170510 Investigasi Cathay Butuh Waktu Lama

JAKARTA—Investigasi kecelakaan yang dialami oleh Airbus A330-342 milik Cathay Pacific Airways Ltd pada 13 April 2010. diperkirakan membutuhkan waktu lama karena hingga saat ini baru masuk laporan awal investigasi.

“Akhir pekan lalu Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT) telah mendapatkan laporan awal proses investigasi dari Kepala Inspektur Kecelakaan Departemen Penerbangan Sipil Hongkong. Dikatakan dibutuhkan waktu selama satu tahun untuk menganalisis penyebab kecelakaan pesawat yang bertolak dari Bandara Juanda, Surabaya itu,” ungkap Juru Bicara KNKT J.A. Barata, akhir pekan lalu.

Ditegaskannya, adanya laporan awal itu menunjukkan hingga saat ini belum sampai pada kesimpulan bahwa penyebab kerusakan mesin yang dialami pesawat itu akibat kualitas bahan bakar yang dibeli di Indonesia.

Menurut Barata, KNKT terus aktif membantu proses investigasi bersama yang dilakukan oleh tim bentukan otoritas penerbangan sipil Hongkong. Tim tersebut merupakan gabungan investigator dari Departemen Penerbangan Sipil Hongkong, the Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) dari Perancis France dan the Air Accidents Investigation Branch (AAIB) dari Inggris.

Sementara pihak KNKT, the National Transport Safety Board (NTSB) dari Amerika Serikat, teknisi dari Airbus, Rolls Royce dan Cathay juga ikut membantu investigasi.

Para Investigator sudah mengumpulkan informasi dari pilot, kru kabin dan penumpang, kami juga sudah mendapatkan data dari Digital Flight Data Recorder (DFDR), Cockpit Voice Recorder (CVR), dan Quick Access Recorder (QAR) sebagai bahan analisis.

Sebagai bahan analisis lainnya, tim investigasi juga sudah mendapatkan dokumen terbang pesawat, catatan perawatan pesawat, informasi cuaca saat kecelakaan, percakapan air traffic controler, catatan radar serta sampel bahan bakar dari pesawat dan bandara keberangkatan.

“Mesin, sistem kontrol dan sistem bahan bakar sedang dipelajari secara detil untuk mengetahui penyebab utama kerja mesin yang tidak normal. Komponen bahan bakar dan sampel bahan bakar sudah kami kirim ke lab di Inggris dan Amerika Serikat untuk dianalisis,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 13 April lalu Airbus A330 milik Cathay dengan nomor mesin CX780 yang menerbangi rute Surabaya-Hong Kong harus mendarat darurat di Bandara Internasional Hongkong akibat kerusakan salah satu mesinnya. Sementara satu mesin mati, mesin lain hanya beroperasi 70 persen-nya.

Pesawat mendarat dengan kecepatan 230 knots, padahal normalnya 135 knots dengan beban yang ada pada saat pesawat itu diterbangkan.

Kecepatan yang begitu tinggi membuat pengereman pesawat terjadi begitu cepat. Gesekan ban pesawat dengan landasan membikin percikan api dan juga asap.

Setelah investigasi dilakukan pasca-pendaratan darurat tersebut, teknisi maskapai Cathay menemukan indikasi bahwa kualitas bahan bakar pesawat yang jelek dari Bandara Juanda yang menjadi penyebab Airbus A330 itu mengalami kerusakan mesin.[dni]

271108 Regulator Berusaha Penuhi Standar Aturan Internasional

a380Regulator penerbangan sipil Indonesia berjanji segera memenuhi aturan penerbangan internasional seiring disahkannya Undang-undang Penerbangan tak lama lagi.

“Alasan dari Uni Eropa masih tidak mencabut embargo itu kan karena mereka menilai ada poin-poin dari aturan internasional yang belum diadaptasi oleh regulasi lokal. Nah, jika UU penerbangan disahkan, secepatnya akan dilakukan ratifikasi,” ujar juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta , Rabu (26/11).

Dikatakannya, dalam RUU penerbangan beberapa regulasi internasional sudah diadopsi seperti pemisahan regulator dan operator bandara dan lainnya. “Nanti akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengelolaan navigasi. Begitu juga aturan lainnya,” katanya.

Bambang mengatakan, pemerintah saat ini lebih fokus kepada proses pemenuhan tersebut sementara masalah adanya pembahasan dari UE untuk mencabut pada Februari atau Maret 2009 diserahkan pada negara-negara Eropa itu.

“Yang jelas, besok (Kamis, 27/11) Presiden organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) datang ke Indonesia . Dan kita akan tunjukkan komitmen pemerintah memenuhi aspek keselamatan sesuai standar mereka,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan, pemerintah untuk lebih fokus memenuhi aspek teknis yang diminta oleh UE ketimbang sibuk berdiplomasi atau melakukan lobi.

“Ini masalah teknis, jangan dicampur adukkan dengan lobi politik. Jika masalah teknis sudah dipenuhi, wajar dilakukan lobi,” jelasnya.

