291008 “Nyawa” Direct Vision Tinggal Sebulan Lagi

Kemampuan bertahan PT Direct Vision (DV) untuk menjalankan roda operasional
sehari-harinya tinggal satu bulan lagi. Hal ini karena sejak Mei lalu, manajemen
perusahaan menjalankan roda usahanya mengandalkan dana pemasukan dari pelanggan,
sedangkan suntikan dana dari pemegang saham sudah tidak ada lagi.
 
“Kita hanya mampu mempertahankan perusahaan ini hingga November nanti. Lewat dari
waktu itu DV dipastikan bangkrut karena tidak mampu lagi menjalankan perusahaan dan
membayar gaji pegawai,” ujar Senior Corporate Affair PT Direct Vision Halim
Mahfudz di Jakarta, Selasa (28/10).
 
Ditegaskannya, meskipun kondisi perusahaan sedang merana, namun DV telah menyediakan
uang standby untuk membayar 36.000 pelanggan yang telah mendepositkan uangnya selama
ini untuk berlangganan siaran DV. Dana yang disiapkan sebesar 1,4 juta dollar AS.
 
“Dana itu sudah kita siapkan sejak siaran dihentikan 20 Oktober lalu. Namun, kita
tidak bisa mencairkannya karena belum mendapatkan izin dari pemegang saham,”
katanya.
 
Dia mengakui, sejauh ini para pelanggan DV sudah banyak melakukan tuntutan melalui
telepon untuk meminta uang kembali (refund). “Dalam waktu tiga hari ada sekitar
23.458 panggilan. Tetapi kita mau bagaimana lagi, kalau yang punya duit tidak
merestui, manajemen tidak bisa apa-apa,” jelasnya.
 
Dikatakannya, belum lama ini manajemen beserta salah satu pemegang saham PT Ayunda
Mitra telah bertemu dengan regulator untuk menjelaskan rencana tertulis  berkaitan
krisis yang dihadapi.
 
“Di situ kita sudah secara gamblang mengungkapkan masalah pengembalian dana
pelanggan dan lainnya. Sedangkan masalah isu pencabutan izin penyiaran, saya tidak
bisa menjawab karena itu wewenang pemegang saham,” jelasnya.
 
Para karyawan DV sendiri, jelasnya, hanya menuntut kejelasan nasib jika benar
perusahaan akhirnya ditutup. “Kita mau tahu sebenarnya nanti akan diapakan. Apakah
disalurkan ke anak usaha milik pemegang saham atau bagaiamana,” katanya.
 
Diungkapkannya, manajemen sebagai profesional telah mengusulkan berbagai langkah
strategis ke pemegang saham sejak pihak Astro Malaysia mengirimkan surat teguran
terkait hutang sebesar 2 triliun rupiah untuk biaya konten pada bulan Agustus lalu.
“Tapi dari pemegang saham tidak ada tanggapan. Yang ada minta pengunduran
pembayaran terus hingga siaran dihentikan,” sesalnya.
 
Secara terpisah, Plt. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
(SKDI)  Freddy H. Tulung mengungkapkan, hasil pemanggilan pihak Ayunda mengecewakan
regulator.
 
 “Yang terjadi Ayunda malah melempar tanggung jawabnya ke Astro. Ayunda sama
sekali tidak memberikan solusi atas perlindungan terhadap konsumen, karyawan, maupun
kontrak yang sedang berjalan,” katanya.
 
Melihat perilaku yang ditunjukkan oleh pemegang saham DV, lanjutnya, regulator akan
memberikan peringatan secara tertulis kepada mereka (PT. Ayunda Prima dan PT. Silver
Concord)  untuk memenuhi kewajiban terhadap publik (pelanggan) dalam bentuk
pengembalian hak-haknya (refund). Dan melakukan pengkajian kembali terhadap
perizinan yang dikeluarkan pada PT. Direct Vision dan pihak-pihak yang terafialiasi.
 
 
Sebelumnya, DV menghentikan siarannya terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00
WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian siaran tersebut disebabkan
tidak diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu
berujung kepada  dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada  DV seperti
pasokan channel dan transmisi satelit.[dni]

241008 Pemerintah Tak Bisa Lepas Tangan dari Kasus Direct Vision

Pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus penghentian siaran oleh PT Direct Vision (DV).

 

“Sejak DV itu beroperasi sudah menimbulkan kontroversi di tanah air. Komisi I pun sudah berulang kali mengingatkan Menkominfo. Sekarang mereka (Depkominfo) harus mempertanggungjawabkan hasil ngeyel-nya tersebut,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin di Jakarta, Jumat (24/10).

 

Dia mengungkapkan, sejak awal DV sudah dipermasalhkan masalah tidak dipenuhinya asas resiprokal berkaitan dengan hak labuh satelit dari Malaysia . Belum lagi adanya isu tentang pemberian izin yang disinyalir banyak  aksi patgulipat.

 

“Tetapi waktu itu kan Depkominfo yakin sekali dengan langkahnya. Nah, sekarang mereka harus membereskan karut marut tersebut,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, DV menghentikan siarannya terhitung sejak 20 Oktober 2008 pukul 00.00 WIB sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penghentian siaran tersebut disebabkan tidak diperpanjangnya trade mark license agreement penggunaan brand Astro. Hal itu berujung kepada  dihentikannya berbagai layanan Astro Malaysia kepada  DV seperti pasokan channel dan transmisi satelit.

 

Menkominfo Muhammad Nuh berjanji akan memanggil pemilik DV untuk meminta klarifikasi. Dan jika dari hasilklarifikasi ditemukan ada kesalahan, maka Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) milik PT Direct Vision (DV) bisa dicabut oleh regulator. 

 

Dirjen SKDI Depkominfo Freddy Tulung menegaskan, jika ada pihak-pihak yang mengatakan proses pemberian izin bagi DV tidak beres, supaya menunjukkan bukti-bukti yang kongkrit.[dni]