230709 Lisensi BWA : Mengintip Langkah Pemenang

global-broadbandTender Broadband Wireless Access (BWA) telah selesai digelar pekan lalu oleh pemerintah. Selain negara mendapatkan dana segar mencapai 877,28 miliar rupiah dari pemenang guna mendapatkan lisensi, kontroversi tentang nasib tarif akses internet murah masih berlanjut di industri telekomunikasi.

Para pemenang yang dianggap hanya berada di barisan kedua di industri atau ada juga yang sama sekali baru di bidang jasa akses internet, diperkirakan akan kewalahan dengan lisensi yang dikantonginya.

Pemenang yang disorot adalah PT First Media, PT Berca Hardayaperkasa, dan PT Internux. Berca mendapatkan lisensi di 8 dari 15 zona, sedangkan First Media dan Internux menguasai zona Jabotabek dan Banten.

Berbagai skenario tidak sedap pun bermunculan di pasar terkait kemenangan ketiga perusahaan tersebut. Mulai dari adanya dukungan pemodal siluman atau operator incumbent, hingga kebablasan kala melakukan penawaran dalam lelang.Namun, semua itu ditepis oleh para pemenang yang mulai bersuara ke publik.

Direktur Utama Internux Adnan Nisar menegaskan, perusahaannya menyiapkan diri selama satu tahun untuk bisa mengikuti tender BWA. “Semua yang terjadi di dalam tender itu sudah masuk dalam business plan Internux. Jika ditanya, sebenarnya Internux mengincar kawasan timur Indonesia. Ternyata harga yang masuk justru untuk Jabotabek-Banten,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (21/7).

Adnan membantah, isu yang beredar selama ini Internux didukung pemodalannya oleh Bosowa grup milik pengusaha Erwin Aksa. “Diri saya memang punya hubungan yang dekat dengan Erwin Aksa, tetapi beliau hanya memberikan dukungan moral. Ini adalah industri teknis, tidak ada itu terlibat masalah politis,” tegasnya.

Adnan menegaskan, Internux akan serius menggarap bisnis fixed broadband di zona yang dimenanginya. Untuk tahap awa, perseroan berencana menyiapkan dana sebesar dua kali lipat dari harga penawaran frekuensi ke pemerintah atau sekitar 220 miliar rupiah. Pendanaan akan mengandalkan bank lokal dan lembaga pembiayaan luar negeri.

Sedangkan untuk pengembangan jaringan, Internux terbuka berkolaborasi dengan para pemenang atau operator incumbent. “Kami masih mengaji cara deployment jaringan. Tetapi karena ini investasi dengan pola roll out jaringan, tentunya tidak bisa penggelaran jaringan main-main. Bisa dicabut lisensi,” katanya.

Berdasarkan catatan, pemerintah akan mengevaluasi lisensi yang dikantongi pemenang tender setiap tahunnya berdasarkan pembangunan jaringan. Untuk zona Banten dan Jabotabek, pada tahun pertama jaringan harus dibangun 20 persen dari area yang akan dilayani, tahun kedua (30%), tahun ketiga (45%), tahun keempat (60%), tahun kelima (80%), dan tahun keenam (100%).

Berkaitan dengan strategi pemasaran  yang akan ditawarkan ke pengguna, Adnan mengungkapkan, tidak akan langsung membanting harga untuk menganggu pasar dari incumbent. “Kemungkinan akan ditawarkan harga yang sama dengan kualitas yang berbeda. Internux di Makassar juga bermain seperti itu. Meskipun pelanggan ritel hanya 400 pengguna, tetap untuk pasar korporasi, aplikasi kami banyak digunakan, misalnya oleh PLN,” katanya.

Strategi lainnya adalah menjadikan Wimax sebagai alat berjalannya konten yang mampu dijual ke pasar seperti mobile advertising atau video. “Kecepatan dari Wimax bisa menyelenggarakan kedua konten itu lebih baik ketimbang teknologi kompetitor. Ini akan dimaksimalkan. Jadi, jangan dipikir hanya berjualan akses internet retail. Pola seperti ini bisa membuat investasi kembali dalam jangka waktu lima tahun,” katanya.

Pesimis Secara terpisah, Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menilai akan sulit bagi pemenang tender BWA untuk bersaing dengan incumbent di layanan fixed broadband mengingat pada awal operasi sudah mengeluarkan investasi yang besar.

“Saya dulu berhitung jika harga frekuensi tidak melonjak hingga 9 kali lipat biaya akses internet   bisa turun 33 hingga 60 persen. Tetapi dengan kenyataan sekarang bisa naik menjadi 33 persen,” katanya.

