291008 Program USO Picu Monopoli Era Baru

Program pengadaan telepon desa alias Universal Sevice Obligation (USO) yang akan
digelar pemerintah mulai tahun depan dikhawatirkan akan memunculkan praktik monopoli
baru di segmen layanan tersebut.
 
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin
mengungkapkan, jika melihat dari persyaratan peserta yang diperbolehkan mengikuti
tender, maka arah menuju praktik monopoli terbuka lebar.
 
”Anda lihat saja persyaratan yang dibuat oleh pemerintah. Semuanya mengarah kepada
satu operator yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Nantinya, Telkom akan
bertindak sebagai penyelenggara jaringan dan jasa. Parahnya lagi, suksesnya USO
tergantung Telkom,” katanya di Jakarta Selasa (28/10). 
 
Persyaratan yang disorot seolah memudahkan langkah Telkom adalah tidak
diperkenankannya penyelenggara jasa untuk mengikuti tender dan penyelenggara
jaringan yang diperbolehkan mengikuti tender hanya bisa memiliki saham asing
maksimal sebesar 49 persen.
 
Jika merujuk pada syarat tersebut, maka peserta tender hanya terbuka bagi operator
telekomunikasi seperti Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom, atau Mobile-8 Telecom.
Sayangnya, di luar Telkom, diyakini tidak akan ada operator yang mampu memenuhi
syarat tender. Contoh, Indosat dan XL kepemilikan asingnya melampaui 49 persen.
Sementara Bakrie Telecom dan Mobile-8 sedang kesusahan dana.
 
”Sebenarnya peluang menjadikan tender itu ada suasana kompetitifnya terbuka jika
penyelenggara jasa seperti penyedia jasa internet (PJI) dibiarkan ikut serta seperti
tender tahun lalu. Tetapi, dengan dilarang, maka aroma monopoli itu akan
menyeruak,” katanya.
 
Menurut Sylvia, penyelenggara jasa memiliki kemampuan yang setara dengan
penyelenggara jaringan dalam menggelar akses telekomunikasi melalui teknologi wimax
atau Voice over Internet Protocol (VoIP) nantinya.
 
’Itu sudah dibuktikan oleh beberapa  (PJI) yang bisa menyelenggarakan USO secara
swadaya di beberapa daerah seperti di Sukabumi, Kalimantan, dan Aceh. Nah, jika
pemerintah hanya memberikan hak menyelenggarakan USO ke operator jaringan, hal itu
berarti menafikan Pasal 16 dari UU No 36/99 tentang Telekomunikasi,” jelasnya.
 
Di pasal tersebut, secara tegas dikatakan bahwa setiap penyelenggara jasa dan
jaringan telekomunikasi berhak dan wajib menyelenggarakan layanan telepon pedesaan.
”Nah, sekarang hak kita sebagai penyelenggara jasa saja dihilangkan. Bagaimana
menjalankan kewajiban? Ini sama saja pemerintah melarang PJI bermimpi membangun
desa,” katanya.
 
Ironisnya lagi, lanjutnya, PJI dibebankan oleh pemerintah selama ini untuk
menyumbang dana USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka setiap
tahunnnya. ”Karena itu saya bilang tidak adil. Tarikan dananya sama. Giliran
mengerjakannya diserahkan pada satu operator besar,” tuturnya.
 
Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Yadi Heryadi
menambahkan, jika PJI diperbolehkan untuk mengikuti tender maka nantinya akan fokus
menggarap satu wilayah yang menjadi basis kekuatannya. ”Kita tidak akan menawar di
semua blok yang ditawarkan oleh pemerintah,” jelasnya.
 
Cara demikian, diyakininya, akan menimbulkan multiplier effect karena akan menyerap
lebih banyak tenaga kerja dan USO dikerjakan secara bersama-sama. ”Jadinya semua
penyelenggara telekomunikasi itu menjalankan USO. Tidak bergantung pada satu
operator,” tuturnya.
 
