201108 THC di Masing-masing Pelabuhan Akan Berbeda

containershiploading1Departemen Perhubungan (Dephub) akan membuat besaran komponen biaya Terminal Handling Charge (THC) di setiap pelabuhan di Indonesia berbeda-beda.

THC adalah beban biaya pengelolaan peti kemas di pelabuhan dan biasanya dikenakan oleh perusahaan pelayaran. Sebelumnya di pelabuhan Tanjung Priok sesuai Surat Menhub No.

PR.302/3/18-PHB 2008 tertanggal 21 Oktober 2008 ditetapkan THC untuk peti kemas 20 kaki 95 dolar AS per boks. Angka tersebut terdiri dari Container Handling Charge (CHC) 83 dolar AS dan biaya tambahan (surcharge) 12 dolar AS.

Sedangkan, THC peti kemas 40 kaki ditetapkan 145 dolar AS per boks, terdiri dari CHC 124,5 dolar AS dan surcharge 20,5 dolar AS.

“Besaran biaya di Tanjung Priok tidak akan menjadi acuan di pelabuhan lainnya. Hal ini karena masing-masing pelabuhan tingkat efisiensi dan kapasitasnya berbeda-beda,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Jusman, penentuan komponen THC akan lebih transparan di pelabuhan Suarabaya karena struktur biaya sangat deti per jenis kontainer.

“Di Surabaya THC-nya lebih kompetitif. Padahal kapasitasnya sama dengan Tanjung Priok. Karena itu Priok tidak bisa jadi acuan,” jelasnya.

Jusman menjelaskan, disparitas dari biaya THC akan membuat adanya kompetisi yang sehat antarterminal petikemas dan antar perusahaan pelayaran.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan tersebut akan memicu seluruh pengeluaran yang dikenakan perusahaan pelayaran kepada pemilik barang, struktur biayanya jelas.

“Pemilik barang ada peluang mendapatkan harga yang kompetitif dengan struktur biaya yang jelas,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno mengakui, penerapan THC di Surabaya lebih transparan dibanding pelabuhan lain di Indonesia.

Benny meminta, penerapan THC di pelabuhan lain harus konsisten memasukkan biaya tambahan dalam komponen biaya angkutsehingga terjadi kompetisi antarperusahaan jasa angkut (Shipping Company). Transparansi juga diminta dalam penetuan CHC. “Kalau komponen bahan bakar sewaktu CHC tinggi dan sekarang (bahan bakar) lebih murah, harus disesuaikan. Selain iu jika ada penarikan pajak harus dikeluarkan fakturnya,” pintanya.

Sebaliknya, Ketua Dewan Pengguna Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengungkapkan, penerapan THC di Surabaya belum ideal karena biaya tambahan masih dimasukkan dalam THC. “Sama saja dengan Priok,” katanya.

Toto mengungkapkan, peliknya masalah THC karena selama ini yang menikmati adalah pelayaran asing. Sementara pelayaran nasional yang notabene menjadi agen pelayaran asing tidak menikmati sama sekali. Jadi, merupakan hal yang wajar Indonesia National Shipowner Association (INSA) kelimpungan dan menyatakan keberatan THC ditetapkan langsung oleh regulator.

“Yang harus dipertanyakan itu justru sikap INSA atas THC ini. sebenarnya mereka berpihak pada kepentingan nasional atau asing,” tegas Toto.

Bukti dari THC dinikmati oleh pelayaran asing tidak ada pemasukan pajak yang diterima oleh pemerintah dari komponen tersebut. “Semuanya diambil oleh pelayaran asing. Karena itu mulai tahun depan kita usulkan term of trade menjadi CY to CY terms sehingga dalam biaya angkut sudah termasuk CHC. Sementara THC dan surcharge dihilangkan,” tegasnya.[dni]

101108 Pelabuhan yang Tak Kunjung ”Dijinakkan”

2152852040043760570s600x600q85Terjadinya krisis ekonomi global membuat pelaku sektor riil llebih fokus untuk menggarap pasar dalam negeri. Hal ini karena pasar ekspor mulai mengerut akibat berkurangnya permintaan.