Berdasarkan catatan,  saat ini harga akses internet sebesar 1 Mbps per bulan ditawarkan sekitar 750 ribu rupiah per bulan.

Gunawan juga meragukan jika pemain baru ingin bermain di sisi kualitas dengan incumbent mengingat dari sisi kepemilikan frekuensi dan perangkat yanga ada belum ideal. Memiliki frekuensi 15 MHz di zona Jabotabek membuat maksimal penghantaran informasi hanyalah 45 Mbps dengan catatan semua sektor dioptimalkan.

“Permainan yang dilakukan nantinya oleh pemain baru adalah menawarkan kecepatan dengan permainan up to. Kalau begini, konsumen tidak pernah tahu berapa sebenarnya kecepatan akses yang diterimanya,” katanya.

Namun, Gunawan melihat First Media masih memiliki kesempatan untuk menurunkan harga yang ditawarkannya mengingat dari sisi pengembangan infrastruktur dasar sudah lebih maju ketimbang Berca atau Internux. Diperkirakan First Media bisa menurunkan harga di Jabotabek untuk akses 1 Mbps per bulan bisa mencapai 700 ribu rupiah atau lebih rendah dari angka tersebut.

“First Media sudah lebih dulu punya serat optik. Perusahaan ini akan menumpangkan saja  Wimax   di infrastruktur itu,” katanya.

Pengamat telematika lainnya, Miftadi Sudjai menambahkan, pemain baru yang tidak memiliki latarbelakang penyedia jasa atau belum pernah menggarap area yang dimenangkannya akan kesulitan dalam membangun infrastruktur dasar seperti menara dan lainnya. “Kalau masalah harga perangkat seperti radio itu sekarang sudah murah. Masalahnya di daerah itu membangun infrastruktur dasar tantangan aturan daerah dan ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Michael S Sunggiardi mengkhawatirkan langkah yang diambil oleh pemain baru nantinya justru membuat kualitas layanan akses internet menjadi menurun akibat perang harga yang ditawarkan. “Terlepas mau bilang tidak ada perang harga, kalau permainan up to dan lainnya itu memicu perang harga. Padahal teknologi Wimax sendiri belum matang,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krisnandi menyarankan, pemain baru tidak menggunakan seluruh kapasitas jaringannya hanya untuk kepentingan sendiri. “Sebesar 20 persen wajib dibagi dengan pemain lain yang mau menyewa. Ini bisa menjadi sumber pemasukan juga bagi para pemenang,” jelasnya.[dni]

230709 HCPT Didesak Berikan Ganti Rugi Setimpal

logo 3JAKARTA: Hutchison CP Telecommunication Indonesia (HCPT) sebagai pemilik merek dagang Three yang ikut menjual tiket pertandingan Manchester United (MU) didesak memberikan ganti rugi setimpal bagi pelanggannya akibat batalnya kegiatan tersebut.

“HCPT harus mengembalikan pulsa dari pelanggannya yang selama ini memesan tiket melalui nomor Three. Tidak bisa hanya dalam bentuk   gimmick pemasaran sebagai kompensasi,” tegas Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala kepada Koran Jakarta, Rabu (22/7).

Dikatakannya, selama ini sudah banyak pihak yang mengeluhkan pola penjualan tiket dari Three melalui pre booking dengan mengirimkan SMS. “Selama proses itu saja sudah banyak yang mengeluh karena sering gagal tetapi pulsa hilang. Pelanggan masih sabar karena ingin menonton MU. Nah, sekarang MU tidak jadi datang, Three harus menunjukkan komitmennya melayani pelanggan dengan memberikan uang tunai atau pulsa yang bebas digunakan tidak hanya sebatas ke sesama Three,” katanya.

Sebelumnya, MU membatalkan pertandingannya ke Indonesia karena adanya pemboman di hotel JW Marriot dan Ritz Charlton. Meskipun alasannya force Majeur, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menghimbau  Three mengutamakan kepentingan konsumen  dengan mengganti kerugian  melalui mekanisme yang dianggap menguntungkan semua pihak.

Untuk diketahui,  HCPT merupakan salah satu sponsor Manchester United Asia Tour 2009 dan memborong sekitar 30 persen  tiket yang tersedia untuk dijual ke pelanggannya melalui pendaftaran lewat SMS. Manajemen  HCPT masih menunggu konfirmasi dari Local Organizing Committee Manchester United Asia Tour 2009 terkait dengan langkah-langkah pengembalian tiket.[dni]

230709 Telkomsel Gandeng Beoscope.com

logo-telkomselJAKARTA—Telkomsel bekerjasama dengan  penyedia konten Beoscope.com bekerjasama dengan Telkomsel menggelar kompetisi video klip musik on-line pertama di Indonesia bertema “Battle of The Song” mulai 17 Juli hingga   hingga 2 Oktober 2009.

