050510 Maskapai Serahkan Soal Pengumuman ke Regulator

JAKARTA–Maskapai nasional menyerahkan masalah pengumuman kategorisasi maskapai ke regulator karena bagian dari wewenangnya.

“Itu hak dari regulator masalah harus diumumkan atau tidak. Kami ikut saja,” tegas juru bicara Garuda Pudjobroto di Jakarta, Selasa (4/5).

Menurutnya, terlepas dari ada atau tidaknya pengumuman maskapai tetap akan memperhatikan aspek keselamatan karena syarat dalam penerbangan.

“Apalagi kita juga menjalankan penerbangan internasional. Itu standarnya sertifikat IOSA,” katanya.

Direktur Niaga Sriwijaya Air Toto Nursatyo menegaskan, ada atau tidak pengumuman audit tetap berjalan.

Menurutnya, masalah pemeringkatan itu tidak perlu diumumkan karena tidak memberikan efek.

“Diumumin buat apa? Safety itu harusnya ada dua. Selamat atau tidak,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak mengumumkan ke publik hasil audit terhadap maskapai yang dilakukan periodik setiap 3 bulan sekali, guna menghindari adanya justifikasi terhadap maskapai.

Adapun audit terhadap kinerja operasional maskapai berjadwal maupun sewa (carter) mencakup aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan pemenuhan (safety, security, service, dan compliance).

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Yurlis Hasibuan,  mengatakan pihaknya tetap melakukan audit dan pemeringkatan maskapai, namun hasilnya kini tidak dipublikasikan.

“Pemeringkatan maskapai tetap jalan. Kami tidak ingin ada justifikasi terhadap maskapai,” katanya.

Keputusan tersebut dipilih oleh Kemenhub sendiri tanpa adanya usulan atau tekanan dari maskapai. Sebelumnya, secara rutin Kemenhub mengumumkan audit kinerja. Hasil audit akan berbentuk peringkat maskapai, mana yang masuk kategori I dan II. Publik dapat mengetahui pemeringkatan maskapai melalui situs resmi Kemenhub.

Saat ini Kemenhub sedang menggodok manajemen keselamatan penerbangan yang

Baru yang   mengarah pada evaluasi sesuai standar ICAO

(International Civil Aviation Organization)

Pendekatan yang dilakukan oleh ICAO adalah dengan membagi-bagi wilayah-wilayah benua dan negara bersangkutan. Nantinya ICAO akan melihat rata-rata kecelakaan di wilayah tersebut. Dari rasio kecelakaan yang ada itu nantinya akan dipampang dalam pengumuman ICAO, sehingga masyarakat akan tahu negara mana yang kecelakaan penerbangannya paling banyak. Negara tersebut akan dimasukkan dalam kategori Significant Safety Consent (SSC).[Dni]

311208 Armada Kapal Niaga Nasional Tumbuh 36,7%

kapal-laut

JAKARTA—Armada kapal niaga nasional sejak tiga tahun lalu mengalami pertumbuhan sebesar 36.7 persen. Tercatat, pada 31 Maret 2005, kapal berbendera Indonesia berjumlah 6.041 unit dan pada 30 November 2008 jumlahnya melonjak menjadi 8.256 unit alias meningkat sebesar 36,7 persen.

Dirjen Hubungan Laut departemen perhubungan, Sunaryo menjelaskan, peningkatan jumlah armada nasional hasil pengalihan bendera kapal asing ke bendera Indonesia , pembangunan kapal baru, dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri.

“Tumbuhnya jumlah kapal ini juga tak dapat dilepaskan dari makin banyaknya perusahaan pelayaran. Semua ini berkat regulasi pelayaran baru yang mengutamakan azas cabotage untuk pengangkutan komoditas di dalam dan luar negeri,” katanya di Jakarta , Rabu (31/12).

Dikatakannya, hingga Desember 2008 tercatat 1.987 perusahaan pelayaran. Dimana 1.620 mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan 367 memiliki Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).

Tercatat, perusahaan pelayaran tersebut hingga akhir tahun ini telah mengangkut sembilan komoditas yakni general kargo, kayu, pupuk, semen, beras, fresh product, CPO, Others Grains, dan hasil tambang. Ditargetkan saat roadmap cabotage selesai pada 2010, semua komoditi dapat diangkut kapal berbendera nasional terutama untuk hasil tambang lepas pantai (off shore).

Berdasarkan catatan, pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan ke luar negeri sebesar 29,8 juta ton alias 7,1 persen dari total 420,6 juta ton. Sedangkan sisanya diangkut oleh kapal berbendera asing. Sementara pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri mencapai 142,4 juta ton alias 77,7 persen dari total 183,2 juta ton. Dan sisanya masih dibawa oleh kapal berbendera asing.

Tingkatkan Pelayanan

Selanjutnya Sunaryo mengatakan, guna memberikan pelayanan yang optimal bagi perusahaan pelayaran, departemen perhubungan berencana akan membangun sistem pelayanan kegiatan pelayaran dalam satu atap di lima pelabuhan utama pada 2009 mendatang. Kelima pelabuhan itu adalah Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Soekarno-Hatta Makassar.

Untuk mengawali rencana tersebut, saat ini tengah tengah dibangun pelayanan perizinan satu atap di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. ”Tahun 2009 kami jadikan sebagai sebagai tahun pelayanan publik yang tepat waktu dan mutu. Dengan itu, kami bertekad memberi pelayanan mutu di pelabuhan,” tegasnya.