“Pasar domestik adalah bagian dari pasar global. Jadi, sudah saatnya kita harus memberikan perhatian ke pasar di dalam negeri, sebelum berbicara di luar negeri,” ujar Deputy Chairman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Sayangnya, keinginan dari pelaku pasar untuk menggarap pasar dalam negeri mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang selalu menganggu tidur pengusaha lokal setiap malamnya adalah semakin berkibarnya eksistensi barang selundupan di pasar dalam negeri.

Dikatakan Djimanto, di sektor sepatu jumlah barang selundupan itu mencapai 50 persen dari total produksi nasional. Hal yang sama juga berlaku di garmen.

Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro dan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi pun mengamini pernyataan dari Djimanto tersebut.

Hidajat menjelaskan, selama ini baja ilegal masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana spesifikasi nomornya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

IISIA sendiri mencatat total impor baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanayak 900 ribu ton. Angka itu membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.

Data dari bea dan cukai per September 2008 mengungkapkan, nilai baja impor ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan selama periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ernovian mengungkapkan, masuknya tekstil selundupan tersebut dapat dilihat jelas di toko-toko atau pusat perbelanjaan grosiran yang menjual barang bermerek dengan harga murah. “Itu kan berarti tidak bayar biaya masuk,” katanya.

Menurut perhitungan Ernovian, masuknya barang selundupan tekstil telah merugikan negara puluhan miliar rupiah. Tercatat, kerugian pada 2005 sebesar 633 juta dollar AS, 2006 (752 juta dollar AS), 2007 (310 juta dollar AS). Kerugian itu berdasarkan perhitungan hilangnya potensi pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH 2,5 persen.

Pelabuhan Liar

Ketiganya sepakat, masuknya barang selundupan tersebut ke Indonesia melalui pelabuhan liar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengacu pada jenis barang yang tidak mungkin diterbangkan melalui kargo udara mengingat akan membutuhkan biaya besar.

Praktik menyelundupkan barang itu melalui kapal-kapal besar yang melepas jangkar di laut lepas dekat dengan pelabuhan liar. Setelah itu barang selundupan dipindahkan ke kapal-kapal kecil yang berlayar dari pelabuhan liar.

Berikutnya, barang-barang tersebut akan masuk pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia seperti Tanjung Priok dan lainnya. Dengan praktik seperti ini maka barang tersebut dimasukkan ke dalam kategori angkutan antarpulau sehingga bebas bea masuk.

Pihak kepabeanan tidak tutup mata melihat praktik yang merugikan negara tersebut. Suara lantang dikumandangkan oleh Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi pada pertengahan Oktober lalu yang menyatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

Berdasarkan data, pelabuhan liar tidak hanya dimanfaatkan untuk penyelundupan tekstil dan baja, tetapi juga batubara Hal itu dapat dilihat di Kotabaru, Kalimantan Selatan dimana terdapat 23 pelabuhan liar sejak maraknya bisnis batubara.

Butuh Verifikasi

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendapatkan kenyataan bahwa di lingkungan kerjanya terjadi sumber kerugian negara juga tidak tinggal diam.

Melalui instruksi Direktur Jenderal Hubungan Laut Departemen Perhubungan No.UK.11/24/ 19/DJPL-08 tanggal 24 Oktober 2008 dimulailah penertiban pelabuhan liar.

Dalam instruksi tersebut disebutkan, penertiban dilakukan terhadap pelabuhan yang beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang yang telah memiliki izin tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.

Jusman mengungkapkan, pelabuhan yang akan ditutup nantinya adalah pelabuhan tanpa izin dan memiliki izin sementara. “Jumlahnya antara versi Bea dan Cukai serta di lapangan berbeda-beda. Bea dan Cukai bilang ada 46 di Batam, tetapi itu harus diverifikasi terlebih dulu,” jelasnya. [dni]

071108 Pelabuhan Indonesia Tidak Kompetitif

cranePelabuhan di Indonesia dinilai tidak kompetitif sehingga membuat  kapal-kapal asing
enggan untuk bersandar di negeri ini.

