170709 Icon+ Kaji Menjadi Penyelenggara Jaringan Lengkap

JAKARTA–Anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indonesia Comnet Plus (Icon+) akan mengaji untuk memiliki lisensi penyelenggara jaringan yang lengkap agar bisa menyelenggarakan jasa telekomunikasi basic telephony bagi masyarakat.

Selama ini Icon+ hanya memiliki lisensi jaringan tertutup untuk menyewakan backbone serat optic, Voice Over internet Protocol (VoIP), dan Penyedia Jasa Internet (PJI). Pada tahun lalu perseroan berhasil meraup keuntungan 458 miliar rupiah dari lisensi yang dimilikinya. Sebesar 10 persen disumbang oleh VoIP dan PJI

“Besar kemungkinan akan diajukan lisensi untuk bisa menyelenggarakan basic telephony setelah penggelaran jaringan telepon desa kami selesaikan. Tentang bentuk lisensinya tetap atau seluler, itu perlu kajian lebih lanjut,” ujar Direktur Utama Icon+ Muljo Adji AG di Jakarta, Kamis ((16/7).

Dikatakannya, perseroan belum lama ini telah berhasil memenangkan tender telepon pedesaan (Universal Service Obligation/USO) yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) di beberapa propinsi di Indonesia Timur.

Wilayah itu adalah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Total nilai proyek mencapai sekitar 730,1miliar rupiah. Sebagai pemenang tender, perseroan akan diberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan blok nomor USO oleh Depkominfo di wilayah yang dikelolanya.

“USO adalah tahap awal menuju penyelenggara telekomunikasi di area lainnya. Ini bisa dikatakan tempat belajar model bisnis,” katanya.

Diprediksinya, penyelesaian pembangunan jaringan USO pada awal tahun depan akan selesai sekitar 10 persen dari total wilayah garapan. “Dana awal yang disediakan adalah sebesar 43 miliar rupiah. Sedangkan belanja modal kami tahun ini sebesar 350 miliar rupiah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) Santoso Serad menjamin, sebagai pemenang tender, Icon+ akan dijamin mendapatkan blok nomor dan pembukaan interkoneksi dengan pemain lainnya. “Meskipun itu domain bisnis antarpemain, tetapi tetap kita jaga agar sebagai pemain baru perusahaan ini mendapatkan haknya. Apalagi ini menyangkut masyarakat desa tertinggal,” katanya.[dni]

170709 Semester I, Belanja Iklan Meningkat 13 Persen

JAKARTA—Belanja iklan nasional selama semester pertama tahun ini di 23 stasiun televisi, 102 koran, 163 majalah dan tabloid itu mencapai  22,03 triliun rupiah atau meningkat  13 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Associate Director Nielsen Indonesia Ika Jatmikasari mengungkapkan, pendorong meningkatnya belanja iklan selama semester pertama adalah iklan  pemilihan Umum dan pemilihan Presiden.

Tercatat,  belanja iklan untuk kategori pemerintahan dan politik sepanjang semester pertama 2009 sebesar 2,15 triliun rupiah.

Angka ini meningkat 173 persen dibandingkan dengan belanja iklan semester
pertama 2008, atau meningkat 335 persen bila dibandingkan dengan Pemilihan
Umum 2004.

”Momentum pesta demokrasi  telah menyumbang 10 persen dari belanja iklan
semester ini,” katanya di Jakarta , Kamis (16/7).

Diungkapkannya, pada semester  pertama  ini, belanja iklan  kategori politik dan pemerintahan terbesar berada di koran dengan nilai  1,35 triliun rupiah. Sedangkan di  televisi   hanya 780 miliar rupiah.

Sedangkan industri telekomunikasi yang biasanya menempati urutan pertama
justru anjlok 14 persen menjadi  1,06 triliun rupiah. Iklan
pesan singkat (SMS),  mengeluarkan dana sebesar   542 miliar rupiah atau masih di atas iklan operator selular Axis dan Excelcomindo Pratama yang masing-masing mencatat
186 dan  173 miliar rupiah .