Sebelumnya, otoritar UE mengatakan, diperpanjangnya pencabutan embargo karena diragukannya kemampuan regulator lokal untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh maskapai lokal, tidak adanya pemisahan peran regulator dan operator, serta posisi dari Direktorat Perhubungan Udara yang tidak otonom.

Direktur Operasi Garuda Indonesia Ari Sapari mengatakan, pihaknya untuk larangan terbang tersebut mengikuti kebijakan dari pemerintah. “Kita ikut pemerintah saja. Yang jelas untuk standar keselamatan, Garuda sudah mengantongi sertifikat IOSA dari IATA,” tegasnya.

Sebagai perusahaan, lanjutnya, selama ini kerjasama dengan perusahaan dari Eropa lebih bersifat business to business (B2B).

Garuda sendiri, lanjutnya, akan mendatangkan 25 pesawat Boeing 737 seri 800 NG pada 2009. Pesawat generasi terbaru yang memiliki daya jelajah cukup canggih itu, merupakan bagian dari 50 unit pesawat yang telah dipesat Garuda.


Pesawat yang dikirim langsung dari pabrik Boeing Co itu, nantinya akan melayani penerbangan domestik dan regional yang akan menggantikan sejumlah posisi lain yang usia tehnisnya sudah cukup uzur.25

Sementara dari sisi operasional Garuda akan mengefisienskan konsumsi Avtur. Hal ini karena harga dollar AS yang terus naik memaksa pihaknya perlu menyusun strategi menurunkan biaya operasional. Salah satunya adalah menekan penggunaan bahan bakar avtur hingga 3 persen pada 2009.

”Kalau meilhat angkanya, tiga persen memang kecil. Tetapi eksesnya lumayan besar. Karena dalam komponen struktur operasional Garuda, penggunaan BBM paling besar, mencapai 48 persen,” ujarnya.

Menurut Ari, dalam setahun, Garuda mengkonsumsi sedikitnya 900 juta liter avtur. ”Jika dikalikan 3 persen, berarti kita sudah melakukan efisiensi sekitar 27 juta liter. Ini angka yang signifikan,” jelasnya.

Selain menekan penggunaan BBM, lanjut Ari Sapari, strategi lain yang bakal diterapkan Garuda adalah melakukan efisiensi terkait masalah teknis untuk mendukung upaya pengefisiensian bahan bakar. Di antaranya, mengevaluasi penentuan rute, cara menerbangkan pesawat, serta mendisiplinkan penumpang dalam hal pengaturan bagasi.

Garuda bersama tiga operator lainnya adalah maskapai yang diusulkan regulator untuk dicabut embargonya oleh UE. Tiga maskapai lainnya adalah PT Mandala Airlines, PT Premi Air, dan PT Air Fast.

Secara bisnis bagi Garuda Indonesia madanya larangan terbang tersebut membuat perseroan mengalami kerugian (potential loss) sebesar 13,8 miliar rupiah per bulan.[dni]

261108 Perpanjangan Embargo Akibat Kelalaian Regulator

20_18_2-air-atlanta-boeing-747-200-tf-atb_webDiperpanjangnya larangan terbang (embargo) maskapai penerbangan lokal oleh Uni Eropa (UE) ke wilayah udara kawasan tersebut dapat dilepaskan dari kelalaian regulator yang terlabat membuat rencana perbaikan (corrective plan).

“Corrective plan tersebut baru dibuat oleh regulator pada evaluasi Juli lalu. Dan UE baru mulai membahasnya bulan ini. Jadi, tidak salah kalau embargo diperpanjang karena mereka baru akan membahas rencana yang dibuat bulan ini,” ungkap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kepada Koran Jakarta, Selasa (25/11).

Dikatakannya, pada pembahasan sebelum Juli, UE telah menyarankan pada regulator lokal untuk memenuhi dan membuat perencanaan berkaitan keselamatan penerbangan di Indonesia sesuai aturan otoritas penerbangan sipil internasional. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh regulator. “Mereka (regulator) baru membuat corrective plan itu pada presentasi Juli dan itu pun pengiriman datanya mepet. Coba dari dulu dilakukan, bisa saja pencabutan lebih cepat,” katanya.

Menurut dia, dalam corrective plan tersebut seharusnya pemerintah cukup mencantumkan hal-hal yang akan dilakukan beserta tenggat waktu untuk memenuhi regulasi otoritas penerbangan sipil internasional tanpa perlu menunggu Rancangan Undang-undang Penerbangan disahkan. “Terbuka saja kalau sekarang lagi disusun UU penerbangan. Tetapi, ditegaskan kalau kita berkomitmen. UE butuh komitmen tersebut,” tegasnya.

Ditegaskannya, setelah berbicara dengan pejabat UE, terungkap selama ini mereka tidak melihat kurang berkompetensinya operator lokal. “Yang dipermasalahkan itu regulatornya. Jadi, setiap izin terbang yang dikeluarkan regulator lokal itu dipertanyakan, seperti keabsahan log book dan lainya. Itu jelas tercantum dalam situs mereka,” katanya.

