051010 Tambahan Frekuensi 3G : Menyamakan Kekuatan Sumber Daya

Operator pemilik lisensi 3G akhirnya menyerah dengan keinginan pemerintah dalam mendapatkan tambahan frekuensi di spektrum 2,1 GHz.

Tiga operator yang sebelumnya masih berharap kemurahan hati dari pemerintah untuk menurunkan harga frekuensi, akhirnya menyerah. Menjelang akhir  September lalu, ketiganya akhirnya bersedia menambah frekuensi sebesar 5 Mhz untuk melengkapi jumlah menjadi 10 MHz dalam memberikan layanan data berbasis teknologi 3G.

“Tiga operator menyusul Telkomsel dan Indosat untuk menambah frekuensi di 2,1 GHz. Mereka setuju dengan harga yang ditawarkan pemerintah sejak tahun lalu alias sama dengan yang dibayar dua pendahulunya (Telkomsel dan Indosat),” ungkap Dirjen Postel M. Budi Setiawan di Jakarta, Senin (4/10)..

Ketiga operator itu adalah XL Axiata, Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT/Tri), dan Natrindo Telepon Selular (NTS/Axis). Pemerintah menetapkan biaya 160 miliar rupiah untuk mendapatkan tambahan sebesar 5 MHz tersebut.

Namun jika dihitung secara detail, untuk tahun pertama biaya yang dikeluarkan oleh operator untuk mendapatkan tambahan 5 MHz lumayan menguras kantong. Telkomsel mengeluarkan dana sebesar 320 miliar rupiah untuk  Upfront fee,  selain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi  tahun pertama sebesar 160 miliar rupiah.

Sementara Indosat mengeluarkan dana sebesar 352 miliar rupiah ( upfront fee + BHP tahunan) dan XL menguras kantongnya sebesar 487,6 miliar rupiah (upfront fee+BHP). Besaran pembayaran berbeda-beda karena pemerintah memberikan dua opsi pembayaran. Operator dibolehkan  membayar besar di depan, namun kecil untuk selanjutnya atau sebaliknya.

“Sebenarnya dalam rencana perseroan, XL baru akan mengambil tambahan frekuensi tahun depan. Namun karena pemerintah punya deadline pada September ini, aksi pembelian dipercepat. Ini tidak begitu menganggu karena XL memang telah menetapkan 25 persen dari total belanja modal sebesar 400- 450 juta dollar untuk pengembangan layanan data,” ungkap Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi.

Diperkirakannya, kanal kedua yang dimiliki untuk 3G tersebut akan bisa dikomersialkan dalam waktu dua hingga tiga bulan kedepan dimana inovasi High Speed Packet Access (HSPA+) akan diimplementasikan di beberapa area yang dianggap potensial.

“Penambahan BTS 3G (Node B) juga akan melihat kebutuhan trafik. Saat ini kami memiliki 2.301 Node B, hingga akhir tahun diharapkan menjadi tiga ribu Node B. Sedangkan kapasitas pelanggan yang bisa dilayani dengan adanya tambahan frekuensi bisa menjadi sekitar 34 juta nomor melonjak dua kali lipat dari 17 juta pelanggan data yang ada saat ini,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama Axis Eric Aas mengungkapkan, tambahan frekuensi yang bersebelahan langsung dengan kanal lama memungkinkan perseroan untuk menjalankan HSPA+ dan Long Term Evolution (LTE). “Untuk LTE akan diimplementasikan jika ada regulasi mendukung dari pemerintah. Sekarang kami fokus dengan roadmap 3G melalui seribu Node B yang dimiliki,” jelasnya.

Fleksibel
Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto mengakui,  tambahan frekuensi 3G membuat perseroan  lebih fleksibel dalam mengembangkan layanan data berkecepatan lebih tinggi, dengan kapasitas lebih besar dan kualitas lebih baik.. Hal ini karena  frekuensi 3G tambahan  dapat dialokasikan untuk layanan data secara khusus dan mendukung untuk melanjutkan roadmap ke teknologi HSPA dan HSPA+ atau LTE.

Sejauh ini sudah 25 kota besar di Indonesia yang dinobatkan sebagai broadband city oleh Telkomsel berkat tambahan frekuensi dimana layanan  HSPA+ telah tersedia dengan  kecepatan hingga 21 Mbps melalui  7.500 Node B dan akan berjumlah  8.500 Node B pada akhir tahun nanti.

