281010 Kasus BHP Frekuensi Smart Dibawa ke PTUN

JAKARTA—Ditjen Postel sedang menimbang untuk membawa kasus belum dibayarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik Smart Telecom (Smart) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar ada kepastian hukum.

“Kasus ini telah berjalan sejak  menkominfo  era Sofian Djalil dan Muhammad Nuh. Ketimbang berlarut-larut, lebih baik dibawa saja ke PTUN agar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak hilang,” tegas Dirjen Postel M. Budi Setyawan di Jakarta, Rabu (27/10).

Sebelumnya, Smart yang menguasai lima kanal di spektrum 1.900 Mhz ditenggarai miliki hutang BHP frekuensi kepada negara sebesar 500 miliar rupiah. Smart sebagai  dua perusahaan yang dilebur menjadi satu yakni Primacell dan WIN menolak membayar sebesar itu karena merasa sebagai entitas baru yang muncul tiga tahun lalu tidak wajib melakukan pembayaran.

KemKominfo kala dipimpin oleh Muhammad Nuh dikabarkan mengirim surat ke kejaksaan untuk meminta pendapat tentang besaran pembayaran yang layak dilakukan Smart. Kabarnya, surat dari Kejaksaan mengatakan pembayaran hanya perlu dilakukan setengah dari nilai hutang. Sementara pendapat dari Kementrian Keuangan menyatakan masalah besaran diserahkan ke lembaga teknis yakni KemenKominfo.

“Jika ditanya ke KemenKominfo tentu kami tidak ingin nilainya berubah. Nah, ketimbang adu argumen terus, baiknya ke PTUN saja. Harus diketahui, jika nilai berubah, bagaimana pertanggungjawaban ke target PNBP. Angka itu sudah dhitung sebagai hutang  operator ke negara,” tegas Budi.

Diungkapkannya, sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap Smart, pemerintah hanya mengijinkan dua kanal dioperasikan. “Tiga lagi kami kunci sementara. Sebenarnya kita bisa lebih tegas yakni pencabutan ijin. Tetapi ada pertimbangan ekonomis karena Smart sudah menyerap tenaga kerja dan memiliki jumlah pelanggan yang signifikan,” tukasnya.

Sementara berkaitan dengan hutang BHP frekuensi milik Mobile-8 Telecom senilai 50 miliar rupiah, Budi mengungkapkan, rekan Smart tersebut telah melunasinya. “Sudaha da pembayaran belum lama ini,” katanya.

Smart sejak beroperasi telah menghabiskan belanja modal sebesar 300 juta dollar AS. Pada tahun ini perseroan menyiapkan belanja modal sekitar 250 juta dollar AS dengan asumsi biaya investasi satu pelanggan sekitar 75 hingga 200 dollar AS. Pada tahun ini, Smart melakukan aliansi pemasaran dengan Mobile-8 mengusung merek SmartFren.

Dikabarkan, pemilik Smart, Franky Widjaja,  telah menyuntikkan dana lima triliun rupiah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dengan menggandeng ZTE dan Samsung agar teknologi data EVDO REV-B dapat digelar April 2011 di puluhan kota.

Selain itu, Smart juga akan mempertegas akusisi terhadap Mobile-8 secara legalitas. Aksi korporasi ini kabarnya menunggu restrukturisasi hutang   Mobile-8 selesai. Setelah itu, sisa saham pemilik lama akan diborong oleh Smart.[dni]

281010 Beda Konsultan, Beda Hitungan

Kala melakukan kajian interkoneksi tiga tahun lalu, pemerintah menunjuk konsultan dari Australia, Ovum, untuk melakukan perhitungan. Hasilnya, biaya interkoneksi untuk jasa di luar telepon tetap lokal (pontap lokal) terpangkas sekitar 20-40 persen.

Kali ini, Ditjen Postel mempercayakan perhitungan pada konsultan lokal yakni  Tritech. Dulunya, konsultan ini juga ikut dalam menghitung interkoneksi bersama Ovum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No 2/2006 tentang Interkoneksi, metode perhitungan yang dilakukan  menggunakan Long Run Incremental Cost (LRIC). Perhitungan ini dilakukan dalam rangka memacu penyelenggara telekomunikasi untuk lebih efisien, mendorong tumbuhnya industri, dan menjaga pemain baru  tidak dibebani biaya sebagai akibat inefisiensi dari operator lainnya. Terakhir, konsep ini membuat pemain   mempunyai pilihan membangun atau menyewa jaringan dari penyelenggara lain dalam melakukan interkoneksi.

Metode LRIC yang digunakan dalam perhitungan interkoneksi adalah pendekatan bottom-up. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan model konfigurasi jaringan yang efisien dengan mempertimbangkan kondisi jaringan yang eksisting.

