JAKARTA -Operator telekomunikasi di Indonesia dinilai belum siap untuk menerapkan number
portability dalam waktu dua tahun ke depan.
Number portability adalah fasilitas yang memungkinkan pelanggan membawa nomor yang dimilikinya ketika berpindah layanan operator.
Konsep ini telah dijalankan di Jepang dua tahun lalu dan Singapura pada 13 Juni tahun lalu. Indonesia sendiri sesuai roadmap telekomunikasi berencana akan menyusul Singapura pada 2011 nanti
“Banyak syarat yang dibutuhkan sebelum konsep tersebut dijalankan. Paling krusial adalah adanya infrastruktur clearing house yang dikelola oleh pemerintah,” ujar VP Technology and Bussiness Incubation Telkomsel Yoseph Garo di Jakarta, Selasa (28/7) .
Menurut Yoseph, clearing house yang akan mengelola perpindahan nomor dan sistem penagihan tidak bisa dikelola oleh operator karena akan rentan dengan intervensi.
” Di sini diperlukan peran pemerintah. Nah, apa sekarang sudah ada tanda-tanda pembangunan clearing house? Padahal 2011 di depan mata,” katanya.
Chief Marketing Officer Indosat, Guntur S Siboro
menambahkan, jumlah pengguna prabayar di Indonesia yang sangat dominan juga akan menyulitkan penerapan number potability.
“Terutama dalam hal database,” kata Guntur.
Berdasarkan catatan, industri telekomunikasi memiliki 160 juta nomor. Hampir 95 persen di antaranya merupakan pelanggan prabayar. Dan dari total pengguna prabayar, tak sampai 5 persennya mau mengungkap jati dirinya lewat program registrasi kartu prabayar.
“Beda dengan pascabayar yang sudah lengkap database-nya. Registrasi yang asal-asalan untuk prabayar jelas sangat menyulitkan operator untuk melakukan validasi pelanggan.
Secara terpisah, Pengamat telematika Gunawan Wibisono menyakini, penerapan number portability akan memicu kompetisi berbasis kualitas layanan (Quality of Services/ QoS) dijalankan oleh operator telekomunikasi di Indonesia karena pelanggan sangat mudah menentukan keputusan operator mana yang dipilih sesuai keinginannya.
“Nanti tarif lintas operator dan ke sesama operator itu tidak akan jauh berbeda. Karena itu saya berani mengatakan kualitas layananlah yang menjadi jualan utama operator. Dan yang paling utama blok nomor akan diefisienkan,” tambahnya.
Gunawan menyarankan, jika pemerintah serius menggeber dua tahun lagi akan mewujudkan number portability, operator harus ditekan untuk menggalakkan jasa pascabayar. ”Jika prabayar masih mendominasi, operator akan enggan untuk menjalankannya. Soalnya tingkat ngemplang akan tinggi,” katanya.
Menurut Gunawan, number portability sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh operator sejak 2003 lalu. Hal ini karena perangkat dari operator sudah siap menjalankannya. ”Masalahnya bisnis model dari number portability ini belum ada yang ideal. Salah memilih bisa memakan operator besar,” katanya.
Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan number portability masih jauh untuk bisa diterapkan di Indonesia karena pasar belumlah jenuh. ”Di Jepang diimplementasikan karena peneterasi sudah mencapai 80 persen. Beda kondisinya dengan Indonesia,” katanya.
Senada dengan Dian, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengatakan, number portability tidak begitu mendesak diterapkan di Indonesia mengingat mayoritas pelanggan tidak begitu peduli dengan nomor yang pernah dipakai.
”Dan harus diingat penerapan ini akan membutuhkan belanja modal dan biaya operasional. Kondisi krisis seperti ini tidak ada gunanya bagi telekomunikasi Indonesia,” katanya.
Pada kesempatan lain, pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso menegaskan, dalam alam kompetisi wajar dihadirkan number portability.
” Memang diperlukan tambahan biaya untuk membuat sistem pendukungnya seperti clearing house untuk penomorannya. Soalnya operator masih enggan menggunakan sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) yang ada,” katanya.[dni]
290709 Operator Belum Siap Implementasikan Number Portability
290709 Pemerintah Janji Berikan Insentif Bagi Industri Konten
<JAKARTA–Pemerintah berjanji akan memberikan insentif berupa regulasi yang longgar bagi industri konten agar sektor tersebut terus berkembang.
"Kami menyadari industri konten itu berbasiskan pada kreativitas. Kita tidak bisa memasung dengan regulasi yang ketat. Untuk itu regulasi yang akan dikeluarkan harus longgar dan bisa mengakomodasi kreativitas para pelaku konten," tegas Direktur Aplikasi dan Telematika Cahyana Ahmadjayadi di Jakarta, Selasa (28/7).
Diingatkannya, meskipun regulasi yang akan dikeluarkan mengakomodasi kreatifitas dan kebebasan, tetap saja para pelaku harus mematuhi rambu-rambu tertentu. "Nah, inilah yang menjadi semangat dibuatnya Undang-undang Konvergensi untuk mengakomodasi industri konten," katanya.
Dikatakannya, regulasi konvergensi yang akan dibuat nantinya mengakomodasi ranah telekomunikasi, penyiaran, dan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
Tiga ranah tersebut harus diakomodasi karena industri konten di masa depan bersinggungan dengan ketiga sektor tersebut.
"Nantinya dalam regulasi tersebut juga ingin menciptakan kompetisi bagi sesama pemain dan mengatur kualitas layanan," katanya.
Selanjutnya Cahyana mengatakan, tantangan membuat regulasi tersebut terletak pada masalah keamanan data, kepastian hukum, dan standar kualitas layanan.
