261010 Menanti Kado Bagi Penguasa

Tak terasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada 23 Oktober lalu telah berusia 154 tahun. Saat pertama beroperasi, layanan pertama yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu adalah  jasa telegrap elektromagnetik  guna  menghubungkan Batavia (Jakarta kini) dengan Buitenzorg (Bogor) pada 23 Oktober 1856.

Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom  adalah penguasa pasar untuk setiap jenis layanan yang diselenggarakannya. Di seluler, melalui Telkomsel, BUMN ini berhasil menguasai 55 persen pangsa pasar dengan 93 juta pelanggan. Hal yang sama juga terjadi di Fixed Wireless Access (FWA), dimana Flexi memiliki 16,2 juta pelanggan atau menguasai 50 persen pangsa pasar. Sementara untuk telepon tetap kabel bisa dikatakan Telkom bermain sendiri dengan sekitar 8 jutaan pelanggan.

Sumbangan dividen bagi negara pun yang diberikan oleh Telkom lumayan besar. Tercatat, dari 26 triliun rupiah total dividen milik semua BUMN pada Juli lalu, sebanyak 12,8 persen merupakan sumbangan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar senilai 180 triliun rupiah itu.

“Saya mengharapkan  Telkom dapat terus berkembang tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara dan berjaya di regional, menjadi perusahaan idaman dan kebanggaan masyarakat,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dirjen Postel Muhammad Budi Setyawan mengharapkan, setelah mampu menyediakan layanan telekomunikasi bagi rakyat Indonesia, BUMN ini harus mampu meningkatkan  accesability, affordability, dan kualitas layanan. “Seharusnya dengan usia melewati 1,5 abad, manajemen  Telkom berfikir caranya untuk menjadi pemain penting di kawasan Asia,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso mengungkapkan, pada awal 1990-an Telkom sudah menjadi penguasa di Asean, bahkan pemain dari Singapura, Singtel belum ada apa-apanya. “Telkom ada kesempatan untuk kembali berkuasa dengan meningkatkan kualitas layanan sesuai standar internasional dan mewujudkan akses serat optik ke rumah dengan kecepatan minimum 1 Mbps. Broadband berbasis ekonomi akan menolong pertumbuhan Telkom lebih kuat,” katanya.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan meminta pemerintah sebagai pemilik  harus menyadari bahwa tantangan  ke depan sangat berat dan perlu keputusan besar serta mendasar agar Telkom tetap menjadi yang terbesar di Indonesia

Keputusan besar. Itulah yang dinanti oleh karyawan dan manajemen  Telkom  dari  Kementrian BUMN sebagai kuasa pemegang saham untuk menentukan nama yang menduduki posisi Direktur Utama setelah sejak Juni lalu  diambil sikap mengambang dengan memperpanjang jabatan direksi dan komisaris yang telah habis masa tugasnya.

Kabar beredar, Tiga kandidat untuk direktur utama masih digodok oleh penguasa. Ketiganya adalah  Rinaldi Firmansyah, Ermady Dahlan (Direktur Jaringan Telkom), dan Arief Yahya (Driektur Wholesales & Enterprise). Sementara untuk jajaran komisaris, nama Jusman Syafei Djamal (mantan Menhub), Johnny Swandi Sjam (Mantan Dirut Indosat), dan Rudiantara (Mantan Wadirut PLN) diyakini tinggal menunggu pengesahan saja saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nanti.

Bagi Telkom, masalah pejabat yang akan menduduki jajaran direksi dan komisaris ini sangat penting artinya  agar pengelompokkan pendukung secara internal segera berakhir sehingga aksi korporasi untuk membesarkan nama Telkom bisa segera berjalan. Semoga pemerintah menyadari hal ini dan memberikan kado ulang tahun terbaik bagi Tekom.[dni]

261010 BTIP Janji Tegur Pelaksana PLIK

JAKARTA— Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel berjanji akan menegur pelaksana Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) terkait adanya pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat dalam rangka pemasangan perangkat akses internet  di setiap kecamatan.

“Kami mendapat masukan  di wilayah tertentu terjadi pungutan liar kepada masyarakat yang wilayahnya dipasang perangkat oleh pelaksana PLIK. Sesuai aturan itu tidak boleh karena dalam penyediaan perangkat semua menggunakan dana Universal Service Obligation (USO),” tegas Kepala BTIP Santoso Serad kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sebelumnya, beredar kabar masyarakat yang memanfaatkan Layanan Internet Kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Timur mengeluh karena disuruh membayar 10 juta rupiah untuk mengaktifkan jasa yang dibiayai oleh dana USO. Diduga ini ulah subkontraktor yang disewa pemenang untuk pembangunan. Di NAD pelaksana PLIK adalah Telkom, sedangkan di Jatim yakni Jastrindo Dinamika.

