100208 Permen SMS Kampanye:Regulasi yang Datang Terlambat

smsSetelah melewati proses pembahasan selama enam bulan, akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi khusus terkait berkampanye melalui jasa telekomunikasi pada Rabu (4/2) lalu.

Regulasi tersebut dituangkan dalan Permenkominfo No.11/2009 tentang Kampanye Pemilu melalui Jasa Telekomunikasi. Dalam regulasi tersebut diatur ketentuan tentang SMS kampanye dan nada sambung yang berkaitan dengan kampanye partai politik (Parpol).

“Regulasi ini mengacu pada UU Pemilu dan UU Telekomunikasi. Kedua aturan yang tercantum dalam UU tersebut kita akomodasi,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (9/2).

Sesuai regulasi tersebut, lanjutnya, SMS kampanye dapat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Parpol, operator, atau penyedia konten. “Masalah pola kerjasamanya terserah, kami tidak mengatur sejauh itu. Cuma ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam menggelar layanan itu,” katanya.

Basuki mengingatkan, Parpol tidak boleh meminta data pelanggan kepada operator, tidak diperbolehkan untuk menggalang donasi melalui jasa tersebut, dan pelanggan harus diberikan ruang untuk memutuskan menikmati jasa tersebut atau tidak.

Sedangkan untuk SMS yang dikirimkan melalui perorangan, diperbolehkan dengan ketentuan si penerima sudah menyetujuinya. “Yang penting ada koordinasi diantara pengirim dan penerima,” tuturnya.

Pelaksanaan dari regulasi ini akan diawasi oleh Badan regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Pengawasan yang dilakukan terkait kebocoran data pengguna, adanya aktivasi langganan info partai tanpa ijin pengguna, dan SMS donasi untuk partai.

Internal Affair Director Indonesian Mobile and Online Content Association (Imoca), Tjandra Tedja menilai, keluarnya regulasi tersebut sudah terlambat karena para penyedia konten tidak dapat maksimal memanfaatkan peluang bisnis menyelenggarakan SMS kampanye.

“Biasanya waktu pengurusan izin suatu layanan itu bisa dua hingga tiga minggu. Melihat masa kampanye, setelah keluarnya regulasi tersebut, cuma efektif 20 hari menyelenggarakan SMS kampanye. Kalau begini nilai bisnisnya rendah,” tuturnnya.

Meskipun masih ada peluang bisnis di pemilihan Presiden, Tjandra memperkirakan, justru peluang bisnis yang terbesar saat pemlihan legislatif karena jumlah parpol dan calon legislatif yang besar. “Kalau pemilihan Presiden kan pesertanya jumlah pasangannya tidak banyak. Berbeda dengan calon legislatif,” katanya.

Jika para pelaku bisnis melihat keterlambatan dari sisi peluang menangguk keuntungan, maka Anggota Komisi I DPR Hugo Andreas Pareira menilai lambatnya keluar regulasi tersebut membuat peluang Parpol untuk membangun citra melalui new media seperti SMS menjadi tidak efektif.

‘Sebenarnya parpol sudah menjajaki kerjasama dengan para operator jauh sebelum regulasi ini keluar. Masalahnya, para operator tidak berani menjalankannya karena tidak ada payung hukumnya,” katanya.

“Bagi parpol sendiri kalau hanya digunakan kurang dari sebulan dapat dipastikan tidak efektif menjaring pendukung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Basuki mengakui pembahasan dari regulasi tersebut lumayan lama karena melibatkan banyak pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Parpol. “Saya akui ini agak terlambat. Tetapi lebih baik terlambat ketimbang tidak ada aturan sama sekali,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo meminta pelanggan harus dilindungi dalam penyelenggaraan jasa tersebut. “Harus dipastikan fasilitas menolak dan berhenti dari layanan itu berjalan sempurna. Jika tidak, privasi pelanggan bisa terganggu,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menegaskan, operator siap menyalurkan SMS kampanye. “Sehari-hari kami menyalurkan 200 juta SMS. Saya prediksi SMS kampanye yang di-broadcast itu tidak akan besar. Yang besar itu tetap P to P (person to person),” katanya sambil menambahkan Indosat lebih senang menyelenggarakan SMS kampanye dengan menggandeng penyedia konten.[dni]

270109 Pemda Badung Dinilai Arogan

menara2-11Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Badung, Bali , dinilai arogan dengan tindakannya merubuhkan kembali menara telekomunikasi. Padahal, sebelumnya telah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat terkait penataan menara di daerah tersebut.

“Pertemuan terakhir sudah menyepakati adanya pembahasan tentang aturan penataan menara di wilayah tersebut. Kenapa tiba-tiba ada perubuhan menara kembali. Terus-terang, kami kecewa sekali,” ujar juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, setelah merubuhkan menara milik XL menjelang akhir tahun 2008 lalu, Pemda Badung kembali beraksi dengan merubuhkan satu menara pemancar telekomunikasi milik Indonesia Tower yang disewa sebagai menara bersama oleh Telkomsel, XL, Mobile-8 Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler (Axis).