Selanjutnya diungkapkan,  belanja iklan terbesar dari partai politik berasal  dari Partai Golkar. Tercatat,  belanja iklan Golkar sekitar   247 miliar rupiah.  Setelah itu disusul,   Partai Demokrat dengan  pengeluaran iklan terbesar kedua sebesar  156 miliar rupiah.

Belanja iklan kedua partai ini lebih banyak dialokasikan ke koran, dengan nilai 174 miliar rupiah untuk Golkar dan  83 miliar rupiah untuk Demokrat.
Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat iklan di koran
57 miliar rupiah

Pengguna Internet Naik.

Pada kesempatan sama, terungkap pengguna internet di Indonesia sejak tiga tahun lalu terus meningkat. “Ini dipicu karena  semakin murahnya biaya koneksi internet di Indonesia ,” jelasnya.

Dikatakannya,  penetrasi internet pada 2006 hanya 8 persen. Sedangkan pada kuartal II tahun ini  meningkat menjadi 17 persen.

Survei  dilakukan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta,
Medan, Palembang, Makassar, Denpasar, dan tiga derah penyangga di sekitar
ibukota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta ini menunjukkan penetrasi media
cetak semakin menurun.

Pada 2005, penetrasi koran sebanyak 28 persen, kemudian turun menjadi 19
persen pada kuartal II – 2009. Demikian juga majalah dan tabloid. Dua
media ini juga masing-masing turun dari 20 persen menjadi 13 persen untuk
tabloid dan 12 persen untuk majalah.

Pembaca di sembilan kota memilih Kompas, Jawa Pos, dan Pos Kota sebagai
koran bacaan. Majalah mingguan di urutan pertama adalah Bobo, disusul
Gadis dan Tempo.

Misteri, Kartini, dan Aneka Yess! merupakan urutan tiga besar untuk
majalah dwi mingguan. Sedangkan majalah bulanan adalah Hidayah, Trubus,
dan Cosmo Girl.

Tabloid yang dibaca responden laki-laki adalah Pulsa, Bola, Soccer, dan
Motor Plus. Sedangkan pagi responden wanita adalah Pulsa, Nova, Gaul , dan
Genie.

Nielsen juga mencatat penetrasi televisi masih stagnan pada level 94
persen. Penetrasi televisi berada pada rentang 92 – 95 persen sejak 2005. Angka tersebut yang terbesar di Asia Pasifik.[dni]

170709 Tender BWA : Berca Hardayaperkasa Kuasai Lisensi BWA

JAKARTA— Berca Hardayaperkasa berhasil menjadi penguasa lisensi Broadband Wireless Access (BWA) yang digelar oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) sejak tiga hari lalu melalui pola e-Auction.

Perusahaan yang menginduk kepada Central Cipta Murdaya (CCM) tersebut berhasil memenangkan 8 dari 15 zona yang ditawarkan dengan penguasaan di masing-masing zona sebesar satu blok frekuensi (15 MHz) (lihat table). CCM selama ini terkenal sebagai kendaraan usaha dari Siti Hartati Murdaya, salah satu pengusaha yang terkenal dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berca Hardayaperkasa berdasarkan penelusuran selama ini bergerak di bidang teknologi informasi dengan unit bisnis Consulting Service, Berca Cakra Teknologi , Berca Sistem Integrator, Berca Consulting Services, Berca Telecommunication Measurement & Infrastructure dan Berca Jasatel (Integrated Services of Telematic).

“Hasil dari lelang dengan sistem e-auction sangat bagus bagi negara. Terlihat minat dari peserta tender sangat besar. Harga bisa melejit secara rata-rata di setiap zona melejit hingga 9 kali lipat dari penawaran dasar yang ditentukan oleh pemerintah,” ungkap Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Kamis (16/7).

