201010 Valuasi Aset Flexi Libatkan Lembaga Negara

JAKARTA–Serikat Karyawan (Sekar) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meminta valuasi aset unit usaha Fixed Wireless Access (FWA) Flexi melibatkan lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah kerugian dalam merger dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL).

“Flexi itu adalah aset negara. Tidak bisa hanya menyewa konsultan swasta untuk melakukan valuasi aset, karena tidak akan independen,” tegas Sekjen Sekar Telkom Asep Mulyana di Jakarta, Selasa (19/10).

Menurutnya, sebagai bagian dari aset negara dimana Flexi adalah unit bisnis Telkom yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN)harus hati-hati dalam memperlakukannya oleh manajemen.

“Jika hanya konsultan ditunjuk oleh Dewan Direksi, tentu akan melapor kepada Direksi juga. Padahal, posisi direksi sendiri sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 14 Juni 2010 hanya sementara. Kalau begini harusnya tidak boleh mengambil kebijakan strategis,” katanya.

Diungkapkannya, secara aset Flexi memiliki nilai sekitar 7 triliun rupiah, tetapi mengingat akan dimergerkan dengan BTEL yang notabene swasta dan tercatat sahamnya di bursa maka tidak seimbang dalam bernegosiasi. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar BTEL saat ini sebesar 6,693 triliun rupiah

“BTEL pasti akan menyodorkan saham, sementara Flexi berupa aset yang nilainya tidak bisa dikerek. Saham BTEL saja sejak pertengahan September lalu terangkat dari 160 menjadi 250 rupiah berkat pernyataan dari Menneg BUMN Mustafa Abubakar yang terkesan mendukung merger. Ini kan tidak apple to apple jadinya,” sesalnya.

Belum lagi, lanjutnya, masalah hutang BTEL yang nanti bisa ikut menjadi tanggungan Telkom secara grup jika nanti memiliki saham perusahaan itu.

Berdasarkan laporan keuangan BTEL  per Juni 2010, pada 16 Juli 2010 salah satu emiten Grup Bakrie ini kembali berutang sebesar 30 juta dollar AS.Setelah itu pada  12 Agustus 2010 berhutang RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd.

Tambahan utang ini membuat  beban bunga yang dibayarkan oleh BTEL kembali menanjak sehingga menekan bottom line perseroan. Tercatat,  laba bersih BTEL pada semester I lalu anjlok drastis 96,29 persen dari 72,8 miliar rupiah menjadi tinggal 2,7 miliar rupiah.

Melihat kondisi seperti itu, Ketua Umum Sekar Telkom Wisnu Adhi Wuryanto menegaskan, 22 ribu karyawan Telkom menolak rencana merger antara Flexi dengan Esia karena tidak menguntungkan perseroan secara grup.

“Kami sudah menyatakan sikap ini dengan mengirimkan surat pada 23 September lalu ke dewan direksi, tetapi belum ada tanggapan. Jika tidak diindahkan akan ada aksi mogok dari Sekar. Selain itu kami juga akan melaporkan aksi merger ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi pengambil keputusan,” tegasnya.[Dni]

201010 Pengaturan Subsidi Kereta Api Akan Direvisi

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan mengusulkan pengaturan  terkait subsidi untuk moda kereta api akan direvisi agar pengelolaan anggaran untuk infrastruktur lebih jelas.
“Pengaturan itu diatur dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Kami akan mengusulkan kepada dua kementrian yang terlibat untuk melakukan revisi agar PT Kereta Api bisa lebih fleksibel mengelola anggaran,” ungkap Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Selasa (19/10).
Diungkapkannya, dua hal yang perlu diperhatikan dalam subsidi untuk kereta api adalah soal Track Access Charge (TAC) dan Infrastructure Maintenance and Operations (IMO). Sementara untuk Public Service Obligation (PSO) akan ditingkatkan nominalnya.
Selanjutnya Bambang mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemisahan aset  yang jelas antara PT KAI dan Ditjen KA sudah ditetapkan dan sekarang tinggal menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Kemenhub dan KemenBUMN.
Berdasartkan catatan, saat ini, ketiga hal ini (PSO, TAC, IMO) masih mengacu kepada SKB 3 Menteri (Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas) yaitu KM 19/1999 tentang PSO, IMO dan TAC.
Secara terpisah, Direktur Umum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengakui,  konsep bisnis perekeretaapian yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum kondusif karena  konsep  PSO, IMO, dan  TAC  belum diatur secara kondusif.
TAC adalah ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara (jalan rel, sinyal, dll).  PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara Infrastructure Maintenance (IM) saat ini dikerjakan bersama-sama dan tumpang tindih antara PTKAI dan Ditjen KA . Padahal, seharusnya dapat dikerjakan oleh siapa saja yang berkompeten untuk merawat Jalan Rel dan sinyal, melalui lelang oleh Ditjen KA. Sedangkan untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.
“Kondisi saat ini besaran IMO  sama dengan TAC. Dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak ada yang bertanggungjawab dengan jelas atas infrastruktur perkeretaapian,” jelasnya.
Sedangkan untuk PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km/penumpang dan Tarif per Km/penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar..
Menurutnya, untuk memajukan moda kereta api dibutuhkan kombinasi jangka pendek, menengah, dan panjang antara regulator dan operator.  Diantaranya adalah  sertifikasi untuk seluruh operator KA dilakukan instansi yang berwenang.
Hal itu berupa pemisahan tugas yang jelas antara PT. KAI sebagai operator dan Ditjen KA sebagai regulator dalam hal pembangunan dan pengelolaan stasiun, rel dan persinyalan.  Pemisahan aset yang jelas antara PT. KAI dan Ditjen KA dan  mengundang swasta untuk ikut dalam operasionalisasi perkeretaapian  Selain itu diharapkan  penyelesaian semua regulasi perkeretaapian (PP, Permen/Kepmen, SOP/Juklak/Juknis) yang diperlukan. [dni]