Akibat tindakan tersebut ribuan pengguna layanan telepon seluler Telkomsel, Excelcomindo Pratama, Mobile-8 Telecom, dan Natrindo Telepon Seluler (Axis), di Bali, dipastikan bakal kesulitan berkomunikasi. Dampak paling parah akan dirasakan oleh Telkomsel karena di menara itu operator tersebut memasang hub.

Gatot mengatakan, hingga sekarang tidak bisa menerima pola pikir Bupati Badung yang merasa Perda lebih tinggi dari Permenkominfo tentang Menara Bersama. “Bupati merasa karena keluar terlebih dahulu, Perda itu lebih tinggi ketimbang Permen. Ini kan , aneh. Akibatnya mereka bertindak tanpa mengindahkan regulasi yang lebih tinggi,” jelasnya.

Presiden Direktur Indonesia Tower, Sakti Wahyu Trenggono memperkirakan aksi perubuhan menara di Badung akan terus berlanjut. ” Milik Indonesia Tower masih ada dua menara lagi yang akan dirubuhkan. Ini aneh karena semua izin yang kami miliki lengkap,” ungkapnya.

Trenggono mengungkapkan, menerima surat edaran dari pemda Badung yang melarang pihaknya untuk memperpanjang izin menara.Dan surat edaran tersebut dikirmikan juga ke semua operator kecuali satu perusahaan yang menjadi rekanan Pemda yakni Bali Towerindo.

Bali Towerindo dikabarkan salah satu pemiliknya adalah anak Bupati setempat dengan dukungan dana dari Sinar Mas grup. Dugaan adanya dana Sinar Mas grup diperkuat dengan leluasanya anak usaha Sinar Mas, Smart Telecom, menguasai menara milik perusahaan tersebut.

Indikasi dimudahkannya Bali Towerindo melenggang di Badung diperkuat dengan leluasanya perusahaan tersebut membangun menara tanpa kendala berarti, meskipun tak jauh dari situ, menara milik XL dan Indonesia Tower baru saja dirubuhkan.[dni]

270109 KPPU Akan Pelajari Monopoli Frekuensi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat terkait adanya dugaan penguasaan frekuensi di spektrum 2,5 GHz.

“Kami tidak keberatan jika ada kelompok masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan monopoli di spektrum 2,5 GHz. Jika indikasi praktik monopoli atau penguasaanya melanggar UU anti monopoli, lembaga ini berhak untuk melakukan penyelidikan,” tegas Komisioner KPPU Tadjuddin Noer Said kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Tadjuddin menegaskan, lembaganya tidak pertama kali menyelidiki kasus monopoli di industri telekomunikasi. Dan biasanya ketika KPPU turun tangan, bisa mengubah lanskap persaingan di industri tersebut.

“Bukti nyata saat masalah kartel tarif SMS atau penyelenggaraan Sambungan Langsung Internasional (SLI). Yang diuntungkan adalah pelanggan karena tidak ada lagi tarif tinggi atau dominasi layanan oleh satu operator,” katanya.

Masalah frekuensi pun, diakui Tadjuddin, menjadi perhatian KPPU karena merupakan sumber daya alam terbatas dan berpotensi menjadi sumbangan pendapatan bagi negara. “Karena itu jika benar ada monopoli di frekuensi, laporkan pada kami,” katanya.

Sebelumnya, penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengatakan, penguasaan frekuensi 2,5 Ghz sebesar 150 Mhz oleh Media Citra Indostar (MCI) tidak sesuai dengan kesepakatan di International Telecommunication Union (ITU) dan cenderung banyak memberikan mudarat bagi masyarakat.

Menurut Barata, jika pemerintah membiarkan penguasaan sedemikian besar oleh MCI membuat terjadinya pemborosan penggunaan frekuensi. Hal ini karena dengan teknologi teresterial spektrum tersebut bisa digunakan untuk melayani 10 juta pengguna. Sedangkan dengan teknologi satelite broadcast hanya melayani 500 ribu pengguna.

Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pemerintah memang sedang mengaji ulang masalah penggunaan frekuensi yang tidak efisien oleh pemiliknya.

Basuki membantah, meskipun pemerintah mendukung peluncuran satelit Indostar II pada 17 Maret nanti, tidak akan berdampak pada mudahnya perpanjangan penguasaan frekuensi oleh MCI. “Tidak semudah itulah. Beda dong antara slot satelit dan frekuensi. Keduanya sedang kita kaji kembali,” tegasnya.[dni]

270109 Pelanggan FWA Semakin Dimanjakan

nokia-cdmaBerbahagialah masyarakat yang menjadi pelanggan operator berlisensi Fixed Wireless Access (FWA) pada tahun ini. Hal ini karena regulator sedang berencana membahas kemungkinan digabungkannya Point Of Interconection (POI) dan Point of Charging (POC) dari satu wilayah layanan FWA yang berdekatan.

Seperti diketahui, layanan FWA jika merujuk pada Kepmenhub No. 35/2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas adalah jasa telekomunikasi yang memliki wilayah layanan sesuai dengan kode areanya.