Berdasarkan catatan, harga penawaran dasar bagi total 15 zona adalah 52,35 miliar rupiah . Hal ini berarti total satu blok (1 x 15 MHz) senilai 26,17 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar per bloknya. Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah.

Nuh mengaku tidak khawatir harga yang melejit tinggi akan membuat koneksi internet dengan teknologi Wimax nantinya semakin mahal mengingat Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) akan secara linear mengikuti harga frekuensi.

“Saya akui BHP salah satu komponen menentukan harga ritel nantinya. Tetapi harus diingat, ada komponen lainnya seperti potensi pengguna, teknologi yang digunakan, kualitas manajemen, dan cakupan layanan. Saya rasa pemenang tender sudah memperhitungkan itu semua,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengaku tidak begitu ngotot untuk memenangkan tender BWA bagi zona dimana teknologi broadband telah diimplementasikan oleh operator tersebut.

Berdasarkan catatan, Telkom dalam tender ini hanya menang di lima zona. Sedangkan untuk zona yang paling kompetitif seperti Jabodetabek dan Jawa Barat dimenangkan oleh Berca Hardayaperkasa, First Media, dan Indosat Mega Media.

“Kami memeliki frekuensi 3,3 GHz untuk di Jakarta . Tempat yang kami menangi itu dijadikan alternatif implementasi teknologi broadband. Jadi, tidak ada masalah,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengingatkan, melejitnya harga frekuensi BWA membuat ada tantangan untuk menjaga sasaran mencapai akses internet murah bisa tercapai.

“Tetapi ini juga mencerminkan adanya kepercayaan pemain industri bahwa di 2.3 GHz bias menghasilkan keuntungan. Semoga di 2.5 GHz yang jauh lebih “common globally”, pemerintah harus mampu mengubah kondisi harga frekuensi. Hitungan sederhana dari segi lebar pita saja harusnya bisa dapat 2.5 triliun rupiah dari frekuensi itu,” katanya.

Sementara itu, Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi mengaku terkejut harga selangit yang ditawar untuk Zona-4 (Banten dan Jabotabek) dimana harga per 1 MHz bisa dikatakan 4 kali lipat lebih mahal dari harga spektrum 3G yakni 160 miliar rupiah.

“Ini luar biasa. Semoga munculnya pemain baru di industri BWA bias membuat industri semakin dinamis,” katanya.[dni]

170609 XL Investasi Rp 16,8 M Kembangkan Purnajual

JAKARTA —PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) membenamkan dana sebesar 16,8 miliar rupiah guna mengembangkan layanan purnajual untuk pengguna BlackBerry yang dibanderol dengan nama   XL Xperience Land.

Saat ini XL Xperience Land telah hadir di enam kota dengan jumlah outlet sembilan buah. Rinciannya adalah Jakarta (Pasific Place, XL Center Menara Rajawali,
dan Sawah Besar), Tangerang (Karawaci), Surabaya (XL Center Surabaya
dan Delta Plaza), Palembang (XL Center Palembang), Pekanbaru (XL
Center Pekanbaru), Medan (XL Center Medan).

“Investasi per outlet sekitar 500-700 juta rupiah per outlet, tergantung
ukuran dan lokasinya,” ungkap  GM Product & Postpaid BlackBerry XL, Budi Hardjono  di Jakarta, Kamis (16/7).    *

Dikatakannya, perseroan berencana untuk membuka setidaknya  24 XL Xperience Land
hingga akhir tahun nanti. .”’Pengguna  BlackBerry XL maupun pembeli perangkat dari XL, dapat menikmati layanan dari XL Xperience Land seperti  mengunduh aplikasi BlackBerry, konsultasi permasalahan seputar BlackBerry, termasuk soal upgrade
dan memperbaiki perangkat,” katanya.

