251108 Transportasi Kereta Api: Pemisahan Sarana dan Prasarana Dapat Menarik Investor Swasta

Pemisahan sarana dan prasarana kereta api (KA) sesuai amanat undang-undang
perkeretaapian diyakini mampu menarik investor swasta untuk menanamkan modalnya di
sektor trasnportasi tersebut.

“Amanat dari UU itu sudah tepat. Tinggal dijelaskan secara terperinci dalam
peraturan pelaksanaan agar tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan di
lapangan,” ujar Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit
kepada Koran Jakarta, Senin (24/11).

Menurut Danang, hal yang perlu dijelaskan adalah tentang  penetapan pengelolaan
stasiun dan angkutan. “Pengelolaan stasiun  sebaiknya dipisahkan dari layanan
angkutan meskipun kasus di banyak negara berbeda pengalamannya,” katanya.

Pengembangan stasiun, lanjutnya,   akan menjadi sumber pemasukan yang besar dan
daya tarik bagi swasta untuk mengembangkan properti. “Untuk pengelolaannya bisa
jadi dari  anak perusahaan PT KA atau ada perusahaan lain,” tuturnya.

Namun, tambahnya, untuk masalah persinyalan dan  elektrik   harus tetap dalam
kendali   pemerintah karena menyangkut keselamatan. “Ini sama dengan di
penerbangan dan laut dimana badan lalu lintas dan pandu dikelola pemerintah,”
jelasnya.

Selanjutnya Danang mengatakan, selain memiliki peluang dalam mengembangkan
prasarana, swasta juga telah banyak berkomitmen membangun KA angkutan batubara.
Banyaknya swasta melirik sektor ini karena  masa depan  memiliki prospek yang
baik.

“Sifat dari angkutan batubara tersebut   berdasarkan  perjanjian jangka
panjang. Ini dapat  mengamankan   pendapatan perusahaan  dalam waktu yang lebih
lama,” tuturnya.

Koordinator Forum Perkeretaapian MTI Joko Setijanto mengatakan, kesempatan bagi
swasta untuk berinvestasi di perkeretaapian sangat besar. Namun, sebaiknya
pemerintah memberikan insentif sehingga mereka lebih serius dalam berinvestasi di
bidang tersebut.

Pada kesempatan lain, Direktur Transportasi pada Deputi Sarana dan Prasarana Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartonomenegaskan,  peran
swasta sangat penting dalam mengembangkan transportasi kereta api.

Pada periode  2009-2011 saja, investasi swasta yang dibutuhkan untuk pembangunan
sejumlah proyek perkeretaapian sebesar  56,01 trilun rupiah.  Investasi sebesar
itu   dibutuhkan untuk pembangunan KA Bandara Soekarno-Hatta, KA Bandara
Kualanamu, tunnel di Sumatera Barat, jalan KA Bengkulu, jalan KA Simpang-Tanjung
Api-api, shortcut Tanjung Enim-Baturaja, jalan KA Lahat-Kertapati, jalan KA batubara
Kalimantan Tengah, jalan KA batubara Kalimantan Timur, serta monorail Jakarta.

Khusus untuk revitalisasi sarana dan prarasana perkeretaapian yang sudah ada
(existing) saat ini, total biaya yang diperlukan mencapai  27,3 triliun rupiah .
Sebanyak  19,3 trilun rupiah di antaranya berasal dari anggaran pemerintah dan
sisanya sekitar  7,9 trilun rupiah  diharapkan dari investasi swasata.

“Revitalisasi tersebut meliputi perkeretaapian di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Bagian Selatan, Jawa dan Jabotabek,” paparnya.