Dipaparkan pula, dengan dibangunnya sistem pelayanan satu atap di, aktivitas pelayanan perizinan di pelabuhan akan bersifat lebih terbuka dan bisa menekan ekonomi biaya tinggi. Pada proses pengurusan surat izin berlayar (SIB), misalya, biaya yang dipatok relatif tinggi. Di satu sisi, proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang relatif lama.

“Pengurusan SIB harus sesuai tarif. Kalau misalnya10 ribu rupiah, jangan dilebihkan,” katanya.

Selain itu, Sunaryo juga menegaskan pihaknya siap mencabut SIUPAL yang terbukti tidak memiliki kapal. “Pencabutan merupakan jalan terakhir jika perusahaan pelayaran pemilik SIUPAL tidak menaati aturan yang berlaku,” katanya

“Kalau tidak memiliki kapal dan sudah diperingatkan tidak direspons akan dicabut SIUPAL-n

ya. Itu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 17/2008 tentang Pelayaran. Setiap perusahaan pelayaran diwajibkan untuk memiliki kapal,” tambahnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Departemen perhubungan Muhammad Leon mengungkapkan, untuk angkutan batubara ke pembangkit listr

ik Suralaya kemungkinan besar akan ada kapal asing yang membawa seiring satu kapal milik PT PT Jaya Samudra Karunia Shipping (JSK) aka

n masuk dock (Docking).

“Perusahaan tersebut sudah memasang iklan tentang butuh kapal berbendera Indo

nesia mengangkut batubara. Tetapi hingga sekarang tidaka da merespons. Ini membuat surat dispensasi bendera (SDB) yang kita keluarkan untuk MV Good Friend tidak akan diubah,” katanya.

Juru bicara Dephub Bambang S Ervan menegaskan, adanya perkembangan terbaru tersebut membuktikan klaim bahwa selama ini kapal berbendera Indonesia banyak

mengangkut angkutan batubara terbantahkan. “Saya harap ini mengakh

iri kontroversi yang erjadi belakangan ini. Jika pun ada banyak kapal berbendera lokal, kabarnya tarifnya mahal. Karena itu transporter tidak berminat,” jelasnya.[dni]

181208 UU Penerbangan Disahkan

garuda-pesawatDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerbangan menjadi UU Penerbangan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Rabu (17/12).

“UU ini diperlukan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan pada regulasi organisasi penerbangan sipil internasional,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di Jakarta, Rabu (17/12).

Dikatakannya, RUU yang diajukan terdiri dari 14 bab dan 102 pasal, tetapi kemudian berkembang  menjadi 24 bab dengan 466 pasal.

Rencananya UU Penerbangan akan diimplementasikan melalui lima peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang sudah disiapkan rancangannya.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) itu terdiri dari RPP Kebandarudaraan, Navigasi Penerbangan, Pesawat Udara, Angkutan Udara, dan Keselamatan Penerbangan.

Anggota DPR-RI Abdul Hakim mengharapkan, pengesahan tersebut akan membuka jalan agar Indonesia bisa segera keluar dari sanksi larangan terbang yang dijatuhkan oleh Uni Eropa.

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, UU baru ini isinya  70  persen  menyangkut  masalah keselamatan penerbangan  hasil adopsi  Cape Town Convention.

“UU ini memang ingin kita jadikan sebagai slah satu sarana agar Uni Eropa mau mencabut larangan terbang maskapai lokal ke sana ,” tutur Budhi.

Dikatakannya, secara  kelembagaan  UU  yang baru  itu  juga  mengatur  secara  tegas  soal  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  yang selama  ini dikelola  oleh  masing-masing   pengelola  bandara  (Angkasa  Pura I  dan II  maupun Unit Pelaksana  Tehnik (UPT)  untuk  bandara  perintis,  akan  dikelola  langsung  regulator   melalui  pembentukan  lembaga   baru  seperti   Badan  Layanan Umum  (BLU).

Dana  PNBP  itu  akan  dikelola  secara  profesional  untuk  kepentingan keselamatan  penerbangan.  BLU  yang   telah dipayungi  UU Penerbangan  itu  akan  berdiri  independen   termasuk   soal pengelolaan  perizinan  pengoperasian  pesawat  yang selama  ini ditangani  Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara,  kini bernama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU&PPU).

Seluruh  biaya  yang  dipungut   dari   maskapai penerbangan  untuk pengurusan  perizinan  yang selama  ini  tidak  jelas  itu  akan  langsung dimasukan  dalam  PNBP.

Budhi mengharapkan, pengawasan yang ketat  dan  payung  hukum  yang jelas  itu pada  akhirnya  bukan  saja  membangun  satu industri penerbangan  yang  disegani  dan dihormati  di dunia  internasional  tapi  juga  melindungi  masyarakat, khususnya para  pemakai  jasa.

“Karena  itu, maskapai penerbangan  bukan hanya  bisa  mendirikan perusahaan, tapi juga  siap  modal  dan  manajemen  yang handal,  sehingga  mampu bersaing  dan  dapat  memberikan pelayanan  maksimal,”  katanya.

Dalam pasal 118 UU penerbangan memang secara tegas dikatakan seluruh maskapai penerbangan yang baru  maupun  lama,  minimal  menguasai  10  unit  pesawat.  Diantaranya,  lima  unit pesawat  langsung  dimiliki  dan lima  lainnya  sewa.