Direktur Commerce XL Joy Wahyudi, mengatakan, layanan BlackBerry dijadikan alat untuk mempertahankan Average Revenue Per Users (ARPU) oleh XL akibat perang tariff yang menggerus tariff ritel suara. “Pengguna BlackBerry paling rendah untuk data bias 150 ribu rupiah per bulan penggunaanya. Itu signifikan sekali. Apalagi jumalh pengguna BlackBerry XL sudah mencapai 100 ribu pengguna,” katanya.[dni]

Tabel Hasil Tender BWA

HASIL LELANG PADA  SELEKSI

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL

BERBASIS PACKET SWITCHED YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz

UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

ZONA PENAWARAN	PERINGKAT	PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN
Zone – 1 Sumatera Bagian Utara	1	PT. First Media Tbk	Rp. 7.201.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6.650.000.000
Zone – 2 Sumatera Bagian Tengah	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.125.000,000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.109.000,000
Zone – 3 Sumatera Bagian Selatan	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.125.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.100.000.000
Zone – 4 Banten dan Jabotabek	1	PT. First Media Tbk	Rp. 121.201.000.000
	2	PT. Internux	Rp. 110.033.000.000
Zone – 5 Jawa Barat minus Botabek	1	Konsorsium PT. Comtronics Systems dan PT. Adiwarta Perdania	Rp. 25.218.000.000
	2	PT. Indosat Mega Media	Rp. 18.408.000.000
Zone – 6 Jawa Bagian Tengah	1	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 18.654.000.000
	2	Konsorsium PT. Comtronics Systems dan PT. Adiwarta Perdania	Rp. 17.858.000.000
Zone – 7 Jawa Bagian Timur	1	Konsorsium PT. Comtronics Systems dan PT. Adiwarta Perdania	Rp. 31.518.000.000
	2	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 29.742.000.000
Zone – 8 Bali dan Nusa Tenggara	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.100.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.000.000.000
Zone – 9 Papua	1	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 755.000.000
	2	PT Rahajasa Media Internet a.n Konsorsium Wimax Indonesia	Rp. 567.000.000
Zone – 10 Maluku dan Maluku Utara	1	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 533.000.000
	2	PT Rahajasa Media Internet a.n Konsorsium Wimax Indonesia	Rp. 238.000.000
Zone – 11 Sulawesi Bagian Selatan	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.299.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 5.296.000.000
Zone – 12 Sulawesi Bagian Utara	1	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rp. 1.177.000.000
	2	PT. Jasnita Telekomindo	Rp. 708.000.000
Zone – 13 Kalimantan Bagian Barat	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6.991.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 6.990.000.000
Zone – 14 Kalimantan Bagian Timur	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3.490.000.000
	2	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 3.429.000.000
Zone – 15 Kepulauan Riau (Batam dan Bintan)	1	PT. Berca Hardayaperkasa	Rp. 4.000.000.000
	2	PT Rahajasa Media Internet a.n Konsorsium Wimax Indonesia	Rp. 1.899.000.000

160709 Regulator Cabut 9 SIUPAL

JAKARTA —Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (Ditjen Hubla) mencabut 9 Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) karena tidak mematuhi KM 33/2001.

Kesembilan perusahaan itu adalah ahaya Karangetang Abadi (Jakarta Pusat, Nantai Lines (Panjang, Lampung), Mustika Kencana Permai (Banjarmasin), Niaga Mitra Samudrea (Jakarta Selatan), Moha Putra Samudera Perksa (Jakpus) Nunukan Jaya Lines (Nunukan, Kaltim), Mutiara Prima Kaltim Mandiri, (Nunukan), Narmada Mitra Samudera (Jakpus, dan Multi Delano Nusantara (Jaksel)..

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo mengatakan, pencabutan sudah melalui prosedur yakni dengan mengirimkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. “Tidak ada respons, tentu dicabut,” katanya.

