Pemerintah Diminta Konsisten Jalankan Rencana Induk Perkeretaapian

JAKARTA–Pemerintah diminta untuk konsisten menjalankan rencana induk perkeretapian nasional dengan nilai 605 triliun rupiah hingga 2030 nanti.

Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Soedjono menyarankan skala prioritas dapat diterapkan untuk penyelesaian pembangunan rel ganda kereta api (KA) lintas Utara Jawa.

“Proyek harus dikerjakan sampai selesai hingga nantinya dapat menghubungkan kota-kota di Jawa, dan ini akan bermanfaat secara ekonomi,” katanya di Jakarta, Selasa (7/2).

Dikatakannya, parlemen akan mendukung  pembangunan kereta rel ganda jalur Utara Jawa yang  ada kekurangan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengatakankan pemerintah sudah memiliki rencana induk perkeretaapian hingga 2013 yang akan membangun jaringan KA bukan hanya di Sumatera dan Jawa, juga di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua.

Diungkapkannya, jaringan perkeretaapian nasional akan mencapai 12.100 km termasuk jaringan KA perkotaan sepanjang 3.800 km. Lokomotif penumpang 2.840 unit, KA antar kota 28.335 unit dan KA perkotaan 6.020 unit.

Sarana angkutan barang dengan lokomotif sejumlah 1.985 unit dan gerbong 39.645 unit.

“Dari strategi investasi dan pendanaan, pengembangan jaringan jalur dan layanan KA membutuhkan dana Rp605 triliun. Kebutuhan ini tak mungkin dapat dipenuhi dari APBN sehingga butuh pendanaan swasta,” katanya.

Diungkapkannya,  pendanaan dari pemerintah melalui APBN hanya 30 persen  dan swasta 70 persen. Untuk mendukung iklim investasi di perkeretaapian, disusun sejumlah regulasi dan mekanisme perizinan yang kondusif melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta serta kereta api khusus.

Menurutnya,  ada masalah yang belum kondusif untuk peluang investasi di perkeretaapian, yakni masalah Public Service Obligation (PSO), Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC).

“Masalah PSO, IMO, dan TAC, sejak 2000 hingga kini 2012, PSO diimplementasikan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, IMO dan TAC tidak diimplementasikan karena anggarannya tidak ada. Sehingga yang diselenggarakan hanya PSO,” ungkapnya.

Dikatakannya,  pemisahan badan pengelola sarana dan prasarana harus jelas agar pelaksanaan PSO, IMO, TAC bisa jelas. “Kalau Kepres soal pemisahan ini sudah disahkan, nanti dananya bisa diatur pelaksanaan IMO dan TAC. IMO harus disediakan pemerintah, TAC karena KAI yang mengoperasikan sarana dan prasarana, sementara karena belum dipisahkan badan pengelolanya, KAI yang menerima,” katanya.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s