251108 BRTI Harus Diisi Kaum Muda

Keanggotaan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011
disarankan diisi oleh kaum muda dan bersih dari kepentingan operator.

brti“BRTI itu adalah wasit dan penjaga aturan main di industri telekomunikasi.
Sebaiknya diisi oleh kaum muda yang berintegritas tinggi dan mengerti industri
telekomunikasi,” tegas Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI)
Srijanto Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Senin (24/11).

Dia meminta, tim seleksi anggota BRTI yang akan menyaring lima orang perwakilan
masyarakat tidak memilih mantan pejabat tinggi negara atau operator untuk terpilih
menjadi anggota komite regulasi karena bisa membuat lembaga tersebut tidak
produktif.

“Jika para mantan direksi operator tersebut yang menjadi anggota komite dapat
dipastikan ada konflik kepentingan. Sementara jika mantan pejabat negara
dikhawatirkan BRTI hanya menjadi tempat istirahat mengisi waktu pensiun,” katanya.

Menurut dia, kiprah BRTI selama ini kurang bergigi di industri telekomunikasi tak
dapat dilepaskan dari kurangnya anak muda yang mengisi posisi di lembaga tersebut.
“BRTI perlu 10 orang seperti Saudara Heru Sutadi. Selain vokal, Saudara Heru juga
mengerti industri,” katanya.

Heru Sutadi adalah anggota komite regulasi periode 2007-2009. Bagi sebagian
eksekutif operator mantan pegawai di salah satu vendor jaringan internasional
tersebut  dinilai kontroversial karena sering berbicara terbuka ke media massa.
Bahkan, julukan selebritis telekomunikasi pun menempel pada diri seorang Heru karena
berani beradu argumen di berbagai ajang seminar dan media massa.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, kandidat
yang lolos dari seleksi administrasi anggota BRTI tersisa 46 orang. “Sebelumnya
jumlah kandidat 88 orang, karena tersangkut masalah umur dan kompetensi, sebagian
terpaksa digugurkan,’ tuturnya.

Berkaitan adanya mantan pejabat operator yang ingin bergabung di BRTI, Gatot
mengatakan, hal itu tak dapat dicegah,”Kami menerima kandidat dari operator.
Namun, jika terpilih, dia harus melepaskan semua jabatannya di perusahaan
lama”.[dni]

131108 Penghargaan BRTI: Kala Penguasa Tak Berkuasa

brtiBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pada awal pekan ini menyelenggarakan
ajang penghargaan bagi para operator telekomunikasi. Ajang yang diselenggarakan
secara sederhana tersebut, merupakan wujud dari janji regulator selama ini yang akan
mengapresiasi kerja keras para operator dalam  memberikan layanan yang berkualitas.

BRTI dalam memberikan penghargaannya membagi operator hanya dalam dua kategori
yakni   penyelenggara telepon tetap (Fixed Line dan   Fixed Wireless Acces/ FWA)
dan seluler.

Ukuran yang digunakan oleh BRTI untuk menilai para operator adalah kinerja operasi
dimana meliputi pembangunan jaringan, layanan tagihan, kepatuhan pada regulasi,
kinerja jaringan, dan area layanan. Bobot nilai untuk aspek ini sebesar 45 persen
dan ditangani langsung oleh lembaga tersebut

Aspek berikutnya adalah berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diberikan bobot
sebesar 45 persen dan terakhir adalah kedekatan merek di pelanggan yang dinilai
sebesar 10 persen.

Untuk dua aspek terakhir BRTI dibantu oleh lembaga riset Frontier. Lembaga tersebut
mengambil sampel terhadap 4.500 orang dari enam kota besar yaitu Jakarta,
Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan Makassar.

Sementara berkaitan dengan masa penilaian dari kinerja operasi, BRTI menggunakan
periode waktu selama 2007, dan untuk kualitas layanan serta merek sepanjang tahun
ini.