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan perusahaan diantaranya tidak melaporkan penggunaan kapal, tidak memiliki kapal berbendera Indonesia , tidak mengoperasikan kapal, dan tidak melaporkan kegiatan selama setahun. “Salah satu dari parameter itu dilanggar tentu dicabut,” katanya.

Diungkapkannya, dalam waktu tiga bulan ke depan juga akan dilakukan pencabutan 29 SIUPAL lainnya karena indikasi pelanggaran yang sama. “Ini bisa jadi dampak krisis atau perusahaannya hanya punya paapan nama. Karena itu harus ditertibkan,” katanya.

KM Kelud

Berkaitan dengan nasib dari KM Kelud yang dituding sebagai salah satu sarana penyelundupan barang, Sunaryi menegaskan,  tetap mengizinkan sandar di Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

“Pemerintah  tidak akan mencabut izin rute itu, karena terkait dengan pelayanan kepada masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Sebaliknya, kalau disana terjadi penyalahgunaan seperti modus penyelundupan atau aksi kejahatan lainnya, hendaknya aparat terkait yang harus diperkuat,” katanya.

KM Kelud adalah kapal milik PT Pelni yang melayani rute Jakarta-Batam-Belawan pergi pulang (PP). Kapal tersebut banyak dimanfaatkan terutama di kelas ekonomi sekaligus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas.

Sebelumnya, Dirjan Bea dan Cukai Departemen Keuangan (Depkeu) Anwar Suprijadi meminta Dephub agar KM Kelud tidak singgah di Batam. KM Kelud tersebut seruing dumanfaatkan oleh oknum tertentu nuntuk menyelundupkan barang-barang dari Singapura atau pelabuhan international lainnya menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Untuk menghindari kasus penyulundupan yang terus berulang, Diotjen Bea dan Cukai mengusulkan KM Kelud tidak singgah di Batam.

Namun begitu,  Sunaryo meminta, masalah penyelundupan sebaiknya dilihat lebih detail  masalah di lapangan. “Pencegahan aksi penyelundupan adalah domainnya Bea dan Cukai. Mereka juga mempunyai aparat dan perangkat lain di lapangan. Banyak faktor yang memicu terjadinya penyelundupan dan tidak serta merta kapalnya yang dilarang masuk ke Batam,” jelasnya.[dni]

160709 Pencabutan Larangan Terbang: Dua Maskapai Lagi Diusulkan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) berencana akan mengusulkan dua maskapai lagi untuk dicabut larangan terbangnya ke Uni Eropa seiring telah resminya empat maskapai lokal dicabut embargonya oleh Komisi Uni Eropa pada Selasa (14/7), malam.

Empat maskapai penerbangan yang dicabut yaitu PT Garuda Indonesia , Mandala Airlines, Airfast dan PremiAir.

“ Ada dua maskapai yang mendesak untuk bisa terbang ke Eropa atau digunakan oleh turis Eropa ketika berada di area domestik dan regional yakni Lion Air dan Indonesia Air Asia. Pada September nanti   akan  diajukan ke Uni Eropa setelah dilakukan resertifikasi AOC mereka,” ungkap Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti di Jakarta, Rabu (15/7).

Dijelaskannya, seiring terjadi pencabutan larangan terbang bagi empat maskapai lokal, otoritas penerbangan Uni Eropa sekarang memiliki level keyakinan yang tinggi pada kemampuan regulator lokal dalam menentukan maskapai yang layak terbang ke wilayah Eropa.

“Keberhasilan regulator membawa empat maskapai tersebut dicabut membuktikan kemampuannya layak dipercaya. Ini tak bisa dilepaskan dari adanya UU Penerbangan No 1/2009. nantinya resertifikasi maskapai lainnya menggunakan regulasi baru itu,” katanya.

