240709 Fuel Surcharge Picu Kartel Tiket

JAKARTA—Penerapan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge)  dinilai memicu munculnya praktik monopoli berupa kartel tarif tiket di industri penerbangan.

“Fuel surcharge pesawat sebaiknya dihapuskan karena diduga adanya praktik kartel akibat biaya tersebut. Apalagi, komponen tersebut tidak termasuk dalam strukur tarif . Ini membebani konsumen,” tegas Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu di Jakarta, Kamis (23/7).

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menambahkan, penerapan fuel surcharge yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan peruntukkannnya, sehingga kental sekali aroma merugikan konsumen.

“Dulu tujuan dari penerapan fuel surcharge untuk menutupi harga faktual avtur dengan harga basis maskapai. Sekarang harga avtur sudah melejit jauh, sehingga tidak sesuai lagi,” katanya.

Junaidi menyarankan, untuk menekan kerugian dari konsumen, komponen dari fuel surcharge dimasukkan dalam komponen biaya tetap sehingga dihitung sebagai bagian dari harga tiket. “Ini agar adanya transparansi dan konsumen tidak diugikan. Saat ini masalah ini dalam kajian KPPU,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin membantah keras adanya kartel di industri penerbangan terkait harga tiket. “Sudah ada aturan tersendiri tentang harga tiket yakni tarif batas atas dan bawah,” katanya.

Dikatakannya,  regulasi tersebut mengatur mekanisme penerapan tarif dimana maskapai tidak diperkenankan melewati tarif batas atas atau bawah. “Jika dilanggar, tentunya regulator berindak,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko menjelaskan, kebijakan fuel surcharge bersifat sementara karena terjadi perbedaan harga avtur yang fluktuatif.

“Masalah kartel harus dicermati dengan seksama. Karena  kenyataannya fuel surcharge tidak ditetapkan secara bersama-sama oleh maskapai. Sehingga tidak memenuhi unsur kartel,” katanya.

Dijelaskannya, penggunaan fuel surcharge sudah lazim digunakan dan berlaku internasional. “Masalahnya di dunia internasional penerapannya diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan di Indonesia masih ditetapkan melalui mekanisme batas atas,” tuturnya.[dni]

240709 Palapa Ring Kembali Molor

fiberopticJAKARTA—Proyek mercu yang digagas oleh pemerintah dan dijalankan oleh konsorsium swasta, Palapa Ring, kembali molor dari jadwal yang ditentukan akibat krisis ekonomi.

“Palapa Ring akan dilakukan cangkul pertama untuk serat optiknya pada akhir tahun  atau di bulan Desember, tidak jadi Agustus nanti. Minggu ke berapanya, nanti dikabari,” ungkap Juru bicara Palapa Ring, Rakhmat Junaedi di Jakarta, Kamis (23/7).

Palapa Ring merupakan megaproyek membangun tulang punggung (backbone)   serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.    Proyek yang awalnya membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable).

Setiap cincin nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten.  Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.

Akibat krisis ekonomi nilai investasi dari proyek menyusut menjadi 140 juta dollar AS. Bahkan peserta konsorsium juga ikut menciut. Sebelumnya terdapat empat operator yang akan mengerjakan walau krisis menerjang awal tahun ini yakni Telkom, Indosat, XL, dan Bakrie Telecom. Namun, kuartal pertama lalu XL mengundurkan diri dan memilih bergabung kembali pada awal tahun depan karena kondisi keuangan perseroan belum sehat.

Rakhmat yang juga Direktur Korporasi Bakrie Telecom tersebut mengungkapkan, selain karena krisis, molornya pengerjaan dari rencana Agustus karena penentuan vendor jaringan belum selesai.

“Akibat adanya peserta yang mundur, konsorsium harus berhitung ulang dengan vendor dan meminta mereka membuat penawaran baru,” katanya.

Diungkapkannya,   tiga vendor  yang sedang berkompetisi adalah NEC Corporation, NSW Fujitsu, dan Alcatel-Lucent. Sebelumnya tiga vendor  menawarkan harga 50 ribu dollar AS untuk harga serat optik per kilometer. Sedangkan konsorsium telah menganggarkan dana sebesar 20 ribu dollar AS.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengaku belum tahu molornya pengerjaan Palapa Ring. “Saya akan panggil konsorsium. Kita harus tahu dulu alasannya apa,” katanya.

Sebelumnya Basuki menginginkan, pada Agustus nanti pencangkulan pertama proyek itu harus dikerjakan mengingat sudah seringkali proyek itu ditunda oleh konsorsium.

Berkaitan dengan kendala pendanaan yang selama ini dikeluhkan oleh konsorsium, Basuki menjanjikan, akan ada skema kontribusi pemerintah dalam bentuk ICT Fund. Namun, skema ini baru bisa terealisasi pada tahun depan.

Pada kesempatan lain, Direktur Kebijakan dan Perlindungan Konsumen Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mendesak, pemerintah untuk turun langsung membantu pengerjaan Palapa Ring.

“Tidak bisa diserahkan pada swasta karena secara nilai bisnis membangun backbone di wilayah itu tidak menguntungkan. Bukan hal yang aneh swasta mencari segala alasan untuk mengundurkan pengerjaan agar pemerintah turun tangan membantu,” jelasnya. [dni]