“Hal ini karena evaluasi kepatuhan dan lisensi modern tahun ini belum selesai
semuanya. Jadi, kita menggunakan data tahun lalu,” ujar Anggota Komite BRTI Heru
Sutadi kepada Koran Jakarta, seusai ajang tersebut, Senin (10/11).

Hasil yang keluar dari ajang penghargaan versi BRTI tersebut mengejutkan semua
pihak, tak terkecuali para pemenang. Tercatat, Bakrie Telecom Tbk (Btel) diganjar
sebagai yang terbaik menyelenggarakan telepon tetap dan peringkat dua diduduki oleh
penguasa pasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). Sedangkan di kategori
seluler, Indosat muncul sebagai jawara, disusul oleh XL.

Untuk diketahui, Telkom adalah penguasa pasar telepon tetap saat ini dengan 8,7 juta
pelanggan telepon kabel dan 9,6 juta pelanggan FWA. Sementara Btel hanya memiliki
sekitar 6,5 juta pelanggan.

Sedangkan anak usaha Telkom, Telkomsel, yang menguasai pasar sebesar 50 persen
dengan 60,5 juta pelanggan terpaksa “manyun” melihat Indosat yang memiliki 35,5
juta pelanggan dan XL dengan 25,5 juta pelanggan menerima penghargaan.

Singkat kata, Telkom grup boleh menjadi penguasa pasar di kedua layanan tersebut,
tetapi belum layak berkuasa di kualitas layanan.

Menkominfo Muhammad Nuh meminta para  operator dalam melihat penghargaan yang
diberikan sebagai alat untuk memacu   meningkatkan kinerjanya.”Untuk meningkatkan
kinerja operator ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu dengan memberi hukuman atau
memberi penghargaan, tapi cara yang menyenangkan tentu dengan diberi penghargaan,”
katanya.

Dirjen Postel Depkominfo yang juga Ketua BRTI, Basuki Yusuf Iskandar menambahkan,
penghargaan dari BRTI yang baru pertama kali dilakukan tersebut akan dijadikan
sebagai tradisi tahunan dari regulator. “Pemberian penghargaan ini merupakan
bentuk apresiasi terhadap operator yang mematuhi komitmen pembangunan seperti
tertuang dalam lisensi modern, memberikan kualitas layanan terbaik bagi konsumen dan
memberdayakan masyarakat akan informasi dan layanan telekomunikasi,” katanya.

Dipertanyakan
Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi Idris
memberikan apresiasi bagi langkah yang diambil oleh regulator tersebut. Tetapi, dia
mencatat ada hal-hal yang patut dipertanyakan dari hasil penilaian  BRTI.

Pertama, tentang penilaian di kategori telepon tetap yang menafikan selama ini usaha
dari Telkom menjaga keberlangsungan layanan telepon kabelnya dan komitmen membangun
telepon umum.

“Rasanya tidak pantas usaha Telkom menjaga telepon kabel selama ini dihilangkan
begitu saja oleh regulator. Seharusnya penilaian secara apple to apple. Harus
dibedakan antara telepon tetap kabel dan wireless,” katanya.

Menurut Jumadi, tidak agresifnya pertumbuhan telepon tetap milik Telkom tak dapat
dilepaskan juga dari kebijakan yang dibuat oleh regulator kala menata frekuensi.
“Sudah rahasia umum tahun lalu telepon tetap Telkom stagnan karena migrasi
frekuensi dari 1.900 MHz ke 800 MHz belum selesai. Dan itu dimanfaatkan Btel untuk
menggerus pasar Telkom,” jelasnya.

Selain itu, masalah kepatuhan pada regulasi dari Btel  pun patut dipertanyakan
karena operator ini mendapatkan surat peringatan oleh regulator tahun lalu karena
tidak membangun telepon umum sesuai lisensi modern yakni sebesar 3 persen dari
kapasitas jaringan.