GM Marketing Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, kompetisi tersebut   akan menumbuhkan industri kreatif yang sekaligus mendukung perkembangan konten-konten layanan selular yang bisa dinikmati melalui ponsel seperti  ring backtone dan layanan 3G video klip.

“Konten musik dan video paling diminati pelanggan. Kami ingin mendorong agar kreatifitas itu tersalurkan secara digital,” katanya di Jakarta, Rabu (22/7).

Dijelaskannya,  peserta dapat merekam video mereka dengan sembarang alat perekam, boleh secara live atau dubbing. Peserta harus memunggah (upload) video musik mereka ke www.beoscope. com.

Untuk menjadi peserta, cukup mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkannya bersama video klip dalam dalam bentuk DVD atau MiniDV. Selain itu, materi video, musik atau lirik tidak boleh bersifat menghina atau menyulut kebencian terhadap suku, agama, ras atau golongan tertentu.

Selanjutnya Nirwan mengatakan, untuk mendorong penggunaan data dari pelanggan Simpati, Telkomsel meluncurkan program serba dua ribu rupiah bagi akses data melalui prabayar simPati.

Dijelaskannya, dengan akses menu browser *100#, Telkomsel menyediakan layanan berlangganan untuk SMS info (SMS Content), di mana setiap pengguna simPATI yang berlangganan layanan ini maka mereka akan mendapatkan SMS info sesuai dengan kategori yang dipilihnya.

Selain itu pada menu browser *100# juga terdapat akses Data Mania 2000, yakni paket data berbasis volume. Pengguna yang membeli paket data ini akan mendapat paket data sejumlah 2 MB yang berlaku untuk 2 hari sejak pembelian. Paket data ini dapat digunakan untuk browsing, download, chatting, update status Facebook, dan lain-lain. Pengguna dapat melihat data yang terpakai dan sisa penggunaan data dengan mengakses *887# atau *889.[dni]

230709 Penerapan Layanan Seluler di Pesawat Harus Sesuai Regulasi

ponsel di pesawatJAKARTA—Departemen Perhubungan mengingatkan penerapan  layanan seluler di atas pesawat harus sesuai dengan regulasi penerbangan agar aspek keselamatan tetap terjaga.

”Pemerintah tidak akan melarang atau menghalangi penambahan teknologi telekomunikasi di pesawat, sepanjang itu dilakukan sesuai aturan, baik dari segi teknis maupun hukum tidak ada yang dilanggar,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan di Jakarta, Rabu  (22/7).

Bambang menanggapi rencana perusahaan penyedia layanan teknologi telekomunikasi di pesawat, AeroMobile, untuk bekerja sama dengan beberapa maskapai penerbangan nasional tahun ini.

Di Indonesia, AeroMobile bekerjasama dengan Indosat. Pelanggan  Indosat yang menggunakan Malaysian Airlines dan Emirates.
dapat berhalo-halo dengan tarif  55 ribu rupiah untuk pelanggan pascabayar Matrix saat menerima maupun melakukan panggilan suara. Untuk pesan singkat atau SMS yang disalurkan, pelanggan dikenakan charge 15 ribu rupiah. Sementara untuk akses data, tiap kilobyte-nya akan ditagih  350 rupiah.
Tarif ini lebih mahal dibanding penggunaan fitur jelajah atau roaming internasional. Sebab, Indosat harus menyalurkan lewat Aeromobile terlebih dulu sebelum trafik disampaikan pada operator tujuan.
Bambang menegaskan, kendati AeroMobile telah mengklaim mengantongi sertifikat EASA, bukan berarti otoritas penerbangan nasional, dalam hal ini Dephub, akan langsung memberikan izin dan merekomendasikan penerapan teknologi tersebut di pesawat-pewasat milik maskapai Indonesia.

Setidaknya, menurut Bambang, alat tersebut harus lolos dalam pengujian di ruang ruang kompatibel gelombang elektromagnetik (Echoid Chamber) untuk mengukur besar gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari satu perangkat ke perangkat lain.