“Kota-kota tersebut ke depannya juga akan dilayani teknologi LTE bila pemerintah sudah memberikan izin dan kebutuhan pasar terhadap layanan berbasis teknologi LTE semakin meningkat. Mulai tahun depan teknologi Software Define Radio (SDR) dimana memungkinakan LTE dan 3G jalan bersamaan diterapkan,” jelasnya.

Group Head Vas Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, tambahan frekuensi 3G sudah dikomersialkan  sejak awal 2010 dan hingga saat ini  hampir seluruh wilayah Jawa dan Sumatera sudah tercover HSPA+.  “Jaringan Indosat juga sudah siap untuk SDR,” tegasnya.

Tarif  Belum Turun
Sayangnya, walau operator sudah menambah kapasitas, namun pelanggan belum bisa mendapatkan tarif data yang murah. “Untuk penurunan tarif, kami belum berani berjanji. Soalnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan frekuensi itu lumayan besar,” jelas Hasnul.

Diungkapkan Hasnul, saat ini kontribusi layanan data bagi XL masih berkisar 6 persen bagi total pendapatan. Perseroan masih fokus menaikkannya menjadi 10 persen pada akhir tahun nanti. “Kami hanya bisa berjanji kualitas layanan data akan semakin membaik,” katanya.

Aulia mengatakan, untuk urusan tarif Telkomsel lebih melihat pada peta persaingan dan tren di pasar. “Kontribusi data masih 6 persen pada semester I lalu, kita ingin dorong menjadi 10 persen. Layanan ini masih bayi, jika belum apa-apa sudah perang tarif nanti berdampak pada kualitas,” kilahnya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menilai, penambahan frekuensi akan membuat persaingan di layanan data menjadi keras karena semua pemain memiliki sumber daya alam yang setara.

“Kalau soal tarif memang susah turun karena sekarang operator belum efisien. Jumlah pelanggan secara riil memberikan keuntungan belum signifikan. Operator masih mencari keseimbangan antara pelanggan riil dan tarif ritel,” katanya.

Sementara Praktisi Telematika Raherman Rahanan mengakui penambahan kanal akan menambah kapasitas bandwitdh sehingga jumlah pelanggan akan ikut terdongkrak.

“Tetapi itu semua tergantung kebijakan yang diambil operator dalam mengembangkan teknologi. Jika benar mau mengantisipasi LTE, implementasi SDR langkah yang bijak karena akan mempermudah  menambah  module LTE tanpa perlu  menginstal unit radio yang baru secara total,” jelasnya.[dni]

051010 Menanti Lisensi SLI

Aksi XL Axiata dan Natrindo Telepon Seluler (NTS/Axis) meminta tambahan frekuensi 3G sebenarnya sudah diprediksi banyak kalangan karena kedua operator ini terlihat giat  meminta lisensi ke pemerintah.

Setelah urusan penambahan frekuensi selesai, sebenarnya ada satu masalah yang belum jelas penyelesaiannya oleh pemerintah bagi kedua operator itu. Lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) masih menjadi impian bagi kedua operator setelah kalah dari Bakrie Telecom (BTEL) dalam lelang yang dilakukan pemerintah tiga tahun lalu.

Saat ini pemain SLI berbasis clear channel ada tiga yakni Telkom, Indosat, dan Bakrie Telecom. Potensi  pasar dari jasa SLI  sekitar tiga triliun rupiah yang akan berasal dari jumlah panggilan sebesar tiga miliar menit per tahun. Komposisi panggilan adalah  70 persen  keluar negeri dan 30 persen panggilan dari luar negeri.

Telkom  mengklaim menguasai 53 persen pangsa pasar SLI. Sedangkan sisa pangsa pasar diambil  Indosat dan secuil oleh BTEL.

XL  kala tender tiga tahun lalu digadang-gadang menjadi pemenang, tetapi  tersungkur karena tidak lengkapnya administrasi. Sementara Axis tersandung masalah pembatasan kepemilikan asing yang dominan.

