh Indonesia Comnet Plus adalah   paket 1 dan paket paket 2. Paket 1  berada di Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara dengan nilai proyek mencapai  sekitar  274 miliar rupiah. Untuk paket 1 ini, Indonesia Comnet Plus bersaing dengan  PT Indonusa System Integrator Prima.

Sedangkan paket 2 berada di  Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat  dengan nilai proyek mencapai sekitar . 455 miliar rupiah. Di paket ini, Indonesia Comnet Plus melaju sendirian hingga tahap akhir  tender. Penguasa tender USO sendiri adalah Telkomsel yang mengerjakan lima paket pengerjaan dan telah memulai pengerjaannya beberapa bulan lalu.

“Penetapan   pemenang tender USO menggunakan metode evaluasi penawaran sistem nilai (merit point system) sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan dengan bobot evaluasi teknis sebesar 40 persen dan bobot evaluasi harga sebesar 60 persen,” ungkap juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Rabu (8/7).