Data yang digunakan untuk perhitungan kali ini adalah milik Telkomsel dan Indosat. Dua operator ini dipilih karena dianggap memiliki infrastruktur dan pelanggan besar. Telkomsel memiliki sekitar 93 juta pelanggan dengan 30.992 BTS, sementara Indosat 39,7 juta pelanggan dengan 16.353 BTS. Dalam perhitungan, data Indosat dilakukan simalarisasi menyamai Telkomsel dan dibuat proyeksi tambahan pelanggan dan trafik hingga lima tahun mendatang.

Dipilihnya Indosat dengan tidak menyertakan pemain besar lainnya  seperti XL tentu menimbulkan pertanyaan. Hal ini karena kondisi di pasar, XL memiliki BTS lebih banyak dari Indosat yakni 21.650 site, sementara jumlah pelanggan beda tipis yakni 38,5 juta nomor.

Ketua Bidang Teknologi Informasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menyayangkan tidak disertakannya XL karena akan mengurangi  komprehensifitas data.

Data yang dipegang oleh Koran Jakarta dari hasil perhitungan Tritech juga memperlihatkan   efisiensi tidak  terefleksikan dalam kalkulasi bottom up milik Telkomsel. Telkomsel yang memiliki tarif efektif  220 rupiah, tetapi dihitung memiliki biaya interkoneksi 261 rupiah.

Belum lagi jika dilihat hasil perhitungan Bottom Up untuk 2009-2013 milik Telkomsel yang menunjukkan perbedaan dengan prediksi yang dibuat Ovum tiga tahun lalu. Tercatat, menurut Tritech paanggilan dari seluler ke seluler lokal, telepon tetap, dan satelit pada 2009 sebesar 267 rupiah, 2010 (Rp 260), 2011 (Rp 251), 2012 (Rp 239), dan 2013 (Rp 230).

Bandingkan dengan hitungan 2007 yang dibuat Ovum dimana pada 2008 harusnya untuk tiga panggilan itu biaya  261 rupiah. Hal ini berarti pada 2009 terjadi kenaikan sekitar 2 persen oleh Telkomsel dari 261 menjadi 267 rupiah. Anehnya, untuk hitungan tahun 2011, besaran angka   sama antara hitungan ovum dan Tritech yakni 251 rupiah.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengakui, tidak semua operator disertakan dalam perhitungan. “Kalau mau tahu biaya harus dari operator yang banyak membangun,” tukasnya.

Sementara Anggota Komite Heru Sutadi membantah keras jika Tritech merupakan titipan dari operator tertentu untuk mempengaruhi keputusan regulator dalam menentukan besaran penurunan biaya interkoneksi. “ Sejak penghitungan yang lama sudah menggunakan biaya Postel. Mana ada konsultan dibayari oleh operator. Penunjukkan pun berdasarkan lelang,” ketusnya.[dni]

281010 Kajian Biaya Interkoneksi: Upaya Mendorong Penurunan Tarif

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Ditjen Postel sedang melakukan kajian biaya interkoneksi setelah dua tahun lalu direvisi melalui tiga peraturan menteri (Permen) yang dikenal dengan Beleid April 2008.

Ketiga Permen itu adalah   Peraturan Menteri (PM) No. 09/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jairngan Bergerak Seluler . kedua,  PM.15/2008 tentang Tatacara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap Berdasar biaya interkoneksi yang baru. Terakhir,   formula tarif retail yang diatur dalam Permen No. 09/2008 dan Permen No. 15/2008.

Bagi regulator telekomunikasi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belied April 2008  merupakan salah satu kebijakan yang dianggap monumental karena mampu menstimulus penurunan tarif tanpa harus mengeluarkan hard policy.

Langkah itu terbukti dengan secara sadar, penyelenggara telekomunikasi menurunkan  tarif pungut kepada konsumen secara signifikan sejak dua tahun lalu. Terbukti, harga  ritel terpangkas hingga 70 persen dari 15 sen dollar AS menjadi 2 Sen dollar AS

Merasa industri telah siap untuk adanya beleid sejenis, maka regulator menyewa Tritech sebagai konsultan untuk menghitung biaya interkoneksi baru.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengungkapkan, dalam minggu ini hasil kajian dari konsultan akan dibawa ke pleno BRTI . “Kita akan melakukan  validasi metodologi dan  data yang digunakan konsultan. Selain itu, kami juga akan mengkaji penarikan tagihan untuk SMS, akankah berlanjut pola Sender Keep All (SKA) atau berbasis interkoneksi,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (27/10).

Diungkapkannya, jika kajian dari konsultan disetujui oleh pleno dan operator tidak keberatan dengan data yang disajikan, pada kuartal pertama 2011 akan kembali terjadi penurunan tarif pungut telekomunikasi di tingkat ritel.

Anggota Komite Heru Sutadi menambahkan, operator pun sudah memasukkan keberatan atau klarifikasi dari data yang diberikan oleh konsultan yang ditunjuk. “Rata-rata dari semua lisensi ada penurunan kecuali telepon tetap lokal (Pontap lokal) yang kemungkinan akan sama dengan dua tahun lalu biaya interkoneksinya yakni sekitar 73 rupiah,” ungkapnya.

