191010 PT KAI Siapkan Rencana Keselamatan Operasi

JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan sejumlah rencana untuk meningkatkan keselamatan operasinya untuk menekan angka kecelakaan.

Direktur Utama PT Kereta Api Ignasius Jonan mengungkapkan sejumlah rencana sudah disiapkan untuk empat tahun ke depan. “Kami tetap memberikan perhatian tinggi kepada keselamatan ditengah keterbatasan,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (19/10).

Diungkapkannya, sejumlah rencana itu adalah emplasemen stasiun tertentu dilengkapi dengan sepur tangkap/badug dimana  di lintasan double track diperlukan sepur sayap.
Pemasangan Auxiliary warning system (AWS) khususnya di daerah perkotaan. Pemasangan Anti-Collision Device (ACD). Pemasangan Automatic Train Stop (ATS). Pembangunan Double track lintas utara dan lintas selatan Jawa dan Double Double Track Manggarai-Cikarang.

Selanjutnya pembangunan prasarana perkeretaapian  di Sumatera Selatan (DIVRE III), penyelesaian jalur ganda di lintas utara Jawa, (Tanjung Priok-Jatinegara-Surabaya Pasar Turi), dan pembangunan jalan rel simpang di Dryport Jababeka/Lemah Abang.

Sedangkan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) akan dilakukan peralihan manajemen SDM dari pendekatan PNS ke manajemen SDM yang tepat untuk organisasi bisnis dengan  budaya kerja baru.

Produktivitas pegawai lebih dari 900.000 satuan angkutan dengan melalui otomatisasi dan mekanisasi, outsourcing untuk pekerjaan yang tidak strategis. modernisasi sistem HR (remunerasi, administrasi SDM (SAP), penilaian kinerja, golongan/ karir jabatan dan pendidikan dan pelatihan (rasio diatas 2 persen  dari sales dan jumlah hari kerja) berbasis kompetensi dengan 95 persen pemenuhan (Teknis dan Manajerial) dan sertifikasi. “Untuk SDM ini programnya mulai tahun ini hingga empat tahun mendatang,” jelasnya.

Diungkapkannya, alat produksi sendiri untuk empat tahun mendatang membutuhkan 44 unit lokomotif untuk Sumsel dan 100 unit untuk Jawa. Selanjutnya 1.200 unit gerbong KKBW, 1.200 unit gerbong PPCW. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan ini sekitar 2,378 triliun rupiah dimana sumber dana 85 persen pinjaman dan sisanya kas internal.

PT KAI juga menargetkan  kenaikan volume angkutan penumpang secara total perusahaan 2 persen , sedangkan jika ditinjau dari masing-masing kelas adalah Eksekutif 7 persen, Bisnis 4 persen, Ekonomi 1 persen, Lokal Bisnis 4 persen , Lokal Ekonomi 3 persen  dan Jabotabek 1 persen.

Saat ini jumlah jaringan KA 6.535 km (beroperasi 4.773 km (73 persen), sedangkan sepanjang 1.762 km (27 persen) tidak beroperasi).  Konsentrasi angkutan
penumpang di Jawa (98%),  angkutan barang dominan di Sumatera (76% ;CPO &
batubara). Dan  baru mengangkut 2-3  persen  dari jumlah perjalanan orang di
Jabodetabek dan 4 persen  dari transportasi publik

Sementara jumlah perlintasan sebidang berpotensi konflik : tidak dijaga resmi sebanyak  (3415 unit). Belum lagi  204 set persinyalan elektrik untuk 12 DaOps tidak tersebar merata.

Selanjutnya Jonan meminta adanya pemisahan tugas yang jelas antara PT. KAI sebagai operator dan Ditjen KA sebagai regulator dalam hal pembangunan dan pengelolaan stasiun, rel dan persinyalan. “Tentunya juga pemisahan aset yang jelas antara PT. KAI dan Ditjen KA,” katanya.[dni]

191010 Tiga Perusahaan Berpeluang Tangani Listrik Soekarno-Hatta

JAKARTA—Tiga perusahaan berpeluang untuk menangani jaringan listrik milik PT Angkasa Pura II di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dalam rangka menjamin layanan di fasilitas publik tersebut.

“Tiga perusahaan itu adalah PT Bona Dupang Soaloon, PT Analum Jior, dan PT Bayu Sukses Pratama,” ujar Chief of Auction Komite Lelang AP II Agus Haryadi, di Jakarta,  Senin (18/10).