Budhi menegaskan, maskapai penerbangan yang sudah  mendapatkan izin  tapi  belum juga  beroperasi karena  terbatasnya  modal  dianjurkan  segera  merger  dengan  mitranya.  “Daripada  nanti tidak  memenuhi  persyaratan sesuai peraturan yang berlaku  dan  SIUP-nya  dicabut,  akan lebih  baik mereka  merger,” tegas  Budhi.

Selain itu, kata  Budhi, nantinya  seluruh   SDM  yang  memiliki  posisi  strategis  di perusahaan   penerbangan  itu  wajib  memiliki  sertifikasi  dari  berbagai keahlian.  “Ini merupaakan salah satu  bentuk  pengawasan  dan  untuk melindungi  konsumen,” katanya.

Secara terpisah, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, disahkannya UU Penerbangan membuat adanya kepastian hukum di industri penerbangan.

Selain itu, menurut Burhanuddin, UU itu akan membantu maskapai selama ini mendapatkan pembiayaan ke luar negeri karena adanya aturan pemodalan yang jelas diatur oleh UU. “Maskapai jadi lebih dipercaya oleh luar negeri untuk mendapatkan leasing,” katanya.

Dia mengharapkan, dalam mengatur peraturan pelaksanaan nantinya pemerintah tidak terlalu mengatur secara ketat aspek bisnis dan layanan. “Pemerintah harus mempercayakan mengelola bisnis ke maskapai. Kalau semua diatur secara ketat bisa-bisa tidak ada kompetisi nantinya. Selain itu kita harapkan birokrasi yang panjang dalam pengurusan rute juga dipangkas,” katanya.[dni]

051208 Hantu itu Bernama Avtur

a380Pemerintah pada 2008 dan 2009 secara maraton menetapkan sebagai tahun kunjungan
wisata. Pada tahun depan, program yang memiliki nama keren Visit Indonesia Year (VIY
2009) tersebut akan mengusung tema MICE dan Wisata Bahari.

Tak tanggung-tanggung, target yang ditetapkan adalah mendatangkan 8 juta wisatawan
mancanegara. Namun, bagi maskapai nasional ternyata program itu seperti menyiramkan
garam ke laut.

“Program VIY tidak signifikan memberikan dampak bagi maskapai nasional. Hal ini
karena wisman itu lebih memilih naik maskapai negaranya ke Indonesia. Dan jika pun
ke Indonesia umumnya langsung ke Bali dimana penerbangan langsung atau transit ke
wilayah itu terbuka luas,” ujar Sekjen Indonesia National Air Carriers Association
(Inaca) Tengku Burhanuddin kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, maskapai lokal saat ini juga tidak banyak melayani rute internasional.
Hanya beberapa yang terbang ke luar negeri terutama kawasan Asia. Sementara untuk ke
Eropa awan gelap embargo dari Uni Eropa masih menyelimuti maskapai nasional.

”Inilah yang saya bilang maskapai lokal lebih fokus ke pasar domestik. Nah, untuk
bersaing di pasar domestik ini sebenarnya peluang terbuka lebar karena minyak mentah
di dunia mulai turun. Sayangnya, kita masih terganjal oleh hantu bernama Avtur yang
turunnya kecil sekali tiap bulan oleh Pertamina,” jelasnya.

Untuk diketahui, harga avtur Pertamina di depot pengisian pesawat udara (DPPU)
Bandara Soekarno-Hatta telah diturunkan secara periodik setiap bulan. Pada 1
September, misalnya, Pertamina menurunkan harga avtur rata-rata 15 persen di seluruh
DPPU Pertamina.

Selanjutnya pada Oktober 2008, harga avtur ditambah PPN di DPPU Bandara
Soekarno-Hatta sebesar 9.042 rupiah  per liter, sedangkan pada November harganya
diturunkan lagi menjadi 7.623 rupiah  per liter. Adapun, per 1 Desember harga avtur
ditambah PPN di DPPU Bandara Soekarno-Hatta dijual sebesar 7.282 rupiah  per liter.

“Rasanya tidak wajar Pertamina hanya menurunkan avtur sebesar 4,5 persen bulan
ini. sepantasnya adalah sekitar 15 hingga 19 persen dibandingkan bulan lalu. Hal ini
karena harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sebesar 24 persen dalam periode
yang sama dan persentase pelemahan rupiah terhadap dolar AS sekitar 4 persen,”
jelasnya.

Masalah besaran avtur ini, menurut Burhanuddin, memegang peranan penting karena
biaya bahan bakar (fuel) menyumbang 50 persen dari total biaya operasional pesawat.
“Jika avtur naik tentu fuel surcharge akan tinggi. Ujung-ujungnya penumpang enggan
naik pesawat karena tiket mahal. Ini sudah terbukti saat Lebaran lalu,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, Inaca telah mengusulkan pada regulator untuk menghapus Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan mengurangi landing fee agar maskapai bisa bertahan
dari krisis ekonomi. “Selain itu tentunya kami mengirimkan surat ke Pertamina
mempertanyakan penetepan harga Avtur versi mereka,” tuturnya.

Direktur Operasi  Garuda Indonesia Ari Sapari mengakui masalah avtur memang
menghantui setiap maskapai. Garuda Indonesia sendiri akan melakukan efisiensi
terhadap biaya bahan bakar. Efisiensi  bahan bakar akan dilakukan  dengan teknis
penerbangan yang bisa menghemat, pemilihan rute yang menguntungkan, dan
mendisiplinkan penumpang denganmembatasi   jumlah  barang di kabin.   “Bila
program tersebut berhasil, maka penghematan bisa mencapai 3 persen BBM,” katanya.