”Dalam Undang-undang Penerbangan disebutkan, semua peralatan yang memancarkan sinyal yang mengganggu sistem navigasi pesawat dilarang untuk difungsikan selama penerbangan. Itu ada sanksinya. Tetapi kalau teknologi itu benar-benar bisa membuat sinyal telepon seluler tidak mengganggu, ya, tidak apa-apa. Prinsipnya, yang paling utama bagi regulator adalah keselamatan penerbangan,” paparnya.

Untuk diketahui, saat ini, teknologi AeroMobile  telah diadopsi sejumlah maskapai internasional seperti Emirates Airlines, Virgin Australia, Qantas, Malaysian Airlines, Turkish Airlines, dan Saudi Arabian Airlines.[dni]

230709 Wimax Belum Mampu Bicara Banyak

wimax-logoUsainya penggelaran tender Broadband Wireless Access (BWA) membuat masyarakat tak lama lagi akan bisa mencicipi teknologi akses internet broadband berbasis Worldwide Interoperability for Microwave Acces (Wimax).

Wimax secara sederhana  dikatakan teknologi   berbasis data yang bekerja pada spektrum pita lebar layaknya  Wi-Fi namun dengan jangkauan lebih luas dan kemampuan transmisi lebih cepat yakni mencapai 75 Mbps.

Kompetitor dari teknologi ini adalah   Long Term Evolution (LTE). LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler  dengan standar   IEEE 802.20 yang diproyeksikan menemukan momentumnya pada 2010 nanti.

Dalam ujicoba operator seluler terbesar di Jepang, NTT DoCoMo, pada Februari 2008, terungkap bahwa kecepatan downlink LTE bisa mencapai 250 Mbps sementara uplink berkisar 50 Mbps.

Di luar negeri diperkirakan LTE tidak akan dikomersialkan akhir tahun ini. LTE banyak dipergunakan operator untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan akses data.  Hal ini karena  dari aspek ketersediaan spektrum, LTE dapat  digunakan pada alokasi yang tersedia.

Selain LTE, untuk tahap awal penyelenggaraan Wimax  akan berhadapan dengan teknologi broadband eksisting seperti 3G atau Fixed Broadband ala Speedy  yang dibesut oleh Telkom.  Speedy dan 3G diperkirakan digunakan oleh dua juta pengguna. Angka tersebut di luar penggunaan akses internet melalui mobile handheld.

Praktisi telematika Gunadi Dwi Hantoro mengatakan, Wimax akan sulit untuk mengalahkan solusi broadband  eksisting mengingat pasar yang digarapnya sangat terbatas.

“Harus diingat lelang itu untuk lisensi nomadic atau tetap.Sehingga yang digarap  pada area unserved dan tidak  bersifat personal. Belum lagi kemampuan dari perangkat yang tidak maksimal,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (22/7).

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menjelaskan, jika teknologi Wimax tidak diberikan penomoran atau minimal fasilitas Voice over Internet Protocol (VoIP) maka  untuk tahap awal tidak akan bisa berbicara banyak dalam persaingan dengan kompetitornya.

“Wimax sebenarnya tidak hanya masalah akses data. Teknologi itu bisa juga untuk berkomunikasi. Sekarang ini seperti dikebiri oleh regulasi,” jelasnya.

Namun, Gunawan mengingatkan, secara waktu masuk ke pasar, Wimax lebih unggul ketimbang LTE mengingat akan digelar awal tahun depan. “LTE akan terkendala frekuensi nantinya mengingat pemerintah tentunya meminta harga setara Wimax atau lebih. Kalau begini, bagaimana operator mau mengembangkan LTE,” jelasnya.

Pengamat telematika lainnya, Miftadi Sudjai mengungkapkan, penantang lainnya dari Wimax adalah dari pemilik lisensi BWA di frekuensi 3,3 GHz seperti Telkom atau Indosat.

“Frekuensi 3,3 GHz juga ideal menyelenggarakan Wimax. Bahkan untuk kendala cuaca penyelenggaraan broadband di frekeunsi ini lebih rendah. Dan untuk di perkotaan meskipun jangkauan 3,3 GHz lebih rendah tetapi ini menguntungkan secara kualitas,”katanya.

Tantangan paling berat bagi Wimax, lanjut Miftadi, jika operator 3G tetap menggebar penggelaran jaringannya yang berujung pasar lebih menerima 3G ketimbang Wimax. “Pelanggan tidak mau tahu teknologi yang digunakannya. Terpenting koneksi internet tanpa putus,” katanya.