Diungkapkannya,  lelang yang dilakukan perseroan  sudah memasuki tahap
prakualifikasi. Dimana berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran sampul I, ada tiga peserta yang lulus dan berhak mengikuti pembukaan penawaran sampul II dan e-Auction untuk pekerjaan penyempurnaan jaringan listrik main power station (MPS) di Bandara Soekarno-Hatta.

Sebelumnya, AP II  bersama PT PLN (Persero) tengah melakukan penggantian instalasi kabel tua secara menyeluruh. Sampai kabel tersebut selesai diganti, untuk sementara pasokan arus listrik di runway yang sempat bermasalah pada 6 Agustus lalu menggunakan kabel darurat melalui unit kabel berjalan (UKB) PLN.

AP II juga rutin melakukan uji kehandalan sistem back up dengan melakukan simulasi pemadaman listrik dan resetting antara pukul 24.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Menurutnya proses uji kehandalan ini sudah diinfokan kepada maskapai dan tenant disana.Selain itu, perseroan juga menaikkan status suplai tenaga cadangan (back up) pada fasilitas penerangan umum dan pendingin ruangan (AC) di seluruh area terminal. Langkah tersebut diambil perseroan menyusul sering terjadinya gangguan pasokan arus listrik pada fasilitas-fasillitas bandara yang tergolong non-prioritas.

Hanggar GMF
Pada kesempatan lain, Direktur Utama AP II Tri S Sunoko mengungkapkan, pembangunan hanggar keempat milik  PT Garuda Maintenance Facilities AeroAsia
(GMF) kemungkinan tidak jadi pada kuartal keempat 2010 karena ahrus menunggu dulu grand design pengembangan bandara Soetta.

“Kami pertimbangkan lagi pembangunan hangar tersebut. Karena seperti diketahui kami sedang merancang grand design pengembangan Soekarno-Hatta. Jadi tidak mungkin membangun hangar itu di akhir tahun, karena preliminary design nya baru selesai Desember. Lalu detail design baru selesai April 2011,” kata Tri.

Seperti diketahui GMF juga berencana menggandeng AP II untuk membangun hangar senilai 50 juta sampai 60 juta dollar AS.  Saat ini GMF memiliki 3 hangar dengan total kapasitas 25 pesawat. Hangar 1 diperuntukkan bagi pesawat berbadan lebar (wide body) dengan kapasitas 4 pesawat. Hangar 2 khusus digunakan untuk melakukan Line Maintenance berkapasitas 8 pesawat. Terakhir, hangar 3 memiliki kapasitas untuk bisa merawat 13 pesawat sekaligus. Sementara hangar 4 di desain khusus untuk perawatan 16 pesawat berbadan sedang (narrow body) Airbus A320 dan Boeing 737

Bandara Soekarno-Hatta di desain dengan kapasitas 22 juta penumpang per tahun, terdiri dari  kapasitas terminal 1 dan 2 sebanyak 18 juta penumpang dan terminal 3 sebanyak 4 juta penumpang. Tahun lalu jumlah penumpang Soekarno-Hatta mencapai 37 juta penumpang. Sementara sampai Semester I 2010 jumlah penumpang yang terbang dari dan menuju bandara tersebut 20,76 juta penumpang.

“Hasil rapat di kantor Wakil Presiden, pemerintah meminta kami mempercepat penyelesaian pengembangan Soekarno-Hatta menjadi 2013. Tadinya di paparan saya pada 2015. Tetapi akan kami kejar, asalkan sesuai kesepakatan sisi air side seperti pembangunan runway dibiayai pemerintah. Sementara ground side yaitu pembangunan terminal dan fasilitas lainnya akan kami lakukan dengan investor lainnya,” kata
Tri.[dni]

191010 BRTI Pantau Ganti Rugi Konsumen Telkomsel

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berjanji akan melakukan pemantauan secara ketat ganti rugi konsumen Telkomsel dalam kasus salah tagih penggunaan layanan data pada minggu lalu.

“Soal ganti rugi kepada pengguna Telkomsel  yang dirugikan akibat kesalahan billing system data  ini perlu dipantau bersama agar tidak hanya sekadar menenangkan masyarakat. Jika ada pengguna yang merasa belum di-refund oleh Telkomsel harap melapor ke BRTI,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Senin (18/10).