Menurut Heru, regulator masih berfikir panjang untuk menaikkan pontap lokal mengingat pengalaman dua tahun lalu dimana parlemen meminta tidak ada perubahan pada tarif pungut ke layanan tersebut karena  dampak politik dan sosialnya besar. “Kala itu yang dipakai bukan hitungan dari konsultan dan dilakukan rebalancing dimana penurunan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)  yang  signifikan ditahan untuk subsidi pontap lokal,” jelasnya.

Anggota komite lainnya, Nonot Harsono mengungkapkan, operator pun dalam meminta penurunan biaya interkoneksi beragam. “Semua operator sepakat untuk melakukan perhitungan ulang. Persentase penurunan  tidak seragam. Ada yang minta turun minimal hingga 30 persen,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data yang diterima Koran Jakarta, hasil kajian dari Tritech terlihat penurunan untuk jasa seluler dalam melakukan panggilan lokal sekitar 3,94 persen yakni dari 261 rupiah pada 2007 menjadi 251 rupiah dalam hitungan baru. Sementara untuk jasa SMS diperkirakan ada penurunan sebesar 11,84 persen yakni dari 26 rupiah dua tahun lalu menjadi 23 rupiah.

Wajar
Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengakui, wajar ada penurunan hitungan interkoneksi karena industri sudah sepakat menggunakan pola berbasis biaya. “Kalau ditanya untuk XL, kami siap turun hingga 40 persen. Penurunan sebesar itu tidak akan memukul pendapatan karena nanti ada elasitas  berkat dibukanya pasar baru atau trafik semakin tinggi,” katanya.

VP Public Relation And Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia berjanji, akan mengikuti keputusan pemerintah terkait hitungan interkoneksi asalkan kalkulasinya  sesuai dengan kondisi industri telekomunikasi secara keseluruhan.

“Pemerintah   perlu  menimbang  penurunan yang drastis seperti dua tahun lalu  akan berdampak buruk bagi kinerja operator. Bagaimanapun operator butuh re-investasi. Lihat saja, sejak 2008, hanya Telkom yang konsisten dengan nilai belanja modal setiap tahunnya.  Jika turun drastis lagi, pertumbuhan industri bisa tertekan kembali,” tukasnya.

Sedangkan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menilai, perhitungan interkoneksi bukan sesuatu yang krusial karena trafik paling besar ke sesama pelanggan. “Kita ini ribut mengurus 5 persen dari trafik komunikasi. Paling besar itu panggilan ke sesama pelanggan. Jika ada yang minta penurunan besar karena posisinya sebagai pemain kecil di pasar,” katanya.

Ditegaskannya, Telkomsel yakin pemerintah akan memberikan besar penurunan yang wajar karena tentu ingin industri tetap tumbuh. “Saya rasa itu juga alasannya pontap lokal tidak direvisi. Pemerintah masih ingin layanan itu bersaing,” katanya.

Diungkapkannya Telkomsel juga tidak akan ngotot meminta perubahan penagihan SMS dari SKA ke berbasis interkoneksi karena situasi di pasar sudah terlalu bebas. “Hal yang dibutuhkan itu sekarang adalah ceiling price untuk menjaga tidak ada predatory,” tegasnya.

Juru bicara Indosat Djarot Handoko menegaskan,  penurunan biaya interkoneksi tidak akan memukul kinerja perseroan karena komponen itu sebenarnya juga menjadi bagian dari omset.

“Inti dari komunikasi itu adalah interkoneksi alias ketersambungan. Selama ada trafik tentu semua operator mendapatkan pendapatan. Dampak penurunan akan moderat,” katanya.

Pada kesempatan lain, Ketua Bidang Teknologi Informasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan mengatakan,  selama masih ada  operator yang dominan, interkoneksi masih bisa dikaji karena perubahan di lanskap industri  belum tercapai.

“Isu lainnya yang penting dalam kajian interkoneksi kali ini adalah tentang Fixed Wireless Access (FWA) yang menikmati fasilitas pontap lokal. Regulator harus membereskan masalah ini setelah dua tahun lalu mengendapkan. Di lapangan FWA sudah sama dengan seluler sehingga persaingan tidak seimbang,” ketusnya.

Pengamat telekomunikasi Guntur S Siboro mengungkapkan,  tren yang berkembang sejak adanya  beleid April 2008  semakin bertumbuhnya trafik non suara  yang membuat biaya per menit untuk jasa itu  semakin rendah karena cost sharing antara suara, data, dan sms  terjadi. “Masalah besaran penurunan ideal, tinggal melihat data operator yang digunakan. Biasanya dilihat operator yang paling efisien dan dibandingkan dengan sebaliknya,” katanya.[dni]