Masih menurut Agus, melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, besar kemungkinan pembahasan mengenai pencabutan embargo maskapai Indonesia baru terjadi sekitar Februari atau Maret 2009. “Itu pun belum tentu dicabut, kalau regulator tidak memiliki komitmen. Jadi, optimisme yang disemburkan oleh regulator itu tergantung kemampuan memenuhi komitmen,” tandasnya.

Secara terpisah, juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati mengaku kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh UE memperpanjang larangan terbang bagi maskapai lokal. Hal ini karena tidak semua maskapai dikelola dengan buruk.

Dicintohkannya, Mandala telah membenahi sisi operasional secara fundamental dengan peremajaan armada pesawat melalui pembelian 30 bnew airbus A320 senilai 1.8 miliar dollar AS dan didukung oleh internasional manajemen yang berpengalaman di maskapai internasional dari berbagai belahan dunia.

Mandala juga tidak mengoperasikan Boeing B737-200 dan bahkan akhir tahun ini akan mempensiunkan Boeing B737-400 sehingga nantinya hanya akan mengoperasikan satu jenis pesawat yaitu Airbus dengan rata-rata usia pesawat yang termuda. “Seharusnya ini dipertimbangkan oleh UE sebelum membuat keuputsan,” tegasnya.

Mandala adalah salah satu maskapai yang diusulkan oleh regulator untuk diperbolehkan terbang ke UE. Maskapai lainnya adalah PT Garuda Indonesia PT Premi Air, dan PT Air Fast.

Sebelumnya, pada situs resmi UE diumumkan embargo bagi maskapai lokal diperpanjang. Selain Indonesia, ada sejumlah negara yang semua maskapainya dilarang melintasi UE yaitu Angola, Equatorial Guinea, Republik Kirgistan, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, Republik Demokratik Kongo dan Gabon.

Sementara itu UE juga memberlakukan pelarangan terhadap maskapai-maskapai dalam suatu negara untuk terbang ke wilayah tersebut. maskapai tersebut antara lain, Siem Reap Airways International dari Kamboja, Air Koryo (Korea Utara), Air West (Sudan), Ariana Afgan Airlines (Afganistan), Silverback Cargo Freighters (Rwanda), Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediteranean Airlines dan Volare Aviation, ketiganya dari Ukraina.

Sebenarnya, berlanjutnya embargo tersebut sudah diperkirakan sebelumnya oleh Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal. Beberapa waktu lalu Jusman mengatakan, bila hal yang dipermasalahkan UE adalah masalah berkaitan dengan aturan penerbangan yang saat ini masih direvisi dari RUU Penerbangan, maka pencabutan embargo sulit terlaksana

tahun ini.

Meski demikian, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Muliawan Suyitno meyakini pelarangan terbang bakal dicabut tahun depan. Hal ini dirasakan setelah Komisi UE telah mulai membuka diri dan terus mengurangi temuan-temuan masalah penerbangan di Indonesia .

“Insya Allah larangan terbang ke Indonesia akan dicabut tahun depan, karena sekarang tinggal sembilan masalah yang masih bisa di nego dan 29 masalah yang berkaitan dengan RUU Penerbangan,” kata Budhi pekan lalu.

UE, jelasnya, bahkan telah mau bekerja sama dalam peningkatan keselamatan. Negara-negara anggota UE juga sudah mulai melakukan kerjasama antar pemerintah terkait dengan peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia.[dni]

241108 Lembaga Pelayanan Udara Idealnya Berbentuk BUMN

aeroplaneRegulator disarankan untuk menjadikan lembaga pelayanan udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketimbang Badan Layanan Umum (BLU) agar keselamatan dan keamanan lalu lintas penerbangan lebih terjamin.

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.


“Jika pemerintah memaksakan lembaga tersebut berbentuk BLU, nantinya bisa mempengaruhi kinerja karyawannya. Selain itu, di Indonesia belum ada sejarah BLU bisa sukses. Contoh kongkrit, lihat saja bagaimana amburadulnya manajemen TransJakarta mengelola Busway,” ujar Pengamat Penerbangan Suahrto Madjid kepada Koran Jakarta , akhir pekan lalu.

Menurut dia, mengelola sistem navigasi membutuhkan keseriusan dan investasi yang besar, jika dijalankan oleh badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan para karyawan menjadi tidak tenang bekerja karena suasana perusahaan tidak kondusif.

“Jika badan usaha berbentuk BUMN, ada keterjaminan negara siap menyuntik dana apabila terjadi apa-apa. Tetapi, BLU belum tentu itu terjadi. Bisa saja di tengah jalan nantinya bermasalah,” katanya.

Sekjen Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA), Kristanto menambahkan, jika BLU tersebut berada di bawah kontrol Departemen Perhubungan, lembaga tersebut dikhawatirkan tidak bisa bekerja secara transparan.

”Inilah bedanya antara konsep BUMN dengan BLU. Jika berbentuk BUMN tentunya akan lebih transparan dari pada BLU,” ujarnya.


