201008 Dephub Segera Tutup Pelabuhan Ilegal

Departemen Perhubungan (Dephub) segera menutup ratusan pelabuhan ilegal yang beroperasi di seluruh Indonesia untuk menghilangkan potensi kerugian negara dari raibnya bea keluar masuk barang yang berasal dari pelabuhan tersebut.

“Pelabuhan liar itu adalah yang tidak mendapatkan ijin dari Dephub. Bea dan Cukai sudah meminta Dephub untuk menutupnya. Dan ini akan segera kami tindaklanjuti,” janji Menhub Jusman Syafii Djamal kepada Koran Jakarta , Sabtu (18/10).

Menurut Jusman, pelabuhan liar tersebut tidak hanya merugikan negara tetapi juga membahayakan keselamatan pelayaran karena pihak-pihak yang mengelola tidak mengerti aturan pelayaran.

“Mereka itu melanggar aturan yang berlaku. Biasanya pengoperasiannya juga tidak mengindahkan regulasi yang berlaku. Karena itu sudah sewajarnya ditutup,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Indonesian Iron and Steel Indistry Association (IISIA), Hidajat Triseputro dan Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G Ismi mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Dephub tersebut.

“Itu adalah usulan yang kami berikan ke Menteri Perdaganngan (mendag) saat pertemuan 10 Oktober lalu sebagai salah satu antisipasi pasar dalam negeri terhadap masuknya barang muntaha ekspor. Jika di tekstil itu tentunya dari China ,” kata Ernovian.

Ernovian mengungkapkan, masuknya tekstil selundupan tersebut dapat dilihat jelas di toko-toko atau pusat perbelanjaan grosiran yang menjual barang bermerek dengan harga murah. “Itu kan berarti tidak bayar biaya masuk,” katanya.

Hidajat menjelaskan, selama ini baja ilegal masuk dengan menumpang impor barang untuk industri. Seperti pipa dan seng yang diimpor dimana serial number-nya disamakan tetapi dicampur antara kebutuhan komersial dan industri. ”Polanya seperti itu yang ditemukenali di lapangan,” katanya.

Data dari bea dan cukai per September 2008 mengungkapkan, nilai baja impor ilegal yang masuk ke pasar nasional senilai 1,2 miliar rupiah. Sedangkan selama periode Januari-Sepetember 2008 terjadi peningkatan impor baja ilegal sebesar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

IISIA sendiri mencatat total impor baja canai panas ilegal ke Indonesia pada 2007 sebanayak 900 ribu ton. Angka itu membuat kerugian negara mencapai 810 juta dollar AS.

Sebelumnya, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengatakan telah mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Dephub untuk menutup ratusan pelabuhan liar di seluruh Indonesia.

“Berdasarkan data, pelabuhan liar paling banyak terdapat di Riau dan daerah perbatasan lainnya. Tetapi saya lupa jumlahnya. Namun di Pulau Batam saja ada 46 pelabuhan,” katanya.

Pola yang digunakan oleh para penyelundup, lanjutnya, menjadikan pelabuhan ilegal sebagai tempat berkumpulnya barang selundupan, setelah itu dengan kapal yang lebih kecil barang-barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain di Indonesia.

“Jadinya jika melintas di perairan dianggap sebagai barang antar pulau,” katanya.

Pada kesempatan lain, sumber Koran Jakarta yang biasa bermain di bisnis pelayaran meragukaan keberhasilan dari pemerintah untuk memberantas pelabuhan liar mengingat akan terbentur dengan pemerintah daerah setempat.

“Pelabuhan liar itu tidak bisa dibilang haram kalau ada syahbandarnya. Yang jadi syahbandar itu biasanya adalah Camat atau Lurah. Nah, mereka ini yang mengeluarkan Surat Ijin Berlayar (SIB),” katanya.

“Jika ada syahbandar dan SIB, berarti tentunya sepengetahuan pemerintah setempat dan Dephub. Jadi, ini sebenarnya permainan saja untuk menghapus. Paling hanya beberapa pelabuhan liar ditutup, biar terkesan sudah terjadi aksi pemberantasan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pelabuhan liar tidak hanya dimanfaatkan untuk penyelundupan tekstil dan baja, tetapi juga batubara. Hal itu dapat dilihat di Kotabaru, Kalimantan Selatan dimana terdapat 23 pelabuhan liar sejak maraknya bisnis batubara.[dni]