Dahlan : Saya Belum Tentukan Direksi Garuda

JAKARTA—Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku belum menentukan jajaran direksi PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) hingga saat ini.

“Saya belum ada mengambil keputusan tentang jajaran direksi Garuda. Saya bingung jika dibilang sudah ditentukan. Itu namanya hamil sebelum berhubungan,” katanya di Jakarta, Rabu (18/4).

Dikatakannya,  untuk jajaran manajemen Garuda tengah dikaji kemungkinan pemilihan melalui Tim Penilai Akhir (TPA) atau deputi menteri.

“Kita lihat dulu. Harus melalui TPA atau cukup deputi menteri saja. Satu hal yang pasti Garuda akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada akhir  April ini,” katanya.

Sebelumnya,  Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, semua direksi BUMN yang telah go public dan menjadi perseroan terbuka (Tbk) tidak bisa ditunjuk langsung oleh Deputi Menteri BUMN berdasar Kepmen No. 236/2011. Direksi harus diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

“Dengan go public, saham BUMN yang telah menjadi perseroan terbuka, tak lagi dimiliki seratus persen oleh negara. Jadi menteri BUMN atau Deputi Menteri tidak bisa bertindak sebagai RUPS BUMN yang telah menjual saham kepada publik seperti Garuda,” katanya.

Menurut Aria, usai suatu BUMN go public, Menteri BUMN hanya menjadi salah satu pemegang saham, yakni pemegang saham yang mewakili negara.

“Maka dalam hal ini tidak bisa Menteri BUMN Dahlan Iskan melimpahkan wewenangnya sebagai RUPS kepada Deputi. Bagaimana mau melimpahkan, sedangkan dia sendiri tidak lagi memiliki wewenang bertindak sebagai RUPS. Penunjukan langsung direksi perseroan terbuka seperti Garuda harus batal demi hukum karena melanggar dua UU sekaligus. Yakni UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas,” kata Aria.

Dijelaskannya, pasal 11 UU No. 19/2003 tentang BUMN menyebutkan jika BUMN berupa persero, maka “berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas” seperti diatur UU No. 1/1995 yang telah diubah UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

“Jadi penetapan direksi Garuda mutlak harus merujuk UU Perseroan Terbatas, yakni melalui RUPS,” katanya.

Berdasarkan catatan, Garuda Indonesia dalam pengumuman jelang RUPST-nya memiliki 8 agenda. Salah satunya adalah perubahan susunan direksi atau komisaris (jika ada).[dni]

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s