081108 Dephub Tidak Akan Turunkan Tarif Angkutan Umum

bus-akapDepartemen Perhubungan (Dephub) tidak akan menurunkan
tarif angkutan umum meskipun   pemerintah akan menurunkan  harga BBM premium
bersubsidi mulai 1 Desember
nanti sebesar 8,3 persen alias dari 6 ribu menjadi 5.500 rupiah.

”Kami tidak akan meninjau ulang
tarif angkutan umum yang telah dinaikkan
beberapa bulan lalu. Kecuali ada beleid penurunan harga solar bersubsidi,”
tegas Dirjen Hubungan Darat Departemen Perhubungan Soeroyo Alimoeso di Jakarta,
Jumat (7/11).

Namun, lanjutnya, regulator
tidak akan melarang jika pemerintah daerah setempat merevisi tarif angkutan
umum karena wewenangnya memang berada di pejabat daerah.

”Dephub hanya mengatur tarif
Angkutan Antar Kota dan Provinsi (AKAP). Biasanya tarif AKAP itu jadi acuan
pemerintah daerah untuk menentukan tarif angkutan umum di daerah setempatnya,”
jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Organisasi
Angkutan Darat (Organda)   Murphy Hutagalung menegaskan,   pihaknya
tidak akan menurunkan tarif angkutan umum hanya karena harga premium diturunkan
oleh pemerintah.

”Armada dari angkutan umum
banyak mengonsumsi Bahan Bakar Gas (BBG) dan solar, bukan premium. Jadi,
bagaimana kami menurunkan tarif kalau solar tidak turun,” tegasnya.

Diungkapkannya, sebanyak 70 persen angkutan transportasi
umum dari 1,5 juta anggota Organda menggunakan solar. Premium hanya digunakan
oleh angkutan-angkutan kecil saja seperti mikrolet.

Saat harga BBM naik tahun lalu, kendaraan dengan bahan
bakar solar yang paling terpukul, karena kenaikannya lebih dari 30 persen.

Murphy menegaskan, pihaknya tetap menginginkan agar rekomendasi Organda harus
diimplementasikan oleh pemerintah, agar para pengusaha angkutan bisa menikmati
keuntungan.

Rekomendasi tersebut antara lain; Subsidi BBM buat angkutan pelat kuning yang
berbeda dengan kendaraan lainnya, penertiban perda-perda yang mengenakan
retribusi seenaknya oleh pemda, penertiban oknum-oknum dan preman yang sering
memeras pengusaha angkutan.

Dia menambahkan, efek domino
pascakenaikan harga BBM pada 24 Mei lalu belum bisa tertutupi dari penurunan
harga premium Desember mendatang. Kenaikan harga saat itu mendorong naiknya
harga suku cadang.

Dijelaskannya,  rencana penurunan harga premium tersebut tidak akan ikut
menurunkan harga suku cadang. Padahal, saat kenaikan harga BBM terakhir,   harga suku
cadang naik 15 persen hingga 30 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi
Transporter Darat Indonesia (ATDI) Desril Muchtar mengatakan hal yang sama, ”Tidak
ada pengaruh sama sekali penurunan harga premiun terhadap turunnya harga bahan
pokok dan barang kebutuhan lainnya. Truk yang digunakan untuk mengangkutnya
masih menggunakan solar, bukan premiun”.

ATDI merupakan asosiasi
pengusaha penyedia jasa angkutan barang antar kota dalam wilayah Indonesia,
mulai dari bahan makanan hingga barang konsumsi.

Pada kesempatan lain, Anggota
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan penurunan
premium oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak yang berarti bagi
masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi tetap mahal.

”Tidak ada gunanya menurunkan
premium, karena masyarakat kelas bawah umumnya naik  angkutan umum,” tuturnya.

Dikatakannya, saat ini di
Indonesia biaya transportasi menyedot lumayan besar pendapatan penduduk yakni
mencapai 15 hingga 20 persen. Sementara di negara lain belanja transportasi
hanya berkisar 18 persen. Bahkan di China belanja transportasi tidak lebih dari
17 persen.

Sudaryatmo menyarankan, jika
pemerintah benar-benar ingin membantu masyarakat kelas bawah maka biaya
transportasi diturunkan karena bisa memicu terjadinya kontraksi ekonomi secara
signifikan.

Berdasarkan catatan, pemerintah
pada akhir Mei lalu   memberi kesempatan bagi pengusaha angkutan
umum menaikkan tarif pada batas toleransi 15 pesen, dengan angkutan
antarprovinsi diputuskan Menhub, sementara regulasi tarif antarkota dalam
provinsi diputuskan gubernur.

Batas atas untuk  wilayah I adalah 150 rupiah per kilometer dan wilayah
II  165 rupiah per kilometer. Sedangkan batas
bawah untuk wilayah I   92 rupiah per
kilometer dan wilayah II 101 rupiah per kilometer.  Wilayah I meliputi  Sumatra,
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara,
sedangkan wilayah II adalah  Kalimantan,
Sulawesi, dan pulau lainnya.[dni]