Pembangunan telepon umum selama ini hanya dilakukan oleh Telkom, meskipun BRTI
menilai jumlah yang dibangun tidak memadai. “Nah, kalau melihat keadaan seperti
ini jangan salahkan Telkom mulai tahun depan hanya menggeber wireless dan melupakan
kabel serta telepon umum. Hal ini karena kerja kerasnya tidak dihargai oleh
regulator,” tuturnya.

Namun, Jumadi mengakui, Btel adalah pionir dari tarif murah di FWA yang banyak
ditiru oleh kompetitornya.”Saya rasa untuk hal ini memang Btel jagonya. Dan
pengguna banyak menyukai hal itu,” katanya.

Hal kedua yang dikritisi oleh Jumadi adalah tentang kepatutan dari Indosat
menyandang peringkat terbaik di kategori seluler. “Jika pesaing hanya tinggal XL
dan Indosat, rasanya XL-lah paling pantas menjadi yang terbaik,”tuturnya.

Semua itu dapat terlihat dari agresifitas membangun jaringan dimana XL telah memilki
sekitar 15 ribu BTS, sementara Indosat hanya sekitar 13 ribu BTS. Belum lagi dari
sisi inovasi pemasaran berkaitan dengan tarif, dimana  tidak ada hal  baru yang
ditawarkan Indosat selain menjawab program pemasaran dari XL.

“Tentunya Anda ingat dengan iklan 0,001 milik XL yang dijawab Indosat dengan
0,00001. Begitu juga program pemasaran lainnya dimana kedua operator ini seperti
berbalas pantun. Apa wajar yang seperti itu dikatakan terbaik,” tuturnya.

Dan dari sisi kepatuhan regulasi pun harus dicatat Indosat pernah mendapatkan
peringatan dari BRTI terkait tumbangya jaringan operator tersebut di Jabodetabek
yang merugikan ratusan pelanggan miliknya. Begitu juga dalam pembayaran  izin
stasiun radio (ISR) yang telat dan berujung pada  disegelnya beberapa BTS milik
Indosat belum lama ini.

Jumadi juga mempertanyakan kinerja  dari rekanan yang diajak oleh BRTI untuk
menilai. Frontier selama ini dikenal sebagai pengusung penghargaan Indonesia
Customer Satisfaction Award (ICSA). Dalam ajang tersebut Telkomsel  adalah
langganan penerima penghargaan. “Rasanya aneh dalam dua ajang bebrbeda, satu
lembaga riset, kok hasil berbeda,? tanyanya.

Terakhir, hal yang membuat Pria asal Tegal ini bertanya-tanya adalah periode
evaluasi untuk kinerja operasi yang menggunakan parameter tahun lalu. “Seharusnya
kinerja operasi tahun ini juga diperhitungkan. Bukankah ujian terberat tahun ini
bagi para operator seiring trafik meningkat akibat turunnya biaya interkoneksi,”
tambahnya.

Tidak Pantas
Pada kesempatan lain, Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan
Wibisono menegaskan, tidak pantas BRTI menyelenggarakan ajang penghargaan tersebut
karena tugas dari lembaga tersebut adalah sebagai pengawas dan membina industri,
bukan pemeringkat.

“Fungsi BRTI tidak ada menyebut lembaga ini sebagai pemeringkat. Jika ini mereka
lakukan, sama saja melanggengkan operator melakukan permainan pemasaran  karena
nantinya sertifikat yang diberikan BRTI tersebut dijadikan alat komunikasi untuk
berjualan,” tegasnya.

Dia mengibaratkan, BRTI adalah “polisi” di masyarakat telekomunikasi dimana
salah satu fungsinya  harus mengawasi para pemain yang nakal. “Sekarang mana ada
operator yang tidak “nakal” dalam berjualan. Nah, jika “kenakalan’ tersebut
dilegalkan dengan sertifikat, itu namanya konyol,” sesalnya.

