280709 Ketua Umum APJII Roy Rahajasa Yamin: Kemitraan Akan Diperkuat

Musyawarah nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) VI yang diselenggarakan di Yogyakarta pada pekan lalu berhasil memunculkan nama Roy Rahajasa Yamin sebagai Ketua umum  untuk  periode 2009-2012.

 

Nama dedengkot Radnet tersebut didapuk oleh para anggota APJII sebagai penerus Sylvia Sumarlin yang  lebih memilih mengembangkan usaha chip Wimax setelah gagal terpilih menjadi calon anggota legislatif belum lama ini.

 

Roy bersama Radnet-nya merupakan salah satu inisiator bisnis PJI di Indonesia. Karena itu, tidak salah Konsorsium Wimax Indonesia (KWI) yang dibentuk oleh APJII untuk mengikuti tender lisensi Broadband Wireless Access (BWA) belum lama ini menjadikan Radnet sebagai leader konsorsium.

 

Namun, Roy membantah jika namanya dimunculkan sebagai pengganti Sylvia karena keinginan anggota APJII  menjaga keutuhan KWI. “Tidak benar itu. Semua melalui mekanisme demokrasi. Regenerasi memang dibutuhkan di APJII,” katanya kepada wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, Senin (27/7).

 

Lantas, langkah apa yang telah dipersiapkan Roy untuk menyelamatkan bisnis PJI di masa depan. Berikut kutipan wawancaranya.

 

Koran Jakarta (KJ): Apa program kerja yang dipersiapkan selama kepengurusan Anda   
Roy Rahajasa Yamin (RHY): Prioritas yang dilakukan adalah memperkuat kemitraan antara PJI dengan Network Access provider (NAP). Kami harus menjaga persaingan yang sehat. Sekarang ini kami mencoba merangkul NAP yang memiliki lisensi PJI dengan memasukkan beberapa punggawanya ke dewan pengawas APJII agar mereka tahu bagaimana kondisi para PJI sekarang ini. Selain itu kita ingin mendorong Indonesia Internet Exchange (IIX) diperbanyak sehingga trafik tidak harus dibawa ke Jakarta semua.

 

KJ: Beberapa PJI akan berubah menjadi operator seperti Jasatel atau Intenux. Bahkan APJII sendiri memiliki KWI. Bagaimana menanggapi fenomena ini

RHY: Berbeda. Jika KWI jelas nanti hanya akan menjual akses, para anggota konsorsium yang menjual bandwitdh-nya. Sedangkan untuk Jasatel atau internux, saya tidak tahu. Tetapi jika mereka akan menggelar Wimax, kita harap ada koordinasi dengan PJI lainnya.

 

KJ: Maksudnya?

RHY: Kedua perusahaan tersebut (Jasatel dan Internux) tetap membutuhkan PJI. Hal ini karena untuk merealisasikan business plan yang dimilikinya harus menjual akses dengan skala tertentu. Untuk merealisasikan itu tentu butuh PJI. Belum lagi jika bicara pengembangan jaringan dan perangkat. Tidak mungkin mau dibangun sendiri-sendiri. Para pengusung teknologi Wimax harus berkonsolidasi.

 

KJ: PJI terkesan ngotot sekali dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) belum lama ini. Sebenarnya apa artinya BWA bagi PJI. Bukankah dengan harga frekuensi yang tinggi berarti menggali lobang kuburan

RHY: PJI agresif di tender BWA karena selama ini memiliki keterbatasan di akses jaringan. Menjadi pemenang tender BWA membuat PJI memiliki backbone sendiri. Masalah terkesan gila-gilaan, saya rasa semua memiliki hitungan bisnis sendiri.

 

KJ: Pemerintah berencana membuat regulasi tarif batas atas dan bawah, serta kualitas layanan bagi PJI, apa ini dibutuhkan

RHY: Masalah tarif batas atas dan bawah dari dulu sudah ada. Tetapi baiknya jika regulasi ini akan keluar harus dicermati kembali. Harus dipahami, tarif internet itu bukan hanya bandwitdh internasional saja, tetapi ada leased line, keterbatasan IIX , dan lainnya. Semua harus dilihat secara komprehensif. Begitu juga untuk kualitas layanan. Kami ini kan hanya menjual akses, dibelakang PJI itu ada NAP dan lainnya. Nah, jika kami sudah memberikan kualitas layanan sesuai standar, ternyata infrastruktur pendukung tidak, wajarkah kesalahan ditimpakan kepada PJI? Karena itu saya sarankan sebelum adanya regulasi itu APJII diajak berdiskusi.