Dia mendukung adanya pemisahan antara fungsi pengelolaan dan pengaturan lalu lintas udara karena selama ini kenyataannya keberadaan Air Traffic Controller (ATC) yang menjadi satu dengan pengelolaan bandara membuat pendapatan pemandu lalu lintas udara lebih banyak digunakan untuk investasi bandara dibandingkan pengembangan peralatan.

“Ini memang ideal (pemisahan). Saya yakin keputusan pembentukan BLU pemandu udara masih bisa direvisi karena RUU Penerbangan yang membahas hal ini belum disahkan menjadi UU,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Perhubungan Udara Dephub Budhi Mulyawan Suyitno menegaskan, niat pemerintah untuk memisahkan manajemen pengelolaan pelayanan lalu lintas menjadi sebuah badan layanan umum (BLU) telah bulat.

Pemerintah menetapkan untuk tidak membentuk sebuah badan usaha yang beroientasi bisnis (non-profit) untuk mengawali langkah dalam proses penyatuan lembaga layanan jasa pemandu lalu lintas udara.

BLU tersebut nantinya memiliki hak untuk menggunakan hingga 80 persen dari pendapatan meningkatkan kualitas layanan. Memiliki hak memanfaatkan 80 persen pendapatan, diyakini membuat lembaga itu bisa secara mandiri memberbaiki layanannya. Semisal untuk melakukan perbaikan fasilitas dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Jadi bentuknya bukan BUMN, ini mengacu pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” terangnya.

Dijelaskannya, alasan pemerintah untuk memilih membentuk BLU lebih karena pelayanan jasa lalu lintas udara berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan. ”BUMN lebih berorientasi mencari keuntungan. Sementara BLU layanan, non-profit oriented,” jelasnya.

Budhi juga menegaskan, bentuk BLU untuk mengelola pelayanan lalu lintas udara sejalan dengan isi konvensi internasional penerbangan sipil (Chicago Convention) yang digelar Desember 1944 silam. Di mana, saat itu, pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan menjadi tanggungjawab regulator. ”Sehingga jika ada kekurangan dana untuk investasi fasilitas, pemerintah wajib memberikan subsidi langsung,” jelas Budhi.

Sementara itu, lanjut dia, kesepakatan pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) juga menekankan bahwa lembaga pengelola lalu liharus berorientasi pada layanan, bukan keuntungan.

”BLU ini nantinya bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih seperti yang terjadi saat ini,” jelasnya.[dni]

281108 Nasib Pencabutan Embargo UE Tergantung Regulator

planeJakarta-Nasib pencabutan dari larangan terbang (embargo) maskapai lokal ke Uni Eropa (UE) tergantung pada kinerja regulator dalam memenuhi aturan penerbangan sipil internasional.

Sekjen Indonesia National Air Carrier Association (INACA) Tengku Burhanuddin, menegaskan, dari sisi operator semuanya sudah berkomitmen untuk meningkatkan aspek keselamatan dan memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional.

“Alasan dari UE kemarin kan lebih pada faktor regulator. Jika bicara maskapai, semuanya sudah berkomitmen untuk memperhatikan aspek keselamatan,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Jumat (21/11).

Dikatakannya, jika pun ada optimisme dari regulator bahwa embargo akan dicabut pada tahun depan, tentunya itu karena pemerintah merasa sudah memenuhi standar penerbangan internasional dengan melakukan pemisahan fungsi regulator dan operator.

“Tahun depan undang-undang penerbangan akan disahkan, mungkin ini yang membuat regulator optimistis dengan pencabutan tersebut,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada Juli tahun lalu UE mengembargo maskapai lokal masuk ke wilayah udaranya. Kebijakan tersebut diambil oleh UE karena menilai keselamatan penerbangan Indonesia belum sesuai standar internasional.

Banyak pengamat memperkirakan pelarangan penerbangan yang dilakukan UE akan berdampak buruk terhadap arus kunjungan wisatawan Eropa ke Indonesia . Diperkirakan pada tahun ini jumlah wisatawan dari negeri tersebut akan turun sebesar 20 persen dari 700 ribu wisatawan pada tahun lalu.

Sedangkan secara bisnis bagi Garuda Indonesia misalnya, larangan terbang tersebut membuat perseroan mengalami kerugian (potential loss) sebesar 13,8 miliar rupiah per bulan.

Untuk mempercepat pencabutan, regulator mengusulkan empat maskapai untuk diperbolehkan terbang ke UE. Keempat maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia , PT Mandala Airlines, PT Premi Air, dan PT Air Fast.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno mengungkapkan, terdapat indikasi positif akan terjadi pencabutan larangan terbang terhadap seluruh maskapai nasional oleh UE. Hal itu dapat dilihat dari ketersediaan UE membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai hal terkait penerbangan.

Sejumlah temuan yang dipersoalkan UE dalam larangan terbangnya, kata Budhi, mayoritas sudah dinyatakan closed (selesai). Dari 69 temuan yang dipersoalkan, sebanyak 33 temuan sudah terselesaikan. Tujuh temuan lain di antaranya, terkait pengayaan sumber daya manusia instruktur pesawat berbadan lebar dan navigasi penerbangan, masih dalam proses negosiasi.

