Diandalkan Tapi Minim Dukungan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia pada tahun ini ditargetkan  memberikan setoran dividen  sebesar 30,776 triliun rupiah naik 9,2% dibandingkan   2011 sekitar 28,171 triliun rupiah

Untuk itu Kementrian BUMN menargetkan laba bersih seluruh perusahaan pelat merah mencapai sekitar 145,564 triliun rupiah atau naik 17,45 persen dibanding prognosa laba bersih 2011 sebesar 123,935 triliun rupiah.

Sedangkan belanja modal seluruh 141 BUMN perkirakan  mencapai sekitar 217,38 triliun rupiah naik 52,7 % dari 2011 sebesar 142,33 triliun rupiah. Operational expenditure (Opex) dialokasikan sebesar 1.216,45 triliun rupiah  turun 0,8% dari 2011 sekitar 1.226,55 triliun rupiah.

Jika disimak, BUMN memiliki andil yang besar bagi bergeraknya roda perekonomian dan pemasukan negara. Lantas sudahkah optimal dukungan yang diterima oleh perusahaan pelat merah?

Pertanyaan ini sering menjadi polemik, apalagi sejak Indonesia masuk ke era ekonomi global sejak sepakat dengan konsep yang diusung oleh World Trade Organization (WTO).

Regulasi teknis ternyata selamanya tidak memihak kepada BUMN dalam berusaha. Contohnya yang dialami oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Fakta menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusi Telkom terhadap negara dalam bentuk pajak-pajak (PPH, PPN, PBB, dan sebagainya), dividen, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan lain-lain, selalu signifikan.

Pada 2009 dan 2010, Telkom mampu memberikan kontribusi yang signifikan ke kas negara dengan nilai mencapai hampir  20 triliun rupiah.

Hingga 2015, Telkom berkomitmen menyediakan jaringan broadband ke 90 persen ibukota kabupaten/kota. Komitmen itu ditunjukkan dengan meneruskan pembangunan Palapa Ring 10 yang menjangkau Ternate, Ambon, Fakfak, Timika, Sorong, Manokwari, dan Jayapura yang menelan investasi sekitar 2,4 triliun rupiah dengan panjang serat optic sekitar 4 ribu km.

Jalur ini melanjutkan tahap pertama yang dikenal dengan nama  Mataram Kupang Cable System (MKCS)  sepanjang 1.041 km yang menelan biaya sekitar 600 miliar rupiah. Harap diingat, pembangunan infrastruktur itu awalnya akan dikerjakan oleh konsorsium beberapa operator, namun akhirnya menyerah.

Lantas demikian besar sumbangan Telkom  untuk kemajuan sektor telekomunikasi, adakah mendapatkan fasilitas yang istimewa? Jika menilik dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo) sepertinya tidak ada kata dimanja.

Banyak contoh yang bisa diapungkan mulai dari migrasi frekuensi layanan Fixed Wireless Access (FWA) Flexi, pembukaan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), atau paling mutakhir  dibukanya standar teknologi untuk frekuensi 2,3 GHz selain WiMax 16d.

Pembukaan standar wiMax tersebut menjadikan Telkom mengembalikan beberapa zona yang dimiliki dan kehilangan waktu serta uang karena hampir tiga tahun terus membayar BHP, selain upfront fee frekuensi.

“Di setiap negara itu posisi BUMN selalu diistimewakan dalam menghadapi pesaing asing. Namun, Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi tidak mendapatkan hal itu sejak liberalisasi terjadi,” keluh Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah.

Diungkapkannya, sebenarnya para investor asing yang bermain di industri telekomunikasi Indonesia dan menjadi pemilik saham dominan di beberapa operator lokal adalah BUMN di negaranya dan mendapatkan keistimewaan di negara asalnya.

“Anehnya, kala mereka (BUMN asing) masuk ke Indonesia meminta perlakuan yang tidak ada pembedaan dengan BUMN lokal. Padahal semua tahu di negara asalnya sejumlah keistimewaan di dapat. Kami sebagai BUMN lokal  menjadi kewalahan melawan BUMN asing ini,” katanya.

Berdasarkan catatan, BUMN asing yang menguasai operator lokal adalah Telekom Malaysia di XL Axiata, Saudi Telecom (Axis Telekom Indonesia), dan Qatar Telecom (Indosat).

Diharapkannya, pemerintah bisa memberikan dua keistimewaan bagi Telkom yang selama ini telah terbukti paling berkomitmen tinggi membangun infrastruktur dasar telekomunikasi Indonesia.

Pertama, masalah kepastian mendapatkan frekuensi tanpa harus mengikuti proses lelang. Kedua, insentif untuk pembangunan infrastruktur. Misalnya meniadakan tarikan Universal Service obligation (USO) sebesar 1,25 persen dari omset di wilayah yang telah dibangun fasilitasnya oleh Telkom.

“Untuk frekuensi kami akan tetap membayar  BHP frekuensi, tapi jangan lagi dipaksa ikut lelang yang memberatkan pendanaan. Sedangkan tarikan USO itu wajar dihapuskan. Misalnya untuk rute serat optic Palapa Ring dimana hanya Telkom yang selama ini membangun. Kita minta untuk rute Manado-Papua yang akan dibangun dihapuskan pungutan USO-nya,” katanya.

Belakangan, pemerintah sepertinya mulai sadar bahwa BUMN harus didukung. Lihatlah keluarnya Peraturan Presiden No 36/2012 yang memberikan tugas pada Pelindo II membangun Terminal Kali Baru. Ini seperti angin segar bagi BUMN, karena setitik keistimewaan itu masih bisa dicicipi. Tentunya asal jangan disia-siakan kepercayaan menjadi ladang korupsi.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s