Berdasarkan catatan, perusahaan yang menjadi pelaksana  PLIK adalah  Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta.

Selanjutnya, Santoso mengungkapkan dalam lanjutan program PLIK dimana akan dilakukan tender    untuk pengadaan jasa Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) dengan  total dana  210,99 miliar rupiah dalam  jangka waktu empat tahun ke depan, peluang dari pelaksana PLIK untuk menang akan berat.

“Jika ada pelaksana PLIK yang ingin ikut tender SIMMLIK boleh saja mendaftar. Tetapi peluang untuk menang tipis, karena nanti akan ada konflik kepentingan,” jelasnya.

Dijelaskannya, SIMMLIK dibuat terpisah agar dalam pengawasan PLIK dapat dilakukan secara obyektif. “Sekarang jika pemenang PLIK juga yang menang tentu akan susah mengawasi diri sendiri,” tukasnya.

Sementara Direktur Utama Lintasarta Samsriyono Nugroho mengatakan, peluang pemenang tender PLIK dalam lelang SIMM-LIK akan lebih besar ketimbang pelaku usaha lainnya karena konfigurasi sistem jaringan adalah milik para pemenang.

“Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan yang menang nantinya bukan peserta PLIK. Hal ini karena dalam PLIK itu menetapkan penggunaan jaringan ada spesifikasi teknis dan semua bisa menyesuaikan. Apalagi bahasa mesin itu standar,” katanya.[dni]

261010 Ditjen Postel Godok Permen PKA

JAKARTA—Ditjen Postel sedang menggodok Peraturan Menteri (Permen) tentang Penggabungan, Konsolidasi, dan Akuisisi (PKA) di industri telekomunikasi  guna memberikan kepastian hukum bagi operator yang akan  melakukan aksi korporasi terkait tiga hal tersebut.

“Aturan ini dibutuhkan karena fenomena konsolidasi diantara operator semakin mendekati kenyataan. Sebagai lembaga teknis, Postel harus menjaga aset negara yang dipegang operator seperti frekuensi dan penomoran. Selain itu, kami ingin mencegah terjadinya monopoli di pasar,” tegas Dirjen Postel Muhammad Budi Setyawan di Jakarta, Senin (25/10).

Dijelaskannya, walau aksi PKA banyak berkaitan dengan kebijakan korporasi, namun Postel wajib mengantisipasi adanya perdagangan aset negara yang dikuasai operator.

“Kita tidak mau PKA itu karena  daya tarik aset negara dikuasai satu entitas bisnis. Aset negara di industri telekomunikasi ini sumber daya terbatas dan tidak ada hak korporasi memperdagangkannya,” tegasnya.

Diungkapkannya, salah satu yang akan diatur adalah tentang pengembalian frekuensi oleh pihak yang akan melakukan PKA kepada negara karena dianggap sebagai satu entitas baru.

“Hal ini bisa terjadi pada merger Flexi-Esia yang ramai diisukan belakangan ini. Jika  merger terjadi, jangan dipikir nantinya memiliki alokasi bandwitdh 10 MHz, hasil penggabungan dua entitas. Mereka wajib mengembalikan kanal yang dikuasai dan ditentukan jumlah ideal yang didapat. Karena kita anggap itu entitas baru,” jelasnya.

Namun, disayangkannya  walau ramai diperbincangkan di media massa tentang rencana merger oleh Telkom dan Bakrie Telecom, sebagai pembina teknis, Ditjen Postel tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh  kedua operator.

Sebelumnya, Serikat Karyawan Telkom (Sekar Telkom) mengungkapkan  keterbatasan kanal dalam pengembangan Flexi tidak pantas dijadikan alasan utama merger dengan Esia. “Banyak cara mengakali keterbatasan kanal, mulai dari Mobile Virtual Network Operation (MVNO) atau sinergi frekuensi. Tidak ada manfaatnya merger dengan esia yang dililit hutang besar,” tegas Ketua Umum Sekar Wisnu Adhi Wuryanto.[Dni]

261010 Flexi Bidik 2 Juta Pelanggan Gunakan SMS Premium

JAKARTA—Telkom Flexi membidik sekitar 12,3 persen  dari  total 16,2 juta pelanggannya aktif setiap bulannya menggunakan layanan SMS Premium  milik 100 mitra penyedia konten yang digandeng operator Fixed Wireless Access (FWA) itu.