Kapal-kapal asing lebih memilih untuk bersandar di China, Hong Kong, Malaysia, atau
Singapura, sementar laut Indonesia hanya digunakan untuk jalur transportasi.

”Pemicu tidak kompetitifnya pelabuhan di Indonesia ini karena adanya ekonomi biaya
tinggi seperti pungutan liar dan sebagainya,” jelas Ketua Umum Indonesia Shipowner
Association (ISA) Jaka A. Singgih kepada Koran Jakarta, Kamis (6/11).

Selain faktor ekonomi biaya tinggi, lanjutnya, pengelola pelabuhan juga tidak
efisien di berbagai aspek mulai dari pelayanan, operasional  dan biaya.
”Singkatnya  sistem manajemen maupun kemampuan tenaga kerja   perlu lebih
ditingkatkan jika ingin bersaing,” tuturnya.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kurangnya promosi dari pihak pengelola
untuk mempromosikan pelabuhan ke luar negeri sehingga berujung pada akhirnya
produktivitas pelabuhan besar menjadi rendah.

Dia mengkhawatirkan jika kondisi tersebut dibiarkan,  kapal-kapal  dari pelayaran
internasional yang mempunyai kapasitas  besar dan jaringan  luas akan memilih
untuk menyinggahi pelabuhan di negara tetangga  seperti Malaysia,Singapura, dan
Hong Kong.

”Saya sudah memberi masukan ke pihak terkait, tetepai mereka mau menang sendiri dan
membuat regulasi semaunya. Kalau sudah begini, bagaimana caranya kita mau menjadi
menjadi hub port,” sesalnya.

Ketua Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro
mengakui biaya di pelabuhan Indonesia lebih mahal dibanding negeri tetangga.

“Saya merasakan hal yang sama. Solusi dari hal ini adalah pemilik kapal dan barang
harus bersatu dan tidak saling memberatkan. Dari situ bisa diminta keringanan ke
regulator,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, pihaknya
terus mendorong pengelola pelabuhan untuk lebih efisien.

“Saya sudah mendapatkan komitmen dari pengelola pelabuhan mereka akan mewuudkan
hal tersebut,” tegasnya.

Efisiensi yang dilakukan misalnya di Tanjung Priok akan ditambah crane baru untuk
memeprcepat proses loading dan unloading. Membongkar 21 gudang untuk menambah ruang
mengelola peti kemas.

Sementara pihak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan bea cukai
berjanji akan meningkatkan pengawasan untuk memberantas pungli. Dan untuk
meningkatkan alur pelayaran saat ini sedang dikeruk untuk lebih dalam agar
mempermudah proses pelayaran. Begitu juga area di dalam Tanjung Priok dimana
jalannya dibeton untuk menghindari kemacetan.

“Tetapi kami juga meminta para pemilik kapal mengikuti komitmen dari pengelola
pelabuhan dengan rela menurunkan surcharge agar biaya Terminal Handling Charge (THC)
dapat diturunkan. Jadi, semuanya harus berkorban. Jangan main menang sendiri,”
tuturnya.

Data Pelindo II mencatat hingga kuartal ketiga tahun ini   arus kunjungan kapal
mencapai 13.923 unit atau 70.175.120 GT (Gross Tonase) terdiri dari kapal luar
negeri sebanyak 4.122 unit atau 47.448.775.1225.120 GT, kapal dalam negeri 9.529
unit atau 22.305.279 GT dan kapal negara atau tamu lainnya mencapai 272 unit atau
421.066 GT.

