Pemerintah Bentuk Perum ATC

JAKARTA—Pemerintah akhirnya merealisasikan rencana  pembentukan Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan yang menyatukan seluruh Air Traffic Control (ATC) di seluruh Indonesia ke dalam Single Air Traffic System (ATS) pada kuartal I/2012.

“Dalam sepekan ke depan Perum sudah terbentuk, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya menyusul kemudian,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Kamis (15/3)

Perum tersebut merupakan gabungan dari AP I dan AP II beserta Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan selaku pengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara.

“Surunan direksi dan pengawas pada Perum nirlaba ini akan segera ditunjuk, termasuk pengalihan aset dan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya

Dijelaskannya,   pembentukan Perum Navigasi Penerbangan tersebut untuk lebih menjamin keamanan penerbangan di dalam negeri, termasuk agar wilayah udara Indonesia lebih berdaulat.

Diungkapkannya,   selama ini ATS berada di dua wilayah bandara yaitu PT Angkasa Pura I (AP I)  dan PT Angkasa Pura II (AP II) yang mengelola ATC masing-masing sehingga antar pengelola tidak terkoneksi dengan baik.

“Memisahkan pengelolaan ATC dari AP I dan AP II ke dalam satu entitas tersendiri berbentuk Perum agar lebih fokus untuk pengembangan,” ujarnya.

“Selama ini selain yang dikelola AP I dan AP II tersebut, lalu lintas  udara Indonesia di sejumlah lokasi seperti di wilayah Batam, Palembang, Pekan Baru, Pontianak, Bangka Belitung, dikontrol oleh negara tetangga yaitu Singapura,” ujarnya.

Dikatakannya,   penyerahan pengelolaan wilayah udara Indonesia kepada Singapura bukan keinginan negara tersebut, namun karena Indonesia di masa lalu belum mampu mengelola sendiri.

Diharapkannya,  Perum Navigasi Penerbangan yang akan dibentuk tersebut diharapkan mampu mengembangkan ATS di seluruh Indonesia sehingga lebih menjamin keamanan lalu lintas udara di tanah air.

Dijelaskannya,  masalah yang dihadapi saat ini adalah peralatan navigasi di sejumlah bandara tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola lalu lintas udara, personil yang tidak mencukupi, dan kurangnya menara ATC.

Diungkapkannya,   selama ini sejumlah peralatan ATC di bandara-bandara menggunakan teknologi dari Perancis, namun saat ini peralatan sudah dapat diproduksi oleh Indonesia sendiri, bahkan sudah banyak dipesan oleh negara lain untuk digunakan pada ATC-ATC.

“Kita harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, mulai dari sistem dan peralatan hingga manajemen pengelolaan,” ujarnya.

Dengan begitu diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan dunia internasional sudah mengetahui bahwa Indonesia sudah memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankan Single ATS.

“Misi utama pembentukan Perum ini juga agar Indonesia dapat meminta kembali hak pengelolaan wilayah udara dari Singapura selain karena sudah mampu mengelola sendiri, juga memastikan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan negara,” ujarnya.

Dikatakannya,  dengan pengelolaan yang lebih baik, perbaikan kualitas perangkat yang dimiliki oleh Perum tersebut maka diharapkan pergerakan lalu lintas penerbangan dapat ditingkatkan.

Dicontohkannya,   saat ini pergerakan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta bisa mencapai 1.200 pergerakan per hari. “Jika semua aspek sudah diselesaikan maka pergerakan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta bisa bisa meningkat hingga dua kali lipat, atau mencapai 2.400 penerbangan per hari,” ujarnya.

Untuk diketahui, pembentukan  Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan guna memenuhi amanat Undang-Undang Penerbangan No 1/2009.

Kementrian Perhubungan sebelumnya menyatakan Perum tersebut nantinya semenjak dibentuk akan diberikan masa transisi selama satu tahun guna menyelesaikan amsalah pengalihan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut.

Direktur Utama AP I Tommy Soetomo mengakui nantinya akan terjadi pengalihan aset dan SDM perseroan yang mengurus Air Traffic  Services (ATS) ke Perum yang baru terbentuk tersebut. “Sekitar 371 pegawai ATC akan dialihkan. Dari AP I akan ada potensi kehilangan pendapatan 30 persen dari jasa Aeronautika. Tetapi di sisi lain ada juga penghematan dari belanja modal dan biaya operasional,” katanya.

Sistem navigasi tunggal tersebut diyakini akan meningkatkan biaya lintas udara (Overflight service charge) dari 5 sen dollar menjadi 5 dollar per rute penerbangan sehingga bisa menjadi tambahan devisa bagi negara.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s