Sementara itu, Gunawan mengingatkan tantangan bagi penyelenggara broadband di frekuensi 3,3 GHz adalah jika pemerintah menerapkan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) setara dengan 2,3 GHZ. “Jika itu terjadi bisa saja Telkom atau Indosat mengembalikan frekeunsinya. Soalnya kemahalan di sewa frekeusni,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Iwan Krsinandi membantah akan terjadi penarikan BHP yang sama di frekuensi 2,3 dan 3,3 GHz. “Satu hal yang pasti sisa frekuensi di 3,3 GHz akan ditender ulang. Soal BHP dan lainnya sedang dikaji,” tegasnya.[dni]

220709 Depalindo Gugat Kebijakan Tally

JAKARTA— Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo)   menggugat kebijakan yang diambil oleh Dirjen Perhubungan Laut, Sunaryo, terkait Tally ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena beleid tersebut menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi pengusaha.

“Langkah hukum akan dilakukan jika regulator tetap menerapkan kebijakan Tally di pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini karena semangatnya tidak sesuai dengan arah stimulus ekonomi yang digemabr-gemborkan pemerintah. Kebijakan ini memberatkan pengusaha,” tegas Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro kepada Koran Jakarta, Senin (21/7).

Tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut.

Belum lama ini keluar SK Dirjen Hubungan Laut, Sunaryo No: KN.42/1/8/DTPL-09 tanggal 15 Juli 2009 tentang Mekanisme Pembayaran Tarif  Pelayanan Jasa Tally di Pelabuhan yang menegaskan pelaksanaan tally di seluruh pelabuhan Indonesia agar dapat dilaksanakan serta memerintahkan seluruh Adpel dan Kakanpel di pelabuhan agar mengawasinya.

Menurut Toto, surat keputusan tersebut sangat mengatur hal yang teknis karena perusahaan Tally independen tidak diikutsertakan. Pelindo II sebagai pengelola pelabuhan justru menunjuk 19 perusahaan Tally yang telah dibagi wilayah kerjanya. “Ini kan seperti ada unsur monopoli. Apalagi perusahaan itu ditunjuk langsung, berbeda dengan Pelindo III di Surabaya yang melakukan tender,” katanya.

Dijelaskannya, kebijakan regulator tersebut sudah diluar batas kewajaran, karena tidak dilibatkannya sejumlah perusahaan Tally independen yang terakreditasi internasional dalam pelaksanaannya. Padahal, kegiatan Tally independen dimaksudkan untuk mencegah keluar masuk barang illegal serta memberikan data akurat lalu lintas barang melalui pelabuhan Indonesia.

Pemerintah yang berkepentingan dengan Tally tersebut, seharusnya biaya yang muncul atas kegiatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau melalui operator pelabuhan (Pelindo), bukan dibebankan kepada pemilik muatan,”tandasnya.

Toto menambahkan, akibat tidak diikutsertakannya perusahaan Tally independen membuat para pengusaha akan kewalahan untuk melakukan klaim barang ke para importir nantinya. “Kualitas kinerja mereka belum terbukti. Di Tanjung Priok ada puluhan juta ton setahun. Kerugian kami bisa mencapai puluhan miliar jika perusahaan Tally tidak profesional,” katanya.

Selanjutnya diungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah asosiasi pemilik barang di Indonesia hari ini untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah soal pelaksanaan jasa pencatatan arus keluar masuk barang dan petikemas melalui pelabuhan (Tally) sebagaimana dituangkan dalam SK tersebut.

Dari hasil pertemuan disimpulkan sejumlah asosiasi menyatakan menolak keputusan dari Dirjen Perhubungan Laut. Asosiasi itu antara lain asosiasi karet, tekstil, baja dan kopi.

Masih menurut Toto, seharusnya regulator tidak lagi membebankan biaya-biaya jasa kepelabuhanan termasuk soal Tally kepada pemilik barang di tengah situasi masih melemahnya produksi industri dalam negeri akibat dampak krisis global.

”Harusnya usaha nasional didorong bukan ditambahkan beban sehingga biaya jasa kepelabuhanan menjadi tidak berbiaya ekonomi tinggi,”tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tally Mandiri Indonesia (APTMI) Syafrizal BK, mengatakan pelaksanaan tally independen diseluruh pelabuhan Indonesia akan dilaksanakan serentak mulai 1 Agustus 2009. ”Kami juga sudah membentuk asosiasi Tally di sejumlah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan aturan tersebut” jelasnya.

Sementara juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan menegaskan, aturan tentang Tally tercantum dalam UU Pelayaran. “Jika ada yang keberatan silahkan dibawa ke jalur hukum. Tetapi, untuk diketahui, tidak ada tujuan dari kebijakan ini memberatkan pengusaha,” bantahnya.[dni]