Di Indonesia penyelenggara FWA adalah Telkom Flexi, Indosat StarOne, Bakrie Telecom, Hepi. Terbatasnya wilayah layanan tersebut, diakali oleh operator FWA dengan memberikan layanan roaming ala jasa seluler jika pelanggannya keluar dari kode area. Layanan semacam itu oleh Telkom dinamakan Flexi combo, sedangkan Bakrie Telecom terkenal dengan Esia Go Go.

Jika rencana dari regulator itu terwujud, maka pelanggan yang tinggal di satu wilayah berdekatan seperti Jakarta dengan Bogor atau Jakarta dengan Banten, tidak perlu lagi bersusah payah mengaktifkan jasa roaming semu tersebut karena POC dan POI-nya bergabung dalam satu wilayah.

“Dalam kajian kami tentang pentarifan, kebijakan yang mungkin dilakukan untuk men-triger penurunan tarif adalah penggabungan POC dan POI bagi jasa FWA. Sedangkan untuk seluler tidak mungkin lagi dilakukan karena tahun lalu telah terjadi penurunan tarif yang drastis,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (26/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Heru, regulator akan merevisi aturan terkait interkoneksi yakni Peraturan Menteri No 8/ 2006.

Heru menjelaskan, penggabungan tersebut tidak hanya akan membuat pelanggan FWA bisa menikmati layanan lebih luas tetapi tarif yang lebih murah.

“Selain itu, kebijakan ini akan membuat penggunaan penomoran oleh operator menjadi semakin efisien,” jelasnya

Terkendala Penomoran

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menjelaskan, penggabungan POC dan POI nantinya akan terbentur masalah keterbatasan penomoran, khususnya untuk pelanggan di wilayah padat.

”Di Jakarta saja kami sudah hampir kehabisan blok nomor. Jika masalah ini tidak diselesaikan terlebih dulu, tidak ada gunanya penggabungan tersebut,” katanya.

Menurut Rakhmat, jika fundamental penomoran tidak bisa diselesaikan oleh regulator, solusi lainnya adalah memperluas kode area satu wilayah layanan.

”Sistem kode area yang berlaku sekarang sudah kuno dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Banyak wilayah yang telah bersinggungan satu sama lain karena akses transportasi sudah dibuka,” katanya.

Direktur Korporasi Mobile-8 Telecom Merza Fachys mengatakan, sebetulnya POI dan POC diatur lebih ditujukan kepada terjadinya iklim interkoneksi yang sehat. Tidak tersedianya POI di setiap area POC untuk FWA mengakibatkan peningkatan biaya interkoneksi lokal bagi operator FWA yang ingin berinterkoneksi dengan operator eksisting yang tidak punya POI.

”Urusan POC dan POI tergantung pengaturan sajalah dan dijalankan konsisten sesuai aturan. Sebenarnya hal ini tidak menjadi terlalu signifikan karena kebanyakan penawaran operator berlaku untuk panggilan ke sesama,” katanya.

Pada kesempatan lain, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengaku tidak iri dengan kebijakan dari regulator yang terkesan memanjakan operator FWA.

”Soal pentarifan seluler dan FWA jika lintas operator (off net) tergantung biaya interkoneksi. Selama ini persepsi tarif murah lebih banyak terjadi pada tarif on net,” katanya.

Dan untuk tarif on nett, lanjutnya, angka yang ditawarkan seluler lebih murah dari FWA. ”Di seluler tarif off net terlihat lebih mahal ketimbang FWA karena biaya interkoneksi seluler masih tetap lebih tinggi dari FWA,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris menilai, langkah regulator menggabungkan POC dan POI wilayah layanan FWA yang berdekatan merupakan langkah yang tepat untuk membuka medan persaingan yang seimbang antara FWA dan seluler.

”Kebijakan ini diharapkan membuat operator FWA menurunkan tarifnya agar pengguna merasakan langsung beleid yang akan dikeluarkan oleh regulator tersebut. Karena saya lihat ini seperti soft policy untuk menurunkan tarif, berbeda dengan kebijakan pada April 2008,” jelasnya.[doni ismanto]

270109 Maaf, Tahun Ini Tidak Ada Penurunan Tarif

teleponPada tahun lalu di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan SIM Card sebesar 72 persen ketimbang 2007. Angkanya dari 103 juta nomor menjadi 172 juta nomor.

Dari jumlah sebesar itu, nomor yang bisa dikategorikan sebagai pelanggan hanya sebanyak 91 juta nomor alias meningkat 38 persen ketimbang 2007.

Tingginya penjualan SIM Card tersebut tak dapat dilepaskan dari beleid pemerintah pada April 2008 yang menurunkan biaya interkoneksi sebesar 20 hingga 40 persen.

Pada tahun ini industri telekomunikasi diprediksi memiliki angka pertumbuhan pelanggan sebesar 10 hingga 20 persen. Sedangkan untuk revenue yang tak akan bisa menembus angka dua digit.

Pola persaingan di industri telekomunikasi pada tahun ini diperkirakan tak akan berubah banyak ketimbang tahun lalu. Jor-joran tarif murah ala operator tetap akan dilakukan meskipun mulai terkendali bentuk komunikasi pemasarannya karena pelanggan sudah mulai sadar dengan bentuk penawaran yang penuh tipsani alias tipu sana sini tersebut.