Meski hanya 3 persen, ujar Ari, bila dihitung dengan jumlah BBM yang dipakai oleh
pesawat-pesawat Garuda sangat besar. “Rencana penggunaan avtur pada 2009 adalah
900 juta liter. Dengan rencana efisiensi tersebut, maka diperkirakan avtur yang
dipakai bisa berkurang menjadi 873  juta liter atau berhemat sebesar 27 juta
liter,” jelasnya.[dni]

051208 Industri Penerbangan 2008: Masih Ada yang Berkibar

20_18_2-air-atlanta-boeing-747-200-tf-atb_webBadan Pusat Statistik (BPS) selama Januari hingga Oktober lalu mencatat jumlah
penumpang pesawat udara tujuan domestik mencapai 26,50 juta juta orang atau  naik
sebesar 4,75 persen ketimbang periode sama tahun lalu yang mencapai 25,295 juta
orang.

Pada bulan Oktober lalu yang diperkirakan sebagai masa panen karena adanya musim
mudik pun ternyata tidak mendongkrak jumlah penumpang pesawat udara. Tercatat,
jumlah penumpang angkutan udara dengan tujuan domestik pada bulan tersebut hanya
mencapai 2,81 juta orang alias  mengalami kenaikan sebesar 35,36 persen ketimbang
bulan September yang mencapai 2,077 juta orang.

Hal senada juga terjadi pada jumlah penumpang udara tujuan internasional. Pada
Januari-Oktober, penumpang udara tujuan internasional mengalami kenaikan 11,81
persen menjadi 5,96 juta orang ketimbang periode yang sama tahun lalu yang sekitar
5,33 juta orang.

Khusus untuk Oktober, jumlah penumpang tujuan internasional mencapai 623,3 ribu
orang atau naik 0,26 persen ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 621,7 ribu
orang.
Data tersebut sepertinya mencerminkan kekhawatiran dari  Indonesia National Air
Carriers Association (Inaca), pada pertengahan tahun lalu yang memperkirakan
industri penerbangan di Indonesia diperkirakan hanya akan membawa  34 hingga 36
juta penumpang  hingga akhir tahun nanti alias tumbuh sekitar 12 hingga 13 persen.

Penurunan ini dipicu oleh berhenti beroperasinya maskapai Adam Air  dan  harga
minyak mentah dunia di pasar yang fluktuatif sehingga memicu biaya avtur dibanderol
tinggi.

Departemen Perhubungan yang sebelumnya optimistis dengan target jumlah angkutan
penumpang udara bisa mencapai 15 persen pun akhirnya mengakui bahwa tahun ini akan
ada pelambatan pertumbuhan.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko   mengatakan, jumlah
penumpang pesawat domestik untuk tahun ini diperkirakan akan turun.

“Penurunan ini disebabkan oleh naiknya harga minyak mentah dunia yang sempat
mencapai 100 dollar AS per barrel sehingga   penumpang harus menanggung fuel
surcharge yang sangat besar. Akhirnya ketika musim panen seperti Lebaran dan Natal,
konsumen lebih memilih naik angkutan lain,” katanya di Jakarta belum lama ini.

Sebelumnya, ungkap Tri,  menargetkan kenaikan penumpang domestik sebesar 10
persen  selama Libur Lebaran. Namun kenyataannya, jumlah penumpang lebih rendah 17
persen dari Libur Lebaran tahun lalu.

Tetap Optimistis
Meskipun statistik secara keseluruhan menunjukkan adanya perlambatan, ibarat
pepatah, tentu ada yang masih bisa mengeruk keuntungan di tengah krisis. Dan untuk
kali ini masih ada beberapa  maskapai yang berkibar alias   dipayungi awan terang
rupiah.

Maskapai yang bisa disebutkan di sini adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan
Mandala Airlines. Maskapai-maskapai tersebut   tetap optimistis mampu mencapai
target jumlah penumpang yang ditetapkan oleh manajemen hingga akhir tahun nanti,
meskipun dua  bulan belakangan tingkat isian di bawah 90 persen.

Tercatat, Garuda optimistis mendapatkan 10 juta penumpang dapat, begitu juga dengan
Mandala Airlines yang yakin meraih empat hingga lima juta penumpang hingga akhir
tahun nanti. Sementara Sriwijaya Air juga menyemburkan optimisme yang sama dengan
mematok dapat meraih 4,8 juta penumpang hingga akhir tahun nanti.

“Hingga Oktober lalu kami masih  meraup sebanyak 4,4 juta. Bagi kami ini tren yang
positif karena itu kita tetap optimistis target 4,8 juta penumpang itu tercapai,”
ujar Presiden Direktur Sriwijaya Air  Chandra  Lie.

Juru bicara Mandala Trisia Megawati  mengungkapkan, optimisme Mandala mencapai
target yang ditetapkan karena selama ini strategi bisnis berjalan sesuai rencana.
Srategi yang dimaksud adalah menggaet pasar korporasi dan mempermudah pemesanan
melalui jalur internet.

Korporasi yang belum lama ini behasil digandeng Mandala adalah  Total E&P
Indonesie. Dalam kerjasama tersebut Mandala menjadi maskapai yang dipercaya untuk
mengangkut 9 ribu karyawan perusahaan tersebut.

Sementara untuk pemesanan secara online Mandala mencatat kenaikan. Terbukti, situs
Mandala dikunjungi 5 juta calon penumpang hanya dalam bulan Oktober lalu, meskipun
tidak semuanya melakukan pembelian tiket. “Kunjungan itu membuktikan masyarakat
punya animo untuk menggunakan moda pesawat,” jelasnya.