Ditegaskannya, lembaganya tidak ingin kasus Ring Back Tone (RBT) Ayo Semangat kembali terulang dimana kala itu Telkomsel berjanji memberikan laporan terkait ganti rugi kepada konsumen yang dipaksa berlangganan. “Hingga kini Telkomsel untuk kasusu itu belum melaporkan berapa pengguna yang mendapat penggantian. Kami tidak mau kecolongan dua kali,” ketusnya.

Menurutnya, untuk kasus terbaru dalam layanan data, selain kesalahan penambahan biaya data, pembatasan  billing system juga  tidak berjalan sebagai seharusnya. Pengguna yang membatasi  tagihan misalnya  500 ribu rupiah,  mungkin saja tetap bisa tertagih melebihi angka tersebut meski dibatasi maksimal tagihannya hanya  500 ribu rupiah.”Kasus seperti ini ada dan pengurusannya juga terkesan dipersulit di purna jual operator itu,” sesalnya.

Secara terpisah, GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra mengaku  sudah memulihkan kembali sistem tagihannya dan akan mengembalikan kerugian kepada pelanggan Telkomsel Flash paket volume based atas kesalahan pengutipan kelebihan kuota layanan data tersebut.

“Kami berterimakasih atas informasi dari pelanggan terkait dengan kelebihan penagihan pelanggan kartu Halo yang berlangganan Telkomsel Flash paket volume based yang kami terima sejak bulan lalu,” katanya.

Menurutnya, Telkomsel sudah melakukan pengecekan dan telah menerapkan solusi pada sistem penagihan tersebut. “Saat ini sistem penagihan telah berfungsi secara normal dan sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan. Telkomsel juga melakukan adjustment secara otomatis kepada seluruh pelanggan yang terkena kelebihan penagihan tersebut,” katanya.

Ditegaskannya, untuk  sistem penagihan  pelanggan kartuHALO yang berlangganan Telkomsel Flash paket unlimited berfungsi secara normal dan tidak mengalami gangguan.

Sebelumnya, BRTI menemukan kesalahan penghitungan  sistem penagihan dari Telkomsel. Pelanggan KartuHalo yang seharusnya ditagih untuk  kelebihan kuota  1 rupiah per  kb  ditagih 5 rupiah per kb. Ditemukanali ada sekitar 12 ribu pelanggan yang bernasib sial akibat salah hitung itu.

Berdasarkan catatan,  terdapat 3 paket bulanan pilihan paket internet unlimited Telkomsel Flash menggunakan kartu Halo, yaitu paket bulanan basic dengan tarif 125 ribu rupiah per bulan, kuota 500 MB dan kelebihan kuota satu rupiah per  kb.  Selain itu, ada juga paket advance 225 ribu rupiah per  bulan dengan kuota 1,2 GB dan kelebihan kuota satu rupiah per  kb serta paket pro dengan tarif  400 ribu rupiah  per bulan, kuota 3 GB kelebihan kuota satu rupiah per  kb.[dni]

191010 SDR Tidak Ideal Untuk Data Kecepatan Tinggi

JAKARTA—Penerapan inovasi Software Define Radio (SDR) dinilai tidak ideal bagi operator jika ingin menawarkan data kecepatan tinggi bagi pelanggannya.

SDR adalah inovasi yang digunakan oleh operator dimana dua teknologi data yakni Long Term evolution (LTE) dan 3G bisa dijalankan bersamaan. Di Indonesia,  tiga  operator, Telkomsel, Indosat, dan XL rencananya akan mengembangkan inovasi ini untuk mengadopsi LTE mulai tahun depan sembari menunggu regulasi yang jelas tentang teknologi 4G itu.

“SDR memang jalan keluar yang memungkinkan dilakukan oleh satu operator jika LTE belum bisa dijalankan karena terkendala regulasi atau keterbatasan frekuensi. Tetapi itu bukan solusi karena LTE tetap memiliki standar kecepatan yang ingin dirasakan oleh pelanggan,” ungkap  Chief Technology Officer Regional Unit Asia Selatan dan Tenggara Alcatel-Lucent Dirk Wolter di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan catatan, LTE  memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAW round-trip kurang dari 10 ins.