Sylvia mengaku, PJI telah siap secara teknis dan menjamin masalah routiing number
yang selama ini digunakan alasan oleh pemerintah tidak akan menganggu. ”Yang
menentukan routing itu PJI, kok. Ini kan masalah ketakutan pemerintah saja,”
jelasnya.
 
Secara terpisah, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S Dewo Broto mengatakan,
tidak diperkenankannya PJI untuk mengikuti tender USO karena pemerintah telah
belajar dari tender 2007 lalu.
 
”Saat tahun lalu dibuka peluang seluas-luasnya bagi semua penyelenggara
telekomunikasi, yang lulus sampai tahap akhir hanya penyelenggara jaringan.
Sementara penyelenggara jasa rontok di tahap pra kualifikasi,” tuturnya.
 
Jika pun dipaksakan, lanjutnya, dipastikan penyelenggara jasa akan menghadapi
kendala teknis berupa routing number dan ketersediaan jaringan. ”Jika mereka (PJI)
menang, nanti menyewa jaringan ke operator. Itu justru membuat biaya bertambah.
Nantinya jasa USO semakin mahal dan embuat pemerintah turun tangan menjadi
fasilitator,” katanya.
  
 
USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi   38.471
desa di seluruh Indonesia.  Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon
perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang
mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).  Pagu tersebut
dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses
telekomunikasi untuk lima tahun.
 
Data mencatat, anggaran USO yang tertahan di kas negara per September 2008 mencapai
1,4 triliun rupiah. Kegiatan itu sendiri sumber pendanaannya berdasarkan rencana
Bisnis dan Anggaran Tahun 2008. Sementara proses tender baru masuk dalam tahap
pengumuman persyaratan. Diharapkan awal tahun depan akan didapat pemenangnya dan
pembangunan akan diselesaikan dalam waktu sekitar 9 bulan.[dni]

211008 Tender USO-Kembali Digelar dengan Sejumlah Revisi

Jika tidak ada aral melintang, mulai minggu keempat Oktober ini tender telepon desa atau akrab dipanggil dengan program Universal Service Obligation (USO) akan menyelesaikan masa prakualifikasinya.

Setelah itu, ibarat bola salju proses tender akan terus  bergulir untuk menentukan pemenang tender. Waktu yang dibutuhkan biasanya selama tiga bulan. Jika diasumsikan semua berjalan lancar, maka pada awal tahun depan, program USO akan mulai dilakukan pembangunannya.

USO merupakan program pemerintah memberikan fasilitas telekomunikasi bagi 38.500 desa terpencil yang dibagi dalam 11 blok  di seluruh Indonesia. Proses tender senilai Rp 1,162 triliun tersebut  sebenarnya telah dilakukan pada akhir 2007 lalu dengan menyisakan dua kandidat pemenang yakni Telkom dan Asia Cellular Satelite (AceS).

Namun, karena alasan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka Ditjen Postel memutuskan tidak ada pemenang dan berjanji akan melakukan tender ulang pada tahun ini.

Persyaratan teknis yang dimaksud adalah tidak sesuainya konsep  yang diusung oleh peserta tender dengan Fundamental Technical Plan (FTP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 tahun 2007 mengenai USO, khususnya berkaitan dengan penomoran dan teknologi yang digunakan.

Tetapi, bagi AceS alasan tersebut tak dapat diterima karena  penawaran harga mereka telah dibuka ke publik. Akhirnya perusahaan itu mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan memenangkan gugatannya. Kemenangan AceS tersebut membuat Ditjen Postel melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA).

Proses hukum yang pelik tersebut akhirnya berakhir dengan penyelesaian ala adat ketimuran dimana AceS secara legowo tidak melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MA yang memenangkan pemerintah. ”Kerelaan” dari AceS tersebutlah yang membuat tender USO kembali bisa digelar oleh pemerintah melalui Badan Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) Ditjen Postel pada minggu kedua Oktober ini.