Padahal kala itu XL merupakan pesaing kuat dari BTEL karena  melalui jaringan milik induk usahanya, Telekom Malaysia, telah memiliki ketersambungan    ke negara yang tergolong Tier-1 seperti Amerika, Hong Kong, Australia, Eropa, dan  Jepang karena memiliki  memiliki dua gateway  di Singapura dan  Malaysia yang siap disambungkan untuk layanan SLI.

Sedangkan dari potensi  pasar yang akan digarap lumayan menjanjikan karena XL berjanji akan mengoptimalkan layanan bagi sesama pelanggan. Hal ini melihat adanya  600 juta panggilan internasional yang dilakukan oleh 35,2 juta pelanggannya

Sementara di Axis sendiri terdapat 20 persen  dari total 6 juta pelanggan yang aktif menggunakan panggilan internasional. Panggilan banyak dilakukan ke Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi.

“Jika kesempatan untuk mendapatkan lisensi SLI dibuka oleh pemerintah, tentu kami ingin sekali. Ini akan membuat tarif SLI yang kami berikan lebih kompetitif,” tegas VP Sales and Distribution Axis Syakieb Sungkar di Jakarta, Senin (4/10).

Diungkapkannya, tarif SLI yang diberikan oleh Axis paling murah saat ini baik berbasis Voice over Internet Protocol (VoIP) atau clear channel. Contoh, ke Arab Saudi dengan panggilan clear channel menetapkan tarif 1.388 rupiah per menit, sementara di pasar sebesar 1.500 rupiah per menit.

“Itu kita sewa jaringan Telkom untuk originasi atau membawa trafik dari Indonesia. Jika punya lisensi sendiri tentu lebih murah,” katanya.

Direktur Telekomunikasi Ditjen Postel Titon Dutono belum berani mengeluarkan sinyal tambahan pemain SLI karena isu tersebut terlalu sensitif. “Ini domain Menkominfo. Baiknya tanya ke beliau saja,” kilahnya.

Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri pada Februari lalu memberikan sinyal akan menambah pemain SLI karena beranggapan belum ada kompetisi di sektor ini. Rencananya penambahan akan terjadi setelah evaluasi kinerja SLI milik BTEL selesai dilakukan.

Sayangnya, setahun sudah kode akses 009 milik BTEL berkibar di pasar, namun belum ada juga hasil evaluasi yang disodorkan oleh regulator ke publik. Bahkan, sepertinya regulator enggan menanyakan nasib pembangunan Sentra Gerbang Internasional (SGI) Kupang-Darwin yang menjadi faktor penentu BTEL keluar sebagai pemenang tender.

Jika seperti ini, harapan Indonesia menjadi Telecommunication Hub di kawasan Asia tentu akan semakin lama menjadi kenyataan. [dni]

051010 UU Konvergensi Akan Picu Persaingan

JAKARTA—Hadirnya Undang-Undang (UU) Konvergensi diyakini akan memicu persaingan dan pemain baru di industri telekomunikasi Indonesia.

“Jika membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvergensi yang sedang dikonsultasi publik oleh Kemenkominfo, itu akan memicu persaingan di industri telekomunikasi. Hal ini karena konsep unbundling diterapkan oleh regulasi itu,” ungkap Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb)Yohanes Sumaryo di Jakarta, Senin (4/10).

Dijelaskannya, konsep ubundling adalah membagi entitas dalam tiga level yakni penyedia jaringan (network), akses, dan konten. “Jika dipecah dalam tiga entitas tentu akan menimbulkan pemain-pemain baru di industri. Kemungkinan ini akan membuat  era duopoli di jaringan tetap segera berakhir,” katanya.

Menurutnya, hadirnya UU Konvergensi akan bisa “memukul” Telkom sebagai penguasa pasar karena akan ada  pemisahan pembukuan sebagai pemain  network, services dan konten.  “Pemisahan pembukuan yang paling efektif  kalau dalam bentuk  perusahaan berbeda supaya tidak terjadi cross subsidy yang menghambat kompetisi,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Karyawan Telkom, Wisnu Adhi Wuryanto menolak keras rencana penggabungan unit usaha Fixed Wireless Access (FWA), Flexi dengan Esia dari Bakrie Telecom.

“Sikap penolakan  harus diambil, karena penggabungan ini berpotensi digugat banyak pihak karena melanggar persaingan usaha di sektor telekomunikasi,” tegasnya.