Menurut Gunawan, selama ini tidak ada satu pun operator di Indonesia memenuhi aturan
kualitas layanan  yang dibuat oleh regulator. Hal itu dapat dibuktikan dengan
semakin susahnya berkomunikasi menggunakan jaringan para pemenang.

Gunawan menyarankan, BRTI hanya membuat parameter angka kualitas layanan sesuai
regulasi dan mengumumkan operator yang telah mendekati  standar kualitas tersebut.

“BRTI cukup bilang operator “A” memiliki nilai 7, sementara standar regulator
adalah 9. Nantinya pelanggan bisa tahu mana yang terbaik untuk digunakan. Tidak
seperti sekarang yang justru merendahkan wibawa dari lembaga itu sendiri,”
sesalnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza
Fachys mengatakan  operator selalu ingin memberikan layanan berkualitas sesuai
tuntutan regulator.”Operator selalu berkomitmen memberikan layanan yang terbaik.
Jika saat ini banyak yang mempertanyakan penghargaan yang diberikan, harus diakui
ini adalah The best from the worst condition,” katanya.[dni]

231008 Bukan Lembaga Arisan

Begitu Panitia Seleksi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengumumkan pembukaan calon anggota BRTI periode 2009-2011, puluhan orang mengunduh formulir calon anggota dari situs postel.go.id.

 

Ya, terlepas lembaga ini dituding belum ideal dan tidak independen, para “penikmat” telekomunikasi masih berminat untuk menjadi anggota lembaga yang digaji  sekitar 10 juta rupiah setiap bulannya itu.

 

Bahkan, anggota periode kedua yang baru menjabat satu periode pun disebut-sebut telah mengambil formulir dan mendaftarkan diri untuk kembali berkantor di Menara Ravindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

 

Tercatat, dua  anggota komite periode kedua yang berpeluang untuk kembali duduk di kursi empuk yakni Heru Sutadi  dan Kamilov Sagala. Sedangkan sisanya tidak memiliki peluang karena sudah menikmati jabatan sebanyak dua kali atau terbentur masalah pembatasan usia.

 

Satu hal yang pasti, para kandidat tersebut harus rela hanya menjadi anggota. Sedangkan jabatan ketua tetap di pegang oleh Dirjen Postel Depkominfo.

Saat ini Dirjen Postel dipegang oleh Basuki Yusuf Iskandar yang baru saja berulang tahun ke-48 pada 22 Oktober lalu.

 

Hak veto dari Ketua BRTI yang menjadi milik seorang dirjen  dan berpeluangnya kembali anggota lama untuk dipilh kembali membuat banyak kalangan beranggapan BRTI tak ubahnya  semacam lembaga arisan.

 

“Semuanya menjadi bergantung kepada sosok dari pemimpin. Jadinya, organisasi berdasarkan situasional, bukan dibentuk oleh fungsional,” kata Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaluddin kepada Koran Jakarta, Rabu (22/10).

 

Deddy mengakui, pihaknya tidak meragukan kapabilitas dan integritas dari seorang Basuki. “Tetapi, akankah ada jaminan BRTI tidak akan ditarik oleh berbagai kepentingan jika Basuki tidak lagi menjadi seorang Dirjen? Inilah yang saya maksud organisasi itu dibuat berdasarkan fungsional. Jangan tergantung pada personilnya,” kata Deddy.

 

Pengamat telematika Ventura Elisawati dan Praktisi Seluler Agus Simorangkir mengatakan, melihat situasi yang ada saat ini boleh-boleh saja unsur pemerintah ada di BRTI.

 

“Suatu organisasi itu tergantung kepada integritas personilnya. Namun, memang lebih elok jika ada regulasi yang membuat tidak bergantung kepada seorang personil,” kata Agus.

 

Ventura mengusulkan, meskipun ada unsur pemerintah tetapi untuk seorang ketua dilakukan pemilihan terbuka. “Jadinya tidak seperti sudah menjadi milik unsur pemerintah. Semua pihak harus berpeluang untuk menjadi ketua,” tuturnya.

