311208 Armada Kapal Niaga Nasional Tumbuh 36,7%

kapal-laut

JAKARTA—Armada kapal niaga nasional sejak tiga tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 36.7 persen. Tercatat, pada 31 Maret 2005, kapal berbendera Indonesia berjumlah 6.041 unit dan pada 30 November 2008 jumlahnya melonjak menjadi 8.256 unit alias meningkat sebesar 36,7 persen.

Dirjen Hubungan Laut departemen perhubungan, Sunaryo menjelaskan, peningkatan jumlah armada nasional hasil pengalihan bendera kapal asing ke bendera Indonesia , pembangunan kapal baru, dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri.

“Tumbuhnya jumlah kapal ini juga tak dapat dilepaskan dari makin banyaknya perusahaan pelayaran. Semua ini berkat regulasi pelayaran baru yang mengutamakan azas cabotage untuk pengangkutan komoditas di dalam dan luar negeri,” katanya di Jakarta , Rabu (31/12).

Dikatakannya, hingga Desember 2008 tercatat 1.987 perusahaan pelayaran. Dimana 1.620 mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan 367 memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

Tercatat, perusahaan pelayaran tersebut hingga akhir tahun ini telah mengangkut sembilan komoditas yakni general kargo, kayu, pupuk, semen, beras, fresh product, CPO, Others Grains, dan hasil tambang. Ditargetkan saat roadmap cabotage selesai pada 2010, semua komoditi dapat diangkut kapal berbendera nasional terutama untuk hasil tambang lepas pantai (off shore).

Berdasarkan catatan, pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan ke luar negeri sebesar 29,8 juta ton alias 7,1 persen dari total 420,6 juta ton. Sedangkan sisanya diangkut oleh kapal berbendera asing. Sementara pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri mencapai 142,4 juta ton alias 77,7 persen dari total 183,2 juta ton. Dan sisanya masih dibawa oleh kapal berbendera asing.

Tingkatkan Pelayanan

Selanjutnya Sunaryo mengatakan, guna memberikan pelayanan yang optimal bagi perusahaan pelayaran, departemen perhubungan berencana akan membangun sistem pelayanan kegiatan pelayaran dalam satu atap di lima pelabuhan utama pada 2009 mendatang. Kelima pelabuhan itu adalah Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Soekarno-Hatta Makassar.

Untuk mengawali rencana tersebut, saat ini tengah tengah dibangun pelayanan perizinan satu atap di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. ”Tahun 2009 kami jadikan sebagai sebagai tahun pelayanan publik yang tepat waktu dan mutu. Dengan itu, kami bertekad memberi pelayanan mutu di pelabuhan,” tegasnya.

Dipaparkan pula, dengan dibangunnya sistem pelayanan satu atap di, aktivitas pelayanan perizinan di pelabuhan akan bersifat lebih terbuka dan bisa menekan ekonomi biaya tinggi. Pada proses pengurusan surat izin berlayar (SIB), misalya, biaya yang dipatok relatif tinggi. Di satu sisi, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Pengurusan SIB harus sesuai tarif. Kalau misalnya10 ribu rupiah, jangan dilebihkan,” katanya.

Selain itu, Sunaryo juga menegaskan pihaknya siap mencabut SIUPAL yang terbukti tidak memiliki kapal. “Pencabutan merupakan jalan terakhir jika perusahaan pelayaran pemilik SIUPAL tidak menaati aturan yang berlaku,” katanya

“Kalau tidak memiliki kapal dan sudah diperingatkan tidak direspons akan dicabut SIUPAL-n

ya. Itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 17/2008 tentang Pelayaran. Setiap perusahaan pelayaran diwajibkan untuk memiliki kapal,” tambahnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Departemen perhubungan Muhammad Leon mengungkapkan, untuk angkutan batubara ke pembangkit listr

ik Suralaya kemungkinan besar akan ada kapal asing yang membawa seiring satu kapal milik PT PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) aka

n masuk dock (Docking).

“Perusahaan tersebut sudah memasang iklan tentang butuh kapal berbendera Indo

nesia mengangkut batubara. Tetapi hingga sekarang tidaka da merespons. Ini membuat surat dispensasi bendera (SDB) yang kita keluarkan untuk MV Good Friend tidak akan diubah,” katanya.

Juru bicara Dephub Bambang S Ervan menegaskan, adanya perkembangan terbaru tersebut membuktikan klaim bahwa selama ini kapal berbendera Indonesia banyak

mengangkut angkutan batubara terbantahkan. “Saya harap ini mengakh

iri kontroversi yang erjadi belakangan ini. Jika pun ada banyak kapal berbendera lokal, kabarnya tarifnya mahal. Karena itu transporter tidak berminat,” jelasnya.[dni]