Sedangkan dari sisi regulator, telah ditetapkan tidak ada lagi keluar beleid penurunan tarif ala April 2008 lalu. Prioritas utama yang harus diselesaikan pada tahun ini adalah meningkatkan kualitas layanan dari industri.

”Berbeda dengan tahun lalu dimana prioritas yang dijalankan adalah menurunkan tarif telekomunikasi, maka pada tahun ini kami mengutamakan masalah kualitas layanan,” ujar Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (26/1).

Heru menjelaskan, setiap kebijakan yang dibuat oleh regulator terkait masalah tarif mengacu pada Regulatory Finance Report (RFR) yang di-submit oleh operator setiap tahun pada September.

Penurunan biaya interkoneksi 2008 lalu, dihitung pada 2007 dengan menggunakan data RFR 2005. “Jika mengacu pada data lama seharusnya ada penurunan tarif lagi sebesar lima persen. Tetapi menurut kami data lama sudah tidak valid karena industri sudah berubah. Karena itu kita akan mengolah masalah tarif dengan data 2007 nantinya, untuk kebijakan tarif 2010,” jelasnya.

Diakuinya, akibat dari regulasi penurunan tarif yang dilakukan pada April 2008, terjadi peningkatan trafik komunikasi yang berujung pada turunnya kualitas layanan dari semua operator.

Regulator memang telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan regulasi kualitas layanan (Quality Of Services/Qos) pada Mei 2008.

Aturan tersebut memberikan parameter untuk mengukur kualitas layanan operator mulai dari kinerja perhitungan tagihan, lamanya penyelesaian keluhan pelanggan, jumlah gangguan, jumlah panggilan yang terputus, keberhasilan panggilan, dan lamanya waktu menjawab panggilan pelanggan ke pusat layanan.

Agar lebih bertaring, regulasi ini juga disertakan dengan sanksi denda. Regulator mengajukan denda maksimal 10 miliar rupiah bagi operator yang tidak mampu memenuhi standar kualitas layanan untuk interkoneksi dan sewa jaringan.

Denda yang berlaku bagi kedua hal tersebut adalah jika operator terbukti melakukan manipulasi akses, terlambat mengembangkan titik interkoneksi, mendiskriminasi harga dan akses, serta pemberian informasi yang tidak benar.

Sedangkan untuk kegagalan dalam memenuhi kualitas layanan yang bersangkutan dengan pelanggan seperti lambat menanggapi pengaduan dan lainnya, operator terancam denda mulai 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah.

Meskipun regulasi tersebut mengancam sanksi denda, berhubung peraturan pemerintah (PP) tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum disahkan, maka pada tahun lalu aturan Qos ibarat macan ompong yang tidak membuat takut para operator.

”Prioritas kami adalah mendorong secepatnya disahkan PP PNBP tersebut. Jika beleid tersebut disetujui, ini akan membuat pengawasan yang dilakukan oleh regulator menjadi efektif karena sanksi denda berupa rupiah langsung dijatuhkan. Bukan seperti selama ini dimana memberikan peringatan tertulisa saja,” jelasnya.

Masa Tenggang

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys meminta regulator memberikan tenggang waktu selama dua hingga tiga tahun sebelum aturan QoS diterapkan secara ketat.

”Tenggang waktu itu dibutuhkan karena ada hal-hal yang mempengaruhi QoS tetapi belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh para operator,” tandas Merza.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah iklim investasi, right of way untuk pembangunan infrastruktur, ketersediaan sumber daya penunjang seperti listrik, proses perijinan menyangkut menara dan frekuensi, serta iklim tenaga kerja.

Merza menyarankan, sebelum BRTI menerapkan pengawasan yang ketat untuk menegakkan aturan QoS, lembaga tersbut harus kembali bercermin kepada khittahnya sebagai pengayom seluruh stakeholders di industri telekomunikasi yakni pemerintah, pengguna, dan operator.

”Sekarang QoS dan denda yang akan menjadi fokus program kerja 2009 ini untuk kepentingan siapa ? Katanya untuk konsumen, fine. Pemerintah dapat PNBP. Nah untuk operator apa?,” tanyanya.

Merza menegaskan, dalam suasana kompetisi yang keras saat ini tidak ada satu operator pun yang dengan sengaja mempunyai program kerja menurunkan QoS. Jika pun ada QoS yang turun hingga di bawah standar, tentunya tak dapat dilepaskan dari faktor di luar kontrol operator. ”Lantas kalau itu terjadi, apa wajar didenda,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengingatkan, masalah pengawasan QoS akan menjadi susah-susah gampang dijalankan oleh regulator.

”Pengukuran pelayanan itu susah diukur. Apalagi terkait tingkat keluhan karena itu sangat subyektif,” katanya.

Menurut Guntur, juri yang paling adil terkait QoS adalah pelanggan operator. Bagi pemain yang tidak menerapkan strategi customer centric, maka tentu akan ditinggalkan oleh pelanggan. ”Ini jamannya kompetisi. Dan letaknya indah kompetis ya, disitu,” tegasnya.