“Terakhir kami kedatangan dua pesawat baru  jenis Airbus yang digunakan  ke
empat  tujuan baru yaitu Jambi, Pontianak, Pangkal Pinang, dan Bengkulu. Pesawat
baru ini juga memungkinkan kami menambah frekuensi penerbangan, sehingga target yang
ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Alihkan Ke Domestik
Direktur Niaga Garuda Agus Priyanto mengungkapkan, untuk menggenjot pertumbuhan
penumpang pihaknya tidak hanya akan menambah armada tetapi juga akan membuka rute
domestik baru sebagai kompensasi menurunnya penumpang internasional akibat adanya
krisis ekonomi global.

Dirut Garuda Emirsyah Satar menambahkan, arus kedatangan orang asing ke Indonesia
(inbound) dari sejumlah negara, yakni Australia, Korea Selatan dan Jepang,
diperkirakan turun.

“Pertumbuhan penerbangan internasional tertahan karena daya beli masyarakat
Australia dan Korea Selatan turun,” ujarnya.

Menurut Emirsyah, nilai mata uang Australia, Korsel, dan Jepang terdepresiasi cukup
dalam terhadap dolar AS sehingga akan memengaruhi daya beli dan minat bepergian
masyarakat dari ketiga negara itu. “Meski forward booking [pembatalan pemesanan]
belum terjadi, kami tetap harus mengantisipasi penurunan permintaan,” tambah
Emirsyah.

”Untuk itu rencananya kita akan  membuka sedikitnya 18 rute penerbangan baru pada
jalur domestik menyusul penurunan pertumbuhan penumpang internasional akibat krisis
keuangan global,” jelas Agus.

Menurut Agus, pembukaan rute baru domestik itu karena banyak sekali permintaan dari
masyarakat dan pemerintah daerah agar Garuda membuka rute ke daerah mereka.”
Permintaan dari masyarakat dan pemda banyak sekali agar Garuda terbang ke daerah
mereka,” jelasnya.

Rute baru yang akan dibuka antara lain,  penerbangan dari Jakarta ke Jambi,
Bengkulu, Kendari, dan sejumlah daerah lainnya di kawasan barat dan timur Indonesia.
”Rute baru itu akan diterbangi mulai tahun depan menunggu kedatangan pesawat yang
telah dipesan Garuda,” katanya.

Sekretaris Perusahaan Garuda Pujobroto menambahkan,  selama 2009 mendatang, Garuda
akan lebih serius menggarap rute jarak pendek domestik dimana selama ini hanya
digarap oleh Sriwijaya Air seperti  Kota Malang (Jawa Timur) . Selain itu, Kota
Palu, Ambon dan Ternate pun akan digarap semaksimalnya.

“Target utama adalah rute dalam negeri solid untuk mendukung jaringan internasional.
Rute- rute ini nantinya jadi rute penghubung,” tandasnya.

Selain itu, jelas Pujo, rute-rute di Indonesia akan ditambah untuk membantu
meningkatkan penumpang dalam negeri dan kunjungan pariwisata ke Indonesia. Dua jenis
pesawat telah disediakan untuk target penambauah rute 2009 ini, yaitu  Boeing
737-300 dan Boeing 737-500.

Dijelaskannya, paling tidak pada 2009 mendatang seluruh ibukota provinsi sudah bisa
dilewati oleh Garuda. Dengan demikian, bila ada penumpang yang akan luar negeri bisa
langsung naik pesawat Garuda ke bandara pengumpul.

Agus juga mengungkapkan,  pihaknya mulai merestrukturisasi sejumlah rute
penerbangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing. Rute itu di antaranya
Jakarta-Hong Kong dan Jakarta-Beijing dengan memindahkan transit dari Singapura ke
Denpasar.

“Jadi, untuk selanjutnya penerbangan Jakarta ke Hong Kong dan Jakarta-Beijing
transitnya melalui Denpasar. Pertimbangannya, sedikit penumpang yang bisa dibawa
melalui Changi dan akan lebih menguntungkan melalui Bali,” ujar Agus.

Dikatakannya, Garuda terbang ke tiga kota di daratan China, yakni dari
Jakarta-Singapura-Hong Kong, Jakarta-Singapura-Singapura-Beijing dan
Jakarta-Guangzho. Untuk penerbangan langsung Jakarta-Guangzho tetap dipertahankan,
sementara transit melalui Singapura dihapus dan dialihkan melalui Denpasar.

Menghadapi serangan dari Garuda, juru bicara Sriwijaya Air, Hanna Simatupang
mengatakan maskapainya akan tetap fokus menggarap rute-rute yangs selama ini sudah
tidak dilalui oleh maskapai penerbangan lain.

Hal ini karena terbukti rute yang banyak ditinggalkan ternyata masih menguntungakan
juga. “Saat ini strategi bisnis perusahaan memang membidik rute-rute yang sudah
tidak dilewati oleh maskapai lain. Ternyata hasilnya cukup bagus, paling tidak rute
Jakarta-Ambon yang sudah ditinggalkan maskapai lain, ternyata setelah dilalui
Sriwijaya justru load factornya 80 persen,” katanya.

Menanggapi langkah maskapai besar seperti Garuda yang akan menggarap lebih serius
pasar domestik, Tri Sunoko  mengatakan, semestinya rute tersebut digarap oleh
maskapai lainnya yang fokus pada penerbangan nasional. “Tetapi karena Garuda yang
mengusulkan rute-rute itu ya kita
persilakan. Tapi seharusnya maskapai lain juga nggak kalah ekspansif agar tidak
kalah bersaing,” ujarnya.

Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin bisa memahami langkah yang diambil Garuda karena
pada tahun depan akibat krisis ekonomi global akan terjadi  perlambatan pertumbuhan
penumpang, khususnya untuk rute internasional.

”Sebagai perusahaan rasanya wajar menyiapkan payung sebelum hujan. Ini karena
menurut perkiraan kami pada tahun depan pertumbuhan penumpang itu totalnya hanya 10
persen. Krisis memang membuat semuanya melambat,” katanya.

Pertumbuhan penumpang, jelas Burhanuddin,  akan terjadi di sektor domestik karena
adanya kegiatan kampanye Pemilu selama satu tahun dan mulai menurunnya harga minyak
mentah sehingga avtur perlahan turun,” jelasnya

Sementara untuk  pertumbuhan penumpang  ke luar negeri tetap terjadi meskipun
kecil salah saunya dipicu akan berlakunya   kebijakan bebas fiskal bagi Warga
Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). [dni]

031208 Pengusaha Dukung Pencabutan SIUPAL

km-kerinciPara pengusaha pelayaran mendukung langkah regulator untuk mencabut surat izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPAL) agar bisnis tersebut meningkat kualitasnya.

“Langkah Dirjen Laut baru yang menginstruksikan bawahannya untuk memberantas SIUPAL bodong itu harus didukung. Soalnya selama ini SIUPAL itu dijadikan alat dari perusahaan asing seolah-olah punya kapal di dalam negeri,” ujar Direktur Utama Arpeni Lines, Oentoro Surya kepada Koran Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Oentoro, industri pelayaran di Indonesia tidak membutuhkan SIUPAL yang banyak secara kuantitas tetapi kualitasnya berupa jumlah kapal ternyata tidak sebanding. “Kalau banyak jumlah perusahaanya, tetapi jumlah kapalnya tidak ada buat apa? Industri pelayaran dalam negeri itu butuh tambahan kapal,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, Ditjen Perhubungan Laut pada tahun lalu telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 200 perusahaan pelayaran dari 1.400 perusahaan pemegang SIUPAL dan 330 perusahaan pemegang surat izin operasi perusahaan angkutan laut khusus (Siopsus).

Dari 200 perusahaan pelayaran tersebut, 50 perusahaan di antaranya telah diberi peringatan, 97 dinyatakan memenuhi syarat sebagai perusahaan, dan sebanyak 45 perusahaan masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, data yang dimiliki Indonesia National Ship Owner Association (INSA) pada 2007 menyebutkan sekitar 800 perusahaan pelayaran yang tercatat sebagai anggota asosiasi itu di Indonesia. Sedangkan untuk kapasitas kapal yang dimiliki total memiliki daya angkut 6,5 juta dwt.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Dephub Leon Muhammad mengatakan pihaknya sedang memproses pencabutan surat izin usaha perusahaan ang- kutan laut (SIUPAL) itu.

“Kami tengah memproses penca-butan izin usaha 19 perusahaan itu karena sudah tidak memiliki kapal lagi,” ujarnya.

Menurut Leon , ke-19 perusahaan itu diketahui telah menjual kapal ke perusahaan pelayaran lain, tetapi tidak dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Laut Dephub.

Seharusnya, lanjutnya, perusahaan pelayaran melaporkan penjualan armada kapal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.82/1999 tentang Angkutan di Perairan, terutama Pasal 20.

“Kami akan tegur dulu sebagai bentuk sanksi. Namun, jika [teguran] itu tidak diindahkan SIUPAL akan dicabut.” Leon belum bersedia menyebutkan nama 19 perusahaan pelayar- an yang terancam dicabut izinnya karena masih diproses.

Selama ini, papar Leon , pihaknya mensyaratkan pengajuan SIUPAL wajib melampirkan bukti kepemilikan kapal untuk mengantisipasi perusahaan pelayaran bodong.

Leon mengatakan, kerugian yang diderita pajak dari adanya praktik menganggurkan SIUPAL tersebut tidak hanya dari sisi pajak yang berkurang tetapi multiplier effect ekonomi.

“Kita kan menggunakan asumsi jumlah SIUPAL untuk menentukan banyak kapal. Setelah itu berdasarkan jumlah kapal itu diasumsikan daya angkut untuk memuat barang. Kalau SIUPAL tidak dipergunakan, efeknya kan bisa meleset semua perhitungan,” jelasnya.

Dampak yang paling buruk adalah bisa jadi penerapan azaz cabotage tidak terealisir karena Indonesia kekurangan jumlah kapal untuk mengangkut barang.[dni]

021208 Garuda Indonesia Akan Terbangkan WNI dari Bangkok

garudaMaskapai nasional, Garuda Indonesia, akan menerbangkan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke Tanah Air dari Bangkok, Thailand, melalui bandara militer Utha Pao mulai tanggal 3 dan 5 Desember nanti.

Juru bicara Garuda Indonesia , Pujobroto melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (1/12),  mengatakan,  penerbangan pada tanggal 3 dan 5 Desember 2008 tersebut menggunakan pesawat dengan nomor GA-867 dan berangkat dari Bangkok masing – masing pada pukul 01.50 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 05.20 WIB.

“Dengan dua penerbangan yang berkapasitas 320 tempat duduk tersebut, maka diharapkan 305 warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di Bangkok akan dapat segera kembali ke Tanah Air,” ujarnya sambil menambahkan armada yang digunakan B-737 800 dengan kapasitas 160 tempat duduk.