 

KJ: Lantas apa yang dibutuhkan oleh PJI

RHY: Konsistensi dalam menjalankan regulasi. Misalnya masalah kutipan untuk Universal Service Obligation (USO). PJI diminta sumbangan untuk USO, tetapi ikut tendernya dilarang. Ini kan namanya tidak adil. Selain itu ada baiknya dipikirkan juga bagaimana memberikan stimulus pemodalan lunak untuk membantu pengembangan bisnis PJI.

280709 Bisnis PJI: Menanti Penataan Komprehensif

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) pada pekan lalu mencabut izin dari sebelas Penyedia Jasa Internet (PJI). Langkah tegas tersebut diambil karena Postel menilai kesebelas perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dari regulasi yang ditetapkan.

“Pelanggaraan yang dilakukan bervariasi. Ada yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian izin, tidak melaporkan kinerja operasi, atau malah membubarkan diri,” ungkap Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (27/7).

Gatot menegaskan, Postel tidak ingin izin yang telah dikeluarkan hanya menjadi pajangan bagi pemiliknya . “Karena itu ada regulasi yang harus dipatuhi. Jika tidak dijalankan terpaksa ditutup. Ketimbang izin itu nanti diperjualbelikan. Tahun lalu juga ada ditutup belasan PJI,” katanya.

Diungkapkannya, akibat ditutupnya sebelas PJI tersebut, Postel mencatat saat ini PJ di Indonesia berjumlah 172 perusahaan. Sedangkan untuk jasa interkoneksi internet (NAP/Network Access Point) izinnya dimiliki oleh 40 perusahaan, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) dimiliki 25 perusahaan, dan untuk sistem komunikasi data (Siskomdat) dikantongi 7 perusahaan.

Perlu Penataan
Anggota Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Heru Nugroho mengaku tidak kaget dengan berlanjutnya fenomena penutupan PJI setiap tahunnya karena sektor tersebut belum diregulasi secara komprehensif oleh pemerintah.

“PJI adalah bisnis yang ketika pertama kali dibuka langsung dipaksa berkompetisi secara terbuka di pasar. Bahkan, hingga sekarang regulasinya hanya ada satu yakni Kepmenhub No 21/2001. Regulasi itu sudah ketinggalan zaman,” katanya.

Menurut Heru, kendala yang dihadapi oleh para PJI di lapangan dihadapkan pada kondisi harus bersaing dengan NAP yang juga memiliki lisensi sebagai PJI. “Tentunya PJI yang tidak punya backbone akan kalah bersaing dalam harga. Bahkan untuk kualitas layanan pun tentu tidak sama. PJI menyewa jaringan NAP, sedangkan NAP tentu akan lebih mengutamakan akses bagi usaha PJI miliknya,” katanya.

Heru meminta, masalah segmentasi batasan permainan NAP dan PJI tersebut harus dijelas diatur dalam regulasi agar tidak terjadi saling mematikan di pasar. “Di regulasi cuma disebutkan NAP boleh berjualan. Nah, ini longgar sekali. Selain itu, saya minta Postel juga konsisten menjalankan regulasi, itu banyak PJI tidak berijin didiamkan saja,” katanya.

Pegiat telematika Barata Wisnu Wardhana menambahkan, jika diibaratkan NAP adalah produsen bandwitdh, sedangkan PJI bertindak sebagai distributor yang menjual. “PJI itu kan menjual bandwitdh yang dimiliki oleh NAP. Masalahnya, sekarang bagaimana distributor mau bersaing kalau produsennya malah membuka distro dan menjual lebih murah ketimbang distributornya. Inilah yang terjadi selama ini,” katanya.

Barata mengatakan, faktor lainnya yang memicu banyaknya PJI bertumbangan adalah karena regulator terlalu longgar memberikan izin. “Postel banyak menutup PJI, tetapi izin baru dikeluarkan terus. Jika mau menata industri, harusnya dibereskan dulu yang lama. Jangan menimbulkan masalah baru,” katanya.

Sementara itu Praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengungkapkan, kesulitan bisnis PJI karena ketidaksabaran investor untuk meraih Break Even Poin (BEP). “Pelanggan PJI itu harus bisa komputer dan mau belajar mengejar teknologi, ini ka butuh edukasi dan waktu. Parahnya, banyak pelaku bisnis ini adalah anak-anak muda yang didukung dana orangtuanya. Biasanya anak-anak muda ini pulang sekolah di luar negeri buka usaha, ketika menghadapi kenyataan susah mencapai BEP, ditinggal saja tanpa diperdulikan,” katanya.

