040709 Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Kebijakan di Sektor Migas dan Energi

offshore-platformJAKARTA–Pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas kebijakannya di sektor migas dan energi agar efektif meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan industri itu sendiri secara berkelanjutan.

“Pemangku kepentingan di sektor migas dan energi masih kurang memahami permasalahn inti dan analisa kebijakan serta penanganan yan tepat di sektor ini. Akhirnya banyak keluar kebijakan yang tidak berkualitas,” ujar Profesor Senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Jumat (3/7).

Menurut dia, banyak sudut pandang yang tidak obyektif digunakan pemerintah dalam mengeluarkan terkait kebijakan energi dan migas diantaranya menganggap Indonesia kaya akan minyak bumi, padahal yang banyak justru energi lain.

Berdasarkan catatan, cadangan minyak Indonesia tinggal 3,7 miliar barel. Sementara Arab Saudi 264 miliar, Iran 138 miliar, Irak 115 miliar, dan Venezuela 87 miliar barel.

Berikutnya, pikiran pendek bahwa harga BBM harus murah, padahal akan memberatkan anggaran negara dan membuat kebergantungan pada impor. Selanjutnya, pemikiran tidak perlu membangun iklim investasi yang baik agar investor datang dan terakhir pandangan kemampuan bangsa dapat berkembang tanpa keberpihakan nyata berbentuk kebijakan pemerintah.

“Pandangan keliru itu harus diperbaiki dengan mengeluarkan strategi perbaikan yang terintegrasi baik untuk investasi, subsidi atau pengelolaan keuangan subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, strategi pengurangan subsidi BBM yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak lewat subsidi langsung dan menaikkan jumlah depletion premium atau biaya penggunaan sumber daya tidak terbarukan yang digunakan sebagai investasi untuk mengganti sumber daya yang telah digunakan yang nilainya sebanding masa datang.

Dikatakannya, penerapan kebijakan depletion premium pemerintah dapat membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitas yang akan menempatkan pemerintah pada posisi tawar yang kuat dalam menghadapi kontraktor.

“Saya perkirakan cukup dengan sekitar nilai 10 persen dari eqiuty to be split (revenue dikurangi recoverable cost), maka peningkatan kemampuan nasional dapat terjadi,” katanya.

Berkaitan dengan kasus Donggi Senoro, Widjajono mendesak secepatnya dioperasikan pengelolaan proyek yang terbengkalai 28 tahun itu.

“Proyek tersebut memasukkan investasi 3,7 miliar dollar AS yang akan memberikan pendapatan langsung kepada negara sebesar 6,4 miliar dollar AS atau hampir 6 triliun rupiah per tahun selama 15 tahun operasi,” katanya.

Dia meminta, pemerintah untuk mendukung proyek LNG tersebut dengan secepatnya menyetujui Seller Appointment Agreement (SAA) dan dilanjutkan dengan Final Investment Decision (FID). “Beberapa proyek gas besar di dunia akan beroperasi, kita harus secepatnya merealisasikan proyek itu agar tidak tersalip oleh negara kompetitor,” katanya.

Berdasarkan catatan, Qatar memiliki cadangan gas sebesar 904 TSCF, Iran (982 TSCF). Indonesia sendiri 106 TSCF, Malaysia (87 TSCF), dan Australia 87 TSCF.[dni]

030709 Menhub Optimistis Larangan Terbang Dicabut

JAKARTA—Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal optimistis larangan terbang bagi maskapai lokal ke Uni Eropa (UE) akan dicabut tak lama lagi seiring delegasi Indonesia mendapatkan sambutan positif saat sidang komisi keselamatan penerbangan di Brussels pada awal bulan ini.

“Delegasi yang dipimpin oleh dirjen perhubungan udara telah melakukan presentasi beberapa waktu lalu. Laporan yang saya terima mereka (UE) senang dengan kemajuan aspek keselamatan maskapai Indonesia ,” ujarnya di Jakarta , Kamis (2/7).

Diungkapkannya, komisi keselamatan UE tidak memberikan catatan bagi pemerintah RI untuk memperbaiki kinerja, bahkan terkait masalah surveilance maskapai yang selama ini dijadikan catatan.

“Hasil yang dipresentasikan akan dibahas terlebih dulu. Setelah itu mereka bersidang dan pada 12 Juli akan diumumkan secara resmi dicabut atau tidak larangan terbangnya,” katanya.