Menurut dia, keterlibatan swasta harus tetap dalam kerangka kerjasama pemerintah dan
swasta (KPS), sehingga tidak semua pembiayaan ditanggung swasta. Sedangkan untuk
proyek dengan kelayakan finansial rendah namun memiliki kelayakan ekonomi yang
tinggi, diperlukan dukungan pemerintah. “Di antaranya dalam bentuk penyediaan tanah
dan sebagaian konstruksi,” jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan (Dephub)
Wendy Aritenang mengatakan, salah satu kendala pada percepatan pembangunan sarana
dan prasarana perkeretaapian adalah pengandalan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Menurut Wendy, jika dalam   pembangunan jalan dan proyek lainnya ada bagian
tertentu yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, namun hal tersebut tidak
berlaku   di perkeretaapian. “Bayangkan, jalur KA lewat di wilayahnya, tetapi
bahkan untuk petugas penjaga perlintasan saja biayanya harus dari pusat. Ini harus
dirubah,” katanya.

Dia  mengungkapkan, baru beberapa daerah yang memiliki kesadaran membangun sarana
perekerataapian mandiri,   di antaranya Sumatera Selatan yang berinisiatif untuk
ikut berinvestasi untuk operasional KA di wilayahnya.   “Diharapkan lebih banyak
lagi yang berkontribusi seperti itu,” katanya.[dni]

101008 Dephub Siapkan Rp 41 Miliar Rehabilitasi Jalur KA Bogor-Sukabumi

Departemen perhubungan (Dephub) menyiapkan dana sebesar   41 miliar rupiah guna memperbaiki jalur kererta api (KA)   lintas  Bogor-Sukabumi  sepanjang  90  kilo meter.

 

Dana tersebut diambil dari   program revitalisasi kereta api untuk kawasan Jawa Barat senilai 247,5 miliar rupiah yang disediakan oleh pagu anggaran departemen tersebut tahun ini.

 

Jalur   yang sempat ditutup sejak  2006 tersebut, rencananya akan mulai dioperasikan pada awal tahun depan.

 

“Lintasan tersebut kita hidupkan kembali karena sebelumnya sempat menjadi primadona bagi para penumpang kelas ekonomi. Rencananya setelah direhab tidak hanya akan melayani penumpang ekonomi tetapi juga bisnis dan eksekutif,” ungkap     Sekretaris  Direktorat  Jenderal Perkeretaapian  Dephub, Nugroho Indrio, di Jakarta, Rabu(8/10).

 

Dia  mengharapkan, penyelesaian proyek tersebut akan selesai menjelang tutup tahun ini  mengingat lintasannya sudah ada dan hanya tinggal diperbaiki. Pekerjaan yang telah dimulai adalah  perbaikan rel, persinyalan, pengadaan sejumlah kereta rel diesel (KRD), dan  perbaikan stasiun. Rehabilitasi juga   akan memperbaiki  terowongan KA Lambegan yang sempat ambruk akibat gempa bumi pada 2001

 

Sedangkan untuk pengoperasian, lanjutnya, akan disesuaikan dengan permintaan pasar. “Kalau permintaan menghendaki  adanya pelayanan  non ekonomi, yah disesuaikan  saja.  Tapi tetap  kereta  ekonomi  dilayani,  karena  jalur  itu  memang  sempat menjadi primadona  untuk  penumpang kereta  kelas ekonomi,” jelasnya.

 

Secara terpisah, kepala Humas   Ditjen Perkeretaapian   Dephub  Suprapto  menyebutkan, saat ini sedang disiapkan  anggota  tim  untuk    melihat secara  langsung  kondisi  terakhir  di lapangan. “Tim yang dipimpin  Dirjen Perkeretaapian Pak Wendy akan meninjau langsung lintas Sukabumi-Bandung itu,” kata Soeprapto.

 

Dia memprediksi, jika ruas  Bogor –Sukabumi dioperasikan    akan menjadi   lintasan terpadat mengingat    masyarakat di sekitar  Sukabumi dan Bogor  sangat berharap  angkutan massal itu   kembali  beroperasi.

 

 Berdasarkan catatan, sejak ambruknya terowongan Lambegan, PT Kereta Api yang sebelumnya  mengoperasikan lintas  Bogor-Sukabumi hanya bisa melayani jalur kereta api Bogor – Cianjur – Lambegan, sedangkan jalur Lambegan – Sukabumi masih tertutup.[dni]