Menurutnya, jika operator mengandalkan SDR dengan bandwitdh yang dimiliki hanya 10 MHz akan susah memberikan kecepatan ideal karena lebar pita sangat terbatas. “Jika pun satu  kanal didedikasikan untuk LTE, tetap saja kecepatannya terbatas kala pengguna yang menduduki satu site banyak. LTE saja idealnya memiliki lebar pita 20 MHz,” jelasnya.

Disarankannya, ketimbang melakukan hal itu, operator lebih serius menggarap LTE sembari berharap pemerintah mengeluarkan regulasi untuk kepastian investasi. “Untuk spektrum bisa di 700 MHz, 2,3 GHz, dan 2,6 GHz. Di luar negeri umumnya untuk area rural menggunakan 700 MHz, sementara area urban di 2,5 GHz,” jelasnya.

Diakuinya, untuk Indonesia tantangan penggunaan spektrum ini sangat berat karena di 700 MHz migrasi TV analog ke digital belum berjalan mulus, sementara di 2,5 GHz ditempati oleh operator TV kabel.

“Padahal LTE bisa menjadi solusi bagi ketertinggalan Indonesia mengejar penetrasi broadband dan solusi dari rendahnya margin operator dari data,” jelasnya.

Sementara itu,  Praktisi Telematika Raherman Rahanan mengakui  implementasi SDR langkah yang bijak bagi operator sebelum melangkah ke LTE karena nantinya untuk pindah ke LTE hanya  menambah  module  tanpa perlu  menginstal unit radio yang baru secara total

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Haryono mengungkapkan, SDR tetap akan dipasang dan dijalankan mulai tahun depan, khususnya mengatasi kepadatan trafik data di area padat. “Kami terpaksa menunda uji coba LTE di outdoor karena belum ada regulasi yang jelas. SDR solusi yang tepat karena bisa digunakan di spektrum eksisting 3G yakni 2,1 GHz,” katanya.[dni]

191010 Indonesia Enggan Menjadi Obyek

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berjanji akan mengoptimalkan posisinya sebagai anggota Dewan Council International Telecommunication Union (ITU) dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri untuk mengembangkan teknologi komunikasi.

“Posisi anggota Dewan Council yang kita raih dengan suara terbanyak di Mexico dalam ITU tidak akan disia-siakan. Kita tidak akan menjadi  obyek aturan internasional tetapi menjadi subyek dari setiap regulasi yang dikeluarkan. Utamanya kepentingan dalam negeri harus dilindungi,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Senin (18/10).

Dijelaskannya,salah satu kepentingan yang harus dilindungi masalah slot orbit satelit dimana banyak kepentingan bermain disana. “Kedaulatan kita di angkasa harus dijaga dari kemungkinan slot hilang. Apalagi ini sumber daya terbatas,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Indonesia harus mewaspadai kehilangan hak pengelolaan filing satelit S-Band di slot orbit 107,7o BT  karena Satelit Indostar II akan berpindah ke 108,8o BT.  Indostar II sendiri selama ini menumpang pada satelit Protostar 2 yang kemudian dijual ke SES SA asal Prancis.

Berkaitan dengan setahun menjalankan tugas Menkominfo, Tifatul mengungkapkan, salah satu tugasnya yang telah diselesaikan adalah dalam program desa berdering. “Sekarang 25.900 desa sudah  berdering. Pada akhir 2010 ada  31. 000 ribu desa yang berdering. Pada akhir Juli 2011, 35 ribu desa akan berdering sesuai program Universal Service Obligation (USO),” katanya.

Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto mengungkapkan,sebagai salah satu pemenang tender Desa berdering ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan 10 persen dari 35 ribu desa berdering menjadi desa pintar (memiliki akses internet.”Desanya bisa bagian dari wilayah dimenangkan atau baru,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto mengungkapkan,  tender untuk pengadaan jasa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) senilai 210,99 miliar rupiah  dengan jangka waktu empat tahun tendernya telah dibuka oleh  Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP).

“Tahap prakualifikasi mulai  13-21 Oktober 2010.  SIMMLIK dilaksanakan untuk mengintegrasikan dan memonitor setiap Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Peserta tender terbuka, baik itu pemenang PLIK atau di luarnya,” jelasnya.

Diungkapkannya, pemerintah akan memilih pemenang yang menaawarkan  teknologi netral, kualitas layanan, kemampuan filterisasi serta keamanan. dengan prioritas produk dalam negeri dan memperhatikan biaya operasional.[dni]