 

Pada kesempatan lain, GM Corporate Communication XL Myra Junor dan VP Public Relations Indosat Adita Irawati mengatakan, BRTI periode kedua sudah menjalankan tugasnya dalam proporsi yang pas.

 

“Sebagai lembaga publik BRTI telah menjalankan fungsinya sesuai amanah,” kata Myra.

 

Meskipun secara tugas sudah pas, namum Adita memiliki catatan tersendiri dengan para anggota BRTI periode kedua yakni kebiasaan dari mereka  untuk terlalu terbuka di media massa.

 

“Sangat sering karena terlalu ingin memberikan keterbukaan informasi, anggotanya lebih banyak berbicara ke media massa dibanding para operator. Eloknya kan duduk bersama menyelesaikan masalah, bukannya adu argumen di media massa,” kata Adita.

   

Menanggapi hal itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi membantah keras keanggotaan di lembaganya seperti ‘kocokan’ arisan. “Seleksi menjadi anggota BRTI lebih ketat dibanding komisi-komisi yang disebut independen. Kami meskipun tercatat sebagai incumbent diperlakukan sama dengan anggota baru. Seleksi diberlakukan pada kami baik secara administratif maupun saat uji kepatutan dan kelayakan,” tegasnya.

 

“Hal ini berbeda dengan komisi lainnya dimana incumbent diuntungkan. Cukup dimintai kesediaan untuk dipilh kembali, setelah itu  otomatis ke periode selanjutnya,” tambahanya.[doni Ismanto]

 

 

231008 Menyoal Keberadaan BRTI

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tak lama lagi akan mereformasi anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2007-2009.

Langkah tersebut diambil mengingat masa bakti anggota yang mengabdi untuk periode di atas akan berakhir masa baktinya.

Untuk keanggotaan periode 2009-2011 nanti, komposisi dari anggota yang menjadi pengawas di industri telekomunikasi tersebut tidak berubah yakni campur sari antara unsur pemerintah dan masyarakat.

Unsur pemerintah diberikan jatah dua orang. Jabatan ketua sudah menjadi veto dari seorang Dirjen Postel. Sedangkan sisanya, seperti ada tradisi diisi oleh seorang staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika.

Jika dua jatah itu seperti jatuh dari langit, tidak demikian dengan unsur masyarakat. Para pakar dari disiplin ilmu teknik telekomunikasi atau teknologi informasi, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik harus adu kuat visi dan misi di depan panitia seleksi guna memperebutkan lima kursi tersisa.

Seleksi administrasi dan kompetensi mulai dilaksanakan tanggal 5 hingga 11 November nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan proses uji visi dan misi. Diharapkan, pada akhir November nanti sudah ada susunan anggota BRTI yang akan mengabdi kepada masyarakat.

Tidak Independen

BRTI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2003. Lembaga ini terdiri atas komite regulasi telekomunikasi (KRT) dan Ditjen Postel Depkominfo.

Adanya unsur Ditjen Postel membuat fungsi regulator tetap dipegang dan dijalankan oleh lembaga tersebut tetapi struktur pimpinannya yang diganti.

Struktur memang berubah sebab jika dulu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) dipimpin hanya oleh direktur jenderal (dirjen) seorang diri, tetapi sekarang dipimpin oleh suatu komite yang terdiri atas beberapa orang, termasuk dirjen selaku ketua.

Struktur kepimpinan tersebut sebenarnya dimaksudkan agar setiap keputusan dilaksanakan secara kolegial, tidak semaunya dilakukan oleh seorang dirjen. Ini untuk mengharapkan keluarnya suatu keputusan yang transparan, tidak berpihak , dan akuntabel.

Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian. Pada struktur organisasi yang dibuat, KRT terpisah dan tidak menyatu dengan Ditjen Postel sehingga KRT tidak memiliki garis komando langsung kepada staf ditjen yang ada sekarang ini.