Sedangkan sisa 29 temuan lain yang terkait regulasi, penyelesaiaannya menunggu disahkannya Rancangan Undang – Undang (RUU) Penerbangan akhir tahun ini. Bahkan Pada Jumat (21/11) ini, Direktorat Perhubungan Udara akan menggelar telekonferensi dengan Unit Keselamatan Penerbangan Uni Eropa perihal kemajuan yang telah dilakukan Indonesia . Telekonferensi ini untuk membahas lebih lanjut masalah seputar pelarangan terbang dengan pihak UE.

”UE sudah membuka diri dan siap untuk bekerja sama dengan Indonesia . Telekonferensi nanti adalah salah satu buktinya. Jadi, mereka tidak hanya menjatuhkan larangan terbang, mereka juga sudah bersedia menawarkan kerjasama memperbaiki kondisi penerbangan kita,” ujarnya.

Juru Bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan menambahkan, pihak UE sudah mengirimkan inspekturnya untuk memeriksa kondisi keselamatan penerbangan Indonesia . Selain itu dari Belanda, juga dilakukan shadow checking oleh pihak otoritas penerbangan sipil negara tersebut terhadap Garuda Indonesia .

“Kedua inspektur dari negara tersebut sudah datang bulan ini. tentu ini menjadi sinyal positif bagi Indonesia ,” jelasnya.

Secara terpisah, juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawati mengaku siap maskapainya diperiksa oleh inspektur UE. “Mandala sebelumnya sudah diperiksa oleh Boeing, Airbus, dan perusahaan mitra lainnya. Jadi, kami tidak takut dengan inspektur UE itu,”katanya.


Menurut Trisia, sikap UE yang membabibuta mengembargo maskapai lokal tidaklah adil karena masih ada maskapai Indonesia yang memiliki tingkat keselamatan sesuai standar internasional.

“Seharusnya dilakukan embargo secara selektif. Bagi kami embargo yang dilakukan UE merupakan hal aneh karena Mandala menggunakan pesawat dan sistem keselamatan dari Eropa,” tuturnya.[dni]

131108 Maskapai Lokal Tetap Optimistis Capai Target Penumpang

wn0602_b777-200JAKARTA-Maskapai penerbangan lokal tetap optimistis mampu mencapai target jumlah
penumpang yang ditetapkan oleh manajemen hingga akhir tahun nanti, meskipun satu
bulan ini tingkat isian di bawah 90 persen.

Tercatat, Mandala Airlines tetap optimistis mampu meraih empat hingga lima juta
penumpang hingga akhir tahun nanti. Sementara Sriwijaya Air juga menyemburkan
optimisme yang sama dengan mematok dapat meraih 4,8 juta penumpang hingga akhir
tahun nanti.

Demikian rangkuman keterangan dari Presiden Direktur Sriwijaya Air Chandra  Lie dan
juru bicara Mandala Airlines Trisia Megawatai kepada Koran Jakarta, Rabu (12/11)
menanggapi masih rendahnya  antusiasme masyarakat menggunakan pesawat terbang
selama satu bulan lalu.

“Hingga Oktober lalu kami masih  meraup sebanyak 4,4 juta. Bagi kami ini tren yang
positif karena itu kita tetap optimistis target 4,8 juta penumpang itu tercapai,”
ujar Chandra.

Trisia mengungkapkan, optimisme Mandala mencapai target yang ditetapkan karena
selama ini strategi bisnis berjalan sesuai rencana. Srategi yang dimaksud adalah
menggaet pasar korporasi dan mempermudah pemesanan melalui jalur internet.

Korporasi yang belum lama ini behasil digandeng Mandala adalah  Total E&P
Indonesie. Dalam kerjasama tersebut Mandala menjadi maskapai yang dipercaya untuk
mengangkut 9 ribu karyawan perusahaan tersebut.

Sementara untuk pemesanan secara online Mandala mencatat kenaikan. Terbukti, situs
Mandala dikunjungi 5 juta calon penumpang hanya dalam bulan Oktober lalu, meskipun
tidak semuanya melakukan pembelian tiket. “Kunjungan itu membuktikan masyarakat
punya animo untuk menggunakan moda pesawat,” jelasnya.

“Terakhir kami kedatangan dua pesawat baru  jenis Airbus yang digunakan  ke
empat  tujuan baru yaitu Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bengkulu. Pesawat
baru ini juga memungkinkan kami menambah frekuensi penerbangan, sehingga target yang
ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Selanjutnya Chandra mengungkapkan, pada tahun depan maskapainya menargetkan mampu
mengangkut 5,5 hingga 6 juta penumpang.  Target tersebut dinilai realistis meskipun
saat ini kondisi perekonomian sedang melemah akibat krisis global.

“Selama ini memang belum ada perbankan membantu kami dalam masalah pembiayaan.
Tetapi bagi kami itu bukan masalah besar. Semuanya bisa ditanggulangi dengan kas
internal,” tegasnya.