“Saat ini ada sekitar 1,5 juta pelanggan yang aktif setiap bulannya menggunakan layanan SMS Premium dari 100 mitra penyedia konten. Sedangkan jumlah layananya bisa mencapai ratusan karena satu mitra biasanya menyelenggarakan 4-10 jenis layanan,” ungkap Deputy Commerce Telkom Flexi Judi Achamdi di Jakarta, Senin (25/10).

Diungkapkannya, salah satu cara untuk meningkatkan animo pelanggan menggunakan layanan SMS Premium adalah melalui  program ”Flexi Hujan Duit” yang diselenggarakan bersama  PT. Monstermob Indonesia.

Program itu memperebutkan  total hadiah mencapai lebih dari  1,5 miliar rupiah  meliputi uang tunai  20 juta rupiah setiap hari,  40 juta rupiah setiap minggu dan Grand Prize  100 juta rupiah di akhir periode pada  15 Desember 2010.

Diungkapkannya, program ini telah dimulai sejak 14 Oktober lalu dan pada tahap I berhasil menggaet 50 ribu pelanggan. Pada 21 Oktober lalu telah dilakukan  pengundian Tahap I Flexi Hujan Duit. Pengundian itu mendapatkan 6 (enam) pemenang Harian dengan nilai hadiah masing-masing  20 juta rupiah,  serta  satu  pemenang Mingguan sebesar  40 juta rupiah.

Pemenang Harian yang beruntung untuk pengundian tahap I kali ini antara lain berasal dari Aceh, Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan yang beruntung sebagai Pemenang Mingguan jatuh pada pelanggan Flexi asal kota Bandung dengan nomor Flexi 022-7224xxxx.

Dijelaskannya, seluruh pelanggan Flexi baik prabayar dan paskabayar berhak mengikuti program ini. Caranya mudah, pelanggan cukup mengetik DUIT dan mengirimkan ke 343. Tarif yang dikenakan kepada pelanggan hanya dua ribu rupiah  sebelum PPN untuk mengikuti program heboh ini. Pengundian tahap II Flexi Hujan Duit akan diadakan pada tanggal 28 Oktober 2010 untuk mencari 7 (tujuh) orang pemenang lagi yang akan menjadi jutawan dadakan.

“Kami menargetkan ada  250 ribu pelanggan setiap hari  yang ikut Flexi Hujan Duit. Kesempatan untuk menang masih terbuka lebar karena masih ada 56 calon pemenang  yang akan diundi dan menjadi jutawan baru,” katanya.[dni]

261010 RUU Konvergensi Regulasi Basa-basi Ala Penguasa

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akhirnya memulai konsultasi publik secara resmi Rancangan Undang-undang Konvergensi (RUU Konvergensi) pekan lalu, sebelum dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas menuju proses pengesahan pada tahun depan.

“RUU ini penting sekali untuk meningkatkan daya saing dan menumbuhkan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional. RUU ini mendorong industri TIK untuk mengkombinasikan kekuatan dari Indonesia yakni kebudayaan, sumber daya manusia (SDM), dan keunikan agar menjadi negara industri bukan hanya konsumsi TIK” ungkap Sekjen Kemkominfo Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Diakuinya, Indonesia selama ini hanyalah negara konsumen TIK. Kekuatan Indonesia ada pada tiga hal di atas dan harus dioptimalkan. RUU ini mendorong adanya diversifikasi produk, terutama pada konten. Sedangkan untuk konten sendiri akan lebih diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektornika (ITE).

Staf ahli Kemenkominfo Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital Karamulloh Ramli menambahkan, RUU Konvergensi akan menjadi pengganti UU Telekomunikasi No 36/99. “Sementara untuk UU ITE dan Penyiaran akan dilakukan revisi untuk mengharmonisasi isinya dengan semangat konvergensi,” jelasnya.

Menkominfo Tifatul Sembiring menjamin hadirnya UU Konvergensi nantinya tidak akan menjadi tumpang tindih dengan UU lain yang akan dibuat seperti Tindak Pidana Teknolgi Informasi (TIPITI) yang lebih fokus pada penindakan masalah cyber crime. “UU Penyiaran yang lama pun direvisi dengan semangatnya mengantisipasi teknologi konvergensi. Jika UU penyiaran lama sudah tidak bisa mengadopsi konvergensi, tentu akan diganti juga,” katanya.

Status Quo
Lantas benarkah RUU Konvergensi ini sudah sesuai dengan semangat konvergensi seperti yang digaungkan oleh industri telekomunikasi. Koran Jakarta yang mendapatkan draft dari RUU tersebut mencatat masih terdapat beberapa pasal yang mencerminkan keinginan dari pemerintah untuk mempertahankan status quo atau melanggengkan kekuasaannya.