Program USO sendiri sebenarnya pernah dijalankan pemerintah   pada 2003 dan 2004   di beberapa desa tertinggal dimana pelaksananya diantaranya dilakukan oleh Pasific Satelit Nusantara (PSN) dan  Sampoerna Telecommunication Indonesia. Namun, pelaksanaan ini dianggap gagal karena pemenang  hanya menyediakan perangkat telekomunikasi di daerah tanpa memikirkan pelayanannya.

Belajar dari kesalahan tersebut, pemerintah pada tender 2007 mensyaratkan kepada pemenang tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga menjaga keberlangsungan program. Singkat kata, pemenang juga menjadi penyelenggara jaringan. Maka ditetapkanlah syarat yang ketat seperti syarat pembangunan   selama 12 bulan dan penilaian kinerja menggunakan  17 item penilaian.

Guna merangsang operator mengikuti tender tersebut, pemerintah menjanjikan ”gula-gula” berupa pemanfaatan spektrum frekuensi 2,3 GHz untuk teknologi Broadband Wireless Access (BWA), izin penyelenggara Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP).

Syarat Direvisi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menjelaskan, belajar dari proses tender tahun lalu, pemerintah melakukan sejumlah revisi yang signifikan. “USO itu tidak hanya dilihat keberhasilan dari proses tendernya. Tetapi juga sustainability atau keberlanjutan pada pelaksanaannya yang tidak sekadar membangun tetapi juga pengelolaannya. Syarat-syarat tender disusun berdasarkan hal-hal tersebut,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Senin (20/10).

Jika menelisik lebih jauh syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tender kali ini dibandingkan dengan tahun lalu, memang ada sejumlah perbedaan. Hal itu terlihat dari syarat dari peserta yang diperkenankan mengikuti tender adalah   penyelenggara jaringan. Padahal, pada tender tahun lalu, semua perusahaan jasa telekomunikasi diperkenankan untuk mengikuti tender tersebut.

Untuk jasa yang diberikan ke pelanggan pun tidak lagi hanya basic telephony namun juga akses internet. Padahal, USO sebelumnya identik dengan program telepon “berdering”. Program telepon “pintar” atau akses internet di desa tertinggal rencananya baru masuk setelah dua tahun USO berjalan.

Sedangkan dari “gula-gula” yang diberikan untuk pemenang juga tidak “sejoss” tahun lalu. Pemenang tender hanya mendapatkan  izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang berlaku di wilayah USO. Bahkan untuk mendapatkan bonus tersebut, syarat lumayan berat ditetapkan yakni  kepemilikan saham asing diluar portofolio tidak boleh lebih dari   49 persen.

Pemberian izin jaringan tetap lokal USO kepada pemenang akan diterbitkan melalui tahapan pemberian izin prinsip penyelenggaraan dan izin penyelenggaraan di mana izin penyelenggara tersebut diterbitkan setelah sedikitnya 10 persen satuan sambungan layanan (SSL) siap dioperasikan di wilayah yang menjadi kewajibannya dan telah memperoleh surat keterangan laik operasi (SKLO).

Sementara untuk alokasi dana dan jumlah desa yang masuk kategori USO tahun ini juga mengalami perubahan. Pada tender kali ini jumlah desa yang masuk kategori USO sebanyak  31.824 desa dari 32 provinsi.

Jumlah ini menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT).  Pagu tersebut dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

Data mencatat, anggaran USO yang tertahan di kas negara per September 2008 mencapai 1,4 triliun rupiah. Kegiatan itu sendiri sumber pendanaannya berdasarkan rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2008.

Basuki mengharapkan, setelah operator melihat syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara USO tidak menawar semua blok dalam tender. “Lebih baik menawar sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Jangan, semuanya mau dimakan sendiri,” tuturnya.

Positif Ketua Masyarakat Telematika Setyanto PS menilai langkah pemerintah untuk kembali membuka tender USO sebagai langkah yang positif,”Tender adalah untuk mencari mitra terpercaya jadi tidak ada masalah jika pemerintah menetapkan syarat atau pembatasan hanya kepada operator karena sudah jelas track record-nya,” katanya.

