251010 AP II Siapkan Tender Pembangunan Radar JAATS 2

JAKARTA—PT Angkasa Pura II (Persero) tengah menyiapkan tender pembangunan radar Jakarta Automated Air Traffic Control System 2 (JAATS 2)  untuk digelar pada November 2010 agar memperkuat performa radar serupa yang telah ada saat ini.

JAATS adalah sistem penginderaan jarak jauh (surveillance) yang digunakan oleh petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah operasi udara Flight Information Region (FIR) Jakarta dengan cakupan wilayah udara Indonesia bagian barat.

Pelayanan ini lazim disebut sebagai radar services. Perangkat JAATS yang dioperasikan PT APII ini berada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Namun, keberadaan JAATS sendiri tidak hanya untuk kebutuhan pengontrolan lalu lintas udara, namun lebih luasnya berfungsi untuk air traffic management.

“Kami tengah menyiapkan tender agar JAATS 2 dapat beroperasi  beroperasi selambatnya akhir 2011 mendatang. Keberadaan alat baru ini juga untuk mengantisipasi pertumbuhan industri penerbangan,” kata  Direktur Utama PT AP II Tri S Sunoko di Jakarta, akhir pecan lalu.

Diungkapkannya,  proses persiapan yang tengah dilakukan saat ini adalah menyusun term of reference (TOR) pengadaan dan pemasangan JAATS 2 oleh tim gabungan yang terdiri dari ahli navigasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan PT AP II, serta dari organisasi profesi IATCA dan Tekinisi Penerbangan dan para operator sebagai nara sumber.

Penyusunan TOR  dilaksanakan sejak September lalu dan akhir Oktober ini diharapkan sudah selesai, sehingga proses tender pembangunan gedung sebagai langkah awal bisa dilakukan pada Nopember dan Desember mendatang.

Dijelaskannya, estimasi dana yang dibutuhkan  untuk pembangunan gedung JAATS 2 tersebut mencapai kisaran  200 miliar rupiah  dengan alokasi sumber pendanaan berasal dari APBN Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian perhubungan. Rentang waktu pembangunan gedung JAATS 2 direncanakan sepanjang 2011, mulai Januari hingga Desember.

Sementara untuk pengadaan dan instalasi infrastruktur JAATS 2 menjadi proyek PT AP II melalui pendanaan sendiri, dengan estimasi waktu antara Januari – September 2011, yang dilanjutkan dengan proses simulasi dan training pada Oktober dan Nopember 2011.

”Total estimasi biaya untuk infrastruktur JAATS  nilainya sekitar 500 miliar rupiah. Permohonan persetujuan anggarannya kita ajukan kepada Kementerian BUMN Oktober 2010 ini. Kita harapkan bisa segera disetujui selambatnya akhir Oktober, sehingga  bisa langsung buka tender Nopember mendatang,” tambah Direktur Operasi AP II Salahudin Rafi.

Dijelaskannya,  radar JAATS pertama dioperasikan perdana pada 1996 silam, dan diproyeksikan untuk melayani pergerakkan pesawat hingga 600 pergerakan per hari dan pelayanan data sebanyak 900 pesan Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN). Namun pada 2010, total pergerakan pesawat yang dilayani JAATS mencapai hingga 2000 pergerakan dan 4000 message AFTN.

Menyusul kendala operasional radar yang terjadi beberapa waktu lalu, perbaikan cepat dilakukan sehingga mampu mengembalikan fungsi pelayanan JAATS seperti sedia kala. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, telah dilakukan updating dan refreshing sistem JAATS secara periodik setiap dua bulan. untuk mengurangi beban yang diproses oleh sistem.

”Sejak awal September lalu upaya perbaikan dan antisipasi terhadap kegagalan sistem terus dilakukan, seperti menyiapkan back up system yang dibutuhkan. Contingency plan atau rencana darurat JAATS Radar System Failure Contingency Plan yang menyentuh kondisi terburuk kita rancang dan kita masukkan dalam SOP, dan nanti akan kita sosialisasikan ke setiap unit dan seluruh controller,” jelas Rafi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan radar JAATS 2 untuk menopang radar yang telah ada saat ini. Di sisi  lain, hal  tersebut juga sebagai upaya untuk menyongsong pengimplementasian ASEAN Open Sky 2015 mendatang. “Banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah sistem radar,” ujar Freddy.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay menambahkan, saat ini pihaknya bersama tim tengah melakukan penyusunan TOR rencana pembangunan radar JAATS 2 agar secepatnya bisa dilakukan tender. “Kami dari pemerintah akan memfasilitasi bangunannya, gedungnya. Sedangkan Angkasa Pura II infrastruktur radarnya,” jelasnya.[dni]

251010 Pemberian Subsidi BBM Bagi Angkutan Umum Harus Dikaji

JAKARTA—Pemerintah dimintan untuk melakukan kajian yang mendalam terkait rencana memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi angkutan umum agar tepat sasaran dan tidak menjadi pemborosan.

“Jika tidak ada kajian dan koordinasi antardepartemen, bisa terjadi subsidi berganda dimana  Pertamina  dan pengusaha angkutan umum ekonomi menerima  subsidi BBM. Ini namanya pemborosan,” ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Minggu (24/10).

Menurutnya, jika pemerintah ingin memberikan subsidi bagi angkutan umum yang dilakukan adalah kinerja  angkutan umum  perlu lebih didorong, bukan subsidi input untuk  menghindarkan terjadinya “fraud” dan memastikan penerima subsidi mematuhi sasaran kinerja yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau subsidi input  seperti memberikan BBM subsidi bagi pengusaha angkutan maka tidak akan diketahui tujuan subsidi bagi kepentingan umum tercapai,  hanya berorientasi pada kepentingan pengusaha, dan  rawan penyalahgunaan mekanisme subsidi, “ jelasnya.

Disarankannya, jika pemerintah memang akan melakukan subsidi bagi angkutan umum maka  subsidi BBM di Pertamina dihilangkan dan diberikan pada sektor yang spesifik.  “Tetapi itu baru bisa dilakukan setelah mutu angkutan umum diperbaiki. Ini namanya  konsp seamless transport,” tuturnya.

Sementara Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengungkapkan, pemerintah harus memberikan subsidi bagi angkutan umum yang digunakan oleh rakyat . “Masalah berapa besaran subsidinya, mari didiskusikan antara pengusaha dan pemerintah. Tetapi, jika subsidi ini diberikan langsung ke angkutan umum, masyarakat bisa merasakan dampak langsung dari bantuan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang transportasi darat, Murphi Hutagalung mengatakan, keuntungan pengusaha angkutan umum menurun drastis hingga 50 persen. Bila sebelumnya mereka bisa untung 5 persen, sekarang margin keuntungannya hanya 2,5 persen saja.

Disarankannya, untuk mengembalikan keuntungan  angkutan umum ekonomi untuk antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota antar provinsi (AKAP)  diberi subsidi.

Menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan saat ini sedang mengkaji pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada angkutan umum ekonomi.

“Kajian sedang dilakukan. Kita juga harus lihat margin operator angkutan umum apakah mereka merugi karena  penumpang kurang, layanan tak bagus, atau orang lebih pilih kendaraan pribadi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso.

Dia juga meinta  operator angkutan darat bijak dalam berinvestasi karena bisnis pada sektor transportasi membutuhkan investasi yang cukup besar dan manajemennya harus baik.

” Kerugian banyak terjadi karena manajemen yang buruk. Kalau pun ada subsidi lagi apakah ini akan meningkatkan keuntungan bagi pengusaha,” ujarnya.[dni]