Menurut Michael, bisnis PJI akan bertahan jika sudah dijalani selama lima tahun. Sedangkan untuk jumlah uang yang bisa menutupi operasional adalah besaran langganan bandwith dan local loop, dimana pengalinya adalah jumlah pelanggan dan harga langganan per bulan. Dan setelah melewati masa tersebut PJI biasanya menjelma menjadi NAP.

“Tetapi konsekuensinya perusahaan tersebut harus memilih bisnis intinya. Soalnya tidak mungkin keduanya secara paralel, kecuali berbeda komposisi kepemilikan sahamnya,” katanya.

Michael menyarankan, jika pemerintah ingin menata bisnis PJI yang dibutuhkan adalah aturan yang realistis dan tidak memberatkan. “Jangan disamakan bisnis PJI dengan operator seluler karena bisnis PJI jauh lebih sulit dari seluler dan ada misi dan visi yang ideal disana,” katanya.

Dikatakannya, pemerintah harus bisa menciptakan regulasi yang mendorong izin dipermudah dan murah tetapi dengan syarat-syarat yang realistis, sehingga menghindari munculnya PJI Sepanyol (separo nyolong) seperti yang banyak bertebaran di setiap kota.

Selain itu pemerintah perlu membimbing PJI sekelas RT/RW-Net agar menjadi legal dan bisa mengembangkan dirinya. “Terpenting jangan dipalakin dengan berbagai aturan,” katanya.

Terakhir, pemerintah tidak perlu turun tangan terlalu teknis seperti meminta PJI menurunkan tarif karena saat ini tidak realistis dilakukan. “Permintaan turun biaya akses internet saat ini tidak realistis, karena banyak persyaratan yang over capacity buat membangun PJI,” tegasnya.

Ketua Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi (MIKTI) Indra Utoyo menambahkan, bisnis PJI membutuhkan diferensiasi dan skala ekonomi. PJI yang tidak memiliki diferensiasi dan volume akan secara natural kalah dalam kompetisi. “Hal ini biasa dalam bisnis. Perusahaan yang cepat mengalahkan yang lambat. Mereka yang kreatif mengalahkan yang sekadar follower,” katanya.

Masih Dibutuhkan
Selanjutnya Indra mengatakan, industri kreatif masih membutuhkan kehadiran banyak PJI untuk mendorong tumbuhnya kreatifitas.

“Industri kreatif yang menyediakan konten dan aplikasi pada umumnya membutuhkan fasiltas hosting PJI sebagai kanal distribusi. Sebaliknya PJI butuh konten. Jadi, saling membutuhkan,” katanya.

Menurut Indra, sinergi ideal terjadi jika PJI memiliki komunitas end-user yang besar dengan bandwidth internet yang lebar menyediakan hosting yang menarik bahkan gratis untuk konten-konten lokal.

Model kerjasama lainnya adalah mem-bundle konten dan akses sebagai sebuah layanan yang memberi nilai tambah bagi end-user dari sisi jaminan kualitas akses, sekuriti, payment, dengan biaya yang lebih kompetitif.

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day menegaskan tidak mempermasalahkan bandwitdh datang darimana (PJI atau NAP) asalkan selama kebutuhannya terpenuhi yakni bandwidth dengan harga terjangkau. “Dulu selama 2001 sampai 2005 warnet banyak menjadi pengguna teknologi 2,4 GHz, sekarang seiring perkembangan banyak yang beralih ke TelkomSpeedy. Jika PJI yang menang tender Wimax bisa menawarkan harga kompetitif tentu akan dipertimbangkan untuk dipakai,” katanya.[dni]

280709 Indosat Berpotensi Rugikan Negara

JAKARTA—Kebijakan yang dilakukan oleh Indosat dengan menerapkan layanan seluler di atas pesawat terbang dan memangkas masa tenggang berlangganan internet prabayar dinilai berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

 

“Dua kebijakan yang diambil oleh Indosat tersebut rentan sekali merugikan negara. Jika regulator tidak cepat turun tangan dan layanan telah direalisasikan, bisa ada kerugian negara dan masyarakat,” kata Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Senin (27/7).

 

Dijelaskannya, kebijakan memberikan layanan seluler di atas pesawat rentan merugikan negara karena menyangkut tidak jelasnya pajak frekuensi dan potensi adanya kartel roaming.