Pujo meminta, kepada para calon penumpang Garuda Indonesia yang akan menggunakan penerbangan tersebut dapat melakukan proses check-in di Bitech Expo (Kawasan Bangna), yaitu lokasi khusus yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan check-in bagi seluruh penerbangan. Dari Bitech Expo selanjutnya para calon penumpang akan diangkut dengan bus khusus menuju bandara Utha Pao.

“Garuda Indonesia juga akan memberikan kesempatan kepada penumpang yang

memegang tiket bukan Garuda, untuk terbang dengan Garuda Indonesia ke Jakarta ,” tuturnya.

Seperti diketahui, bahwa akibat krisis politik yang terjadi di Thailand saat ini, dua bandara utama di Bangkok yaitu Airport Suvarnabhumi dan Don Muang tidak dapat beroperasi karena diduduki oleh para demonstran.

Sesuai dengan Notification to Airman (Notam)” atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh ”Air Traffic Controller” di Bangkok kepada perusahaan penerbangan bahwa mulai tanggal 25 Nopember tidak dapat dilaksanakan kegiatan penerbangan dari dan menuju bandara Suvarnabhumi dan Don Muang, maka Garuda Indonesia telah menghentikan kegiatan penerbangannya ke Bangkok mulai tanggal 25 hingga 30 Nopember 2008.

Setelah melakukan berbagai upaya dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, Garuda Indonesia akhirnya mendapatkan ijin terbang dari Bandara Militer Utha Pao yang berjarak sekitar tiga jam perjalanan dengan kendaraan dari Bangkok.[dni]

011208 Lembaga Pelayanan Navigasi Udara: BLU Lebih Transparan

20_18_2-air-atlanta-boeing-747-200-tf-atb_webDepartemen perhubungan menegaskan, dipilihnya lembaga pelayanan navigasi berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk  menjamin transparansi pengelolaan navigasi udara.

 

“Pemerintah memilih bentuk BLU itu bukan tanpa alasan. Itu adalah pilihan terbaik dari yang ada saat ini,” tegas juru bicara Departemen Perhubungan Udara Bambang S Ervan di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Ditegaskannya, meskipun lembaga navigasi berbentuk BLU, tetapi nantinya tidak akan berada di bawah direktorat jenderal hubungan udara, melainkan langsung di bawah menteri perhubungan.

 

“Selain itu akan ada jaminan lembaga tersebut bisa berinvestasi untuk pengembangan peralatan dan menjaga kesejahteraan karyawannya. Dan gaji karyawannya tidak akan turun dari yang mereka dapatkan sekarang,” tuturnya.

 

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal  diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

 

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.

 

Berkaitan dengan keberatan dari  Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA) jika lembaga navigasi berbentuk BLU, Bambang mengatakan, selama ini pihaknya telah berulang kali mengundang asosiasi tersebut untuk berdiskusi, tetapi tidak pernah dipenuhi.

 

“Kita sudah undang mereka membahas soal ini. tetapi tidak dipenuhi. Sepertinya organisasi tersebut sudah ambil posisi untuk menentang pembentukan BLU tanpa mau melihat sisi positifnya,” katanya.

 

Sebelumnya, Presiden  IATCA, Adry Gunawan  mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

 

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

 

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU  diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.

 

Pengamat Penerbangan Suharto Madjid mengatakan, jika pemerintah memaksakan lembaga tersebut berbentuk BLU, nantinya bisa mempengaruhi kinerja karyawannya. Selain itu, di Indonesia belum ada sejarah BLU bisa sukses. Contoh kongkrit adalah  amburadulnya manajemen TransJakarta  mengelola Busway. 

 

Menurut dia, mengelola sistem navigasi membutuhkan keseriusan dan investasi yang besar, jika dijalankan oleh badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan para karyawan menjadi tidak tenang bekerja karena suasana perusahaan tidak kondusif.

 

“Jika badan usaha berbentuk BUMN, ada keterjaminan negara siap menyuntik dana apabila terjadi apa-apa. Tetapi, BLU belum tentu itu terjadi. Bisa saja di tengah jalan nantinya bermasalah,” katanya.[dni]

281108 Garuda Kuasai 60 Persen Pangsa Pasar TKI

garudaMaskapai nasional, Garuda  Indonesia, menjadi penguasa di pasar angkutan yang digunakan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Maskapai tersebut menguasai 60 persen  pangsa  pasar  TKI .

Saat  ini  tercatat  ada  sekitar  tujuh  juta   TKI  yang tersebar  di  seluruh  dunia. Negara terbesar yang menyerap TKI adalah Arab  Saudi  dan Malaysia,  masing-masing  sekitar  dua juta  orang TKI.

Direktur  Pemasaran Garuda Indonesia, Agus  Prijanto  mengatakan, segmen tersebut merupakan salah satu sektor yang akan  dikelola  secara  maksimal  untuk  mendongkrak pendapatan  perusahaan. 

“Jumlah  tujuh  juta  orang TKI  di luar  negeri  memang  cukup  besar.  Dan itu  pasar potensial  bagi  Garuda  untuk  terus  menggarapnya,” kata  Agus seusai   menyaksikan peresmian  Layanan Counter Khusus yang disiapkan bagi para TKI,  di  terminal  II-F  Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Kamis, (27/11).

Loket yang berfungsi    sebagai pelayanan satu  atap  bagi  para  TKI  tesebut pengoperasiannya  diresmikan  oleh Menneg  BUMN   Sofyan  Djalil  dan disaksikan   Direktur  Utama   Garuda  Emirsyah  Satar  dan sejumlah pejabat  Depnaker.