Bahkan, untuk menunjukkan kemampuan keuangan perusahaannya, pada April 2009 nanti
Sriwijaya Air akan kedatangan  sepuluh pesawat baru. Jenis dari   10 pesawat itu
terdiri atas  Boeing 737-300 dan Boeing 737-400.  Sedangkan jumlah armada yang
dioperasikan Sriwijaya saat ini sebanyak  20 pesawat dimana umumnya berasal dari
jenis  Boeing 737-200.

Dia menambahkan, untuk memuluskan target yang ingin dicapai tersebut, Sriwijaya juga
akan membuka rute-rute regional dan internasional. Rute Jakarta-Singapura akan
dibuka pada 18 Desember mendatang. Sedangkan rute internasional seperti ke Bangkok
(Thailand), Madras (India) dan Perth (Australia) direncanakan untuk digarap tahun
berikutnya.

Data  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama September lalu  penumpang
angkutan udara domestik  mencapai 2,08 juta orang atau turun 25,52 persen dibanding
bulan sebelumnya.
Sementara  jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri selama September tahun
ini mencapai 621.700 orang atau turun 7,56 persen dibandingkan Agustus 2008. Selama
Januari-September 2008 jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baik
menggunakan penerbangan nasional maupun asing, mencapai 4,66 juta orang, yang
berarti turun 1,82 persen dibandingkan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 4,75 juta orang.
Berdasarkan perkiraan  Indonesia National Air Carriers Association (Inaca),
industri penerbangan di Indonesia diperkirakan hanya akan membawa  34 hingga 36
juta penumpang  domestik hingga akhir tahun nanti. Angka itu mengalami penurunan
sebesar satu hingga tiga juta penumpang dibandingkan tahun lalu.

Penurunan ini dipicu oleh berhenti beroperasinya maskapai Adam Air  dan  harga
minyak mentah dunia di pasar yang fluktuatif sehingga memicu biaya avtur dibanderol
tinggi.

Dan pada tahun depan Inaca memperkirakan  jumlah penumpang angkutan udara lokal
akan tumbuh sebesar 10 persen tahun depan meskipun   krisis keuangan global
memberikan  dampak bagi  pemain lokal. Pertumbuhan dipicu oleh adanya kampanye
legislatif dan Presiden yang membuat partai politik banyak menggunakan maskapai
untuk mengunjungi pemilih.[dni]

041108 Penumpang Pesawat Udara Tetap Naik 10%

boingIndustri penerbangan nasional masih tetap optimistis jumlah penumpang angkutan udara lokal akan tumbuh sebesar 10 persen tahun depan meskipun   krisis keuangan global memberikan  dampak bagi  pemain lokal.    

Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin menjelaskan, tetap tumbuhnya jumlah penumpang di tahun depan tak dapat dilepaskan dari adanya aktivitas kampanye Pemilu 2009.  

“Tahun depan itu ada kampanye legislatif dan Presiden. Peserta Pemilu 34 partai, tentunya ini akan membuat kebutuhan pesawat terbang tetap ada karena wilayah Indonesia berbentuk kepulauan,” jelasnya di Jakarta, Senin (3/11).  

Dia menambahkan potensi pertumbuhan penumpang juga akan terjadi untuk penerbangan luar negeri menyusul kebijakan bebas fiskal bagi Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  

Namun, dia belum dapat memproyeksikan persentase pertumbuhan penumpang angkutan udara internasional pada tahun depan. “Yang jelas bebas fiskal akan membantu peningkatan penerbangan internasional meski krisis keuangan global menekan pertumbuhannya,” paparnya.

Khusus penerbangan domestik, Burhanuddin menegaskan pihaknya masih mewaspadai kebijakan Departemen Perhubungan memberikan izin maskapai niaga dan bukan niaga baru yang akan berpengaruh ke peta persaingan di penerbangan domestik.

“Kalau inspektur pengawasan di Dephub mampu tak masalah ada maskapai baru. namun, kalau inspektur pengawasan tak mampu yang seharusnya setop dulu izin maskapai baru,” ungkap Burhanuddin.  

Berdasarkan data  Badan Pusat Statistik (BPS), selama September lalu  penumpang angkutan udara domestik  mencapai 2,08 juta orang atau turun 25,52 persen dibanding bulan sebelumnya.       Sementara  jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri selama September tahun ini mencapai 621.700 orang atau turun 7,56 persen dibandingkan Agustus 2008. Selama Januari-September 2008 jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri, baikmenggunakan penerbangan nasional maupun asing, mencapai 4,66 juta orang, yang berarti turun 1,82 persen dibandingkan jumlah penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,75 juta orang.  

Ramp Check

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi M Suyitno menyatakan, hasil  inspeksi mendadak ke Garuda Maintenance Fasilities(GMF) Aero Asia,  terkait insiden patah roda yang dialami pesawat GA 254 di Bandara Ngurah Rai, Bali 28 Oktober 2008 lalu, tidak menemukan hal yang mencurigakan.  

