031208 Pengusaha Dukung Pencabutan SIUPAL

km-kerinciPara pengusaha pelayaran mendukung langkah regulator untuk mencabut surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) agar bisnis tersebut meningkat kualitasnya.

“Langkah Dirjen Laut baru yang menginstruksikan bawahannya untuk memberantas SIUPAL bodong itu harus didukung. Soalnya selama ini SIUPAL itu dijadikan alat dari perusahaan asing seolah-olah punya kapal di dalam negeri,” ujar Direktur Utama Arpeni Lines, Oentoro Surya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Oentoro, industri pelayaran di Indonesia tidak membutuhkan SIUPAL yang banyak secara kuantitas tetapi kualitasnya berupa jumlah kapal ternyata tidak sebanding. “Kalau banyak jumlah perusahaanya, tetapi jumlah kapalnya tidak ada buat apa? Industri pelayaran dalam negeri itu butuh tambahan kapal,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Ditjen Perhubungan Laut pada tahun lalu telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 200 perusahaan pelayaran dari 1.400 perusahaan pemegang SIUPAL dan 330 perusahaan pemegang surat izin operasi perusahaan angkutan laut khusus (Siopsus).

Dari 200 perusahaan pelayaran tersebut, 50 perusahaan di antaranya telah diberi peringatan, 97 dinyatakan memenuhi syarat sebagai perusahaan, dan sebanyak 45 perusahaan masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, data yang dimiliki Indonesia National Ship Owner Association (INSA) pada 2007 menyebutkan sekitar 800 perusahaan pelayaran yang tercatat sebagai anggota asosiasi itu di Indonesia. Sedangkan untuk kapasitas kapal yang dimiliki total memiliki daya angkut 6,5 juta dwt.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhammad mengatakan pihaknya sedang memproses pencabutan surat izin usaha perusahaan ang- kutan laut (SIUPAL) itu.

“Kami tengah memproses penca-butan izin usaha 19 perusahaan itu karena sudah tidak memiliki kapal lagi,” ujarnya.

Menurut Leon , ke-19 perusahaan itu diketahui telah menjual kapal ke perusahaan pelayaran lain, tetapi tidak dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Laut Dephub.

Seharusnya, lanjutnya, perusahaan pelayaran melaporkan penjualan armada kapal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.82/1999 tentang Angkutan di Perairan, terutama Pasal 20.

“Kami akan tegur dulu sebagai bentuk sanksi. Namun, jika [teguran] itu tidak diindahkan SIUPAL akan dicabut.” Leon belum bersedia menyebutkan nama 19 perusahaan pelayar- an yang terancam dicabut izinnya karena masih diproses.

Selama ini, papar Leon , pihaknya mensyaratkan pengajuan SIUPAL wajib melampirkan bukti kepemilikan kapal untuk mengantisipasi perusahaan pelayaran bodong.

Leon mengatakan, kerugian yang diderita pajak dari adanya praktik menganggurkan SIUPAL tersebut tidak hanya dari sisi pajak yang berkurang tetapi multiplier effect ekonomi.

“Kita kan menggunakan asumsi jumlah SIUPAL untuk menentukan banyak kapal. Setelah itu berdasarkan jumlah kapal itu diasumsikan daya angkut untuk memuat barang. Kalau SIUPAL tidak dipergunakan, efeknya kan bisa meleset semua perhitungan,” jelasnya.

Dampak yang paling buruk adalah bisa jadi penerapan azaz cabotage tidak terealisir karena Indonesia kekurangan jumlah kapal untuk mengangkut barang.[dni]