Namun, dia menyayangkan mengaitkan syarat tender dengan  lisensi bagi operator karena merupakan dua hal yang berbeda. “USO itu  untuk melayani daerah-daerah yang relatif tidak menguntungkan. Jadinya, jika program ini cepat selesai kan lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menyoroti kebijakan pemerintah yang hanya melibatkan operator penyelenggara jaringan dalam proyek tersebut.

“Mengabaikan penyelenggara jasa bukanlah tindakan yang bijak. Harus diingat semua stakeholder telekomunikasi itu menyumbang untuk program USO. Jadi, semuanya memiliki hak yang sama,” tegasnya.

Dia menduga kebijakan tersebut diambil karena pemerintah  menilai jasa teleponi dasar sangat riskan jika digelar oleh operator jasa. Padahal jika  diperkenankan menggunakan teknologi Voice over Internet protocol (VoIP) penyelenggara jasa mampu melakukan hal tersebut.

“Yang dinilai kan  jaringannya bukan jasa diberikan. Untuk masalah jaringan, penyelenggara jasa kan bisa sewa ke operator jaringan,” jelasnya.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengingatkan, pemerintah dalam memberikan syarat tender harus rasional dan sesuai dengan kondisi kekinian. “Terus terang saya belum baca dokumennya. Namun, jika harus diwajibkan membangun dalam batas waktu kurang 9 bulan itu baiknya ditinjau ulang. Sekarang sangat susah mencari pembiayaan. Apalagi pemerintah membayarnya kalau pembangunan sudah berjalan,” katanya.

Selain itu masalah prameter penilaian juga menjadi sorotan urang awak ini. Misalnya, masalah telepon harus terus aktif dan diawasi petugas 24 jam. “Rasanya tidak wajar jika telepon itu harus ditemani oleh petugas seharian. Jika begini kan sama saja kita menambah sumber daya manusia. Biayanya  makin membengkak,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI)  Srijanto Tjokrosudarmo mendukung dilaksanakannya tender USO dengan sejumlah catatan, yakni tidak melanggar UU Telekomunikasi NO 36/99 dan PP 52/2000 tentang Telekomunikasi.   ”Dan kami juga meminta kepada pemerintah penjelasan tentang program USO I dan II yang telah menghabiskan uang negara ratusan miliaran rupiah, tetapi tidak memberikan hasil apa-apa bagi rakyat,” tegasnya.

Menanggapi hal itu semua, Basuki menjelaskan, masalah pembatasan waktu pembangunan karena pemerintah ingin mencari penyelenggara paling efisien dan mampu menyelesaikan proyek kurang lebih 9 bulan.

“Nah, ini berujung menuntut pemenang adalah operator yang memiliki kemampuan keuangan, kapasiatas, dan pengalaman memadai untuk menjalankan proyek tersebut,” tegasnya.[dni]

========================

Haram Didominasi  Asing

Diubahnya syarat tender program Universal Service Obligation (USO) oleh pemerintah tidak menyurutkan niat operator telekomunikasi untuk kembali mengikuti tender.

Sejumlah operator pagi-pagi sudah menunjukkan komitmennya untuk mengikuti tender yang bernilai sekitar 814 miliar rupiah tersebut. Para operator tersebut adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL.   “Sepanjang hitungan bisnisnya menguntungkan, Indosat akan mengikuti tender tersebut,” ujar Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam kepada Koran Jakarta, Senin (20/10).   Hal senada juga dilontarkan oleh Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi,”Kami sedang mempelajari syarat tender. Insya Allah, XL maju untuk tender kali ini”.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan konsisten untuk ikut dalam tender sebagai bagian membela “Merah Putih”. “Tender lalu hanya Telkom yang konsisten berperang sampai titik darah terakhir. Revisi apapun yang diberikan, kita maju tak gentar membela Dwiwarna,” tegas Rinaldi.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama Telkomsel Kiskenda Suriahardja menyatakan, program USO akan dijadikan sebagai pelengkap dari program Telkomsel masuk desa yang dikenal dengan nama  “Telkomsel Merah Putih”.   “Visi kami melayani Indonesia sampai pelosok. Bukan hanya ibukota Indonesia. Saya optimistis semua syarat tender dapat dipenuhi. Masalah pendanaan, kita dapat mengusahakannya,” tegasnya.