Emir  menyebutkan,  loket ini  bukan sekadar  tempat pelayanan  tapi sebagai  wujud  untuk  melindungi  para  TKI  yang baru  datang  dari  luar negeri.  Selama  ini  ada  para  pembawa  devisa  itu  selalu menjadi korban  pemeresan  kelompok masyarakat  dan oknum-oknum petugas.

Disebutkan,  bagi TKI  yang baru  datang ke tanah air  dan akan melanjuitkan perjalanan,  dapat melakukan  pembelian  tiket langsung  di loket itu, sekaligus  juga check-in, dan melaporkan bagasi  tanpa  harus  keluar  dari  terminal.

Loket tersebut terletak di antara terminal kedatangan II-F (domestik) dan II-E (kedatangan internasional) ini adalah lokasi   steril  (restricted area) sehingga aman dan nyaman bagi para penumpang TKI.

Selain itu, fasilitas ini juga menjadi Meja Periksa Transit yang khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan bagasi TKI yang Check-In langsung dari negara asal. “Layanan ini membuat para TKI yang bepergian dengan Garuda tidak  perlu lagi harus keluar dari terminal kedatangan untuk menuju loket penjualan tiket yang berada di area umum seperti yang terjadi selama ini. Saya  jamin,   mereka  sekarang ini akan jauh lebih aman ,” kata  Emir.[dni]

281108 Lembaga Pelayanan Udara Akan Berbentuk BLU

planePemerintah akan lebih memilih lembaga pelayanan udara berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) ketimbang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena sudah disetujui oleh parlemen dan sesuai regulasi International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dirjen Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno mengungkapkan, terdapat tiga opsi untuk mengembangkan sistem navigasi udara tunggal di Indonesia . Pertama, membuat BLU untuk mengelola sistem navigasi. Kedua, menyerahkan pengelolaan oleh BUMN, dan ketiga mempertahankan kondisi yanga ada selama ini

Saat ini pengelolaan jasa pelayanan pemanduan lalu lintas udara masih dipegang dua BUMN, yaitu PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. Ke depan, ketika sistim navigasi tunggal diimplementasikan, maka secara otomatis kewenangan kedua perusahaan itu dalam pelayanan pemanduan lalu lintas udara akan terhapus.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.


“ Kami lebih memilih untuk menggunakan opsi pertama yakni membuat BLU,” ujarnya di Jakarta , Kamis (27/11).

Menurut dia, pilihan yang dibuat pemerintah dengan membentuk BLU adalah menjadikan lembaga tersebut mampu memenuhi kewajiban publiknya, tidak bergantung kepada subsidi pemerintah karena keuntungan yang didapat harus ditanamkan dalam bentuk investasi peralatan, dan karyawannya dibayar secara profesional.

Budhi juga menegaskan, bentuk BLU untuk mengelola pelayanan lalu lintas udara sejalan dengan isi konvensi internasional penerbangan sipil (Chicago Convention) yang digelar Desember 1944 silam. Di mana, saat itu, pemerintah Indonesia ikut menandatanganinya.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa keselamatan dan keamanan menjadi tanggungjawab regulator. ”Sehingga jika ada kekurangan dana untuk investasi fasilitas, pemerintah wajib memberikan subsidi langsung,” jelas Budhi.

Budhi menjamin, BLU tersebut akan bekerja secara profesional dan tidak tumpang tindih wewenangnya seperti selama ini karena bertanggung jawab langsung ke Menteri Perhubungan.

Presiden International Civil Aviation Organization (ICAO), Roberto Kobeh Gonzales menambahkan, idelanya lembaga pengelola navigasi udara di bawah kontrol pemerintah karena tidak hanya menangani penerbangan sipil, tetapi juga militer. “Idelanya lembaga itu non profit. Tetapi harus mampu membiayai operasional dan berinvestasi untuk peralatannya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Asosiasi Pemandu Lalu Lintas Udara Indonesia (Indonesia Air Traffic Controllers Association/IATCA), Adry Gunawan mengungkapkan, jika lembaga pada badan usaha berbentuk BLU, dikhawatirkan tidak ada pemisahan antara fungsi regulator, operator, investigator, dan auditor.

Hal ini karena menurut aturan pembentukan BLU, lembaga tersebut cukup berada di bawah unit direktorat. “Ini kan artinya berada di bawah Direktorat Jenderal Hubungan Udara (DJU). Artinya sama saja regulator dan operator belum dipisahkan,” tegasnya.

Adry mengingatkan, jika lembaga tersebut berbentuk BLU diragukan akan mampu berinvestasi jangka panjang karena birokrasi untuk menyetujui strategi tersebut sangat panjang. “Padahal di masalah navigasi itu jika radar rusak harus segera diperbaiki. Nah, bagaimana mau diganti kalau harus menunggu dana dari menteri keuangan dulu,” katanya.

Adry pun meragukan, dibentuknya tim transformasi penerbangan sipil Civil Aviation Transport Team (CATT) sebagai advisor pembentukan system navigasi tunggal akan mampu mengakomodasi kepentingan Air Traffic Controller (ATC) karena di badan tersebut lebih sarat perwakilan maskapai.

“Bisnis penerbangan itu isinya maskapai, pengelola bandara, dan ATC. DI CATT itu isinya maskapai semua. Ini maksudnya apa? Bagaimana mau mengakomodasi kepentingan ATC kalau yang menentukan pemain lain,” sesalnya.[dni]