Selanjutnya dikatakan,   pihaknya menargetkan sampai akhir tahun ini, seluruh maskapai Indonesia lolos bisa terbang ke UE. “Perlu waktu sekitar 20 hari per maskapai besar untuk melakukan sertifikasi AOC-nya kembali. Akhir tahun seluruh maskapai yang tersisa sekitar 47-48 maskapai Indonesia bisa lolos ke Eropa,” katanya.

Namun, jika hal itu tak tercapai, minimal 10 maskapai besar hingga akhir tahun ini, lanjutnya, diharapkan lolos dari larangan terbang UE itu.

Pada kesempatan sama Dubes UE  Julian Wilson menyambut gembira jika akan ada maskapai lokal yang akan dicabut larangan terbangnya ke Eropa. “Semua keputusan untuk maskapai lainnya diserahkan sepenuhnya ke regulator lokal. Kami hanya memastikan aspek keselamatan diperhatikan. Sedangkan untuk empat maskapai pencabutan berlaku Selasa 914/70 malam,” katanya.

Untuk diketahui, saat larangan terbang diterapkan sejak Juli 2007 oleh UE, sasarannya adalah Indonesia sebagai negara karena terbukti seluruh maskapai Indonesia sebanyak 51 maskapai semuanya dilarang, namun ketika pencabutan larangan terbang di lakukan, UE hanya memberlakukan terhadap  empat maskapai.

Menhub saat diminta komentarnya terkait hal tersebut, tidak menjawabnya dengan tegas dan hanya mengatakan, yang terpenting dari pencabutan larangan terbang atas empat maskapai itu adalah UE sudah pulih kepercayaannya kepada otoritas penerbangan Indonesia .

“Artinya, mereka sudah menyatakan bahwa terhadap empat maskapai ini, UE menyatakan hasil auditnya lolos dan sesuai standar penerbangan internasional,” katanya.

Kepercayaan terhadap otoritas penerbangan Indonesia tersebut, kata Jusman, termasuk terhadap UU No 1/2009 tentang Penerbangan yang merupakan pondasi kokoh bagi terciptanya keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia .

Jangan Dipaksa

Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar meminta semua pihak untuk realistis melihat penggunaan rute terbang ke Eropa. “Jangan dipaksa dalam waktu singkat sudah bisa terbang. Sekarang sedang krisis. Garuda diperkirakan pada semester I 2010 baru melayani rute Jakarta-Amsterdam dengan Airbus 330-200, setelah itu baru rute lainnya seperti Frankfurt dan London ,”katanya.

Dikatakannya, potensi yang bisa dimanfaatkan sekarang seiring terbukanya larangan terbang tersebut adalah digunakannya Garuda oleh turis Eropa untuk penerbangan regional dan domestik. “Waktu ada larangan terbang saja Garuda masih digunakan. Padahal pihak asuransi dari negaranya tidak mau melindungi. Dan itu menghasilkan penjualan sebesar 1,5 hingga 2 juta dollar AS per tahun,” katanya.\

Sedangkan Presiden Direktur PT Mandala Airlines, Diono Nurjadin mengungkapkan, pihaknya belum memiliki   rencana ke Eropa. “Kami hanya menjadikan pencabutan larangan terbang sebagai  salah satu modal  untuk mendapatkan kepercayaan pasar di domestik, khususnya bagi warga Eropa yang berkunjung ke Indonesia ,” katanya.

Namun, Diono tidak punya prediksi berapa pasar warga Eropa yang bisa dibidik oleh Mandala. “Saya belum punya data untuk itu,” katanya.
Diono mengeaskan,  pencabutan larangan terbang tersebut membuat  maskapai itu  berkesempatan besar dengan maskapai penerbangan internasional lainnya  memberikan layanan “interline connection”.
“Saya melihat kesempatan besar yang dapat diraih dari kerjasama dengan maskapai penerbangan maupun industri perjalanan wisata, terutama dalam menghadapai Asean Free Trade Agreement (AFTA) di tahun 2010,” katanya.[dni]