Sedangkan VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, tidak khawatir dengan rencana dari regulator tersebut. ”Kami siap u melakukan ketentuan regulator tersebut. Sumber daya Telkom paling siap untuk memenuhi regulasi QoS,” tegasnya.

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris mengharapkan, seandainya pengawasan terhadap QoS semakin ketat dilakukan regulator akan menggeser kompetisi dari tarif murah ke penyajian layanan berkualitas.

”Regulasi QoS tersebut akan menjadi early warning bagi operator untuk tidak terus-menerus menawarkan tarif murah tanpa ada layanan berkualitas. Dan pelanggan pun akan memiliki daya tawar, karena berpeluang menuntut operator jika layanannya buruk,” tandasnya.[dni]

Indosat Serius Garap Broadband Data

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) semakin serius menggarap layanan data berbasis teknologi broadband data.

Jasa yang diandalkan untuk mengembangkan broadband data adalah Blackberry dan produk anak usaha Indosat Mega Media (IM2).

“Pada akhir tahun lalu pelanggan broadband data yang menggunakan jasa IM2 mencapai 200 ribu nomor. Pertumbuhan tersebut melesat 4 kali lipat dibandingkan posisi awal 2008,” ujar Sales & Marketing Director IM2 Abu Syukur Nasution di Jakarta, Selasa, (20/1).

Dijelaskannya, meningkatnya pelanggan yang dimiliki oleh IM2 tak dapat dilepaskan dari diluncurkannya layanan prabayar sejak Oktober tahun lalu. Hampir 60 persen pelanggan berasal dari prabayar dan sisanya pascabayar,” katanya.

Melihat apresiasi yang tinggi dari masyarakat, Abu menargetkan pada tahun ini akan ada 500 ribu pelanggan baru yang menggunakan layanannya.

Untuk itu Indosat akan membangun sebanyak 857 Node B (BTS 3G). Infrastruktur tersebut memperkuat 1.300 Node B yang telah ada sebelumnya.

Rencananya pembangunan akan dilakukan di Jabodetabek, Batam, Bali, dan Surabaya.”Kota-kota ini adalah pasar kuat dari broadband,” jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya menjelaskan, Node B yang akan dibangun nantinya juga memperkuat layanan Blackberry yang telah memiliki 32.500 pelanggan.

“Kami ini penguasa 55 hingga 57 persen pangsa pasar Blackberry dari total 70 hingga 80 ribu pelanggan di Indonesia. Tahun ini kita menargetkan layanan tersebut digunakan 100 ribu pelanggan,” katanya.

Menurut Teguh, infrastruktur Node B harus diperkuat karena handset Blackberry juga ada yang telah mendukung layanan 3G. “Ada beberapa tipe Blackberry yang mendukung akses 3G dan ini salah satu yang membuat banyak pelanggan menggunakan jasa ini karena aksesnya yang cepat,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pengembangan infrastruktur 3G juga mendukung kota-kota pemasaran Blackberry seperti Jabotabek, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Regional Director Research In Motion (RIM) Adele Beachley mengatakan, penjualan Blackberry akan tetap tumbuh secara global meskipun pasar sedang krisis.

“Disaat krisis justru eksekutif lebih banyak melakukan koordinasi secara virtual. Ini peluang bagi RIM,” katanya.

RIM adalah principal dari handset Blackberry. Di Indonesia, RIM bekerja dengan tiga operator besar yakni Indosat, Telkomseln dan XL. Pada tahun lalu diperkirakan sebanyak 23,6 juta handset Blackberry secara global.[dni]

Telkomsel Kuasai Program USO

logo-telkomselJAKARTA—PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dipastikan menguasai program pengadaan telepon untuk ribuan desa-desa tertinggal setelah menjadi pemenang dalam tender paket pengerjaan II dan VII.

Hal ini karena untuk paket I, III, dan VI, pemimpin pasar seluler tersebut melaju sendirian dan tinggal bernegosiasi harga dengan panitia lelang Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan, Ditjen Postel.

Paket II untuk pengerjaan dari program yang dikenal dengan nama Universal Service Obligation (USO) tersebut meliputi wilayah Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung,
Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dalam paket ini Telkomsel bersaing dengan
PT Indonusa System Integrator Prima, dan PT Indosat Tbk (Indosat).

Sementara untuk paket tujuh mengerjakan wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di wilayah ini anak usaha Telkom tersebut berkompetisi dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT Indonusa System Integrator Prima.

USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi. Jumlah ini menyusut 6.647 dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Adapun pagu anggaran paket untuk penggelaran telepon perdesaan mencapai sebesar 814, 82 miliar rupiah untuk tujuh paket pekerjaan, yang mencakup 11 blok wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT). Pagu tersebut dianggap sebagai bagian dari pembiayaan kegiatan penyediaan jasa akses telekomunikasi untuk lima tahun.

“Dari tujuh paket pengerjaan, memang hanya di II dan VII terjadi lelang murni. Dan ini telah diselesaikan dengan baik oleh panitia lelang kemarin. Hari ini kami hanya melakukan pengumuman secara resmi,” ujar juru bicara Departemen Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewo Broto di Jakarta, (8/1).

