Penambahan Kapal Laut Tergantung DTO

JAKARTA—Penambahan jumlah kapal laut  di Indonesia tergantung kepada penerapan Domestic Tranportation Obligation (DTO) yang membuat usaha perkapalan kian bergairah.

DTO adalah program dimana pemerintah mewajibkan minimum 30 persen angkutan export CPO, mineral (batu bara) & energy (minyak & gas) Indonesia mengunakan kapal berbendera Indonesia sebagai kelanjutan program Cabotage yang telah sukses dilaksananakan sejak tahun 2005.

“Semuanya tergantung DTO. Ide ini sudah didengarkan oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Mereka sudah membuat tim kecil membahas soal DTO ini,” ungkap Sekum Indonesia National Shipowners Assocation (INSA) Paulis A. Djohan di Jakarta, Senin (9/1).

Dikatakannya, jika DTO belum terealisasi maka pertumbuhan jumlah kapal laut akan setengah dari perekonomian. “Jika pertumbuhan perekonomian sekitar 6 persen, maka pertumbuhan kapal hanya akan 3 persen,” katanya.

Diungkapkannya, pada tahun lalu jumlah kapal baru yang datang sebanyak seribu unit sehingga total kapal berbendera Indonesia berjumlah sekitar 11 ribuan. “DTO ini bagian dari realisasi beyond cabotage yakni dimana angkutan ekspor diangkut oleh kapal berbendera Indonesia,” katanya.

Menurutnya, arus angkutan ekspor impor di Indonesia masih didominasi kapal asing, terbukti dari total volume sepanjang tahun 2010 yang mencapai 570 juta ton, hanya 9 persen dikuasai kapal niaga Indonesia. Selebihnya, 91 persen diangkut kapal asing.

Ditambahkannya, untuk meningkatkan jumlah kepemilikan kapal berbendera Indonesia, Insa tengah mengkaji skema pembiayaan baru bagi pelaku usaha yang ingin memiliki kapal. “Skema pembiayaan itu tidak hanya masalah pinjaman, tetapi ada ekosistemnya,” katanya.

Dijelaskannya, selama ini untuk mendapatkan pembiayaan biasanya pengusaha kapal mengajukan diri kepada lembaga pembiayaan. “Biasanya  ditolak karena belum ada kontrak, modal tidak cukup, atau lainnya. Dengan adanya skema pembiayaan ini, semua akan distandar dan mem-back up agar skema itu bisa terjadi,” jelasnya.

Pemeriksaan di Laut
Sementara itu, Wakil Ketua Umum INSA L Sudjatmiko mengeluhkan masih maraknya pemeriksaan di tengah laut yang dilakukan oleh pihak-pihak berwajib yang memberatkan pelaku usaha. “Pencegatan di tengah laut itu membahayakan kapal, awak, dan kargo yang dibawanya,” katanya.

Menurutnya, jika mengacu pada undang-undang pelayaran, setiap kapal niaga yang membawa angkutan antar pulau pegangannya adalah Surat Ijin Berlayar (SIB) maka tidak bisa diperiksa di tengah laut.

“Seharusnya jika dicurigai angkutan itu diperiksa di pelabuhan tujuan. SIB itu pegangan semua pihak, logikanya tidak ada lagi pemeriksaan di laut. SIB itu berisikan kelengkapan teknis dan adminsitrasi dari kapal,” katanya.

Dijelaskannya,  dampak negatif dari tindakan pemeriksaan berulang-ulang menimbulkan pemborosan waktu kirim barang dan biaya ekonomi tinggi. “Kita sebagai pelaku usaha tentunya akan mentransferkan semua itu ke biaya pengiriman. Jika ini dibiarkan maka harga barang bisa tinggike masyarakat,”katanya.

Paulis mendorong, untuk meminimalisir  pemeriksaan tanpa koordinasi tersebut, pemerintah secepatnya menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP)  tentang   Sea and Cost Guard disahkan pemerintah.

“Kita mendorong adanya satu komando di laut, terutama untuk kapal niaga. Ini agar  menjadikan operasional kapal-kapal  niaga menjadi lebih simple,” katanya. [dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s