Sedangkan Isi dari konten, harapnya, bisa akurat, tidak berisi masalah suku, agama, dan ras (Sara), tidak senonoh, dan menghina kelompok tertentu.
Secara terpisah, Ketua Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (MIKTI) Indra Utoyo menyarankan pemerintah meniru pola pembiayaan yang dilakukan oleh Inggris dimana pengembang konten diberikan tax holiday selama inkubasi misalnya tiga tahun.
“Selain itu pemerintahnya juga menawarkan R&D tax credit yang memungkinkan sebagian pajak dikembalikan jika usaha pengembangan rugi,” katanya.
Fasilitasi lainnya yang diharapkan dari pemerintah adalah pembangunan infrastruktur seperti aplikasi, engine produksi, dan perlindungan HAKI untuk mendorong inkubasi inovasi sehingga para kreator gemar berkreasi.
“Selain itu juga perlu fasilitasi akses pasar dan pengembangan komunitas,” katanya.[Dni]
280709 MEC Investasi US$ Satu Miliar di Kutai Timur
JAKARTA– Middle East Coal (MEC) berjanji tetap meneruskan rencananya untuk berinvestasi di pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur senilai satu miliar dollar AS.
MEC adalah perusahaan patungan antara Trimex Group dan Pemerintah Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Perusahaan ini didirikan untuk mengeksplorasi investasi strategis di bidang aset batu bara serta infrastruktur dan industri yang terkait dengan batu bara dan untuk mendukung permintaan global akan sumber daya energi yang berkelanjutan dan hemat.
Executive vice chairman MEC, Madhu Koneru mengungkapkan, investasi akan dilakukan melalui pembangunan rel kereta sepanjang 130 km yang menghubungkan tambang-tambang batu bara di daerah Muara Wahau dengan terminal pengangkutan batu bara berkapasitas besar di Bengalon.
“Program infrastruktur tersebut diharapkan dapat menuju kearah pembangunan sebuah kawasan industri yang akan menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi untuk pendapatan pemerintah setempat, meningkatkan keahlian dan pelatihan masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat ke berbagai kesempatan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (27/7).
Koneru menyakini pembangunan rel kereta dan terminal angkut di Kutai Timur sangat penting karena cadangan batu bara banyak terdapat di wilayah Kalimantan.
Untuk diketahui, MEC juga menjalankan sebuah konsesi batu bara seluas 12.000 hektar di Kutai Timur. Produksi dari tempat tersebut diperkirakan memiliki cadangan batu bara sebanyak dua miliar ton kubik. Diharapkan produksi akan berjalan pada akhir 2009 dengan kapasitas produksi awal dua juta ton kubik setiap tahun, dan mencapai 32 juta ton kubik setiap tahun pada 2019.
Konderu menegaskan, operasi pertambangan di Kutai Timur adalah bagian dari tujuan utama MEC untuk mendukung permintaan global akan sumber daya energi yang berkelanjutan dan hemat biaya.
Selanjutnya dikatakan, selain in komitmen investasi untuk membangun aset batu bara dan infrastruktur yang terkait dengan batu bara, MEC baru-baru ini juga menandatangani kesepakatan dengan National Aluminium Company (NALCO) dari India untuk menginvestasikan 4 miliar dollar AS untuk pembangunan pabrik peleburan aluminium dan pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 1.250 megawatt di Kalimantan Timur. Keduanya dijadwalkan selesai pada 2013.
Chief Executive Officer MEC Naveen Chandralal mengharapkan, proyek pembangunan rel kereta, pabrik peleburan aluminium, dan pembangkit listrikakan menciptakan 3.000 lapangan pekerjaan untuk komunitas masyarakat setempat.[dni]
280709 Telkom Vision Bidik Liga Inggris
JAKARTA–Penyelenggara TV kabel dan satelit, Telkom Vision, membidik siaran Liga Inggris untuk dapat disiarkan bagi pelanggannya seiring konten tersebut tidak lagi harus eksklusif disiarkan oleh satu penyelenggara.
“Kami sudah mengajukan penawaran ke ESPN Star Sport (ESS) sebagai broadcasting right untuk siaran selama satu musim 2010/2011. Sekarang sedang dievaluasi oleh pihak ESS,” ungkap Ceo Telkom Vision Rahadi Arsyad di Jakarta, Senin (27/7).
Dikatakannya, selain membidik penyiaran untuk satu musim, Telkom Vision juga akan menawar pertandingan Liga Inggris untuk tiga musim ke depan yakni 2010/2013. “Penawaran untuk tiga musim itu akan dimasukkan pada Agustus atau September nanti,” katanya.
Rahadi menjelaskan, tujuan dari perseroan untuk menawar Liga Inggris agar memperkaya konten yang ditawarkannya ke pemirsa. “Ini adalah pemanis kami ke pelanggan. Sekarang siaran Telkom Vision sudah digunakan oleh 255 ribu pelanggan. Target kami akhir tahun nanti ada 350 ribu pelanggan,” katanya.
Pada kesempatan sama, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata mengatakan, Telkom Vision sebagai anak usaha perseroan akan dijadikan sebagai generator konten dari layanan Internet Protocol TV (IP-TV) nantinya.
“Sekarang kami sedang trial di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar,” katanya.
Nyoman mengungkapkan, layanan IP-TV akan dikomersialkan begitu regulasi diselesaikan oleh pemerintah.”Jika benar Agustus nanti ada regulasinya, segera kita komersialkan. Sedangkan jaringan yang siap untuk menyelenggarakan layanan ini hampir 50 persen dari 8,7 juta kapasitas terpasang,” jelasnya.[Dni]