Menurut dia, pelanggaran persaingan usaha tersebut pernah disuarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan penggabungan ini akan merugikan masyarakat karena perusahaan hasil penggabungan ini dapat mempermainkan tarif FWA. “Apalagi, penggabungan Flexi – Esia akan menguasai lebih 90 persen pangsa pasar FWA. Kalau ini terjadi, masyarakat bisa menjadi korban monopoli kedua perusahaan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya,  saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penggabungan Flexi dengan Esia atau dengan perusahaan manapun karena performa kinerja yang ada.

Ia menilai penggabungan kedua operator CDMA tersebut kental nuansa politis, baik dilihat dari posisi Esia sebagai anak perusahaan Group Bakrie maupun dihubungkan dengan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Telkom yang mengagendakan penggantian Direksi Telkom dalam waktu dekat.[dni]

051010 Medioker Garap Layanan Haji

JAKARTA—Dua operator medioker, Axis dan Tri, menggarap layanan untuk jemaah Haji guna meningkatkan pundi-pundi pendapatan di akhir tahun ini.

Vice President Sales and Distributions Syakieb Ahmad Sungkar menjanjikan program gratis terima telpon dan SMS guna membantu para jemaah haji untuk tetap terhubung dengan keluarga dan rekan mereka dengan mudah dan terjangkau.

“Axis memastikan koneksi yang baik, stabil dan terjangkau selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung karena langsung menggunakan BTS (base transceiver station) di Arab,” kata Syakieb di Jakarta Senin(4/9).

Janji tersebut dilontarkan  mengingat Axis masih masuk dalam grup Saudi Telecom Company (STC), perusahaan telekomunikasi terdepan di Arab Saudi.

Program yang ditawarkan adalah cukup dengan menelepon ke nomor 1500 dari kartu Axis mereka untuk memilih jaringan Al Jawal merk milik STC di Arab kemudian mengaktifkan nomor roaming lokal (Local Roaming Number) pada saat mereka pertama kali tiba di Arab Saudi. Dengan LRN ini, pelanggan juga mendapatkan layanan telepon lokal di Arab Saudi hanya 1.500 rupiah per menit dan telpon ke semua operator di
Indonesia hanya 6.000 rupiah per menit.

Sedangkan untuk jelajah internasional, operator ini menawarkan tarif yang kompetitif yaitu 1.500 rupiah per SMS ke nomor tujuan manapun di seluruh dunia dan  50.000 rupiah per hari untuk layanan paket data roaming BlackBerry.

Sedangkan  Tri  meluncurkan Kartu Perdana Ibadah. Kartu tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang akan melakukan ibadah haji dengan tarif yang sangat murah. Di antaranya adalah gratis terima telepon dan SMS,  telepon termurah dari Arab Saudi ke Indonesia mulai  2.100 rupiah  per menit dan beragam konten Islami dan Haji. Bila Axis berafiliasi dengan Al Jawal, maka Tri bekerjasama dengan merk lokal yaitu Mobily.

Chief Marketing Officer Tri Suresh Reddy mengungkapkan, Tri sekarang telah memperluas  jangkauan sambungan internasionalnya  ke 225 negara.

Sebelumnya, pemain besar seperti  XL Axiata pun telah memberikan layanan XL BlackBerry saat berada di Arab Saudi. Operator terbesar nomer tiga tersebut memberikan tarif BlackBerry sebesar  75.000 rupiah per hari bagi pengguna BlackBerry selama di tanah suci.[dni]

051010 Butuh Investasi Besar untuk Double Track

JAKARTA—Pemerintah mengungkapkan membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan jalur ganda (Doble track) Jakarta-Surabaya hingga 2014 nanti.

“Diperkirakan dibutuhkan dana sebesar 9 triliun rupiah untuk merealisasikan rencanan tersebut. Saat ini baru baru sebagian dari perlintasan Jakarta-Surabaya sepanjang 780 kilometer yang sudah memiliki double track,” ungkap  Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Tundjung Inderawan di Jakarta, Senin (4/10).

Diungkapkannya, untuk mengatasi kendala pendanaan proyek diselesaikan secara parsial. “Salah satu solusi adalah melalui  pinjaman,” katanya.

Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Nugroho Indrio menjelaskan, saat ini baru sedikit lintas kereta api yang sudah memiliki fasilitas double track. Diantaranya Jakarta-Cirebon, serta Kutoarjo-Jogjakarta-Solo. Sementara lintas yang hanya memiliki fasilitas single track lebih banyak seperti Cirebon-Kroya-Purwokerto-Kutoarjo, Solo-Madiun-Surabaya, Cirebon-Pekalongan-Semarang dan Surabaya.

“Pada tahun depan  Pemerintah akan meresmikan double track sebagian lintas Cirebon-Kroya dari pendanaan APBN. Dari 150 kilometer panjang lintas tersebut, 50 kilometer diantaranya sedang dikerjakan double track. Tapi saya tidak hapal nilai proyeknya berapa. Sehingga pemerintah memang masih membutuhkan banyak dana untuk proyek double track tersebut,” kata Nugroho.

Nugroho menambahkan, saat ini pemerintah tengah menjajaki pinjaman dari JICA, Jepang untuk membiayai pembangunan double track Cirebon-Kroya-Jogjakarta-Solo. Feasibility study tengah dirampungkan untuk mengetahui kebutuhan proyek tersebut. Sekedar informasi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu kilometer rel kereta api sekitar  20 miliar rupiah di luar pembebasan tanah.

Angkutan Barang
Sementara itu, Direktur Komersial PT Kereta Api (PT KA) Sulistyo Wimbo Hardjito PT Kereta Api (Persero) mengungkapkan,  tengah menjajaki kontrak angkutan kontainer dengan PT Java Petroleum Transport (JPT), cucu usaha dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

“Kami akan mengangkut 1.500 kontainer per bulan dari Kalimas, Surabaya ke Pasoso, Tanjung Priok. Diharapkan pekerjaan tersebut bisa dimulai 1 November 2010. Namun, jangka waktu kontraknya belum tahu karena saya belum dapat kepastian dari sana,” katanya.

Diungkapkannya, untuk dapat menjalankan kontrak tersebut PTKA sudah mendatangkan 70 gerbong kereta pengangkut barang tanpa atap dan dinding samping (PPCW).  Harga per unit PPCW diperkirakan sekitar 450 juta rupiah .

Harga per unit PPCW ini sesuai dengan patokan harga tender pengadaan barang PTKA.

Berdasarkan catatan,  pertengahan tahun ini PTKA membuka tender pengadaan 1.200 gerbong PPCW dengan bujet  540 miliar rupiah. Serta 1.200 unit gerbong kereta pengangkut batu bara dengan dua gandar (KKBW) dengan mematok bujet  720 miliar rupiah  atau  600 juta rupiah per unit.

“70 unit PPCW yang datang tahun ini merupakan pengadaan tersendiri. Diluar tender pengadaan yang 1.200 itu,” kata Vice President Public Relations PTKA Sugeng Priyono.

Pada 23 Juni lalu PTKA mendapatkan komitmen dari 10 bank yang tertarik untuk memberikan pinjaman sebesar  5,26 triliun rupiah  untuk mengadakan lokomotif dan gerbong sampai 2013.

PT KA  berencana mengadakan 100 lokomotif penarik gerbong barang di Pulau Jawa dan 44 lokomotif serupa di Pulau Sumatera. Untuk mengadakan lokomotif, dana yang dibutuhkan sebesar  4 triliun.

Tahun ini PTKA menargetkan pendapatan dari angkutan barang 2,13 triliun rupiah  dengan volume angkut 23,91 juta ton. Sementara pada 2009, PTKA membukukan pendapatan dari angkutan barang sebesar  1,7 triliun rupiah  dengan realisasi volume angkutan 20,72 juta ton.

Komoditas utama yang akan diangkut selama tahun ini antara lain bubur kayu, batu bara, bahan bakar minyak, pupuk, peti kemas, parcel, baja, lateks, minyak sawit, minyak sawit cair, air minum, dan pasir kuarsa. Saat ini pendapatan dari angkutan batubara di Sumatera milik PT Bukit Asam Tbk masih dominan yaitu  1,19 triliun rupiah dengan realisasi angkutan 11,14 juta ton per tahun.[dni]