 

“Jika membangun BTS di pesawat tentu ada Izin Stasiun Radio (ISR). Nah, misalnya pesawat itu ada di Indonesia, pajak frekuensinya bagaimana? Belum lagi pemilihan maskapai atau mitra roaming yang terkesan masih berhubungan dengan induk usaha,  kalau begini bisa ada indikasi kartel roaming,” katanya.

 

Kamilov menyayangkan langkah Indosat yang kadung mempublikasikan layanan tersebut ke masyarakat mengingat dari regulator penerbangan belum ada izin.”Ini tidak hanya menyangkut regulasi telekomunikasi, tetapi juga penerbangan. Dan di UU Penerbangan, itu dilarang. Harusnya Indosat menahan diri dulu dan berkoordinasi dengan departemen terkait,” katanya.

 

Berkaitan dengan kebijakan memangkas masa tenggang   paket  prabayar milik Indosat Mega Media (IM2) mulai 1 Agustus nanti yang menjadi lebih singkat yakni  dari  180 hari menjadi 90 hari, Kamilov mengatakan, ada potensi kehilangan PPN yang diterima oleh negara.

 

“Setiap mengisi voucher itu sudah termasuk membayar PPN. Jika dipersingkat tentunya nilai PPN berkurang. Ini harus diklarifikasi oleh Indosat,” katanya.

 

Kamilov menegaskan, Indosat tidak pantas memotong masa tenggang karena kualitas layanan IM2 belum membaik sejak diperingatkan oleh regulator belum lama ini. “Seharusnya regulator turun tangan. Jangan menunggu masyarakat berteriak. Saya bingung dengan cara kerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang terkesan menunggu bola terus,” sesalnya.

 

Sebelumnya, atas nama   peningkatan kualitas layanan pelanggan,  IM2 memangkas masa tenggang internet prabayarnya. Sedangkan  untuk layanan seluler di pesawat Indosat bekerjasama dengan  AeroMobile guna menyelenggarakannya di Malaysia Airlines dan Emirates.  

 

Untuk dapat berhalo-halo, pelanggan Matrix dikenakan  tarif  55 ribu rupiah. Untuk pesan singkat atau SMS yang disalurkan, pelanggan dikenakan charge  15 ribu rupiah. Sementara untuk akses data, tiap kilobyte-nya akan ditagih  350 rupiah. Tarif ini lebih mahal dibanding penggunaan fitur jelajah atau roaming internasional.[dni]

280709 Diragukan, Penggunaan Sistem Kelas di 5,8 GHz

JAKARTA—Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) meragukan efektifitas berjalannya sistem kelas di frekuensi 5,8 GHz mengingat spektrum tersebut banyak dikuasai oleh instituasi pemerintah.

“Penggunaan sistem kelas tersebut sangat menguntungkan komunitas yang menggunakan frekuensi tersebut. Masalahnya, spektrum tersebut sudah banyak ditempati oleh institusi pemerintah yang bertindak layaknya “Raja-raja” kecil,” ungkap Anggota FKBWI Barata Wisnu Wardhana kepada Koran Jakarta, Senin (27/7).

Diungkapkannya,  “Raja-raja Kecil” telah menguasai hampir   40 persen spektrum tersebut. “Jika ingin diajak berdiskusi untuk mengoptimalkan frekuensi, mereka akan berlindung dibalik aturan dan memojokkan komunitas yang yang ingin menggunakan frekuensi tersebut. Padahal sistem kelas yang memungkinkan tidak ada pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) membuat komunitas telematika bisa memaksimalkan frekuensi tersebut,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan penggunaan pita 5,8 GHz untuk digunakan secara bersama pada waktu, wilayah, dan teknologi yang sama secara harmonis antarpengguna tanpa menimbulkan gangguan yang merugikan.

Pita frekuensi radio 5,8 GHz pada rentang spektrum.725 MHz–5.825 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel dengan moda time division duplex (TDD) tanpa proteksi dari setiap pengguna.

Pemberian izin penggunaan frekuensi radio berdasarkan izin kelas tidak berlaku pada kota di mana terdapat pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz existing untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel. Pengecualian tersebut hanya berlaku sampai dengan 19 Januari 2011, karena sesudahnya pengguna lama tidak bisa memperpanjang izinnya. Kota-kota yang dikecualikan adalah Jabodetabek, Cikarang, bandung, Jogya , Batam, Surabaya, semarang, Denpasar, Balikpapan, tenggarong, Pekan Baru, Bontang Dan Sampang. 

Penggunaan pita frekuensi radio 5,8 Ghz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang pemberian izinnya berdasarkan izin kelas wajib mengikuti ketentuan teknis dari pemerintah.