Peran BRTI akhirnya menjadi tidak kuat, karena keputusan BRTI adalah keputusan menteri atau dirjen. Itu berarti pula BRTI tidak berwenang mengeluarkan keputusan apa pun. Hal ini jelas tidak konsisten dengan konsep dan tujuan pembentukan BRTI sebagai badan yang independen.

Pengamat Telematika Ventura Elisawati menegaskan, BRTI tidak akan bisa menjadi lembaga yang independen jika masih “menginduk” ke Ditjen Postel dan Depkominfo.

“Sangat sulit mengharapkan independensi dari sebuah lembaga yang desainnya seperti ini. Mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari kemungkinan intervensi “bisnis telekomunikasi” pemerintah yang mau tidak mau harus dijaga oleh pihak Postel dan Kominfo,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (22/10).

Wanita yang akrab dipanggil Ve tersebut memberikan contoh kasus pemberian lisensi Fixed Wireless Access (FWA), yang dianggap “banci” oleh kalangan industri telekomunikasi. Secara regulasi, jika BRTI independent, tentunya akan menindak kebijakan yang dianggap salah tersebut.

“Namun, nyatanya FWA melenggang dan bahkan disahkan dengan sejumlah “previlege”nya. Tentu ini tidak sehat bagi industri,” tegasnya

Sekjen Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) juga melihat akibat dari tidak independenya BRTI secara lembaga maka berujung pada tidak kuatnya infrastruktur yang mendukung.

“Kasus aktual uji sinyal yang mereka lakukan dengan para operator menjelang Lebaran lalu. Jika secara keuangan kuat, tentunya tidak perlu meminjam alat operator,” katanya.

“Bagi saya ini hal yang aneh. Yang mau menguji jaringan, malah meminjam alat yang jaringannya akan diuji. Tentu saja hasilnya bagus,” sindirnya.

Tidak Pro Industri

Hal lain yang dikritisi oleh para pelaku di industri telekomunikasi tentang BRTI adalah kebijakannya yang kurang memahami langgam dari industri. Selain kasus melenggangnya layanan FWA, tentunya kebijakan yang bisa dijadikan contoh adalah masalah tidak beresnya regulasi SMS Premium dan implementasi Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) yang tak kunjung berhasil.

“Jika dilihat dari kebijakan yang diambil oleh BRTI memang ada beberapa kebijakan yang kurang memberi ruang gerak bisnis secara luwes bagi pelaku. Ini karena kajian regulasinya tidak menggunakan pendekatan tekno-ekonomi,” jelas Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono.

Senada dengan Gunawan, praktisi seluler Agus Simorangkir mengungkapkan, di mata operator kebijakan yang dikeluarkan oleh BRTI selalu bertentangan dengan rencana bisnis yang telah dibuat secara susah payah. “Industri ini sangat dinamis. Kalau regulatornya tidak memiliki paham insight bisnis, akan susah majunya,” tegasnya.

Masalah ketertinggalan BRTI dalam melihat inovasi di telekomunikasi Ve melihat karena BRTI selama ini lebih berorientasi kepada proses sedangkan operator fokus pada hasil akhir. Hal itu bisa dilhat dari masalah mobile advertising yang akan masuk ke Indonesia tak lama lagi.

“Beberapa operator sudah menjalankannya. BRTI lebih banyak menunggu perkembangan inovasi tersebut. Nanti, kalau bermasalah baru ribut-ribut di media,” katanya.

Reformasi

Melihat masih “mandulnya” lembaga yang seharusnya menjadi pengawas dan pelindung industri telekomunikasi tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Deddy Djamaludin menyarankan secepatnya dilakukan reformasi.