Dijelaskannya, untuk paket tujuh Telkomsel menang dengan nilai total bobot 92,56 dan nilai harga penawaran 201.070.814.184 rupiah. Sementara di paket II nilai total bobot yang diraih sebesar 89,63 dengan nilai harga penawaran 333.070.219.110 rupiah.

Untuk paket I, III, dan VI, lanjut Gatot, dimana Telkomsel juga hanya menjadi satu-satunya peserta, panitia akan melakukan negosiasi harga kembali dengan operator tersebut. “Tentang berapa harganya tidak bisa dibuka karena ini masih dalam menyangkut proses tender,” jelasnya.

Seperti diketahui, paket I wilayah pengerjaan meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat. Paket III meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan paket VI meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Secara terpisah, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Telkomsel Syarif Syarial Ahmad mengatakan, pihaknya akan langsung menggeber pembangunan begitu penandatanganan kontrak dilakukan.
“Untuk daerah yang masih dalam jangkauan jaringan kami akan memasang repeater. Sedangkan di wilayah yang tidak ada jaringan kami sama sekali akan mengandalkan satelit dan teknologi Pico GSM,” ujarnya.
Tentang langkah negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk paket I, III, dan VI, Syarif menjelaskan, penawaran Telkomsel untuk III dan VI memang diatas harga penawaran sementara (HPS) tetapi masih di bawah pagu. Namun untuk paket I, sudah dibawah HPS.
“Kita terbuka untuk bernegosiasi dengan pemerintah soal harga itu,” katanya sambil mengharapkan dari program USO ini akan ada dua juta pelanggan baru dari target mendapatkan 10 juta pelanggan tahun ini..
Sementara itu, berkaitan dengan paket IV dan V yang masih menyisakan masalah karena adanya keinginan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meminta insentif kepada pemerintah atas pembangunan jaringan di wilayah yang termasuk USO selama ini, Gatot mengatakan, panita tender akan memanggil Telkom dan Telkomsel yang kebetulan juga ikut di tenderkedua paket tersebut.

Paket IV meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan paket V meliputi Papua dan Irian Jaya Barat.

“Kita menargetkan akhir Januari atau awal Februari masalah tender USO sudah closed. Tentang adanya permintaan dari Telkom itu, pemerintah tetap pada pendirian semual yakni tidak mungkin memenui permintaan tersebut,” tegas Gatot.

Sebelumnya, Menkominfo Muhammad Nuh menyakini lima dari tujuh paket pengerjaan akan selesai pada Sepetember nanti.

Nuh juga menyesali adanya permintaan insentif dari Telkom untuk mengerjakan USO karena program ini lebih berbentuk investasi ketimbang bukan proyek jangka pendek.

“Tak dapat dipungkiri sebenarnya pada satu masa jaringan operator itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya. Nah, ini kita sudah bantu dengan dana. Jika mau bicara bisnis sewajarnya pemerintah hanya mengeluarkan dana 10 persen dari total nili proyek, karena toh nantinya operator juga yang untung,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Telkom Eddy Kurnia mengatakan, permintaan insentif sudah berdasarkan perhitungan yang dibuat perusahaan agar USO tetap berjalan. “Masalah pemerintah keberatan atau tidak, kita serahkan pada mereka. Yang punya tender kan pemerintah, tentu apapun keputusannya kita hormati,” tegasnya.

Sedangkan Syarif menyatakan, Telkomsel siap mengambil alih paket IV dan V, asalkan waktunya tidak terlalu mepet. “Jangan terlalu lama negosiasinya. Nanti bisa berdampak pada jadwal kerja,’ katanya.[dni]

231208 TA Milik Hariff dan TRG Dipertanyakan

wimax-logoKeputusan Direktorat Jenederal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) untuk memberikan Type Approval (TA) bagi perangkat Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz bagi PT Hariff dan TRG dipertanyakan banyak pihak.

Anggota Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi mengatakan, pemberian TA tersebut dilakukan oleh regulator tanpa melalui ketentuan seharusnya karena hingga sekarang belum ada regulasi tentang alokasi frekuensi BWA.

“TA diberikan kepada kedua perusahaan tersebut hanya mengacu pada keputusan Dirjen (Kepdirjen) Postel. Padahal seharusnya ada payung hukum yang lebih tinggi sebelum adanya Kepdirjen yakni Peraturan Menteri (Permen). Nah, ini Permen belum ada, kok sudah ada kepdirjen yang mengatur masalah teknis,” katanya kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Hal lain yang menjadi kekhawatiran dari Wahyu, jika TA diberikan tetapi belum ada regulasi yang jelas tentang alokasi frekuensi BWA akan membuat perangkat yang diproduksi menjadi sia-sia. “Okelah pemerintah bilang BWA di 2,3 GHz. Masalahnya hitam putihnya kan belum ada. Jika ada perubahan, apa pemerintah mau menanggung kerugian produsen,” tuturnya.

Menurut Wahyu, pemberian TA tersebut harus dibatalkan demi hukum karena prosedur pemberian tidak tepat. Selain itu ada indikasi perangkat milik kedua perusahaan belum diuji kelayakannya.