Terganjal Jika menelisik lebih jauh syarat yang ditetapkan pemerintah, sebenarnya XL dan Indosat tidak pantas menyemburkan optimisme. Sikap tersebut sepantasnya hanya disandang oleh Telkom grup.   Pasalnya, dalam syarat tender jelas sekali disebutkan perusahaan yang memiliki kepemilikan asing lebih dari 49 persen tidak diperkenankan ikut tender USO. Padahal, di Indonesia, kecuali Telkom grup dan Bakrie Telecom, tidak ada yang bebas dari cengkraman asing.

Lihat saja porsi asing di pemain telekomunikasi di Indonesia. Tercatat, di XL mencapai 99,80 persen, Natrindo Telepon Seluler (95 %)   Sampoerna Telecommunication Indonesia  (75 %), Hutchison CP Telecommunication ( 60%), Telkomsel (35%), dan Indosat (40%). Peluang Indosat menjadi semakin tipis jika saham publik dihitung dan hasrat Qatar Telecom (Qtel) untuk menguasai 65 persen saham operator tersebut terwujud.   “Peserta yang porsi asingnya di atas 49 persen tidak boleh mengikuti tender. Semangat ini diterapkan sesuai aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi penyelenggara telepon tetap lokal,” tegas Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar.

Basuki membantah, syarat tersebut mengarah kepada memenangkan operator tertentu,”Jangan curiga melulu.  Tetapi lihatlah  logika riilnya”.   Meskipun Basuki membantah, namun aroma adanya previlege bagi operator “Merah Putih” alias Telkom grup sangat kentara. Apalagi melihat kondisi dari Bakrie Telecom yang saat ini sedang morat-marit kondisi pembiayaannya seiring jatuhnya nilai saham induk perusahaan Bakrie & Brothers (BNBR) akibat krisis ekonomi global.

Menanggapi hal itu, Johnny dan Hasnul akan mempelajari lebih jauh syarat yang diterapkan oleh pemerintah. “Kita harus tahu apakah itu saham milik publik masuk hitungan,” ujar Johnny.   Sementara Hasnul mengharapkan kebijakan dari pemerintah tentang syarat tersebut,”Kita serahkan bagaimana baiknya ke pemerintah”.

Secara terpisah Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mendukung langkah pemerintah untuk membatasi porsi asing di program USO. “Program ini kan untuk membantu masyarakat desa. Nanti jika dominan investor asing, yang terjadi malah mencari keuntungan,” tegasnya.

Jumadi pun meragukan operator yang dominan warna asingnya serius mengikuti tender jika merujuk kepada perilaku saat tender 2007 lalu. “Indosat dan XL adalah dua operator yang mengibarkan bendera putih pertama kali. Bahkan Indosat juga menyuruh anak usahanya Lintas Arta untuk mundur kala itu. Karena itu nasionalisme dari Indosat dimana masih ada saham “Dwiwarna” patut dipertanyakan,” tegasnya.

Jika merujuk pada pernyataan  Jumadi, memang sewajarnya pemerintah bergantung kepada operator yang sahamnya masih kental warna “Merah Putih”. Terbukti, Telkom dan Telkomsel tanpa ada USO pun masih mau melayani wilayah “kering” yakni daerah perbatasan negara seperti Pulau Natuna, Pulau terluar Miangas, Desa Balabalakan, serta desa-desa terpencil di Jawa Barat.[doni Ismanto]