Reformasi paling esensi adalah mengakui keberadaannya melalui undang-undang (UU) agar posisinya tidak lagi menjadi subordinat dari satu departemen. Contoh ideal adalah seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Usulan ini sudah diberikan oleh anggota dewan. Yang saya tidak habis pikir kenapa pemerintah mengabaikan. Padahal nilai bisnis dari sektor telekomunikasi triliunan rupiah. Ada apa ini?” tanyanya.

Gunawan mengakui, jika BRTI menjadi semacam komisi yang langsung di bawah Presiden akan membuat lembaga tersebut semakin independen. “Itu yang paling ideal. Jadinya tidak selevel Dirjen. Apalagi jika unsur pemerintahnya dihilangkan,” katanya.

Ve mengatakan, sudah cukuplah selama dua putaran BRTI belajar mencoba bagaimana menjadi lembaga pengawas yang baik. “Periode ketiga harusnya lebih baik. Masak waktu belajarnya lama sekali. Padahal diisi oleh orang pintar semua,” katanya.

Dia mengharapkan, jika BRTI telah independen nantinya lembaga ini lebih mengatur dan memutuskan hal-hal yang sifatnya “how to” alias bagaimana mengatur industri telekomunikasi. Seperti, pengaturan tarif (batas bawah dan atas), mengatur jumlah ideal pemain, dan sebagainya.

Paling ideal BRTI bisa menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri ini. sedangkan ukuran keberhasilan lembaga tersebut adalah aksesibilitas jaringan, tarif, dan kompetisi.

“Yang menjadi anggota BRTI periode mendatang tugasnya akan berat. Ini karena kita menghadapi krisis global. Akankah lembaga ini ,mampu memberikan stimulus bagi industri untuk bisa tetap tumbuh dan ekspansif. Soalnya tahun depan, semua operator sudah tidak mungkin lagi royal capex-nya,” katanya

Menanggapi hal itu, Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui kondisi BRTI saat ini belum ideal. “Kondisi yang ideal itu lembaga ini harus ada dalam UU dan memiliki kewenangan lebih luas agar menjadi lembaga yang lebih kuat,” katanya.

Tentang tudingan tidak pro kepada industri Heru menjelaskan, BRTI haruslah menjaga semua kepetingan stakeholder secara seimbang, bukan hanya pelaku industri.

“BRTI periode kedua mencoba menyeimbangkan pendulum ke arah perlindungan konsumen, pro rakyat, karena selama ini posisi tawar industri begitu kuat. Hal itu bisa terlihat dengan tarif mahal yang diberlakukan oleh operator, hingga indikasi kartel. Akhirnya konsumen hanya dijadikan obyek bukan subyek industri,” katanya.[dni]

211008 BRTI Akan Direformasi

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan mereformasi anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2007-2009 mengingat masa tugasnya akan segera berakhir.

 

Kabag Umum dan Hukum Ditjen Postel Gatot S Dewo Broto mengatakan,  mulai 14 Oktober hingga  4 November nanti  Panitia Seleksi Anggota Komite RegulasiTelekomunikasi Departemen Kominfo akan menjaring anggota baru dari unsur masyarakat untuk periode 2009-2011.

 

“Kami membutuhkan lima orang pakar dari disiplin ilmu teknik telekomunikasi atau teknologi  informasi, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik  yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan industri telekomunikasi di Indonesia,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

 

Dia mengatakan,  seleksi tersebut akan  menggunakan sistem gugur. “Seleksi
administrasi dan kompetensi mulai dilaksanakan tanggal 5 hingga  11 November
nanti,” katanya.

 

Sumber Koran Jakarta yang akan mengikuti seleksi mengharapkan panitia seleksi menjaga
integritas dan berlaku adil untuk setiap kandidat yang mendaftar.

 

“Jangan dipersulit unsur masyarakat yang ingin mendaftar dengan peraturan yang
mengada-ada. BRTI sekarang menjadi stakeholder penting di industri
telekomunikasi. Bukan lembaga arisan dimana anggotanya itu-itu saja alias
menunggu giliran untuk berkuasa,” katanya.[dni]