Uji coba di Bandung yang dilakukan pemerintah belum lama ini untuk di frekuensi milik Telkom yakni 3,3 GHz. Sedangkan perangkat milik kedua perusahaan tersebut di frekuensi 2,3 GHZ  tak pernah diuji coba,” katanya.

Wahyu memaklumi langkah pemerintah memberikan TA tersebut sebagai bagian dari dukungan pemerintah mengembangkan industri dalam negeri di teknologi BWA. Tetapi jika cara yang diambil dengan menerabas regulasi yang dibuat sendiri oleh regulator tentu menurunkan citra pemerintah yang dianggap inkonsisten oleh industri secara keseluruhan .

“Yang saya lihat pemerintah ingin secepatnya wimax diimplementasikan. Seharusnya dibangun dululah regulasi agar aturan mainnya jelas,” katanya.

Sebelumnya, Ditjen Postel telah melakukan ujicoba teknologi Wimax di Bandung sejak Oktober lalu. Rencananya tender BWA akan diselenggarakan Desember ini juga. Langkah ini dianggap banyak kalangan sebagai hal yang ceroboh mengingat tender Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) saja belum selesai.[dni]

231208 Banyak Regulasi yang Belum Harmonis

telpon jadulPada akhir tahun nanti diperkirakan penetrasi layanan telekomunikasi di Indonesia menembus angka 65 persen dari total populasi penduduk. Jika itu tercapai, maka pada akhir 2008 akan ada 143 juta nomor aktif yang digunakan oleh penduduk Indonesia .

Tingginya penetrasi tersebut tak dapat dilepaskan dari beleid yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal April lalu berupa perhitungan baru dari biaya interkoneksi.

Perhitungan tersebut membuat secara umum tarif pungut retail di masyarakat mengalami penurunan sebesar 40 persen. Turunnya tarif retail memicu meluasnya segmen layanan telekomunikasi.

Jika sebelumnya hanya kalangan menengah atas saja yang menggunakan jasa telekomunikasi, sekarang jangan kaget jika pembantu rumah tangga atau tukang ojeg sudah akrab berhalo-halo melalui telepon seluler.

Efek negatif dari tingginya penetrasi ini adalah mulai berkurangnya kualitas layanan dari para operator. Bukan rahasia lagi, sebenarnya operator belum siap mengantisipasi lonjakan trafik yang sedemikian dahsyatnya. Akhirnya, sejak April lalu ada fitur baru yang harus dinikmati pelanggan yakni drop call secara mendadak.

Pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan penurunan tarif memang telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan tentang kualitas layanan. Dalam beleid tersebut secara tegas diatur tentang parameter layanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa dan jaringan.

Namun, yang menjadi masalah aturan ini tidak memiliki efek jera. Hal ini karena belum selesainya revisi aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimana sanksi denda dari peraturan kualitas layanan dimasukkan dalam PNBP. Akhirnya yang terjadi peraturan kualitas layanan hanya menjadi aksesori nan garang tetapi tidak ada taringnya.

Sebenarnya, solusi yang diharapkan operator dari pemerintah setelah adanya regulasi biaya interkoneksi bukanlah aturan kualitas layanan melainkan penambahan frekuensi atau alokasi penomoran. Karena jika berbicara masalah kualitas layanan di era kompetisi yang terbuka, mana ada operator yang mau menyelenggarakan layanan secara serampangan.

Tambahan frekuensi bagi operator yang memiliki pelanggan di atas 10 juta nomor merupakan hal yang mutlak. Hal ini karena spektrum frekuensi dibagi-bagi untuk layanan suara dan data. Karena trafik suara melonjak, akhirnya operator mengorbankan layanan data.

Regulator hanya menjanjikan akan ada tambahan frekuensi sebesar 5 MHz bagi pemegang lisensi 3G. Tetapi kapan itu diberikan? Jawabnya tunggu dulu hasil evaluasi lisensi 3G. Janji itu dilontarkan oleh regulator sejak Mei lalu dan hingga sekarang tidak ada lagi kabar-kabari dari evaluasi lisensi 3G.

Dan jika mengikuti budaya dari para regulator telekomunikasi, sepertinya awan gelap penambahan frekuensi tetap menggelayuti operator yang memiliki lisensi 3G karena anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan dikocok ulang.

Ini berarti masalah frekuensi ditunda dulu hingga tahun depan. Akibatnya pelanggan data dari Telkomsel, Indosat, dan XL, harus mengurut dada dulu saat merasakan koneksi data tetap lemot.

Solusi lain yang diharapkan adalah pemberian alokasi penomoran dari regulator. Masalah penomoran ini memang menjadi hal yang pelik karena regulator menuding operator terlalu royal menjual nomor. Bahkan regulator pun menuding angka aktif yang dklaim operator tidak sepenuhnya benar. Hal ini karena tingkat pindah layanan yang tinggi di Indonesia .

Tetapi bisnis harus berjalan. Dan inilah yang dilupakan oleh regulator. Masalah nomor dicuci ulang dan dijual kembali sudah praktik yang lazim dan diberkati regulator. Lantas kenapa kala nomor habis dan diminta tambahan justru dipersulit?