Untuk diketahui, Indonesia mengajukan empat maskapai yang dianggap sudah layak masuk ke wilayah udara UE yakni Mandala Airlines, Garuda Indonesia, Prime Air, dan Airfast. Kabar beredar mengatakan hanya tiga maskapai yang dinyatakan layak masuk ke UE. “Prime Air ditolak,” ungkap sumber Koran Jakarta.

Berkaitan dengan usulan dari UE yang meminta pemberlakuan larangan terbang untuk satu negara juga berlaku di seluruh dunia, Jusman menilai, hal tersebut tidak bisa dilakukan mengingat wewenang itu ada di International Civil Aviation Organization (ICAO).

Merpati

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Merpati Bambang Bhakti  mengungkapkan, sedang membuka tender pengadaan pesawat baling-baling (propeller) guna mengantisipasi tersendatnya  proses pengadaan pesawat MA-60 dari Xian Aircraft Industry Company Ltd, Cina.
Menurut dia, pengadaan pesawat baling-baling mendesak dilakukan mengingat maskapai tersebut  harus menerbangi jalur-jalur perintis dan mengantisipasi  permintaan pasar yang terus meningkat.

“Sekarang pembicaraan antarnegara sedang dilakukan untuk Xian. Sementara perusahan juga punya jadwal penyehatan keuangan yang tidak bisa ditunda,” katanya.

Bambang mengatakan, dari pelaksanaan tender yang sudah dimulai sejak Mei lalu, Merpati menargetkan bisa mengadakan enam pesawat propeller dengan sistem sewa tahun ini. Jumlah itu merupakan bagian dari proses pengadaan 40-50 pesawat dalam kurun 3-5 tahun ke depan.
Tender yang diikuti lebih dari lima lessor (perusahaan penyewa pesawat) tersebut, diperkirakan bakal rampung bulan ini juga. Sehingga, pengadaan dua pesawat per bulan bisa segera dilaksanakan sejak Agustus sampai Oktober mendatang.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil menyatakan mendukung langkah Merpati mencari pesawat di luar pengadaan MA-60. “Jadi, sambil proses dengan Xian berjalan, waktunya bisa dimanfaatkan untuk pengadaan pesawat lain,” katanya.
Menurut dia, Merpati akan sulit mendorong peningkatan kinerja kalau tidak segera mencari tambahan pesawat. Apalagi, menurutnya proses negosiasi soal MA-60 ini sempat sedikit terkendala. “Saat ini saja masih menyisakan pembicaraan soal beberapa persoalan teknis dan keuangan,” ujarnya.[dni]

JAKARTA—Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal optimistis larangan terbang bagi maskapai lokal ke Uni Eropa (UE) akan dicabut tak lama lagi seiring delegasi Indonesia mendapatkan sambutan positif saat sidang komisi keselamatan penerbangan di Brussels pada awal bulan ini.

“Delegasi yang dipimpin oleh dirjen perhubungan udara telah melakukan presentasi beberapa waktu lalu. Laporan yang saya terima mereka (UE) senang dengan kemajuan aspek keselamatan maskapai Indonesia ,” ujarnya di Jakarta , Kamis (2/7).

Diungkapkannya, komisi keselamatan UE tidak memberikan catatan bagi pemerintah RI untuk memperbaiki kinerja, bahkan terkait masalah surveilance maskapai yang selama ini dijadikan catatan.

“Hasil yang dipresentasikan akan dibahas terlebih dulu. Setelah itu mereka bersidang dan pada 12 Juli akan diumumkan secara resmi dicabut atau tidak larangan terbangnya,” katanya.

Untuk diketahui, Indonesia mengajukan empat maskapai yang dianggap sudah layak masuk ke wilayah udara UE yakni Mandala Airlines, Garuda Indonesia, Prime Air, dan Airfast. Kabar beredar mengatakan hanya tiga maskapai yang dinyatakan layak masuk ke UE. “Prime Air ditolak,” ungkap sumber Koran Jakarta.

Berkaitan dengan usulan dari UE yang meminta pemberlakuan larangan terbang untuk satu negara juga berlaku di seluruh dunia, Jusman menilai, hal tersebut tidak bisa dilakukan mengingat wewenang itu ada di International Civil Aviation Organization (ICAO).