 Menurutnya, jika melihat kondisinya, landing gear yang digunakan pesawat jenis Boeing 737-400 itu masih dalam kondisi baik. Saat insiden terjadi, jelas Budhi, landing gear tersebut baru tiga hari keluar dari bengkel perawatan Garuda di Miami, Amerika Serikat. ”Landing gear juga baru delapan kali digunakan,” ujarnya.  

 Mengenai penyebab patahnya roda pesawat, Budhi menjelaskan, hal itu masih dalam penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Namun, menurutnya, data insiden patah roda itu sendiri sudah diterima GMF dan dilaporkan pula kepada bengkel Boeing 737 di Amerika Serikat.[dni]

221008 Dephub Proses Izin Maskapai Baru

Meskipun krisis ekonomi global sedang terjadi saat ini, namun hasrat pengusaha lokal
untuk bermain di industri penerbangan tidak surut.
 
Terbukti, belum lama ini Departemen Perhubungan (Dephub) mengaku sedang mengurus
izin surat usaha penerbangan (SIUP) milik beberapa perusahaan untuk beroperasi di
langit Indonesia.
 
Direktur Angkutan Udara Departemen perhubungan Tri S Sunoko mengungkapkan, terdapat
8 perusahaan yang sedang diurus SIUP-nya.
 
Kedelapan perusahaan tersebut adalah Asia Link Kargo, Armindo, enggang, Global Madya
Kencana, Atlas Delta Aviation, Jhonlin Air Transport, Travira, dan North Aceh.
 
Keenam perusahaan pertama mengajukan izin untuk mengoperasikan maskapai tidak
berjadwal,s edangkan dua terakhir sebagai maskapai berjadwal.
 
“Perusahaan-perusahaan itu memang sudah mengajukan SIUP bulan ini. Kita akan proses
secepatnya,” katanya di Jakarta, Rabu (22/10).
 
Dikatakannya, proses untuk beroperasinya suatu maskapai melalui beberapa tahap
seperti mengantongi SIUP, mendapatkan sertifikat AOC, izin rute, dan izin terbang.
 
AOC biasanya berkaitan dengan jumlah pesawat. Sedangkan izin rute dikaitkan dengan

211008 Industri Penerbangan Harapkan Avtur Turun 30%

Para pelaku usaha di sektor penerbangan
mengharapkan Pertamina mau menurunkan harga Avtur untuk pembelian bulan depan
turun sebesar 30 persen dibandingkan saat Lebaran lalu.

 

Pertamina
saat menghadapi Lebaran lalu menurunkan  harga
avtur sebesar 15 persen bagi maskapai nasional karena terjadinya penurunan
harga minyak mentah di pasar dunia.  

 

Penurunan sebesar 15 persen tersebut membuat harga
avtur yang sebelumnya sekitar  11.825
rupiah per liter menjadi  10.021 rupiah
per liter. Dampak dari penurunan harga avtur itu adalah turunnya komponen biaya
tambahan bahan bakar (fuel surcharge) yang diberlakukan oleh maskapai nasional.

 

Sedangkan
belum lama ini harga minyak mentah dunia  ditutup pada harga 69,85 dolar AS per barel
atau turun lebih dari 50 persen dibanding Juli 2008 sebesar 147 dollar AS per
barel

 

”Jika melihat harga minyak mentah di dunia yang
cenderung menunjukkan penurunan, maka permintaan   turun
sebesar 20 hingga 30 persen saya rasa hal yang wajar dan akan sangat membantu
industri penerbangan,” ujar Operation Director Batavia Air Noer Effendi kepada
Koran Jakarta, Senin (20/10).

 

Dijelaskannya, turunnya harga avtur akan menolong
maskapai  mengingat komponen bahan bakar
berkontribusi sebasar 40 persen bagi beban operasional. Apalagi saat ini
tingkat isian dari pesawat cenderung mengalami penurunan.

 

”Musim penuh penumpang itu sudah lewat pada
Lebaran lalu. Sedangkan satu bulan ke depan cenderung kosong. Kita hanya
tinggal harapkan pada liburan akhir tahun,” ujarnya.

 

Secara
terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carier Asociatiation (INACA) Tengku
Burhanudin mengakui, melihat tren penurunan harga minyak mentah di pasar dunia
adalah wajar harga avtur diturunkan.

 

“Tetapi
berapa besaran idealnya saya belum hitung secara pasti. Ini karena selama ini
kita tidak tahu Pertamina membeli harga avtur itu saat nilai dollar AS di level
berapa dan jumlahnya berapa,” katanya.

 

Menurut
Burhanuddin, jika ada transparansi dari Pertamina dengan menjelaskan ke pihak
maskapai nilai tukar dollar AS yang digunakan dan volume pembeilan, maka pebisnis
akan mengerti usulan penurunan yang dikeluarkan Pertamina.

 

“Karena
itu saya usulkan kita duduk bersama. Agar semua paham bahwa masalah avtur ini
tidak seperti membeli cabe keriting yang naik turun setiap saat. Satu hal yang
pasti, harga avtur di Indonesia
ini 10 persen lebih tinggi dibanding Singapura,” katanya.