Bukankah permintaan yang tinggi itu akibat beleid sebelumnya (penurunan interkoneksi) dari regulator juga? Jika ini dibiarkan (dimana operator kehabisan nomor), lalu apa yang mau dijual? Masalah ini sepertinya belum terpikirkan oleh regulator kala mengeluarkan beleid interkoneksi April lalu.

Jika melihat paparan di atas, terasalah aturan yang dikeluarkan regulator berkaitan dengan tarif belumlah harmonis dengan kondisi di lapangan. Dan mungkin benar perhitungan banyak kalangan yang menyarankan kala itu tarif seharusnya diturunkan secara gradual yakni lima hingga 10 persen tiap tahunnya agar operator masih berkesempatan melakukan re-investasi.

Bukti lain dari regulasi yang dikeluarkan tidak harmonis dengan kondisi di lapangan tentunya Permenkominfo No 2/2008 tentang menara bersama.

Regulasi yang didengung-dengungkan oleh regulator mendukung industri dalam negeri ini ibarat api dalam sekam bagi operator. Lihat saja, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga departemen belum dikeluarkan, pemerintah daerah (Pemda) sudah petantang-petenteng ingin merobohkan menara milik para operator.

Lalu apa yang bisa dilakukan BRTI dan Ditjen Postel?. Sebatas menghimbau jangan terjadi perobohan menara. Lantas apakah Pemda mendengarkan? Di Kabupaten Badung, Bali , himbauan tersebut malah dianggap tantangan oleh Muspida. Jika sudah seperti ini bagaimana adanya layanan berkualitas dari operator. Wong, titiik pemancar saja berkurang.

Melihat fenomena semua ini tak ada kata lain, reformasi posisi dan kewenangan BRTI harus dilakukan. Lembaga ini tidak sepantasnya berada di bawah kendali Ditjen Postel. Okelah, Dirjen Postel Basuki Yususf Iskandar memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Tetapi setelah era Basuki, apakah ada jaminan integritas lembaga ini terjamin.

Lembaga sekelas BRTI tidak sepantasnya mengandalkan perorangan. Tetapi sistem harus dibangun. BRTI sudah seharusnya dibuat layaknya komisi negara lainnya dimana anggota diangkat langsung oleh Presiden.

Jika kebijakan ini yang diambil, tentunya lembaga ini akan menjadi lebih bergengsi dan tidak ada lagi anggota titipan dari penguasa atau diisi mereka yang sekadar ingin menghabiskan hari tuanya.

Harus diingat, bisnis telekomunikasi setiap tahunnya memiliki putaran uang hingga triliunan rupiah. Dan setiap peningkatan teledensitas sebesar satu persen akan memicu roda perekonomian negara hingga empat persen.

Sungguh menjadi hal yang ironis jika lembaga yang mengaturnya tidak memiliki independensi sehingga regulasi yang dikeluarkan lebih banyak berbau populis ketimbang membangun industri.[doni Ismanto]

161208 Badung Terancam Black Out

tower-doangLayanan telekomunikasi di kabupaten Badung, Bali, terancam akan black out jika rencana satuan polisi pengaman praja (Satpol PP) setempat merealisasikan rencananya merubuhkan 148 menara milik berbagai operator telekomunikasi terwujud bulan ini.

“Saya mendapat laporan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI ) siang ini bahwa pemerintah daerah setempat berencana merubuhkan menara yang ada dan memaksa operator untuk menggunakan 43 menara yang telah dibangun oleh rekanan Pemda yang ditunjuk sebelumnya,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Heru, pemaksaan yang dilakukan oleh Pemda Badung tersebut beretentangan dengan Permenkominfo No 2/2008 tentang Menara Telekomunikasi dimana mengharamkan adanya monopoli dalam penyewaan menara.

“Regulasi yang kami buat adalah mengoptimalkan menara yang ada bukan merubuhkan infrastruktur yang telah ada,” kata Heru.

Dikatakannya, jika Pemda Badung memaksakan perubuhan, Black out sinyal telekomunikasi dipastikan terjadi dan akhirnya yang dirugikan adalah pelanggan. “Harus diingat wilayah Badung juga tujuan wisata. Apa kata turis asing jika tidak bisa berkomunikasi,” sesal Heru.

Sebelumnya, Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengungkapkan, aturan Pemda yang menjadi topik hangat di kalangan operator saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung, Bali tentang menara telekomunikasi. Perda tersebut prinsipnya mengatur seluruh ijin pembangunan menara telekomunikasi hanya diberikan kepada satu perusahaan yang ditunjuk oleh Pemda Badung.

Selanjutnya, operator telekomunikasi diharuskan menyewa site dan menempatkan Base Transceiver Station (BTS) miliknya di site-site yang telah dibangun oleh perusahaan tersebut dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut.

Tidak hanya itu, jumlah dan lokasi menara yang diijinkan untuk dibangun pun telah ditentukan. Dan menara-menara yang saat ini milik operator harus dibongkar dan BTS dipindahkan ke lokasi-lokasi ditentukan.

“Perda seperti ini kan bisa menghambat kontinuitas ekspansi dan kualitas jaringan. Belum lagi adanya peraturan lain dari Pemda seperti pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ujung-ujungnya high cost economy terjadi,” sesal Merza.[dni]