Merpati

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Merpati Bambang Bhakti  mengungkapkan, sedang membuka tender pengadaan pesawat baling-baling (propeller) guna mengantisipasi tersendatnya  proses pengadaan pesawat MA-60 dari Xian Aircraft Industry Company Ltd, Cina.
Menurut dia, pengadaan pesawat baling-baling mendesak dilakukan mengingat maskapai tersebut  harus menerbangi jalur-jalur perintis dan mengantisipasi  permintaan pasar yang terus meningkat.

“Sekarang pembicaraan antarnegara sedang dilakukan untuk Xian. Sementara perusahan juga punya jadwal penyehatan keuangan yang tidak bisa ditunda,” katanya.

Bambang mengatakan, dari pelaksanaan tender yang sudah dimulai sejak Mei lalu, Merpati menargetkan bisa mengadakan enam pesawat propeller dengan sistem sewa tahun ini. Jumlah itu merupakan bagian dari proses pengadaan 40-50 pesawat dalam kurun 3-5 tahun ke depan.
Tender yang diikuti lebih dari lima lessor (perusahaan penyewa pesawat) tersebut, diperkirakan bakal rampung bulan ini juga. Sehingga, pengadaan dua pesawat per bulan bisa segera dilaksanakan sejak Agustus sampai Oktober mendatang.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil menyatakan mendukung langkah Merpati mencari pesawat di luar pengadaan MA-60. “Jadi, sambil proses dengan Xian berjalan, waktunya bisa dimanfaatkan untuk pengadaan pesawat lain,” katanya.
Menurut dia, Merpati akan sulit mendorong peningkatan kinerja kalau tidak segera mencari tambahan pesawat. Apalagi, menurutnya proses negosiasi soal MA-60 ini sempat sedikit terkendala. “Saat ini saja masih menyisakan pembicaraan soal beberapa persoalan teknis dan keuangan,” ujarnya.[dni]

020709 Pelindo II Kembangkan Pelabuhan Laut dan Sungai di Sumatera Selatan

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) akan mengembangkan pelabuhan laut dan sungai di Sumatera Selatan guna mendukung kelancaran distribusi produk sumber daya alam seperti karet, CPO, dan Batu bara.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengungkapkan, guna mewujudkan rencana tersebut perseroan akan berinvestasi sebesar 2,5 hingga 3 triliun rupiah.

“Pembiayaannya sebesar 30 persen dari kas internal dan sisanya hutang dengan bank lokal,” ujarnya di Jakarta , Kamis (2/7).

Diungkapkannya, `investasi tersebut akan mengembangkan sarana dan prasarana kepelabuhan di Pelabuhan Muara Abab/Sekayu yang akan dijadikan coal laoding river port dan akan dilengkapi dengan 5 unit loading conveyor yang memiliki daya angkut 500 ton per jam. Berikutnya pembangunan stockpile seluas 50 hektar dan terminal seluas 100 hektar.

Sedangkan di Banyuasin akan dibangun coal transshipment port yang dapat melayani kapal atau tongkang dengan ukuran 50 ribu hingga 150 ribu dwt.

Selanjutnya di Sungai Gerong akan dikembangkan terminal petikemas dan multipurpose. “Pelaksanaan dari proyek itu mulai tahun depan. Sedangkan sisa enam bulan tahun ini digunakan untuk studi kelayakan. Pada 2012 a kan bisa dioperasikan,” katanya.

Menurut Lino, jika pengembangan pelabuhan di Sumatera Selatan terwujud maka dapat meningkatkan kapasitas produksi dari batu bara di Sumatera Selatan yang selama ini 10 juta ton per tahun menjadi 50 juta ton per tahun. Bahkan bisa memberikan penghematan bagi pengusaha sebesar lima hingga 6 dollar AS sehingga nilai kompetitif ekspor dimiliki.

“Untuk perusahaan sendiri akan mendongkrak pendapatan berkali-kali lipat. Untuk ilustrasi, selama ini wilayah Sumatera Selatan hanya berkontribusi sebesar 120 miliar rupiah bagi total 2,3 triliun pendapatan perusahaan pada tahun lalu, jika ini terwujud, maka bisa berkontribusi dua kali pendapatan tahun lalu,” katanya.[dni]