Hal itu bisa terlihat dari masih adanya semangat untuk mengutip kepada industri telekomunikasi atau mempertahankan status quo dari Balai Penyedia Telekomunikasi Informasi Pedesaan (BTIP) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Pada pasal 24 terlihat pemerintah ingin mengutip Biaya Hak Penggunaan (BHP) penomoran dengan alasan ingin menjaga sumber daya terbatas dan ingin mengaturnya secara adil.

Hal yang sama juga terlihat pada pasal 38 tentang kewajiban pelayanan universal yang semangatnya masih sama dengan UU No 36/99 dimana tidak ada arah yang jelas bentuk penggunaan dana Universal Service Obligation (USO) terutama dalam mengembangkan backbone broadband di pedesaan.

Sedangkan di Pasal 39 tentang BRTI, pemerintah masih menginginkan lembaga tersebut setia di bawah ketiaknya dengan memaksa jabatan ketua dipegang oleh wakil pemerintah selain mendapatkan jatah satu anggota.

Namun, harus diakui ada hal yang baru dalam semangat konvergensi yang diadopsi oleh pemerintah yakni masalah pemanfaatan infrastruktur bersama dan antisipasi peleburan usaha yang dilakukan oleh para pemain. Semua ini karena dalam era menyatunya telekomunikasi, media (penyiaran), dan informatika atau lebih dikenal dengan konvergensi, munculnya pemain baru atau pemanfaatan infrastruktur bersama adalah hal yang lumrah.

Tidak Akomodasi
Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan, RUU Konvergensi tidak mengakomodasi semangat penyatuan antara penyiaran, konten, dan telekomunikasi. “Jika hanya menjadi pengganti UU Telekomunikasi, RUU konvergensi itu dalam posisi banci. Harusnya tiga UU (ITE, Penyiaran, Telekomunikasi) itu digabung dalam satu UU Konvergensi,” tegasnya.

Wakil Sekjen Mastel, Teguh Anantawikrama mengungkapkan, hal yang paling sulit adalah menyatukan industri telekomunikasi yang higly regulated dan interdependensinya tinggi, dengan penyiaran yang less regulated dan tidak ada interdependensi antar player, juga dengan ICT sector yang self regulated

“Hal itu menjadi isu utama yang perlu dibahas tuntas dalam RUU Konvergensi. Isu lainnya yang juga mulai jadi riak dalam uji publik kali ini adalah soal pungutan BHP (biaya hak penggunaan) baru bagi para pemain. Pemerintah harusnya memiliki prinsip membesarkan dulu the whole industry baru menikmati hasilnya kelak melalui penerimaan pajak, bukan belum apa-apa sudah mengutip,” keluhnya.

Ketua Pokja Mastel untuk RUU Konvergensi Sutrisman mengingatkan, pembebanan biaya hak penggunaan nomor akan menambah beban bagi penyelenggara yang pada gilirannya masyarakat juga yang akan menanggung.. “Kami akan mengusulkan untuk dihapuskan,” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengungkapkan, lembaganya sedang merumuskan usulan supaya RUU Konvergensi betul-betul mendukung dan sesuai dengan tema konvergensi. “Kalau dilihat bahan untuk konsultasi publik jauh dari ideal. Soal BHP untuk nomor sudah jelas ATSI akan meminta untuk ditinjau kembali. Kalau memang tujuannya untuk efisiensi masih banyak cara lain yang bisa dilkukan,” jelasnya.

GM Regulatory XL Nies Purwati mengaku keberatan jika ada BHP penomoran karena yang dibidik bukan saja blok nomor yang akan diberikan tetapi sudah terpakai. “Bayangkan anggaran yang dikeluarkan XL jika memiliki 38,5 juta pelanggan,” katanya.

Menurutnya, di negara lain setiap biaya yang dikeluarkan oleh operator merefleksikan biaya administrasi dan pengelolaan resources. Kalau Pemerintah sudah memperoleh BHP Jasa Telekomunikasi (Jastel) sebagai cost recovery untuk biaya administrasi, seharusnya tidak perlu ada BHP penomoran. “Kecuali biaya BHP Jastelnya dikecilkan dan merefleksikan biaya administrasi, pengelolaan telekomunikasi, maka BHP penomoran perlu dihitung secara akurat,” ketusnya.

Juru Bicara Indosat Djarot Handoko meminta pemerintah untuk memberikan ruang berdiskusi dalam konsultasi publik agar produk regulasi yang dihasilkan bisa memuaskan semua pihak. “Kami sangat perhatian dengan beberapa isu yang dapat menimbulkan tambahan biaya operasi. Ini harus perlu diperjelas sasarannya, mengingat saat ini regulatory charges yang dibebankan kepada operator sudah cukup tinggi,” keluhnya.[dni]