Arus kapal luar negeri tersebut mengalami penurunan 6,97 pesen atau 309 unit dari
4.431 unit pada tahun lalu menjadi 4.122 unit.  Sementara itu, arus  petikemas
melalui dermaga umum Pelabuhan Tanjung Priok dalam periode yang sama mencapai
940.958 Teus atau 786.389 Box, terdiri dari petikemas 20 kaki 631.820 Box dan
petikemas 40 kaki  154.569 Box.

Saat ini di Indonesia ada 141 pelabuhan. Namun, rencananya jumlah tersebut akan
dipangkas menjadi 25 pelabuahn. Pelabuhan besar di Indonesia ada beberapa yakni
Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Belawan. [dni]

011108 Dephub Tak Kunjung Tutup Pelabuhan Liar

Departemen Perhubungan (Dephub) tak kunjung juga menutup pelabuhan liarmeskipun

permintaan untuk melakukan aksi tersebut telah didengungkan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, serta para pengusaha sejak dua minggu lalu.
Kabar terakhir yang didapat dari Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal adalah

masih terus dilakukan koordinasi dengan para Administratur Pelabuhan (Adpel) guna

menentukan pelabuhan yang masuk kategori liar.
Padahal, sebelumnya telah  keluar  instruksi Direktur Jenderal Hubungan Laut

Departemen Perhubungan No.UK.11/24/ 19/DJPL-08 tanggal 24 Oktober 2008.
Dalam instruksi tersebut disebutkan, penertiban dilakukan terhadap pelabuhan yang

beroperasi tanpa memiliki izin atau pelabuhan yang yang telah memiliki izin tetapi

penggunaannya tidak sesuai dengan perizinannya.
“Hari ini akan ada rapat lagi dengan para Adpel untuk membicarakan masalah

teknisnya,” ujar Jusman di Jakarta, Jumat (31/10).
Jusman mengungkapkan, pelabuhan yang akan ditutup nantinya adalah pelabuhan tanpa

izin dan memiliki izin sementara. “Jumlahnya antara versi Bea dan Cukai serta di

lapangan berbeda-beda. Bea dan Cukai bilang ada 46 di Batam, tetapi itu harus

diverifikasi terlebih dulu,” jelasnya.
Jusman menegaskan, departemennya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas izin

pelabuhan akan segera melaksanakan himbauan dari Presiden untuk menutup pelabuhan

liar. “Saya ini anak buah Presiden, tentu akan melaksanakan perintah atasan,”

tegasnya.
Namun, ketika didesak kapan aksi sebenarnya dilaksanakan, Jusman malah balik

mengatakan, untuk sementara pemerintah telah memberikan solusi pembatasan beredarnya

barang-barang selundupan.
Solusi tersebut adalah membatasi jenis pelabuhan dan bandara yang diperbolehkan

masuknya komoditi mainan anak-anak, tekstil, garmen, dan elektronik. Pintu masuk

dari komoditi itu hanya boleh melalui pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung

Perak, Belawan, dan Makassar. Sementara untuk bandar udara hanya dibuka pintu

masuknya di Soekarno Hatta, Juanda, dan Makassar.
Menanggapi hal itu, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismi

mengaku kecewa dengan belum adanya juga aksi nyata dari Dephub.
“Terus terang saya kecewa sekali. Padahal dari hasil rapat minggu lalu telah

ditentukan  yang memiliki hak menutup pelabuhan tersebut adalah Dephub. Kenapa lama

sekali bergeraknya,” katanya.
Dikatakannya, masuknya barang selundupan tekstil dari pelabuhan liar  telah

merugikan negara puluhan miliar rupiah. Tercatat, kerugian pada 2005 sebesar 633

juta dollar AS, 2006 (752 juta dollar AS), 2007 (310 juta dollar AS). Kerugian itu

berdasarkan perhitungan hilangnya potensi pajak PPN sebesar 10 persen dan PPH 2,5

persen.
Data dari bea dan cukai per September 2008 juga  mengungkapkan, nilai baja impor

ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah.  Sedangkan selama

periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20

persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA) juga  mencatat total impor

baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanyak 900 ribu ton. Angka itu

membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.
Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi ketika dikonfirmasi tentang belum ditutupnya

pelabuhan liar oleh dephub menegaskan wewenang untuk menutup tersebut bukan di

direktoratnya. ”Tidak tepat Anda bertanya kepada saya. Saya sudah mengerjakan

tugas dengan menginformasikan ke Dephub. Jadi, jangan dibolak-balik lagi logika

berpikirnya,” tegasnya.[dni]

201008 Dephub Segera Tutup Pelabuhan Ilegal

Departemen Perhubungan (Dephub) segera menutup ratusan pelabuhan ilegal yang beroperasi di seluruh Indonesia untuk menghilangkan potensi kerugian negara dari raibnya bea keluar masuk barang yang berasal dari pelabuhan tersebut.

“Pelabuhan liar itu adalah yang tidak mendapatkan ijin dari Dephub. Bea dan Cukai sudah meminta Dephub untuk menutupnya. Dan ini akan segera kami tindaklanjuti,” janji Menhub Jusman Syafii Djamal kepada Koran Jakarta , Sabtu (18/10).

Menurut Jusman, pelabuhan liar tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga membahayakan keselamatan pelayaran karena pihak-pihak yang mengelola tidak mengerti aturan pelayaran.

“Mereka itu melanggar aturan yang berlaku. Biasanya pengoperasiannya juga tidak mengindahkan regulasi yang berlaku. Karena itu sudah sewajarnya ditutup,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro dan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Dephub tersebut.

“Itu adalah usulan yang kami berikan ke Menteri Perdaganngan (mendag) saat pertemuan 10 Oktober lalu sebagai salah satu antisipasi pasar dalam negeri terhadap masuknya barang muntaha ekspor. Jika di tekstil itu tentunya dari China ,” kata Ernovian.

Ernovian mengungkapkan, masuknya tekstil selundupan tersebut dapat dilihat jelas di toko-toko atau pusat perbelanjaan grosiran yang menjual barang bermerek dengan harga murah. “Itu kan berarti tidak bayar biaya masuk,” katanya.

Hidajat menjelaskan, selama ini baja ilegal masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana serial number-nya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

Data dari bea dan cukai per September 2008 mengungkapkan, nilai baja impor ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan selama periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

IISIA sendiri mencatat total impor baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanayak 900 ribu ton. Angka itu membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.

Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

Pola yang digunakan oleh para penyelundup, lanjutnya, menjadikan pelabuhan ilegal sebagai tempat berkumpulnya barang selundupan, setelah itu dengan kapal yang lebih kecil barang-barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain di Indonesia.

“Jadinya jika melintas di perairan dianggap sebagai barang antar pulau,” katanya.

Pada kesempatan lain, sumber Koran Jakarta yang biasa bermain di bisnis pelayaran meragukaan keberhasilan dari pemerintah untuk memberantas pelabuhan liar mengingat akan terbentur dengan pemerintah daerah setempat.

“Pelabuhan liar itu tidak bisa dibilang haram kalau ada syahbandarnya. Yang jadi syahbandar itu biasanya adalah Camat atau Lurah. Nah, mereka ini yang mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB),” katanya.

“Jika ada syahbandar dan SIB, berarti tentunya sepengetahuan pemerintah setempat dan Dephub. Jadi, ini sebenarnya permainan saja untuk menghapus. Paling hanya beberapa pelabuhan liar ditutup, biar terkesan sudah terjadi aksi pemberantasan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pelabuhan liar tidak hanya dimanfaatkan untuk penyelundupan tekstil dan baja, tetapi juga batubara. Hal itu dapat dilihat di Kotabaru, Kalimantan Selatan dimana terdapat 23 pelabuhan liar sejak maraknya bisnis batubara.[dni]

  • Kalender

    • Maret 2020
      S S R K J S M
       1
      2345678
      9101112131415
      16171819202122
      23242526272829
      3031  
  • Cari