 

 

Menanggapi hal itu Direktur Niaga dan Pemasaran
Pertamina Ahmad Faisal mengatakan, tarif avtur tergantung kepada kondisi harga
minyak mentah di pasar dunia. ”Kita sendiri tidak bisa menentukan. Jika memang
ada kenaikan di pasar dunia, kita menaikkan harga komoditi tersebut. Begitu juga
sebaliknya,” katanya.

 

Berdasarkan
catatan, pada 15 Oktober lalu, Pertamina  telah menurunkan harga BBM industri sebesar
4,2 persen dibanding harga 1 Oktober 2008.  Saat ini harga minyak tanah
industri 7.629 rupiah per liter, minyak solar 7.352 rupiah minyak diesel 7.246
rupiah, minyak bakar menjadi 6.773 rupiah, dan Pertamina DEX 5.723 rupiah per
liter. Namun, khusus untuk Avtur belum ada perubahan sejak Lebaran lalu. [dni]

141008 Industri Penerbangan Bisa Terimbas Krisis AS

Industri penerbangan di Indonesia bisa terimbas krisis ekonomi global yang dipicu ambruknya perekonomian AS.

Dampak yang paling dirasakan adalah kesulitan dalam mengembangkan armada serta beban operasional yang meningkat akibat membumbungnya nilia tukar mata uang AS.

”Semua pembelian dan penyewaan pesawat menggunakan dollar AS. Jika nilai tukarnya terus menguat, maskapai bisa berpikir dua kali untuk menambah armada,” ujar Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Burhanuddin, menguatnya nilai dollar juga akan mempengaruhi pembelian bahan bakar minyak (BBM) avtur yang menggunakan mata uang tersebut.

“Harga minyak mentah memang mengalami penurunan. Tetapi masalahnya pembelian itu kan berlaku harga bulan sebelumnya. Nah, dua bulan belakangan ini Avtur masih berkisar di atas 100 dollar AS per barrel,” katanya.

Komponen BBM sendiri telah mempengaruhi beban operasional maskapai mencapai 60 persen. Padahal beberapa tahun lalu komponen tersebut hanya berkontribusi sekitar 40 persen.

Burhanuddin juga memperkirakan, turunnya penggunaan moda udara selama Lebaran lalu akan mempengaruhi total jumlah penumpang selama tahun ini. “Total jumlah penumpang selama 2008 saya perkirakan tertekan,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan, tahun ini maskapai nasional diperkirakan akan membawa 34 hingga 36 juta penumpang domestik hingga akhir tahun nanti. Angka itu mengalami penurunan sebesar satu hingga tiga juta penumpang dibandingkan tahun lalu.

Secara terpisah, EVP Commercial Merpati Nusantara Tharian mengatakan, krisis ekonomi global tidak akan memaksa maskapai untuk menaikkan tarif tiket ke pelanggan.

Menurut dia, maskapai menaikkan tiket hanya dalam bulan-bulan tertentu seperti musim mudik, liburan sekolah, dan akhir tahun. ”Selain itu tingkat isian lumayan rendah. Kalau tingkat isian rendah kita justru menurunkan harga tiket,” jelasnya.

Sedangkan untuk harga Avtur, Tharian menjelaskan, Maskapai akan berbicara ke Pertamina untuk masalah pembayarannya. ”Meskipun acuannya kurs dollar AS, tetap ada cara sehingga pembayaran tidak memberatkan maskapai,” jelasnya.

Sebaliknya, Dirjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan Budhi Muliawan Suyitno menegaskan, maskapai lokal tidak akan terpengaruh dari krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

“Umumnya maskapai lokal merupakan perusahaan tertutup. Jika perusahaan terbuka baru bermasalah karena sahamnya tercatat di bursa,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Asia Pasifik (AAPA) memperkirakan 12 bulan hingga 18 bulan bisnis penerbangan akan mengalami masa-masa sulit.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pengusaha penerbangan adalah melemahnya pelemahan permintaan pasar, terutama untuk kelas eksekutif dan bisnis yang dipicu oleh ketidakpastian mengenai masa depan perekonomian dunia tahun depan.

AAPA merupakan asosiasi penerbangan yang melayani jalur internasional. Anggotanya antara lain Air New Zealand , All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, Singapore Airlines, dan Malaysia Airlines.

China Airlines, Dragonair, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, Philippine Airlines, Qantas Airways, Royal Brunei Airlines, Thai Airways, dan Vietnam Airlines juga menjadi anggota AAPA.

Perusahaan penerbangan di Asia sendiri akan menghadapi turbulensi yang paling besar sehingga mereka diminta meningkatkan kewaspadaan sehingga tidak tergelincir ke dalam kebangkrutan.

Dalam pantauan AAPA, dampak penurunan harga avtur yang terjadi saat ini belum cukup membantu perusahaan penerbangan lepas dari perangkap krisis. Ancaman jumlah penurunan lebih besar daripada penurunan biaya bahan bakar.

AAPA mencatat, risiko yang harus dihadapi perusahaan penerbangan saat ini 25 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu.[dni]