Ketentuan teknis itu antara lain setiap pengguna pita frekuensi radio 5,8 GHz dibatasi penggunaan lebar pita (bandwidth) maksimal sebesar 20 MHz dan dibatasi penggunaan daya pancar (power).[dni]

280709 Telkom Harapkan Speedy Dapatkan 350 Ribu Pelanggan Baru

JAKARTA–PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengharapkan pada semester II 2009 layanan broadband akses internet Speedy akan mendapatkan 250 hingga 350 ribu pelanggan baru agar pada akhir tahun nanti memiliki 1,065 hingga 1,165 juta pelanggan.

“Saat ini Speedy sudah digunakan 815 ribu pelanggan baru. Strategi yang digunakan adalah memperbanyak distributor seperti membundling layanan Speedy, notebook, dan YesTv,” kata Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata di Jakarta, Senin (27/7).

Dijelaskannya, paket Speedy dalam program bundling terdiri atas dua pilihan yaitu paket limited dengan kuota 15 jam dan unlimited. “Harga dari paket tersebut dimulai 125 ribu rupiah,” katanya.

Pada kesempatan sama, VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan, program Indigo Fellowship 2009, telah menjaring sebanyak 46 pengembang aplikasi.

“Sejak program diluncurkan 25 Mei, sedikitnya 46 peserta telah mendaftarkan karya kreatif digitalnya ke http://www.plasaindigo.com. Dengan waktu yang masih tersedia [sampai 20 September 2009], kami perkirakan partisipasinya melebihi target 100 peserta,” ujarnya.[Dni]

270709 Depkominfo Masih Optimis Tarif Internet Bisa Turun

JAKARTA–Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) masih optimistis tarif internet di Indonesia masih bisa turun seiring jumlah pemain dan pasar yang terus bertumbuh.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh memperkirakan, penurunan akan segera terjadi meskipun besarannya tak bisa diduga.

“Segera akan ada penurunan tarif. Percayalah. Ini sudah hukum pasar. Pemain banyak, pasar menuntut harga yang kompetitif. Apalagi Wimax segera hadir,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Nuh mengatakan, jumlah pengguna internet saat ini tumbuh pesat dan massif, sehingga merangsang para penyelenggara jasa Internet berlomba-lomba untuk mengakuisisi pelanggan baru. “Caranya tentu dengan menawarkan tarif yang terjangkau. Nah, itu kan namanya penurunan tarif,” katanya.

Menurut Nuh, teknologi yang akan mendorong penggunaan internet dimasa depan adalah akses bergerak seperti WiMAX dan 3G.

“Kalau sudah ada 3G dan WiMax, pengguna Internet, terutama ritel, akan menjadi lebih banyak pilihan,” katanya.

Nuh menyakini, para penyelanggara internet akan melakukan penurunan tarif didorong biaya operasional dan manajemen yang cukup rendah.

“Untuk Wimax memang terkesan Investasinya besar di awal, tapi management cost-nya saya kira tak akan sebesar investasi,” yakinnya.

Secara terpisah, pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono, mengungkapkan, melonjaknya harga frekuensi Wimax dari hasil lelang beberapa waktu lalu tidak akan membuat tarif internet di Indonesia menjadi murah.

“Tadinya diperkirakan jika frekuensi Wimax murah, tarif internet bisa turun 33 hingga 60 persen. Sekarang dengan melihat harga frekuensi Wimax yang mencapai secara total setengah triliun rupiah, akan berat adanya penurunan tarif,” katanya.

Sebelumnya, pada kuartal pertama tahun ini, Nuh meminta penyelenggara tarif internet untuk kembali menurunkan biaya akses setelah pada tahun lalu terjadi penurunan sebesar 20 hingga 40 persen.

Namun, permintaan tersebut mendapatkan tantangan dari penyelenggara karena biaya penambahan frekuensi lumayan mahal dan sewa leased line belum menunjukkan penurunan.

Depkominfo pun melontarkan janji pada awal kuartal kedua mengeluarkan regulasi mengatur tarif internet dengan menggunakan skema batas atas dan bawah layaknya di seluler. Namun, karena sibuk dengan Pemilihan Umum, akhirnya rencana tersebut tertunda.

Tarif internet sendiri untuk 1 Mbps per bulannya dibanderol sebesar 750 ribu rupiah oleh penyelenggara. Sedangkan untuk pemakiaan ritel bisa mencapai 100 ribu rupiah, namun dengan kecepatan akses yang berkualitas rendah.[Dni]