250709 Diperlukan Kaji Ulang Struktur Tarif Transportasi

JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menghimbau regulator untuk melakukan pengkajian ulang struktur tarif layanan di industri trasnportasi udara agar menguntungkan konsumen dan operator.

”Rasanya mendesak dilakukan pengkajian ulang struktur tarif dilakukan oleh regulator. Apalagi belum lama ini ada tudingan tidak sedap dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait indikasi kartel di sektor transportasi udara karena adanya Fuel Surcharge (biaya tambahan bahan bakar),” ujar Sekjen MTI Danang Parikesit di Jakarta, Jumat (24/7).

Menurut Danang, tudingan yang dilontarkan oleh KPPU dimana mengaitkan fuel surcharge dengan praktik kartel harga tiket sebenarnya tidak akan terjadi jika struktur tarif transportasi direvisi ulang oleh regulator.

”Sekarang yang terjadi, KPPU malah mengusulkan fuel surcharge masuk ke harga tiket. Ini tidak tepat sama sekali. Jika harus dilakukan perubahan struktur tarif layanan yang harus dimasukkan itu adalah komponen risk premium untuk mengakomodasi fluktuasi harga internasional ke dalam harga tiket,” katanya.

Menurut Danang, menjadikan fuel surcharge sebagai pemicu terjadinya praktik kartel tidaklah tepat karena selama ini telah berlaku tarif batas atas dan bawah oleh regulator. ”Tarif batas bawah untuk mengindari safety non-compliance, sedangkan batas atas menghindari oligopoli dan monopoli,” katanya.

Namun Danang mengingatkan, jika kemampuan dari regulator dan KPPU lemah dalam mengawasi mekanisme pasar, kemungkinan terjadinya praktik monopoli bisa saja terjadi di industri penerbangan mengingat sifat permintaanya yang inelastis. ”Apalagi
moda jumlahnya terbatas,” katanya.

Secara terpisah, Asosiasi Perusahaan Agen penjual Tiket Penerbangan (Astindo) Herna P Dhanuningrat membantah adanya kartel tarif tiket di industri penerbangan. ”Tidak benar ada itu. Masalah Fuel Surcharge dimasukkan ke harga tiket itu sudah dilakukan oleh beberapa maskapai seperti Garuda Indonesia,” katanya.

Herna mendukung langkah memasukkan Fuel Surcharge ke dalam harga tiket karena memberikan keadilan bagi penjual tiket mengingat komisinya dibagi sama rata dengan maskapai. ”Jika dipisah, penjual tiket hanya mendapatkan komisi dari harga tiket. Sementara kami sebagai pengurus administrasi saja untuk fule surcharge, ini kan tidak adil,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Sriwijaya Air Hanna Simatupang menjelaskan, pemisahan Fuel Surcharge justru untuk memberikan transparansi bagi penumpang dengan membedakan komponen fuel surcharge dan harga tiket. ”Penumpang jadinya tahu uangnya keluar buat apa. Dan masalah adanya kartel dipicu fuel surcharge itu tidak benar. Selama ini sudah ada tarif batas atas dan bawah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPPU Benny Pasaribu menuding penerapan biaya tambahan bahan Fuel Surcharge dinilai memicu munculnya praktik monopoli berupa kartel tarif tiket di industri penerbangan.

KPPU menyarankan, untuk menekan kerugian dari konsumen, komponen dari fuel surcharge dimasukkan dalam komponen biaya tetap sehingga dihitung sebagai bagian dari harga tiket.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko menjelaskan, kebijakan fuel surcharge bersifat sementara karena terjadi perbedaan harga avtur yang fluktuatif.

“Masalah kartel harus dicermati dengan seksama. Karena kenyataannya fuel surcharge tidak ditetapkan secara bersama-sama oleh maskapai. Sehingga tidak memenuhi unsur kartel,” katanya.

Dijelaskannya, penggunaan fuel surcharge sudah lazim digunakan dan berlaku internasional. “Masalahnya di dunia internasional penerapannya diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan di Indonesia masih ditetapkan melalui mekanisme batas atas,” tuturnya.[dni]